DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Perseorangan,Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Dinas Khusus, Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum, media transmisi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri, Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Perseorangan, Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah, Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Dinas Khusus, Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum; Perubahan, Pengembalian, dan pencabutan Izin; kewajiban dan larangan penyelenggaraan elekomunikasi Khusus untuk Keperluan sendiri

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian Perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5.Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.
6.Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
7.Daerah Layanan adalah cakupan layanan stasiun radio untuk frekuensi Very High Frequency dan Ultra High Frequency dalam 1 (satu) provinsi dan/atau cakupan layanan stasiun radio untuk frekuensi radio High Frequency lebih dari 1 (satu) provinsi.
8.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
9.Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional dalam pemenuhan standar minimum penyelenggaraan Telekomunikasi.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.
12.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Pasal 2

Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri diselenggarakan untuk keperluan:

a.perseorangan;
b.instansi pemerintah;
c.dinas khusus; atau
d.badan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.amatir radio; dan
2. b.komunikasi radio antarpenduduk.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus amatir radio dan komunikasi radio antarpenduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antarpenduduk.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan dalam hal:
1. a.keperluan tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
2. b.lokasi kegiatan belum terjangkau oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan/atau
3. c.kegiatan memerlukan Jaringan Telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem komunikasi:
1. a.astronomi;
2. b.pencarian dan pertolongan;
3. c.monitor spektrum frekuensi radio;
4. d.keselamatan penerbangan, termasuk navigasi penerbangan;
5. e.keselamatan pelayaran, termasuk navigasi pelayaran;
6. f.meteorologi dan geofisika;
7. g.penginderaan jarak jauh; dan/atau
8. h.sistem komunikasi lain yang mendukung kegiatan dinas khusus.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan/atau usahanya.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan dalam hal:
1. a.keperluan tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
2. b.lokasi kegiatan belum terjangkau oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan/atau
3. c.kegiatan memerlukan Jaringan Telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

BAB III

MEDIA TRANSMISI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui media transmisi.
(2)Media transmisi penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem:
1. a.kawat;
2. b.optik;
3. c.radio; dan/atau
4. d.elektromagnetik lainnya.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang menggunakan sistem kawat dan/atau sistem optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b harus membangun dan menggunakan media transmisi yang wilayah layanannya mencakup:
1. a.1 (satu) lokasi; atau
2. b.antarlokasi.
(2)1 (satu) lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.1 (satu) gedung; atau
2. b.beberapa gedung dalam 1 (satu) kawasan yang dikuasai oleh penyelenggara Telekomunikasi khusus yang dibuktikan dengan dokumen bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas lokasi dimaksud.

Pasal 9

(1)Penyelenggara Telekomunikasi khusus yang menggunakan sistem radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan yang terdiri atas:
1. a.sistem komunikasi radio konvensional;
2. b.sistem komunikasi radio trunking;
3. c.sistem komunikasi radio microwave link; dan/atau
4. d.sistem komunikasi satelit.
(2)Sistem komunikasi radio konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komunikasi radio yang dapat digunakan untuk komunikasi suara dan/atau data yang terdiri atas:
1. a.sistem komunikasi radio dari titik ke titik; dan
2. b.sistem komunikasi radio dari titik ke banyak titik.
(3)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri yang menggunakan sistem komunikasi radio konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.paling banyak 4 (empat) kanal frekuensi radio dalam 1 (satu) Daerah Layanan; dan
2. b.lebih dari 4 (empat) kanal frekuensi radio dalam 1 (satu) Daerah Layanan.
(4)Sistem komunikasi radio trunking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komunikasi radio bergerak darat (land mobile) berupa komunikasi dupleks yang memungkinkan setiap penggunanya mendapatkan akses terhadap kanal frekuensi radio secara otomatis.
(5)Sistem komunikasi microwave link sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan komunikasi data antarstasiun radio microwave link sistem radio relay di atas 1 GHz (satu gigahertz) antarstasiun radio yang terletak pada titik yang tetap.
(6)Sistem komunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri yang menggunakan satelit milik sendiri.

Pasal 10

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dengan menggunakan sistem elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d hanya dapat diajukan setelah adanya penetapan dari Menteri.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

MEDIA TRANSMISI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

MEDIA TRANSMISI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018