Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.05/2016
- Nomor
- 96/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan; www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016. tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
anggota Majelis www.jdih.kemenkeu.go.id
J. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
sesuai peraturan perundang-undangan.
dan
J. Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
dan
(10). Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pajak penghasilan atas gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan ditanggung pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
Terhadap gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi:
1) Menteri; dan 2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran g8..)1, pens1un, atau tunjangan ketiga belas dibebankan pada:
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PUSAT, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA Pasal 11.
BAB III
Pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.
Membuka PDF…