DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tahun 2014

Nomor: 65/Permentan/PD.410/5/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina melalui hasil bahan asal hewan konsumsi, dilakukan tindakan karantina hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu mengatur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi, dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 2 Negara Nomor 3482);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
12.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/ www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 3 PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/ Permentan/OT.140/3/2014;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/ PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013; Memperhatikan : Notifikasi World Trade Organization (WTO) Nomor G/SPS/N/IDN/91 tanggal 10 Februari 2014;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
2.HBAH Konsumsi adalah HBAH yang telah diolah meliputi daging olahan, susu olahan, dan telur olahan untuk keperluan konsumsi manusia.
3.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HBAH konsumsi dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HBAH konsumsi dari dalam ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah dokter hewan karantina dan dapat dibantu oleh paramedik www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 4 karantina.
6.Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain, dan tempat- tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan HBAH konsumsi.
7.Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
8.Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama dan penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di dan/atau ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki, atau kuasanya dan/atau orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pemasukan atau pengeluaran HBAH konsumsi.
10.Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus HBAH konsumsi, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
11.Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang mengenai keaslian produk.
12.Label adalah keterangan atau pernyataan dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya yang disertakan pada HBAH konsumsi, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
13.Tempat produksi adalah tempat/unit usaha HBAH konsumsi dapat berupa tempat pengepakan, tempat proses, tempat fermentasi, dan sejenisnya.
14.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah nakhoda, pilot, masinis atau pengemudi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi setiap orang dalam memasukkan dan mengeluarkan HBAH konsumsi, dan bagi petugas karantina dalam melakukan tindakan karantina.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar HBAH konsumsi yang dimasukkan, atau dikeluarkan bebas dari HPHK dan memenuhi ketentuan kesehatan masyarakat veteriner. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 5

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pemasukan dan pengeluaran, serta tindakan karantina.

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

HBAH konsumsi yang akan dimasukkan wajib:

a.dilengkapi sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
b.melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 5

(1)Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling kurang memuat keterangan:
1. a.bebas dari HPHK yang dapat ditularkan melalui jenis HBAH konsumsi;
2. b.HBAH konsumsi tidak mengandung atau berpotensi membawa HPHK;
3. c.telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
4. d.identitas pemilik;
5. e.identitas penerima (nama dan alamat penerima);
6. f.pelabuhan asal dan tanggal muat;
7. g.jenis dan jumlah HBAH konsumsi; dan
8. h.pelabuhan tujuan.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling singkat 1 (satu) hari kerja sebelum pemasukan.

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, HBAH konsumsi yang akan dimasukkan harus memenuhi persyaratan:

a.kemasan; dan
b.suhu sesuai dengan sifat dan jenis HBAH konsumsi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 6

Pasal 7

(1)Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus berasal dari negara asal dan terbuat dari bahan yang aman untuk HBAH konsumsi (food grade), kuat dan tidak mudah rusak.
(2)Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat keterangan:
1. a.nama dan alamat produsen;
2. b.tanggal produksi;
3. c.tanggal kedaluwarsa;
4. d.jenis dan berat HBAH konsumsi;
5. e.nama dagang; dan
6. f.tanda kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
(3)Kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal negara asal yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pasal 8

Persyaratan suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada tingkat pengolahan HBAH konsumsi.

Pasal 9

Ketentuan teknis mengenai persyaratan suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina melalui hasil bahan asal hewan konsumsi, dilakukan tindakan karantina hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu mengatur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi, dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 2 Negara Nomor 3482);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
12.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/ www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 3 PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/ Permentan/OT.140/3/2014;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/ PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013; Memperhatikan : Notifikasi World Trade Organization (WTO) Nomor G/SPS/N/IDN/91 tanggal 10 Februari 2014;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
2.HBAH Konsumsi adalah HBAH yang telah diolah meliputi daging olahan, susu olahan, dan telur olahan untuk keperluan konsumsi manusia.
3.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HBAH konsumsi dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HBAH konsumsi dari dalam ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah dokter hewan karantina dan dapat dibantu oleh paramedik www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 4 karantina.
6.Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain, dan tempat- tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan HBAH konsumsi.
7.Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
8.Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama dan penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di dan/atau ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki, atau kuasanya dan/atau orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pemasukan atau pengeluaran HBAH konsumsi.
10.Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus HBAH konsumsi, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
11.Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang mengenai keaslian produk.
12.Label adalah keterangan atau pernyataan dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya yang disertakan pada HBAH konsumsi, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
13.Tempat produksi adalah tempat/unit usaha HBAH konsumsi dapat berupa tempat pengepakan, tempat proses, tempat fermentasi, dan sejenisnya.
14.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah nakhoda, pilot, masinis atau pengemudi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi setiap orang dalam memasukkan dan mengeluarkan HBAH konsumsi, dan bagi petugas karantina dalam melakukan tindakan karantina.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar HBAH konsumsi yang dimasukkan, atau dikeluarkan bebas dari HPHK dan memenuhi ketentuan kesehatan masyarakat veteriner. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 5

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pemasukan dan pengeluaran, serta tindakan karantina.

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

HBAH konsumsi yang akan dimasukkan wajib:

a.dilengkapi sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
b.melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 5

(1)Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling kurang memuat keterangan:
1. a.bebas dari HPHK yang dapat ditularkan melalui jenis HBAH konsumsi;
2. b.HBAH konsumsi tidak mengandung atau berpotensi membawa HPHK;
3. c.telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
4. d.identitas pemilik;
5. e.identitas penerima (nama dan alamat penerima);
6. f.pelabuhan asal dan tanggal muat;
7. g.jenis dan jumlah HBAH konsumsi; dan
8. h.pelabuhan tujuan.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling singkat 1 (satu) hari kerja sebelum pemasukan.

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, HBAH konsumsi yang akan dimasukkan harus memenuhi persyaratan:

a.kemasan; dan
b.suhu sesuai dengan sifat dan jenis HBAH konsumsi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.677 6

Pasal 7

(1)Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus berasal dari negara asal dan terbuat dari bahan yang aman untuk HBAH konsumsi (food grade), kuat dan tidak mudah rusak.
(2)Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat keterangan:
1. a.nama dan alamat produsen;
2. b.tanggal produksi;
3. c.tanggal kedaluwarsa;
4. d.jenis dan berat HBAH konsumsi;
5. e.nama dagang; dan
6. f.tanda kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
(3)Kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal negara asal yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pasal 8

Persyaratan suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada tingkat pengolahan HBAH konsumsi.

Pasal 9

Ketentuan teknis mengenai persyaratan suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84/P Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2013

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84/P Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2013

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014