Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.07/2007
- Nomor
- 95/PMK.07/2007
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4287);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MASING-MASING DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
9/8/21, 7:19 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/95~PMK.07~2007Per.HTM 3/6
BAB II BATAS MAKSIMAL JUMLAH KUMULATIF DEFISIT APBN DAN APBD
BAB II
9/8/21, 7:19 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/95~PMK.07~2007Per.HTM 4/6 BAB III BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD MASING-MASING DAERAH
BAB III
Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk menetapkan defisit APBD untuk Tahun Anggaran 2008.
BAB IV BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB IV
Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Besaran jumlah pinjaman masing-masing Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan pemenuhan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pinjaman Daerah. BAB V PEMANTAUAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT APBD DAN PINJAMAN DAERAH
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2007 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI 9/8/21, 7:19 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/95~PMK.07~2007Per.HTM 6/6
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)