DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian Perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.
6.Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
7.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8.Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Instansi Pemerintah lainnya.
9.Badan Hukum adalah badan usaha, lembaga berbadan hukum, atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Daerah Layanan adalah cakupan layanan stasiun radio untuk frekuensi VHF dan UHF dalam 1 (satu) provinsi dan/atau cakupan layanan stasiun radio untuk frekuensi radio HF lebih dari 1 (satu) provinsi.
11.Komunikasi Radio Trunking adalah sistem radio 2 (dua) arah yang menggunakan suatu kanal pengendali (control channel) untuk mengendalikan trafik radio secara otomatis.
12.Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat diselenggarakan dalam hal:
1. a.keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dikarenakan kapasitas jaringan yang tidak mencukupi dan/atau kebutuhan akan tingkat kepercayaan/keandalan jaringan yang lebih tinggi;
2. b.lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi; dan/atau
3. c.kegiatannya memerlukan Jaringan Telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

Pasal 3

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dilarang:

a.menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
b.memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan/atau pengoperasiannya;
c.menyewakan dan/atau digunakan oleh pihak lainnya; dan/atau
d.menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan Jaringan Telekomunikasi lainnya.

Pasal 4

Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus wajib memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Badan Hukum dilaksanakan dalam rangka mendukung keperluan sesuai kegiatan usahanya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat menggunakan transmisi:

a.kawat;
b.serat optik;
c.spektrum frekuensi radio; dan/atau
d.sistem elektromagnetik lainnya.

Pasal 7

(1)Transmisi kawat dan/atau serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b merupakan jaringan yang dibangun untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
(2)Jaringan yang dibangun untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.
(3)Penggelaran jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup:
1. a.dalam satu gedung; atau
2. b.dalam suatu wilayah sesuai keperluannya.
(4)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk penggelaran jaringan dalam satu gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan atas bukti sertifikasi alat dan Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk penggelaran jaringan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibatasi oleh cakupan wilayah dan jumlah kapasitas sesuai yang tercantum dalam izin.

Pasal 8

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan transmisi spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

a.komunikasi radio; dan/atau
b.komunikasi satelit.

Pasal 9

(1)Komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan komunikasi radio dengan cakupan 1 (satu) daerah layanan.
(2)Dalam hal komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.menggunakan paling banyak 2 (dua) kanal frekuensi radio dalam 1 (satu) Daerah Layanan, izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus diberikan dalam bentuk Izin Stasiun Radio; atau
2. b.menggunakan lebih dari 2 (dua) kanal frekuensi radio, wajib memperoleh izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Pasal 10

(1)Komunikasi satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilaksanakan dalam hal:
1. a.telekomunikasi jarak jauh yang tidak dapat dijangkau oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya; dan
2. b.menghubungkan Jaringan Telekomunikasi yang terpencar luas dan banyak titik.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan komunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.satu atau lebih transponder satelit;
2. b.satu atau lebih stasiun hub; dan/atau
3. c.satu atau lebih stasiun bumi.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian Perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.
6.Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
7.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8.Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Instansi Pemerintah lainnya.
9.Badan Hukum adalah badan usaha, lembaga berbadan hukum, atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Daerah Layanan adalah cakupan layanan stasiun radio untuk frekuensi VHF dan UHF dalam 1 (satu) provinsi dan/atau cakupan layanan stasiun radio untuk frekuensi radio HF lebih dari 1 (satu) provinsi.
11.Komunikasi Radio Trunking adalah sistem radio 2 (dua) arah yang menggunakan suatu kanal pengendali (control channel) untuk mengendalikan trafik radio secara otomatis.
12.Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat diselenggarakan dalam hal:
1. a.keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dikarenakan kapasitas jaringan yang tidak mencukupi dan/atau kebutuhan akan tingkat kepercayaan/keandalan jaringan yang lebih tinggi;
2. b.lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi; dan/atau
3. c.kegiatannya memerlukan Jaringan Telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

Pasal 3

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dilarang:

a.menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
b.memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan/atau pengoperasiannya;
c.menyewakan dan/atau digunakan oleh pihak lainnya; dan/atau
d.menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan Jaringan Telekomunikasi lainnya.

Pasal 4

Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus wajib memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Badan Hukum dilaksanakan dalam rangka mendukung keperluan sesuai kegiatan usahanya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat menggunakan transmisi:

a.kawat;
b.serat optik;
c.spektrum frekuensi radio; dan/atau
d.sistem elektromagnetik lainnya.

Pasal 7

(1)Transmisi kawat dan/atau serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b merupakan jaringan yang dibangun untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
(2)Jaringan yang dibangun untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.
(3)Penggelaran jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup:
1. a.dalam satu gedung; atau
2. b.dalam suatu wilayah sesuai keperluannya.
(4)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk penggelaran jaringan dalam satu gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan atas bukti sertifikasi alat dan Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk penggelaran jaringan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibatasi oleh cakupan wilayah dan jumlah kapasitas sesuai yang tercantum dalam izin.

Pasal 8

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan transmisi spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

a.komunikasi radio; dan/atau
b.komunikasi satelit.

Pasal 9

(1)Komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan komunikasi radio dengan cakupan 1 (satu) daerah layanan.
(2)Dalam hal komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.menggunakan paling banyak 2 (dua) kanal frekuensi radio dalam 1 (satu) Daerah Layanan, izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus diberikan dalam bentuk Izin Stasiun Radio; atau
2. b.menggunakan lebih dari 2 (dua) kanal frekuensi radio, wajib memperoleh izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Pasal 10

(1)Komunikasi satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilaksanakan dalam hal:
1. a.telekomunikasi jarak jauh yang tidak dapat dijangkau oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya; dan
2. b.menghubungkan Jaringan Telekomunikasi yang terpencar luas dan banyak titik.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan komunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.satu atau lebih transponder satelit;
2. b.satu atau lebih stasiun hub; dan/atau
3. c.satu atau lebih stasiun bumi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 14 Tahun 2025