Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2011
- Nomor
- 94/PMK.02/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4556);
.8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/94~PMK.02~2011Per.HTM 1 of 4 18/12/2015 15:42 Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai KPA. BAB II SUBSIDI PUPUK
BAB II
Besaran Subsidi Pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara HPP (Rp/Kg) dikurangi HET (Rp/Kg) dikalikan Volume Penyaluran Pupuk (Kg). BAB III HARGA POKOK PENJUALAN
BAB III
BAB IV TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI PUPUK
BAB IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/94~PMK.02~2011Per.HTM 2 of 4 18/12/2015 15:42
Tata cara pengajuan dan penerbitan SPM dalam rangka pembayaran subsidi pupuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)