DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.04/2018

Nomor: 94/PMK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai kewajiban pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
b.bahwa untuk lebih memberikan kepastian proses pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, serta menyesuaikan proses pencatatan dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala www.jdih.kemenkeu.go.id Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pembukuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 telah diubah dengan Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN MELAKUKAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur yang bersumber dari dokumen tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
2.Pembukuan adalah suatu proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa serta Pencatatan arus keluar masuknya sediaan barang yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
3.Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
4.Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
5.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
6.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Bukti Transaksi adalah dokumen sumber yang menjadi dasar sebuah transaksi.

Pasal 2

(1)Pencatatan wajib dilakukan dan disediakan oleh:
1. a.Pengusaha Pabrik skala kecil;
2. b.Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki 1zm berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai; atau
3. c.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
(2)Pengusaha Pabrik skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

(1)Pencatatan wajib dibuat secara lengkap dan benar berdasarkan Bukti Transaksi yang mencerminkan unsur sebagai berikut:
1. a.pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan barang kena cukai yang musnah atau rusak, untuk Pengusaha Pabrik skala kecil; atau
2. b.pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai, untuk Penyalur mmuman yang mengandung etil alkohol skala kecil dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol www.jdih.kemenkeu.go.id yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
(2)Terhadap Pengusaha Pabrik skala kecil barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, selain wajib melakukan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga wajib melakukan Pencatatan secara lengkap dan benar atas penerimaan, pemakaian dan pengembalian pita cukainya.
(3)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara manual, dengan bantuan komputer, atau otomasi.

Pasal 4

(1)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib inelakukan Pencatatan barang kena cukai hasil ten1bakau dalain proses produksi pada catatan sediaan produksi hasil tembakau dengan menggunakan contoh fonnat tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau selesai dibuat pada catatan sediaan barang kena cukai selesai dibuat dengan menggunakan contoh format tercantmn dalam Lampiran hun1f B yang me1upakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mente1i ini.
(3)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib inelakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau yang:
1. a.dikembalikan dari peredaran ke dalan1 pabrik; dan/atau
2. b.rusak di pabrik dan telah dilekati pita cukai, pada catatan sediaan hasil tembakau yang dikembalikan dari peredaran dan produk rusak yang telah dilekati pita cukai dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan pita cukai pada catatan sediaan pita cukai dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan untuk hasil tembakau yang musnah atau rusak sebelum diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat dengan menggunakan dokumen cukai pada catatan barang kena cukai yang musnah atau rusak sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tidak dipungut cukai.

Pasal 5

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan pemasukan dan pengeluaran etil alkohol pada catatan sediaan etil alkohol dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan pemasukan dan pengeluaran minuman yang mengandung etil alkohol pada catatan sediaan mmuman yang mengandung etil alkohol dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pengusaha Tempat Penjualan Eceran mmuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran pada catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus mencantumkan nama pemasok.

Pasal 7

(1)Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) dapat menyelenggarakan Pencatatan dengan format lain yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat (2) .
(2)Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) yang telah menyelenggarakan Pembukuan yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) , Pencatatan dapat tidak diselenggarakan.

Pasal 8

(1)Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) harus menyampaikan rekapitulasi hasil Pencatatan atau Pembukuan setiap 3 (tiga) bulan pada laporan sediaan barang kena cukai hasil tern bakau/etil alkohol/minuman yang mengandung etil alkohol dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Kepala Kantor yang mengawas1 paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan:
1. a.April untuk periode Januari sampai dengan Maret;
2. b.Juli untuk periode April sampai dengan Juni;
3. c.Oktober untuk periode Juli sampai dengan September; dan
4. d.Januari untuk periode Oktober sampai dengan Desember.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dijadikan sebagai bahan profiling dan/atau analisis oleh kantor yang mengawasi.

Pasal 9

Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur mmuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau www.jdih.kemenkeu.go.id mmuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyimpan catatan sediaan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Pasal 10

Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang tidak melakukan Pencatatan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai kewajiban pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
b.bahwa untuk lebih memberikan kepastian proses pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, serta menyesuaikan proses pencatatan dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala www.jdih.kemenkeu.go.id Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pembukuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 telah diubah dengan Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur yang bersumber dari dokumen tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
2.Pembukuan adalah suatu proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa serta Pencatatan arus keluar masuknya sediaan barang yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
3.Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
4.Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
5.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
6.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Bukti Transaksi adalah dokumen sumber yang menjadi dasar sebuah transaksi.

Pasal 2

(1)Pencatatan wajib dilakukan dan disediakan oleh:
1. a.Pengusaha Pabrik skala kecil;
2. b.Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki 1zm berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai; atau
3. c.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
(2)Pengusaha Pabrik skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

(1)Pencatatan wajib dibuat secara lengkap dan benar berdasarkan Bukti Transaksi yang mencerminkan unsur sebagai berikut:
1. a.pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan barang kena cukai yang musnah atau rusak, untuk Pengusaha Pabrik skala kecil; atau
2. b.pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai, untuk Penyalur mmuman yang mengandung etil alkohol skala kecil dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol www.jdih.kemenkeu.go.id yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
(2)Terhadap Pengusaha Pabrik skala kecil barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, selain wajib melakukan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga wajib melakukan Pencatatan secara lengkap dan benar atas penerimaan, pemakaian dan pengembalian pita cukainya.
(3)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara manual, dengan bantuan komputer, atau otomasi.

Pasal 4

(1)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib inelakukan Pencatatan barang kena cukai hasil ten1bakau dalain proses produksi pada catatan sediaan produksi hasil tembakau dengan menggunakan contoh fonnat tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau selesai dibuat pada catatan sediaan barang kena cukai selesai dibuat dengan menggunakan contoh format tercantmn dalam Lampiran hun1f B yang me1upakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mente1i ini.
(3)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib inelakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau yang:
1. a.dikembalikan dari peredaran ke dalan1 pabrik; dan/atau
2. b.rusak di pabrik dan telah dilekati pita cukai, pada catatan sediaan hasil tembakau yang dikembalikan dari peredaran dan produk rusak yang telah dilekati pita cukai dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan pita cukai pada catatan sediaan pita cukai dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan untuk hasil tembakau yang musnah atau rusak sebelum diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat dengan menggunakan dokumen cukai pada catatan barang kena cukai yang musnah atau rusak sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tidak dipungut cukai.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan pemasukan dan pengeluaran minuman yang mengandung etil alkohol pada catatan sediaan mmuman yang mengandung etil alkohol dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pengusaha Tempat Penjualan Eceran mmuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran pada catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus mencantumkan nama pemasok.

Pasal 7

(1)Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) dapat menyelenggarakan Pencatatan dengan format lain yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat (2) .
(2)Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) yang telah menyelenggarakan Pembukuan yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) , Pencatatan dapat tidak diselenggarakan.

Pasal 8

(1)Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) harus menyampaikan rekapitulasi hasil Pencatatan atau Pembukuan setiap 3 (tiga) bulan pada laporan sediaan barang kena cukai hasil tern bakau/etil alkohol/minuman yang mengandung etil alkohol dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Kepala Kantor yang mengawas1 paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan:
1. a.April untuk periode Januari sampai dengan Maret;
2. b.Juli untuk periode April sampai dengan Juni;
3. c.Oktober untuk periode Juli sampai dengan September; dan
4. d.Januari untuk periode Oktober sampai dengan Desember.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dijadikan sebagai bahan profiling dan/atau analisis oleh kantor yang mengawasi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.04/2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008