Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.02/2016
- Nomor
- 163/PMK.02/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 35
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan clan Penelaahan Rencana Kerja clan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga clan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan clan Penelaahan Rencana Kerja clan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga clan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 O. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kernenterian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L. www.jdih.kemenkeu.go.id
16 . Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kebutuhan dana untuk mencapai tingkat Kinerja yang ditargetkan dalam jangka menengah. 1 7. Angka Dasar adalah indikasi pagu prakiraan maJU dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
21 . Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per unit eselon I dan program dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan. berdasarkan hasil penelaahan.
(1 ) Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
1 . penganggaran terpadu;
www.jdih.kemenkeu.go.id ( 6) Prakiraan Maj u yang telah dimutakhirkan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu Angka Dasar dalam rangka menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan.
(1 ) Pedoman umum penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
RKA-K/L disusun berdasarkan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Penyusunan RKA-K/L serta dokumen pendukungnya harus memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagai berikut:
1 . sasaran strategis dan Keluaran strategis (Keluaran Kementerian/Lembaga) beserta indikatornya;
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II PENYUSUNAN RKA-K/L
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L
BAB III
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga, RKA-K/L unit eselon I yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), disampaikan kepada:
Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk diteliti; dan
(1 ) Penelitian RKA-K/L Jenderal/Sekretariat
unit eselon I oleh Utama/Sekretariat Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kernenterian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.
Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kernenterian/ Lembaga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Membuka PDF…