Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2017
- Nomor
- 94/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 26
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 63 / PMK. 02 / 20 1 6 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran dan Penelaahan Rencana Kerj a Kementerian Negara/ Lembaga Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan dan 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 20 1 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 -0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 78) ; 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 20 1 7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 05 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN .
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2 . Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan . www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . Lembaga adalah organ1sas1 non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
6 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan tanggung j awab penggunaan anggaran. Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. dan pad a 7 . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/ L adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. 8 . Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerj a Kementerian/ Lembaga (Renja K/ L) adalah dokumen perencanaan Kementerianj Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
1 0 . Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang diberikan kepada Kementerian/ Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renj a K/ L. 1 1 . Pagu Anggaran Kementerianj Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/ L adalah batas tertinggi www.jdih.kemenkeu.go.id anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/ L. 1 2 . Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/ L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerianj Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 1 3 . Kinerj a adalah prestasi kerj a berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 1 4 . Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian/ Lembaga baik berupa hasil atau dampak (impact) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. 1 5. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) program .
1 7 . Keluaran (Output) Program adalah barangjj asa yang dihasilkan oleh level eselon I yang dilaksanakan un tuk mencapai Sasaran Program. 1 8. Keluaran (Output) Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/j as a yang dihasilkan oleh level eselon II / satuan kerj a yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran 1 9 . 2 0 . Kegiatan . Program signifikan nasional. Prioritas adalah program yang bersifat dan strategis untuk mencapai prioritas Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kebutuhan dana untuk mencapai tingkat Kinerj a yang ditargetkan dalam j angka menengah. www.jdih.kemenkeu.go.id 2 1 . Angka Dasar adalah indikasi pagu Prakiraan Maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/ atau kegiatan kegiatan tahun j amak berdasarkan kebij akan yang telah ditetapkan dan menj adi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan. 2 2 . Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerj a selain yang telah dicantumkan dalam Prakiraan Maj u yang berupa program, kegiatan, Keluaran (Output) Programj Keluaran (Output) Kegiatan, danj atau komponen. 2 3 . Kelayakan Anggaran adalah penghitungan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan. 2 4 . Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara obj ek dengan instrumen yang digunakan. 2 5 . Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga yang selanj utnya disingkat DHP RKA-K/ L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/ L per unit eselon I dan program dalam suatu Kementerianj Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan.
2 7 . DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerj a yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerianj Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) .
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L untuk Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya.
b . RKA-K/ L Alokasi Anggaran; danj atau c . RKA-K/ L APBN Perubahan.
( 1 ) RKA-K/ L disusun dengan mengacu pada pedoman umum RKA-K/ L, yang meliputi:
1 . penganggaran terpadu; 2 . penganggaran berbasis Kinerj a; dan 3 . kerangka pengeluaran j angka menengah.
1 . klasifikasi organisasi; 2 . klasifikasi fungsi; dan
c . instrumen RKA-K/ L, terdiri atas : 1 . indikator Kinerj a; 2 . standar biaya; dan 3 . evaluasi Kinerj a. www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) Pedoman umum penyusunan RKA-K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
RKA-K/ L disusun berdasarkan:
www.jdih.kemenkeu.go.id b . Renj a K/ L;
d . hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN/ Rancangan Undang-Undang tentang APBN-Perubahan; e . stan dar biaya; dan
Penyusunan RKA-K/ L serta dokumen pendukungnya harus memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagai berikut:
b . mencantumkan sasaran Kinerj a sesuai dengan sasaran Kinerj a dalam Renj a K/ L dan Rencana Kerj a Pemerintah, yang meliputi: 1 . Sasaran Strategis Kementerianj Lembaga dan indikatornya; 2 . Sasaran Program beserta indikatornya dan Keluaran (Output) Program beserta indikatornya; dan
c . menj amin total pagu dalam RKA-K/ L sesuai dengan Pagu Anggaran K/ L dan/ atau Alokasi Anggaran K/ L;
e . menJamin ketentuan Kelayakan antara lain Anggaran penerapan dan mematuhi standar biaya masukan, standar biaya keluaran dan standar strukur biaya, kesesuaian j enis belanj a dan akun, hal-hal yang www.jdih.kemenkeu.go.id dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari pener1maan negara bukan paj ak, pinj amanj hibah luar negeri, pinj aman/ hibah dalam negeri, surat berharga syariah negara, badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menj adi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; dan
BAB II PENYUSUNAN RKA-K/ L
BAB II
( 1 ) Menteri/ Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pej abat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program menyusun RKA-K/ L dengan menggunakan format RKA-K/ L yang memuat rincian alokasi berdasarkan:
b . RKA-K/ L unit eselon I; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
BAB III PENELITIAN DAN REVIU RKA-KI L
BAB III
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran KementerianiLembaga, RKA-KI L unit eselon I yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) , disampaikan kepada:
Biro PerencanaaniUnit Perencanaan Kementerianl Lembaga untuk diteliti; dan b . APIP KI L untuk direviu.
( 1 ) Penelitian RKA-KI L unit eselon I oleh Sekretariat JenderaliSekretariat UtamaiSekretariat c.q. Biro Perencanaan I Unit Perencanaan Kernen terian I Lem bag a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
b . kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/ L;
Biro Perencanaanj Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 1 0 ( 1 ) Reviu RKA-K/ L unit eselon I oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran .
www.jdih.kemenkeu.go.id a. b . kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran (Output) Program/ Keluaran (Output) Kegiatan; kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjamanj hibah luar neger1, pinj amanj hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun j amak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menj adi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian / Lembaga dapat memberikan tanda "@" pada RKA-K/ L yang selanjutnya akan menj adi catatan di halaman IV DIPA.
Membuka PDF…