DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun jabatan, kategori, dan jenjang jabatan; tugas jabatan, ruang lingkup kegiatan, dan hasil kerja; pedoman penghitungan kebutuhan; pengangkatan dalam jabatan; pemberhentian dari jabatan dan tata cara pemberhentian; pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi; kenaikan pangkat; uji kompentensi; organisasi profesi; sistem informasi jabatan fungsional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 442);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 443);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI, DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pengendalian spektrum frekuensi radio.
5.Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan manajemen spektrum frekuensi radio.
6.Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
7.Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
8.Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Pengendali Frekuensi Radio adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio.
9.Pejabat Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan manajemen spektrum frekuensi radio.
10.Pejabat Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
11.Pejabat Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
12.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
15.Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
16.Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
17.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pengendali Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
18.Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
19.Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
20.Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
21.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosio kultural dari Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
22.Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
23.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
25.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
b.pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
c.pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN

Pasal 4

(1)Pengendali Frekuensi Radio berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio pada Instansi Pembina.
(2)Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang manajemen spektrum frekuensi radio pada Instansi Pembina.
(3)Penguji Perangkat Telekomunikasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi pada Instansi Pembina.
(4)Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi pada Instansi Pembina.
(5)Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
(6)Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin unit organisasi.
(7)Pemetaan kedudukan Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
(8)Kedudukan Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pada peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio termasuk dalam klasifikasi/rumpun operator dan teknisi alat-alat optik dan elektronik.
(2)Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.
(3)Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 6

(1)Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
(2)Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(3)Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Pasal 7

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.kategori keterampilan yang terdiri atas:
  1. 1.Pengendali Frekuensi Radio terampil;
  2. 2.Pengendali Frekuensi Radio mahir; dan
  3. 3.Pengendali Frekuensi Radio penyelia,
2. b.kategori keahlian yang terdiri atas:
  1. 1.Pengendali Frekuensi Radio ahli pertama;
  2. 2.Pengendali Frekuensi Radio ahli muda;
  3. 3.Pengendali Frekuensi Radio ahli madya; dan
  4. 4.Pengendali Frekuensi Radio ahli utama.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli pertama;
2. b.Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli muda;
3. c.Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli madya; dan
4. d.Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli utama.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli pertama;
2. b.Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli muda;
3. c.Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli madya; dan
4. d.Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli utama.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terampil;
2. b.Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mahir; dan
3. c.Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi penyelia.

Pasal 8

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 9

(1)Tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio yaitu melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio.
(2)Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yaitu melaksanakan manajemen spektrum frekuensi radio.
(3)Tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu melaksanakan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu melaksanakan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat diberikan tugas lainnya.

Pasal 10

(1)Rincian tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio terdiri atas:
1. a.kategori keterampilan:
  1. 1.melaksanakan pengumpulan data pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio terampil;
  2. 2.melaksanakan pengolahan data pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio mahir; dan
  3. 3.melaksanakan validasi data pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio penyelia,
2. b.kategori keahlian:
  1. 1.melaksanakan identifikasi dan verifikasi data pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio ahli pertama;
  2. 2.melaksanakan analisis pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio ahli muda;
  3. 3.melaksanakan evaluasi dan penyusunan rekomendasi pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio ahli madya; dan
  4. 4.melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio ahli utama.
(2)Rincian tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:
1. a.melaksanakan identifikasi dan verifikasi data manajemen spektrum frekuensi radio bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli pertama;
2. b.melaksanakan analisis manajemen spektrum frekuensi radio bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli muda;
3. c.melaksanakan evaluasi dan penyusunan rekomendasi manajemen spektrum frekuensi radio bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli madya; dan
4. d.melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi manajemen spektrum frekuensi radio bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang ahli utama.
(3)Rincian tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi terdiri atas:
1. a.melaksanakan identifikasi dan verifikasi data pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli pertama;
2. b.melaksanakan analisis pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli muda;
3. c.melaksanakan evaluasi dan penyusunan rekomendasi pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli madya; dan
4. d.melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli utama.
(4)Rincian tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terdiri atas:
1. a.melaksanakan pengumpulan data pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terampil;
2. b.melaksanakan verifikasi teknis pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mahir; dan
3. c.melaksanakan validasi data pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi penyelia.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…