(1)Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum pekerjaan Kontrak Tahun Jamak dilakukan.
(2)Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diajukan secara www.jdih.kemenkeu.go.id tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.
(3)Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan persetujuan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a . untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian / rekomendasi pemerintah / tim teknis kompeten; dari instansi fungsional yang b . untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan negara setempat;
c.alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan a n ggaran kementerian negara/lembaga atau daftar 1sian pelaksanaan anggaran kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan;
d.rencana pelaksanaan tahunan pekerj aan dalam Kontrak Tahun Jamak dicantumkan dalam prakiraan maju;
e.disertai alasan dan dasar pertimbangan pengajuan Kontrak Tahun Jamak yang dapat dipertanggungjawabkan pendukungnya;dan serta dokumen
f.untuk pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari terj adinya keadaan kahar se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, telah dilengkapi dengan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang www.jdih.kemenkeu.go.id menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan.
(4)Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen mengenai jenis dan tahapan kegiatan / pekerj aan secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.
(5)Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3.Lampiran I dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4.Lampiran II dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5.Lampiran III dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/20 18 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 820 Salinan sesuai dengan aslinya ala Biro Umum ministrasi Kementerian YAB) 13 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 93/PMK. 02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTER! KEUANGAN FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nomor Sifat Lampiran Hal : Segera : Satu Berkas : Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Tanggal-Bulan-Tahun Yth. Menteri Keuangan di Jakarta
1.Bersama ini, kami mohon persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
2. 3.
a.Satuan Kerja ... ;
b.Program ... Kegiatan ... ;
c.Output/ Suboutput/KRO/RO/pekerjaan yang dikontrakkan ... ;
d.Cakupan jenis dan tahapan k egiatan pekerjaan ... ;
e.Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ... ;
f.Perkiraan kebutuhan anggaran per tahun ... ; dan
g.Perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan .. . .
Dasar Hukum:
a.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun J amak oleh Menteri Keuangan;
b........ _.. ......... ..... . ; dan C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) .. . Nomor ... Tanggal ....
Alasan/pertimbangan perlunya persetujuan Kontrak Tahun Jamak (pilih salah satu):
a.waktu penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
b.waktu penyelesaian pekerjaan kurang dari 12 bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
c.pekerjaan tersebut memberikan manfaat lebih apabila dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak untukjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
d.pekerjaan yang direncanakan untuk dilakukan secara tahun tunggal tidak dapat diselesaikan sebagai akibat terjadinya keadaan kahar, sehingga perlu diubah menjadi tahun jamak.
e.(lainnya) ....
4.Kegiatan yang dimintakan persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
a.disertai penilaian/rekomendasi teknis dari instansi pemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten (untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri), atau dari instansi pemerintah/instansi nonpemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten (untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri negeri); *)
b.alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga atau DIPA; dan
c.kegiatan Kontrak Tahun Jamak telah dicantumkan dalam prakiraan maJu.
5.Berkenaan d engan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
a. b. Dokumen .. . ; dan Pencapaian Output/ Suboutput/KRO / RO / pekerjaan yang diusulkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya (sesuai kewenangannya). Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Menteri / Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran, NIP/NRP .......... .......................... .. . . *) khusus untuk Output/ Suboutput/KRO/RO/pekerjaan konstruksi Salinan sesuai dengan aslinya Ke ala Biro Umum __.-:::::==:::::::,--.... MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ministrasi Kementerian SYAB ) 0213 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTER! KEUANGAN FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAS PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nomor Tanggal-Bulan-Tahun Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas Hal : Permohonan Perpanjangan Atas Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Yth. Menteri Keuangan di Jakarta
1.Bersama m1, kami mohon perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
a . Satuan Kerja ... ; b . Program ... Kegiatan ... ;
c.Output/ Suboutput/KRO/RO/pekerjaan yang dikontrakkan ... ;
d.Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ;
e.Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:
semula .. . , menjadi ... ;
f.Perkiraan kebutuhan anggaran per tahun, semula ... , menjadi dan
g.Perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan, semula ... , menjadi ....
2.Dasar Hukum:
a . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/20 18 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
b.. ... ........ .. .... .... ....; dan
c.DIPA ... Nomor ... Tanggal ... .
www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Alasan/pertimbangan perlunya perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
a......... . ............... . ; dan b.
4.Pekerjaan yang dimintakan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah memenuhi persyaratan:
a.Pengalokasian anggaran bagi perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak akan diprioritaskan; dan
b.Perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dimaksud telah sesuai dengan hasil:
1) reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga; atau 2) reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor ... Tanggal ... (asli dokumen ada pada kami).
5.Berkenaan dengan permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
a. b. Dokumen ... ; dan Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, NIP/NRP .. ........ ... ................... ....... . Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ..--c:::::::=::::::::::-...... u .b. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ministrasi Kementerian SYAB J 0213 199703 1 001 ~ www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK. 02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTER! KEUANGAN FORMAT PERMOHONAN PENAMBAHAN NILAI PAGU PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nomor Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas Hal : Permohonan Penambahan Nilai Pagu Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Yth. Menteri Keuangan di Jakarta Tanggal-Bulan-Tahun
1.Bersama ini, kami mohon penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
a.Satuan Kerja ... ;
b.Prograrri ... Kegiatan ... ;
c.Output/ Suboutput/KRO/RO/pekerjaan yang dikontrakkan .. . ;
d . Cakupan j enis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ; e . Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ... ;
f.Perkiraan kebutuhan anggaran pertahun:
semula ... menjadi .. . ; dan
g.Perkiraan kebutuhan tambahan anggaran total dan sumber pendanaan:
semula ... menjadi .. . . 2 . Dasar Hukum: a . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
b.. .... ... ... ...... ....... .. ; dan
c.DIPA ... Nomor ... Tanggal ....
www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Alasan/pertimbangan perlunya penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
a . b. .... ................. ..... ; dan
4.Pekerjaan yang dimintakan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah memenuhi persyaratan:
a.usul penambahan nilai pagu persetujuan dimaksud telah sesuai dengan hasil reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
b.tambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak akan diprioritaskan.
5.Berkenaan dengan permohonan penambahan pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
a.Dokumen ... ; dan b.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, NIP/NRP .. ..... ..... ....... ........ ....... .... . . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ' ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ..---:;;:.==::::::::--..: ministrasi Kementerian SY.AB J 0213 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id