Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini d engan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 21 J uni 2 0 19 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 681 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTE RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95/1±1<.010/2019 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TEITTENTU TAHUN ANGGARAN 2019 A. RINCIAN DAITAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM YANG TELAH MENDAPATKAN PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA DARI MENTERI KEUANGAN TAHUN 2018 PDAM No NAMA NPWP
1.PDAM Kabupaten Garut 01.445.4 75.5-443.000
2.PDAM Kabupaten Malang 01.236.149.9-651.000
3.PDAM Kabupaten Soppeng 01.412.578.5-808.000
4.PDAM Kabupaten Sumenep 01. 785.624.6-608.000 www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK KOP SURAT WAJIB PAJAK : ....... ( 1)Nomor Perihal : Permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.010/2019 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...... (2) di ......... (3) Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor XXX/PMK.010/2019 tentang Pajak penghasilan ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019, dengan ini:
Nama Wajib Pajak : ............................................. (4) NPWP : ............................................. (5) Alamat : ................. ........... ................. (6) Nomor Rekening : ............................................. (?) Nama Nasabah : ............................................. (8) Nama Bank : ......................... .................... (9) Kantor Cabang Bank : ............................................. (10) mengajukan permohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.O 10/2019. Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri :
1.Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan/ a tau pembetulannya.
2.Laporan keuangan tahun 2018.
3.Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sesuai lampiran C PMK Nomor XXX/PMK.010/2019.
4.Fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank.
Demikian permohonan ini kami sampaikan. . ......... , .... ............ 2019 (11) Pengurus/Kuasa *), Nama Jelas .................. (12) Tembusan:
1.Kepala Kantor Wilayah .............. (13)
2.Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak *) Caret yang tidak sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK
1.Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
2.Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
3.Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
4.Diisi dengan nama Wajib Pajak;
5.Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
6.Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
7.Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak PDAM;
8.Diisi dengan nama Wajib Pajak PDAM sebagimana terdaftar di Bank;
9.Diisi dengan nama Bank;
10.Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank;
11.Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat;
12.Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa bermeterai;
13.Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.
www.jdih.kemenkeu.go.id C. FORMAT LEMEAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH LEMEAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH Nama Wajib Pajak NPWP ....... ............. .......... ............... ( 1) ........... ·········· ······ .......... .. ..... . (2) Tahun Pajak 2018 No. Uraian I Pendapatan U saha II Beban Usaha III Laba (Rugi) U saha IV Pendapatan dari Luar U saha
a.Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara)
b.Penghasilan. dari Penghapusan Piutang Negara
c.Beban Lain-lain v Jumlah Laba (Rugi) Bersih VI Koreksi Fiskal VII Penghasilan Neto Fiskal VIII KompensasiKerugian IX Pen.e;hasilan Kena Paiak x Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Pen.e;hapusan Piutan.e; Ne.e;ara XI Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Pen.e;hapusan Piutang Negara XII Paiak Penghasilan ditane:e:ung Pemerintah (Selisih X-XI) '
(3) (4)
(5)' ' '
(6)'
(7)' (8)' '
(9)'
(10)' ' ( 11) : (12) ' (13)' ' (14) ' ' ' (15) ' ' '
(16)Rupiah .......... , ········· ····· ·· 2019 (17) Pengurus/Kuasa *) Nama Jelas .................. (18) Tembusan:
1.Kepala Kantor Wilayah ... ....... .... ( 19) 2 . Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak *) Coret yang tidak sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LEMEAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
1.Diisi dengan nama Wajib Pajak;
2.Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3.Diisi dengan Jurnlah Penghasilan Bruto dart Usaha;
4.Diisi dengan Jurnlah Beban Usaha;
5.Diisi dengan Jurnlah Pengurangan (I) - (II);
6.Diisi dengan Jurnlah Penghasilan Lain-lain (selain dart Penghapusan Piutang Negara);
7.Diisi dengan Jurnlah Penghasilan dart Penghapusan Piutang PDAM (Berdasarkan Keputusan Mentert Keuangan mengenai penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dart pembertan pinjaman termasuk penerusan pinjaman luar negert, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM));
8.Diisi dengan Jurnlah Beban Lain-lain;
9.Diisi dengan Jurnlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) - (IV.c);
10.Diisi dengan Jurnlah Koreksi Fiskal;
11.Diisi dengan Jurnlah Penghasilan Neto Fiskal (V) - (VI);
12.Diisi dengan Jurnlah Kompensasi Kerugian;
13.Diisi dengan Jurnlah Penghasilan Kena Pajak (VII) - (VIII);
14.Diisi dengan Jurnlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dart Penghapusan Piutang Negara;
15.Diisi dengan Jurnlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
16.Diisi dengan Jurnlah Pengurangan (X) - (XI);
17.Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat;
18.Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus·dilampirkan surat kuasa bermeterai;
19.Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ARIF BINTARTO YUW......, -1'r'!...,..IMI', NIP 19710912199703100 ~=.,..... MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id