DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.010/2020

Nomor: 96/PMK.010/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

- Ketentuan mengenai nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 5), Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan (Pasal 6 ayat (6)), Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring (Pasal 7 ayat (2)), keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (Pasal 8), Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri Keuangan (Pasal 8A), Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (Pasal 10 ayat (1), ayat (8), ayat (9)), sanksi administratif dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan (Pasal 17), permohonan pemanfaatan fasilitas yang diajukan Wajib Pajak (Pasal 18A).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peningkatan penanaman modal langsung menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional melalui percepatan dan pemerataan pembangunan di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
b.bahwa untuk mendorong kemudahan berusaha guna peningkatan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu melalui penyederhanaan mekanisme pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pengaJuan dan pemberian fasilitas dimaksud;
c.bahwa mengingat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun t www.jdih.kemenkeu.go.id 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan penyederhanaan mekanisme pengajuan dan pemberian fasilitas tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat

(3), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia J www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, . terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH- DAERAH TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara www.jdih.kemenkeu.go.id Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.Ketentuan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penentuan kesesuaian pemenuhan:
1. a.Bidang-bidang Usaha Tertentu sesuai dengan Lampiran I atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu; dan
2. b.kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dilakukan melalui sistem OSS.
(2)Dalam hal Penanaman Modal Wajib Pajak:
1. a.memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal tidak memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan.
(3)Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan apabila telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa:
1. a.salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan
2. b.salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal, secara daring melalui sistem OSS.
(4)Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial.
(5)Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
1. a.bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru; atau
2. b.paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk Penanaman Modal dan/atau perluasan.
(6)Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sedang dalam proses. www.jdih.kemenkeu.go.id

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalam hal sis tern OSS se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak tersedia, penentuan kesesuaian pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan secara luring.
(2)Pengajuan permohonan secara luring disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5).
(3)Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Keputusan atas pemberian fasilitas Pajak Penghasilan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Penetapan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

5.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: /l www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8A

(1)Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
(2)Keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima secara lengkap dan benar.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rincian informasi Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagai berikut:
1. a.nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
2. b.rincian jenis fasilitas Pajak Penghasilan;
3. c.nomor induk berusaha, 1z1n prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau izin usaha, dan lokasi usaha atau proyek yang diajukan fasilitas;
4. d.saat mulai berlakunya fasilitas Pajak Penghasilan;
5. e.kewajiban bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
6. f.larangan bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
7. g.bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan U saha Indonesia (KBLI), cakupan produk, dan nilai rencana Penanaman Modal. ft www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Keuangan per triwulan.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2)Permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak secara daring melalui sistem OSS dengan menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa:
1. a.realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;
2. b.surat keterangan fiskal Wajib Pajak; dan
3. c.dokumen-dokumen yang berkaitan dengan:
  1. 1.transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali antara lain berupa faktur pajak atau bukti tagihan; atau
  2. 2.pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut antara lain berupa laporan pemakaian sendiri.
(3)Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada t www.jdih.kemenkeu.go.id Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.
(5)Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penentuan mengenai Saat Mulai Berproduksi Komersial;
2. b.pengujian kesesuaian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
3. c.penghitungan jumlah nilai aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
4. d.pengujian atas pemenuhan ketentuan mengenai saat pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(6)Dalam rangka pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta surat rekomendasi dari kementerian/ lembaga pembina sektor.
(7)Jumlah nilai aktiva tetap berwujud yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
(8)Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan menetapkan keputusan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan.
(9)Keputusan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penetapan nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan pengurangan penghasilan neto t www.jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
(10)Tata cara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , Pasal 6 ayat (4), dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.Pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
2. b.dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2)Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
(3)Pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(4)Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

8.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Terhadap permohonan Wajib Pajak yang telah 1nemperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas tetapi belum mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan pen1anfaatan fasilitas yang diajukan Wajib Pajak diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2.Terhadap permohonan Wajib Pajak yang telah diajukan secara daring atau luring tetapi belum . diterbitkan keputusan pemberian fasilitas sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan fasilitas yang diajukan Wajib Pajak diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
9.Mengubah Lampiran D Peraturan Menteri ini sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lin1a belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2020 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI IND RAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 839 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK. 010/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAlHUN TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN 2019 UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU A. CONTOH PERHITUNGAN DIVIDEN WAJIB PAJAK YANG MENGHASILKAN PRODUK SELAIN YANG DIBERIKAN FASILITAS ATAU MELAKUKAN PERLUASAN USAHA Contoh 1: PT X atas penanaman modal A mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan cakupan produk yang diberikan fasilitas adalah M. Selain menghasilkan produk M, penanaman modal A juga menghasilkan produk N yang tidak mendapatkan fasilitas. Nilai penjualan produk M = Rp75.000.000.000 Nilai penjualan produk N = Rp25.000.000.000 Dividen yang dibagikan:

a.Tuan E (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000
b.Tuan F (Subjek Pajak Luar Negeri dengan Negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rpl00.000.000 = Presentase Besaran dividen yang mendapatkan fasilitas 75.000.000.000 = 75% (75.000.000.000 + 25.000.000.000) Dividen Tuan F yang mendapatkan fasilitas: 75% x Rpl00.000.000 = Rp75.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%) Dividen Tuan F yang tidak mendapatkan fasilitas: Rpl00.000.000 - Rp75.000.000 = Rp25.000.000 (menggunakan tarif pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan) Dividen Tuan E dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan. www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh 2: PT Y mempunyai penanaman modal:
a.Penanaman modal B (mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rp500.000.000.000;
b.Penanaman modal (perluasan) C (tidak mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rpl.500.000.000 .000; Nilai penjualan atas penanaman modal B sebesar Rpl00.000.000.000, sedangkan nilai penjualan atas penanaman modal C sebesar Rp300. 000 .000. 000. Dividen yang dibagikan: a . Tuan G (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000 b . Tuan H (Subjek Pajak Luar Negeri dengan Negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rpl00.000.000 Presentase Besaran dividen yang mendapatkan fasilitas = 500 .000 .000. 000 (l .500.000.000.000 + 500.000.000.000) Dividen Tuan H yang mendapatkan fasilitas: = 25% 25% x Rpl00.000.000 = Rp25.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%) Dividen Tuan H yang tidak mendapatkan fasilitas: Rpl00.000 .000 - Rp25.000.000 = Rp75.000.000 (menggunakan tarif pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan) Dividen Tuan G dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan. fl www.jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PT. Z mendapatkan fasilitas tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal C sebesar Rpl.000.000.000.000 dengan rincian:
a.Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Rp750.000.000.000 pada akhir tahun 2020
b.Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Rp250.000.000.000 Atas penanaman modal C, PT Z tidak melakukan pembukuan secara terpisah antara cakupan produk yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Wajib Pajak mendapatkan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1. Berdasarkan informasi tersebut maka persentase kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan tahun ke 6 adalah: KMF NBF NBTF KMF NBF --------- X SK NBF+NBTF Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian SK Sisa kerugian tahun pemanfaatan NBF = Rp750.000.000.000 NBTF = Rp250.000.000.000 KMF 750.000.000.000 ---------- X SK l .000.000.000.000 = 75% x SK www.jdih.kemenkeu.go.id Pr. Z atas penanaman modal C mulai berproduksi secara komersial sejak tahun pajak 2020 dengan rincian laba/rugi setiap tahun sebagai berikut: Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (8MB) Laba (rugi) 0 (100) 10 15 10 15 10 40 Kompensasi (10) (15) (10) . (15) (10) (30)* Kerugian Sisa (90) (75) (65) (50) (40) O** Kompensasi Penghasilan 0 0 0 0 0 0 0 10 Kena Pajak *) Kompensasi kerugian hanya dapat diakui sebesar 75% dari sisa kompensasi tahun pertama pemanfaatan tambahan kompensasi kerugian (75% X 40 = 30) **) Sisa kompensasi tidak dapat dimanfaatkan kembali karena Wajib Pajak hanya mendapatkan fasilitas 1 (satu) tahun. K7 I www.jdih.kemenkeu.go.id C. CONTOH PERHITUNGAN NILAI PENGURANG PENGHASILAN NETO DALAM HAL TERJADI PERGANTIAN AKTIVA
1. 1.Dalam hal penggantian aktiva dilakukan sebelum SMB PT. X mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal se besar Rp 100. 000. 000. 000. Pada tahun pajak 2019 PT.X mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000 dengan aktiva B senilai Rp50.000.000.000 (lebih besar dari nilai aktiva A), sehingga nilai realisasi pada saat mulai berproduksi secara komersial (tahun pajak 2020) sebesar Rp 120. 000. 000. 000, Pengurang penghasilan neto PT. X (dalam miliar) I ~020 I ~021 I ~022 I ~023 I ~024 I ~025 Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai realisasi pada saat mulai berproduksi komersial yaitu Rp120.000.000.000
2. 2.Dalam hal penggantian aktiva dilakukan setelah SMB
a.Nilai aktiva pengganti lebih rendah daripada nilai aktiva yang diganti PT. Y mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000. Pada tahun 2020, PT. Y mulai berproduksi komersial dengan nilai realisasi sebesar Rpl00.000.000.000 . Pada tahun pajak 2022, PT.Y mengganti aktiva A senilai Rp30. 000. 000. 000 dengan aktiva B senilai Rp 10. 000. 000. 000 (le bih rendah dari nilai aktiva A). Pengurang penghasilan neto PT. Y (dalam miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5 5 4* 4* 4* 4* *) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai total dengan aktiva baru (nilai setelah penggantian) sebesar Rp80. 000 . 000. 000. www.jdih.kemenkeu.go.id
b.Nilai aktiva pengganti lebih tinggi daripada nilai aktiva yang diganti PT. Z mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2019 dengan nilai penanaman modal se besar Rp 120. 000. 000. 000. Pada tahun pajak 2020 PT. Z mulai berproduksi secara komersial dengan nilai realisasi sebesar Rpl00.000.000.000. Pada tahun pajak 2022 PT. Z mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000 dengan aktiva B senilai Rp40.000.000.000 (lebih tinggi dari nilai aktiva A). Pengurang penghasilan neto PT. Z (dalam miliar) 2020 12021 2022 2023 2024 I 2025 I 5 Is 5** 5** 5** I 5** I **) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai total dengan aktiva lama (nilai sebelum penggantian) sebesar Rp 100. 000. 000. 000. www.jdih.kemenkeu.go.id D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI Nomor Perihal Lapo ran Realisasi Penanaman Modal/Realisasi Produksi Tahun Pajak Yth. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar) Memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu, terlampir kami sampaikan laporan realisasi penanaman modal/realisasi produksi untuk Tahun Pajak .... Demikian disampaikan. . ......................... . 20 .......... . Pengurus / Kuasa, Cap Perusahaan dan Tandatangan NamaJelas Jabatan www.jdih.kemenkeu.go.id II. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL DAN REALISASI PRODUKSI LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU TAHUN PAJAK ....... . . I. KETERANGAN WAJIB PAJAK
1. 1.Nama Wajib Pajak (NPWP) 2 . Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
a.Nomor Keputusan
b.TanggalKeputusan
c.Total Rencana Penanaman Modal Rp/US$ ...... .
d.Jenis Industri II. REALISASI PENANAMAN MODAL A. Penanaman Modal Saldo Tambahan Tanggal Akumulasi Perolehan (Rupiah/US Dollar) Awal Realisasi/ Perolehan Pada Akhir Perolehan Periode Pelaporan ... (Rp/US$)
1. 1.Modal Tetap
a.Pembelian dan Pematangan Tanah 1) ... 2) ...
b.Bangunan / Gedung 1) ... 2) ... C. Mesin / Peralatan & : Suku Cadang 1) .. . 2) ... d . Lain-lain 1) ... 2) ... Sub jumlah 2 .Modal Kerja Jumlah : .. Catatan: Apabila Wajib Pajak mem1hk1 leb1h dan satu b1dang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri B. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)
1. 1.Modal Sendiri Nomor Rekening 2 . Modal Pinjaman Nama Kreditur Tingkat Suku Bunga Jumlah Tambahan Total ............. , .............. 20 ..... . .... . Pengurus / Kuasa, Cap Perusahaan dan Tandatangan NamaJelas Jabatan ft :0 I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG- BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PERIODE LAPORAN Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat. I. KETERANGAN WAJIB PAJAK :
2. 1.Nama Wajib Pajak dan : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan. NPWP Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. 2 . Keputusan Pemberian Pengurangan Penghasilan Persetujuan Fasilitas Pajak Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri. II. REALISASI PENANAMAN MODAL Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (U$). A. Penanaman Modal
3. 1.Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
a.Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total; b . Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
c.Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
d.Komponen realisasi modal tetap terdiri dari: 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah. 2) Bangunan/ gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek. 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (spare parts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
1. 2.Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (trial production). www.jdih.kemenkeu.go.id B. Sumber Pembiayaan
2. 1.Modal Sendiri Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
3. 2.Modal Pinjaman Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan. Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan. Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. I www.jdih.kemenkeu.go.id LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG- BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU TAHUN PAJAK ....... ... (1) I. KETERANGAN WAJIB PAJAK
4. 1.Nama Wajib Pajak ............................... (2) ··· ····· ········ ·· ·········· ··· (3) 2 . NPWP
5. 3.Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
a.Nomor Keputusan b.TanggalKeputusan
c.Jenis Industri ............. .. ......... ....... (4) ... .......... .. .... ....... ..... (5) ········· ··· ······ ...... . ... .. (6) II. REALISASI PRODUKSI No Jenis Produk Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Teta Kapasitas Selama Periode Pelaporan Produksi Tahun Pa·ak ... 1 Sesuai SK Realisasi Jumlah Jumlah Harga per Jumlah Pemberian Produksi Produk Produk unit/ (Rp/US$) Fasilitas yang yang Satuan/ dipakai Dijual Kegiatan sendiri Jasa R US$ 1 2 3 4 5 6 7 8=4X 7 1 Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas SK Menteri Keuangan Nomor .. . 4 tan al ... 5
a.... ......... (7) ... ...... ... ... . ..... .. ..... .. ......... .. .. ............ ............ . ....... .. .... b . ... .. ........... ...... .... ..... . ... .. ..... .... .......... ... ............ .. .... .. ... ... . ........ .. ... Jumlah Produk .............. .. ............ .. ............. ....... .... . ..... ....... .. ........... ... yang Mendapatkan Fasilitas 2 Cakupan Yang Mendapatkan Fasilitas a ........... .... 8 .. .... .. ...... ..... ....... .............. ········· ····· b . .................. .. ........ .... ........ ... . ..... ......... . ... .... ...... Jumlah Produk ····· ·· ·· ····· ...... .. ... . ........ .. ... . .............. Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Total ... .. ......... ... ......... .. ............ ...... ... ... .. ............ .. '

(9)Pengurus / Kuasa, Cap Perusahaan dan Tanda tangan Namajelas : ................. (10) Jabatan : ................. (11) Ket. 'fl www.jdih.kemenkeu.go.id Angka (4) Angka (5) An ka 6 Angka (7) Angka (8) PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI Diisi den Diisi dengan nomor Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Pen hasilan. Diisi dengan tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud an ka 4 Diisi den an semua ·enis industri Wa"ib Pa"ak Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan surat keputusan pada angka 4 . Diisi dengan cakuP,an produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pa·ak Pen hasilan MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
1. u.b. .:;:.::.:::==--'==~~ Kepala Bagian mm ~ t:P8'.S1.ANiem ~ terian -------,.+--1-.1--.,<./;~/ ~~;,:,.."' ,>----·-~'('{_',~ \. ,. ~-- JI-~' ___ c, 1i :'f ;--- ~ ~\ -. 11' j I ) ~ I I B!RO UMUM ,:; ii~19~ www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.010/2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 18A

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 18A

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2020