DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2018

Nomor: 60/PMK.02/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan pedoman bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dalam mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Menteri Keuangan;
b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa . Pemerintah dan untuk mempercepat dan memperlancar pencapaian program Pemerintah pada kementerian negara/lembaga dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri E:euangan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTER! KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

(1)Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:
1. a.penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
2. b.memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
(2)Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
1. a.pekerjaan konstruksi; dan/atau
2. b.pekerjaan nonkonstruksi.

Pasal 3

(1)Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
1. a.Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan; atau
2. b.Menteri Keuangan.
(2)Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
1. a.pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
2. b.pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteii Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
1. a.pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200. 000. 000. 000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
2. b.pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20. 000. 000. 000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(4)Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dad Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1)Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jangka waktu dan total anggaran.

Pasal 5

(1)Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan.
(2)Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan www.jdih.kemenkeu.go.id persetujuan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi pemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten;
2. b.untuk pekerjaan konstruksi di luar negen, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan negara setempat;
3. c.alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga atau daftar 1sian pelaksanaan anggaran negara/lembaga yang bersangkutan; kementerian
4. d.rencana pelaksanaan tahunan pekerjaan dalam Kontrak Tahun Jamak dicantumkan dalam prakiraan maju; dan
5. e.disertai alasan dan dasar pertimbangan pengaJuan Kontrak Tahun dipertanggungjawabkan penclukungnya. Jamak serta yang dapat dokumen
(3)Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilengkapi clengan clokumen mengenai Jen1s clan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, clan ringkasan · perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.
(4)Format permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran·I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan untuk ,�, www.jdih.kemenkeu.go.id persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diberikan oleh Menteri Keuangan, dalam hal:
1. a.terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak clan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi;
2. b.terjadi gagal lelang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
3. c.memberikan manfaat lebih apabila jangka waktu Kontrak Tahun Jamak dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan dengan mencantumkan alasan clan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan disertai dokumen pendukungnya.
(3)Pekerjaan yang akan dilakukan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak harus melalui proses reviu oleh:
1. a.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, dalam hal permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidak disertai dengan perubahan nilai persetujuan Kontrak Tahun Jamak; atau
2. b.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak disertai dengan perubahan nilai persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
(4)Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir.
(5)Format permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diberikan oleh Menteri Keuangan, dalam hal:
1. a.terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi;
2. b.terjadi gaga! lelang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
3. c.memberikan manfaat lebih apabila nilai kontrak ditambah.
(2)Permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan, dengan paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan penambahan nilai pagu memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.permohonan penambahan nilai pagu dimaksud telah sesuai dengan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. b.penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
3. c.alasan clan dasar pertimbangan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang dapat dipertanggungjawabkan pendukungnya. beserta dokumen
(3)Permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Format permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang mer:.ipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ir:..i.

Pasal 8

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat melakukan perubahan komposisi pendanaan antc.rtahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak atas Kontrak Tahun Jamak yang telah disetujui oleh Menteri Keuangc.n atau Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Ar:..ggaran bersangkutan.
(2)Perubahan komposisi pendanaan yang telah. ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Ar:ggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan perubahan komposisi pendanaan antartahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran ditetapkan.
(3)Penetapan perubahan komposisi pendanaan antartahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran digunakan sebagai bahan revisi anggaran.

Pasal 9

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diajukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(1)Pernrosesan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak yang diberikan oleh Menteri Keuangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
(2)Direktorat Jenderal Anggaran rneneliti dan rnereviu dokurnen perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak yang disarnpaikan oleh Menteri/Pirnpinan Lernbaga/Pengguna Anggaran.
(3)Dalarn hal perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak yang disarnpaikan oleh Menteri/Pirnpinan Lernbaga/Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan ketentuan dalarn Pasal 5, Menteri Keuangan rnenetapkan surat penolakan perrnohonan Kontrak Tahun Jarnak.
(4)Dalarn hal perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak yang disarnpaikan oleh Menteri/Pirnpinan Lernbaga/Pengguna Anggaran dapat disetujui, Menteri Keuangan rnenetapkan surat persetujuan Kontrak Tahun Jarnak.
(5)Proses penyelesaian perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak kepada Menteri Keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak reviu selesai dilakukan dan dokurnen pendukung sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 diterirna dengan lengkap oleh Direktorat Jenderal Anggaran. (6} Ketentuan rnengenai proses penyelesaian perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1} sarnpai dengan ayat (4} berlaku mutatis mutandis dalarn proses penyelesaian perrnohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jarnak dan penarnbahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jarnak.
(7)Dalarn hal penelitian dan reviu atas perrnohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jarnak rnernerlukan dokurnen pendukung lain, Direktorat Jenderal Anggaran dapat rnerninta tarnbahan dokurnen www.jdih.kemenkeu.go.id pendukung lain kepada Lembaga/Pengguna Anggaran. Menteri/Pimpinan
(8)Dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran simultan dengan proses penyelesaian permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
(9)Persetujuan Menteri Keuangan terhadap permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak, perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak, dan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak, bukan merupakan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan atas:
(1)
1. a.proses pengadaan barang/jasa;
2. b.penunjukan pemenang penyedia barang/jasa; dan
3. c.kontrak yang dibuat oleh kementerian negara/lembaga terhadap pekerjaan dikontrakkan secara tahun jamak.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan pedoman bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dalam mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Menteri Keuangan;
b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTER! KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

(1)Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:
1. a.penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
2. b.memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
(2)Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
1. a.pekerjaan konstruksi; dan/atau
2. b.pekerjaan nonkonstruksi.

Pasal 3

(1)Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
1. a.Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan; atau
2. b.Menteri Keuangan.
(2)Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
1. a.pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
2. b.pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteii Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
1. a.pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200. 000. 000. 000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
2. b.pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20. 000. 000. 000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(4)Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dad Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1)Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jangka waktu dan total anggaran.

Pasal 5

(1)Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan.
(2)Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan www.jdih.kemenkeu.go.id persetujuan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi pemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten;
2. b.untuk pekerjaan konstruksi di luar negen, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan negara setempat;
3. c.alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga atau daftar 1sian pelaksanaan anggaran negara/lembaga yang bersangkutan; kementerian
4. d.rencana pelaksanaan tahunan pekerjaan dalam Kontrak Tahun Jamak dicantumkan dalam prakiraan maju; dan
5. e.disertai alasan dan dasar pertimbangan pengaJuan Kontrak Tahun dipertanggungjawabkan penclukungnya. Jamak serta yang dapat dokumen
(3)Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilengkapi clengan clokumen mengenai Jen1s clan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, clan ringkasan · perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.
(4)Format permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran·I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan untuk ,�, www.jdih.kemenkeu.go.id persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diberikan oleh Menteri Keuangan, dalam hal:
1. a.terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak clan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi;
2. b.terjadi gagal lelang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
3. c.memberikan manfaat lebih apabila jangka waktu Kontrak Tahun Jamak dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan dengan mencantumkan alasan clan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan disertai dokumen pendukungnya.
(3)Pekerjaan yang akan dilakukan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak harus melalui proses reviu oleh:
1. a.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, dalam hal permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidak disertai dengan perubahan nilai persetujuan Kontrak Tahun Jamak; atau
2. b.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak disertai dengan perubahan nilai persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
(4)Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir.
(5)Format permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diberikan oleh Menteri Keuangan, dalam hal:
1. a.terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi;
2. b.terjadi gaga! lelang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
3. c.memberikan manfaat lebih apabila nilai kontrak ditambah.
(2)Permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan, dengan paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan penambahan nilai pagu memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.permohonan penambahan nilai pagu dimaksud telah sesuai dengan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. b.penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
3. c.alasan clan dasar pertimbangan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang dapat dipertanggungjawabkan pendukungnya. beserta dokumen
(3)Permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Format permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang mer:.ipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ir:..i.

Pasal 8

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat melakukan perubahan komposisi pendanaan antc.rtahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak atas Kontrak Tahun Jamak yang telah disetujui oleh Menteri Keuangc.n atau Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Ar:..ggaran bersangkutan.
(2)Perubahan komposisi pendanaan yang telah. ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Ar:ggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan perubahan komposisi pendanaan antartahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran ditetapkan.
(3)Penetapan perubahan komposisi pendanaan antartahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran digunakan sebagai bahan revisi anggaran.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pernrosesan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak yang diberikan oleh Menteri Keuangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
(2)Direktorat Jenderal Anggaran rneneliti dan rnereviu dokurnen perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak yang disarnpaikan oleh Menteri/Pirnpinan Lernbaga/Pengguna Anggaran.
(3)Dalarn hal perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak yang disarnpaikan oleh Menteri/Pirnpinan Lernbaga/Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan ketentuan dalarn Pasal 5, Menteri Keuangan rnenetapkan surat penolakan perrnohonan Kontrak Tahun Jarnak.
(4)Dalarn hal perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak yang disarnpaikan oleh Menteri/Pirnpinan Lernbaga/Pengguna Anggaran dapat disetujui, Menteri Keuangan rnenetapkan surat persetujuan Kontrak Tahun Jarnak.
(5)Proses penyelesaian perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak kepada Menteri Keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak reviu selesai dilakukan dan dokurnen pendukung sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 diterirna dengan lengkap oleh Direktorat Jenderal Anggaran. (6} Ketentuan rnengenai proses penyelesaian perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1} sarnpai dengan ayat (4} berlaku mutatis mutandis dalarn proses penyelesaian perrnohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jarnak dan penarnbahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jarnak.
(7)Dalarn hal penelitian dan reviu atas perrnohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jarnak rnernerlukan dokurnen pendukung lain, Direktorat Jenderal Anggaran dapat rnerninta tarnbahan dokurnen www.jdih.kemenkeu.go.id pendukung lain kepada Lembaga/Pengguna Anggaran. Menteri/Pimpinan
(8)Dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran simultan dengan proses penyelesaian permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
(9)Persetujuan Menteri Keuangan terhadap permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak, perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak, dan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak, bukan merupakan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan atas:
(1)
1. a.proses pengadaan barang/jasa;
2. b.penunjukan pemenang penyedia barang/jasa; dan
3. c.kontrak yang dibuat oleh kementerian negara/lembaga terhadap pekerjaan dikontrakkan secara tahun jamak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018