DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat KPI Pusat; susunan organisasi yang terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bagian Pengembangan Sistem Siaran; c. Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; lokasi; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
3.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPI Pusat adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk di tingkat pusat yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat KPI Pusat merupakan unsur pendukung administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.
(2)Sekretariat KPI Pusat secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPI Pusat.
(3)Sekretariat KPI Pusat secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.
(4)Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 3

Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan data dan informasi;
c.fasilitasi kegiatan pemantauan, pengaduan, dan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
d.penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional KPI Pusat; dan
e.pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI Pusat, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat KPI Pusat terdiri atas:
1. a.Bagian Umum;
2. b.Bagian Pengembangan Sistem Siaran;
3. c.Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran; dan
4. d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan dan produk hukum KPI Pusat, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.penyiapan urusan keuangan;
c.penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan dan produk hukum KPI Pusat;
d.penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
e.penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan;
f.penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara;
g.penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan, perpustakaan, dan kerja sama;
h.penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
i.penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

a.Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
b.Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

(1)Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, organisasi dan tata laksana, manajemen risiko dan kepatuhan internal, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, serta keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi anggota KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat.
(2)Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyiapan pelaksanaan pelayanan urusan dalam, kendaraan, keamanan, dan kebersihan, serta penyiapan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.

Pasal 10

Subbagian masing-masing terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022