Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.02/2021
- Nomor
- 98/PMK.02/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteti Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
6267);
657); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN ·NOMOR 88/PMK.02/2019 TENTANG TATA CARA PENYEDIMN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, · Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 657), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
i2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK sebagai dasar penerbitan SPM- LS dalam rangka pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dan/ atau Bendahara Pengeluaran.
Penyaluran beras dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden sesuai dengan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam rangka penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang penyalurannya dilakukan oleh Perum BULOG.
· b. Pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras berupa selisih antara HPB dengan harga penjualan beras dalam kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras berdasarkan kebijakan www.jdih.kemenkeu.go.id yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 867 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ministrasi Kementerian YAH4l 13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)