Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2014
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 2014, No.554 2 Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2014.
Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, maka diberlakukan ketentuan sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran tersebut.
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 April 2014 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.554 5 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2014 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2014 BAB I KETENTUAN UMUM A. Latar Belakang Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran melalui pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja dan berkelanjutan telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang di bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Penerapan sistem pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah serta untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah. Untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional dan akuntabel, sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban atas anggaran yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib 2014, No.554 6 menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi yang dapat menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Kewajiban setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi dalam menyusun laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan anggaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. B. Maksud dan Tujuan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sedangkan tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
C. Pengertian-Pengertian Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2014, No.554 7
2014, No.554 10
2014, No.554 13
2014, No.554 17
2014, No.554 18 BAB II PELAKSANAAN ANGGARAN A. Dasar Pelaksanaan Anggaran
B. Prinsip Pelaksanaan Anggaran
2014, No.554 19 C. Pejabat Perbendaharaan dan Pengangkatannya
NO. U R A I A N BATAS WAKTU
Cuti Karena Alasan Penting Lainnya 12 (dua belas) hari 6. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 45 (empat puluh lima) hari
a.Terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran; dan/atau
a.Pegawai Negeri;
D. Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Perbendaharaan Tugas dan tanggungjawab para Pejabat Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
1) Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan; 3) Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan 4) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
1) Saldo UP untuk Bendahara Pengeluaran; 2) Kwitansi yang belum di SPM-GUP/SP2D-kan untuk Bendahara Pengeluaran; 3) SPM-LS kepada bendahara yang belum dibayarkan kepada yang berhak; 4) Penerimaan Negara yang belum disetor ke Kas Negara berupa SBS untuk Bendahara Penerimaan; dan 5) Realisasi anggaran. 2014, No.554 24
1) Kesesuaian kas tunai di brankas dan di rekening dalam rekening koran dengan pembukuan; 2) Penyetoran penerimaan negara/pajak ke Kas Negara; dan 3) Penjelasan apabila terdapat selisih antara hasil pemeriksaan dengan pembukuan. m.Dalam kaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, KPA memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut: 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa setelah RKA-KL disetujui oleh DPR paling kurang di website e-Announcement dengan alamat: www.inaproc.lkpp.go.id; 3) Menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 4) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 5) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Panitia/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 6) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; 7) Jika diperlukan, KPA dapat menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/ Kontes. 8) Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 9) Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; 2014, No.554 25 10) Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/ kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.
1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: a) spesifikasi teknis Barang/Jasa; b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan c) rancangan kontrak. 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 3) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian/Kontrak; 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. 5) Melaksanakan kegiatan swakelola. 6) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya. 7) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak. 8) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara yang dilakukan dengan: a) menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau b) menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai. 2014, No.554 26 9) Membuat dan menandatangani SPP. 10) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA, berupa laporan atas: b) Pelaksanaan kegiatan; c) Penyelesaian kegiatan; dan d) Penyelesaian tagihan kepada Negara. 11) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan. 12) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan. 13) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 14) Mengusulkan kepada KPA : a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan. 15) Menetapkan tim pedukung, tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
1) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; 2) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan waktu sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 3) Setelah diberikan kesempatan waktu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa 2014, No.554 27 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 4) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 5) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau 6) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
1) PPK Wajib Mencairkan Jaminan Pelaksanaan; 2) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; 3) Penyedia Barang/Jasa wajib membayar denda keterlambatan; dan 4) PPK mengusulkan kepada KPA untuk memasukkan Penyedia Barang/Jasa kedalam daftar hitam.
1) menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; 2) menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan 3) mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.
1) Kelengkapan dokumen tagihan; 2) Kebenaran perhitungan tagihan; 3) Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas 2014, No.554 28 beban APBN; 4) Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 5) Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; 6) Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan 7) Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
1) perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani; 2) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa; 3) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan 4) jangka waktu penyelesaian tagihan.
1) Kesesuaian kas tunai di brankas dan di rekening dalam rekening koran dengan pembukuan; 2) Penyetoran penerimaan negara/pajak ke Kas Negara; dan 3) Penjelasan apabila terdapat selisih antara hasil pemeriksaan 2014, No.554 29 dengan pembukuan.
1) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran dan kesesuaian pembebanan; 3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; 4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank); b)Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau indikator keluaran) yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak; c) Jadwal waktu pembayaran. 5) Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan 2014, No.554 30 sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
1) mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA; 2) menandatangani SPM; dan 3) memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.
2014, No.554 31
1) Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan 2) Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.
1) Jumlah SPP yang diterima; 2) Jumlah SPM yang diterbitkan; dan 3) Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.
dan
2014, No.554 32
1) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan dan saldo akhir dari Buku- Buku Pembantu; 2) Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos; 3) Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan 4) Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.
2014, No.554 33
1) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan 2) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK.
1) Lembar ke-1 disampaikan kepada BPP sebagai bukti bahwa dana UP telah diterima oleh BPP; 2) Lembar ke-2 disimpan oleh Bendahara Pengeluaran.
1) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan dan saldo akhir dari Buku- Buku Pembantu; 2) Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos; 3) Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan 4) Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo 2014, No.554 35 kas.
1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; 2) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; b)nilai tagihan yang harus dibayar; c) jadwal waktu pembayaran; dan d)menguji ketersediaan dana yang bersangkutan 3) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan 4) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
1) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan 2) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK.
1) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan dan saldo akhir dari buku- buku pembantu; 2) Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos; 3) Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.
2014, No.554 37
2014, No.554 38 E. Jenis Belanja Jenis belanja negara terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-Lain. Ketentuan mengenai jenis-jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:
1) Kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam negeri atau diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan; 2) Belanja pensiun dan uang tunggu; dan 3) Kontribusi sosial lainnya.
1) Belanja barang dan/atau jasa; 2) Belanja pemeliharaan; 3) Belanja perjalanan dinas; dan 4) Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat.
1) Keperluan kantor sehari-hari; 2) Pekerjaan yang bersifat nonfisik; 3) Pengadaan barang yang habis pakai; dan/atau 4) Pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat.
merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai asset tetap dan/atau asset lainnya, termasuk di dalamnya segala biaya yang timbul dari kegiatan pendukung dalam pembentukan asset tetap dan/atau asset lainnya.
1) Memberi manfaat lebih dari satu tahun; 2) Memenuhi batasan minimal kapitalisasi; dan 3) Dipergunakan untuk operasional kegiatan atau dipergunakan untuk kepentingan umum.
1) Belanja subsidi energy; dan 2) Belanja subsidi non energy.
1) Perencanaan; dan/atau 2) Permintaan penyediaan dana subsidi yang disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan selaku PA atas belanja subsidi.
1) Bantuan sosial yang bersifat konsumtif, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dan dapat dilaksanakan melalu pihak lain. 2) Bantuan sosial yang bersifat produktif, ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. Dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dan dapat dilaksanakan melalu pihak lain. 3) Bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu, yaitu merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah guna membantu mengurangi beban masyarakat.
1) Belanja hibah ke pemerintah daerah; 2) Belanja hibah ke BUMN; 3) Belanja hibah ke BUMD; dan 4) Belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing.
1) Perencanaan; dan/atau 2) Permintaan penyediaan dana hibah yang disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan selaku PA atas belanja hibah.
2014, No.554 41
1) Belanja Pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran; 2) Belanja untuk keperluan yang bersifat tidak terus menerus; 3) Belanja untuk membayar kewajiban Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran Kementerian; 4) Belanja cadangan risiko fiscal; 5) Belanja untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak; 6) Belanja pengeluaran tidak terduga/tidak tersangka; dan 7) Belanja pengeluaran lainnya.
1) Perencanaan; dan/atau 2) Permintaan penggunaan dana belanja lain-lain yang disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan selaku PA atas belanja lain.
1) Pemberian nomor register; 2) Pembukaan rekening hibah; 3) Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; dan 4) Pengesahan Belanja. 2014, No.554 42
F. Revisi AnggaranKewenangan penyelesaian revisi anggaran, khususnya dalam hal pagu anggaran tetap, diarahkan lebih besar diberikan kepada masing-masing KPA/PA sebagai penanggungjawab pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Sementara itu, peran Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan) lebih difokuskan pada memfasilitasi atas pengesahan revisi anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen RKA-K/L Revisi dan DIPA Revisi.
1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; 2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau 3) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; 2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau 3) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
1) Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2) Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; 3) Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4) Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar 2014, No.554 43 Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; 5) Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; 6) Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7) Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; dan/atau 8) Penambahan cara penarikan PHLN/PHDN.
1) Pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/atau 2) Pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker.
1) Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan; 2) Pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan penyelesaian inkracht; 3) Pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil Program; 4) Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR- RI terlebih dahulu; 5) Perubahan/penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang digunakan tidak sesuai dengan rencana peruntukan; dan/atau 6) Pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau antarprovinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi.
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan pembayaran subsidi energi, bunga utang, cicilan pokok utang, pergeseran anggaran untuk bencana alam, dan revisi anggaran dalam rangka pengesahan diajukan ke DJA paling lambat tanggal 30 Desember 2014. G. Uang Lembur, Uang Makan, Tunjangan Jabatan Struktural, Uang Saku Rapat di Dalam Kantor, dan Honor Tim
Golongan I : Rp. 10.000,00/jam Golongan II : Rp. 13.000,00/jam Golongan III : Rp. 17.000,00/jam Golongan IV : Rp. 20.000,00/jam
Golongan I dan II : Rp. 25.000,00/orang Golongan III : Rp. 27.000,00/orang Golongan IV : Rp. 29.000,00/orang Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.
: Rp. 25.000,00/hari 2014, No.554 46 Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.
1) Tidak hadir kerja; 2) Sedang menjalankan perjalanan dinas; 3) Sedang menjalankan cuti; 4) Sedang menjalankan tugas belajar; 5) Sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir.
1) Eselon I A besarnya tunjangan : Rp. 5.500.000,- 2) Eselon I B besarnya tunjangan : Rp. 4.375.000,- 3) Eselon II A besarnya tunjangan : Rp. 3.250.000,- 4) Eselon II B besarnya tunjangan : Rp. 2.025.000,- 5) Eselon III A besarnya tunjangan: Rp. 1.260.000,- Golongan I dan II Golongan III : Rp. 27.000,00/hari Golongan IV : Rp. 29.000,00/hari 2014, No.554 47 6) Eselon III B besarnya tunjangan: Rp. 980.000,- 7) Eselon IV A besarnya tunjangan: Rp. 540.000,- 8) Eselon IV B besarnya tunjangan: Rp. 490.000,- 9) Eselon V A besarnya tunjangan : Rp. 360.000,-
1) Tingkat eselon dari jabatan struktural yang diduduki; 2) Besarnya Tunjangan Jabatan Struktural yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Uang saku rapat di dalam kantor sebesar Rp.250.000,- dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
dan
1) Mempunyai keluaran jelas dan terukur; 2) Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; 3) Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja; 4) Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan 5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
H. Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Operasional Lainnya
1) Pemeliharaan Barang Milik Negara hanya dapat dilaksanakan terhadap barang inventaris yang terdaftar dalam Buku Inventaris di kantor yang bersangkutan dan telah disahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang inventaris baik hasil pengadaan barang dari sumber APBN maupun hibah. 2) Setiap rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik negara harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh Penanggung jawab/pengelola barang inventaris kepada Pejabat KPA/PPK. 3) Barang milik negara yang masih dalam periode jaminan purna jual/garansi Pihak III, pemeliharaannya dilarang dibiayai dari APBN.
2.Belanja Perjalanan Dinas
1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. 2) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBN, meliputi: a) . Perjalanan Dinas Jabatan; dan b) . Perjalanan Dinas Pindah. 3) Pegawai Negeri meliputi: a). Pegawai Negeri Sipil; b). Calon Pegawai Negeri Sipil; 2014, No.554 50 c). Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan d). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi: a) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan b) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota. 5) Batas Kota khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 6) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota terdiri atas: perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. 7) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka : a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c) Pengumandahan (Detasering); d) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatannya; f) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; g) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; h) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; i) mengikuti pendidikan dan pelatihan; j) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan k) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 8) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen 2014, No.554 51 uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota; dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah. 9) Pegawai/pejabat atau orang yang karena keahliannya ditugaskan melakukan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan biaya perjalanan dinas jabatan yang merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula terdiri dari: a) Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, dan transport lokal; b) Biaya perjalanan dinas jabatan diberikan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yaitu: - Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara; - Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan - Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I. c) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan. d) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya. e) Biaya riil transport pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang dan retribusi yang 2014, No.554 52 dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat; f) Biaya riil penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya dalam hal tidak terdapat hotel. Biaya penginapan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran); Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka kepada pegawai/pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif lokal hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya dan biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum. g) Uang representatif diberikan kepada pejabat negara sebesar Rp.250.000,-/hari, pejabat eselon I sebesar Rp.190.000,- /hari dan pejabat eselon II sebesar Rp. 130.000,-/hari; h) Pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri) yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara at cost ; i) Biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (pp) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket (sudah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari: - Tarif Bisnis untuk Menteri serta Setingkat Menteri, Pejabat Negara Lainnya yang Setara, dan Pejabat Eselon I; dan - Tarif Ekonomi untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon II/ke bawah. j) Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/intansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota. 2014, No.554 53 Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin. Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. Batas wilayah kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 10) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai yang telah ditetapkan untuk masing- masing pejabat negara/pegawai. 11) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. 12) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DIPA satuan kerja penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh satuan kerja penyelenggara. 13) Biaya transportasi keberangkatan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran. Sedangkan biaya kepulangan pelaksana SPD dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan. 14) Khusus untuk keperluan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman, selain biaya uang harian, transport dan penginapan, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, yang terdiri dari : 2014, No.554 54 a) Biaya pemetian; b) Biaya angkutan jenazah. 15) Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana hanya diberikan uang harian. 16) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perjalanan Dinas adalah Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran. 17) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas. 18) Surat Tugas Perjalanan Dinas diterbitkan oleh: a) Kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan; b) Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja; c) Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau d) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II. 19) Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. 20) Tembusan Surat Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 19) disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 21) Surat Tugas paling sedikit mencantumkan : a) Pemberi Tugas; b) Pelaksana Tugas; c)Waktu Pelaksanaan Tugas; d) Tempat Pelaksanaan Tugas; dan e)Maksud Perjalanan Dinas. 22) Melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, kepada pimpinan satker masing-masing. 2014, No.554 55 23) Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar kedudukan dapat diberikan setinggi- tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian. 24) Apabila jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota. 25) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada angka 24) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; b) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas; dan/atau c) Surat Keterangan rawat inap. 26) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA Satuan Kerja berkenaan, dengan dilampiri dengan bukti – bukti yang sah sesuai PMK tentang perjalanan dinas dalam negeri.
1) Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, serta dilakukan sepanjang tidak ada tugas-tugas yang mendesak di dalam negeri. 2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus mendapat surat tugas dari Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat pada Kementerian Negara/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menandatangani surat tugas. 3) Dalam Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal : a) mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan Strata 3; 2014, No.554 56 b) mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga; c) menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, atau Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara; d) mengikuti kegiatan magang di luar negeri; e) melaksanakan Pengumandahan (Detasering); f) mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis; g) mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan h) mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis. 4) Uang harian, berlaku ketentuan sebagai berikut : a) Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPD untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf f), huruf g), dan huruf h) termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah Moda Transportasi lain; b) Paling banyak 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a), dan huruf d); c) Paling banyak 90 (sembilan puluh) hari, untuk masa Pengumandahan (Detasering) sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf e); d) Paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b); e) Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c); f) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit; g) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan 2014, No.554 57 Dinas; h) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif terendah, bagi pegawai setempat (local staff) yang melakukan Perjalanan Dinas. 5) Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pada angka 3) huruf f), huruf g), dan huruf h) disediakan oleh pengundang. 6) Selain uang harian, bagi pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia ke negara lain maupun untuk konferensi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dapat diberikan uang representasi untuk keperluan misi/delegasi yang dipimpinnya, yang besarannya paling tinggi sebesar tarif yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. 7) Satuan biaya diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. 8) Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri yaitu, Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A, Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B, serta Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D. Untuk perjalanan dinas Golongan C dan D yang lama perjalanannya melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif Bisnis. 9) Biaya asuransi perjalanan selama melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam SPD. 10) Usulan untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk eselon I diajukan oleh eselon I yang memiliki program kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan untuk eselon II ke bawah diajukan oleh eselon I masing-masing kepada Sekretaris Jenderal, dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum pemberangkatan. 11) Untuk proses administrasi dan mendapatkan persetujuan Menteri Sekretaris Negara dilaksanakan melalui Pusat Kerjasama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Persetujuan Menteri Sekretaris Negara merupakan 2014, No.554 58 dasar pembayaran perjalanan dinas luar negeri. 12) Setiap perjalanan dinas ke luar negeri bagi para pemimpin Lembaga Negara, Menteri, Pejabat Setingkat Menteri dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Presiden. Apabila waktunya sudah mendesak, permohonan izin dapat dilakukan secara lisan kepada Presiden. 13) Surat permohonan ditujukan kepada Presiden RI dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara, dan surat diajukan/ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. 14) Setiap perjalanan dinas ke luar negeri bagi para Anggota Lembaga Negara dan Pejabat lainnya, Pejabat Eselon I atau yang setara, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk. 15) Surat permohonan bagi Anggota Lembaga Negara dan Pejabat lainnya ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Surat diajukan/ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. 16) Surat permohonan bagi Pejabat Eselon I atau yang setara, ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Surat diajukan/ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, dengan melampirkan persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika. 17) Setiap perjalanan dinas ke luar negeri bagi para Pejabat Eselon II, III dan IV atau yang setara, dan pegawai non eselon, serta tenaga Indonesia lainnya, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk. 18) Surat permohonan ditujukan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara RI. Surat/ditandatangani oleh Sekretarias Jenderal, dengan melampirkan persetujuan Pejabat Eselon I yang menjadi atasannya. 19) Bagi mereka yang berangkat ke luar negeri bersama-sama pimpinannya (eselon I atau yang setara), maka permohonannya agar digabungkan dengan pimpinannya tersebut diatas untuk diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. 20) Surat permohonan izin ke luar negeri memuat : a)Nama dan jabatan; 2014, No.554 59 b) NIP atau nomor identitas yang disetarakan; c) Tujuan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri; d) Kota dan/atau negara yang akan dituju; e)Jangka waktu penugasan; dan f) Sumber pembiayaan. 21) Surat permohonan perjalanan dinas luar negeri harus dilengkapi dengan : a) Surat undangan atau pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan dari penyelenggara/mitra kerjasama di luar negeri atau surat konfirmasi dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri di negara yang dituju. b) Dokumen/surat resmi yang menerangkan sumber pembiayaan (antara lain DIPA, surat dari donor, kontrak/perjanjian MoU, atau surat pernyataan biaya sendiri yang ditandatangani di atas materai). c) Jadwal dan agenda kegiatan di luar negeri. d) Penjelasan mengenai relevansi, urgensi/alasan perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan dokumen yang berkaitan. e) Izin tertulis dari instansi yang bersangkutan apabila seorang pejabat/pegawai diajukan oleh instansi lain. f) Kertas disposisi dan/atau pedoman delegasi, apabila perjalanan dinas luar negeri dalam rangka menghadiri pertemuan/sidang internasional. g) Brosur atau sejenisnya yang memberikan gambaran umum mengenai kegiatan promosi/pameran, apabila perjalanan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti promosi/pameran. h) Draft perjanjian internasional yang telah dibahas dengan instansi terkait, apabila perjalanan dinas luar negeri untuk penandatangani perjanjian internasional. i) Kerangka acuan (Term of Reference/TOR) atau dokumen yang sejenis, apabila perjalanan dinas luar negeri tersebut dalam rangka studi banding, kunjungan kerja atau pembahasan kerjasama. 22) Melaporkan hasil-hasil perjalanan ke luar negeri tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, kepada : 2014, No.554 60 a) Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden bagi para Menteri, dan para Pejabat setingkat Menteri, yang memperoleh izin Presiden. b) Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara bagi para Pejabat Eselon I atau yang setara, yang memperoleh izin dari Menteri Sekretaris Negara. c) Sekretaris Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, bagi para Pejabat Eselon II, III dan IV atau yang setara, dan pegawai non eselon, yang memperoleh izin dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. 23) Waktu dan biaya perjalanan dinas jabatan dalam SPD disesuaikan dengan yang tercantum pada surat persetujuan pemerintah. Surat permohonan izin ke luar negeri harus sudah diterima oleh Sekretariat Negara paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan. Tanpa adanya izin dari pemerintah, perjalanan dinas luar negeri harus ditunda atau dibatalkan. 24) Membatasi waktu perjalanan dinas ke luar negeri tidak lebih dari 1 minggu (7 hari termasuk hari libur), kecuali untuk hal- hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan ditinggalkan. 25) Biaya transportasi merupakan biaya bertolak dari tempat kedudukan di dalam negeri ke satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri dan kembali ke tempat kedudukan di dalam negeri pergi pulang (pp) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 26) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari: a) Golongan A, untuk Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) Golongan B, untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara; c) Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri yang setara; dan 2014, No.554 61 d) Golongan D, untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c. 27) Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan. 28) Uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 25) paling tinggi sebesar tarif yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. 29) Besaran uang saku dalam uang harian, digolongkan sesuai dengan tingkat pejabat/pegawai pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut: a) Golongan A US$32; b) Golongan B US$22; c) Golongan C US$19; dan d) Golongan D US$17. 30) Besaran uang harian bagi Negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. 31) Biaya Perjalanan Dinas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk : a) Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi; b) Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal; c) Uang representasi; d) Biaya asuransi perjalanan; 32) Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 33) Perjalanan luar negeri wajib menggunakan penerbangan nasional sepanjang jalur penerbangan memungkinkan. 34) Membatasi rombongan yang akan ikut dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas. 35) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas 2014, No.554 62 harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan tingkat prioritas perjalanan dinas. 36) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut : a)Moda Transportasi Udara terdiri dari : - Klasifikasi Eksekutif (first) diberikan untuk Golongan A; - Klasifikasi Bisnis (business) diberikan untuk Golongan B; dan - Klasifikasi Ekonomi (published) diberikan untuk Golongan C dan D. Apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Bisnis (business); dan b) Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bisnis (business) untuk semua golongan. 37) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri. 38) Anggota keluarga digolongkan menurut golongan terakhir Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal. 39) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap beserta keluarganya yang sah, pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu. 2) Pejabat/staf yang dimutasikan dalam satu unit kerja eselon I pembiayaannya dibebankan pada unit kerja eselon I tersebut. Sedangkan mutasi antar unit kerja eselon I, pembiayaannya dibebankan pada unit kerja eselon I penerima. Khusus untuk 2014, No.554 63 mutasi pejabat eselon I, pembiayaannya dibebankan pada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum. 3) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas. 4) Perjalanan dinas pindah pensiun dapat diberikan oleh unit kerja eselon I yang bersangkutan sepanjang dananya tersedia pada DIPA berkenaan. 5) Perjalanan dinas pindah pensiun dapat dibayarkan dalam tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya sepanjang dalam tenggang waktu 1 tahun sejak terbitnya SK pensiun. 6) Satuan biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri merupakan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (one way). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta retribusi lainnya. Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Negeri yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya. Klasifikasi tiket perjalanan dinas pindah luar negeri: a)Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A; b) Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan B; atau c) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D;
1) Ketentuan kelas dan jenis transportasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri untuk pejabat negara, pejabat dan/atau PNS mengacu pada ketentuan yang berlaku. 2) Pejabat negara, pejabat eselon I dan eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan uang representatif. 3) Klasifikasi Perjalanan dinas luar negeri dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari : a) Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 2014, No.554 64 Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) Golongan B, untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon I, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara; c) Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri; dan d) Golongan D, untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada golongan B dan C. 4) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksananan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting. 5) Biaya taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. 6) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh pejabat negara/ pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 7) Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran, apabila terdapat kelebihan pembayaran, pejabat negara/pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada bendahara pengeluaran dan apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada pejabat negara/pegawai negeri yang telah melakukan perjalanan dinas. 8) Pejabat yang berwenang, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan. 9) Pejabat negara, pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari 2014, No.554 65 kesalahan, kelalaian dan kealpaan. 10) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan tersebut angka 8 dan 9 dapat dikenakan tindakan berupa tuntutan ganti rugi dan hukuman administratif menurut ketentuan yang berlaku.
Akomodasi paket full board diatur sebagai berikut : Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang sedangkan Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:
2014, No.554 66
Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama- sama, hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat Negara/pegawai negeri. Pejabat Eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang, sedangkan Pejabat Eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada pejabat Negara dan apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut. I. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1) Mengintensifkan peroleh PNBP; 2) Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang PNBP; 3) Melakukan pemungutan dan penuntutan denda yang telah diperjanjikan; 4) Melakukan penatausahaan atas PNBP yang dipungutnya; dan 5) Menyampaikan laporan atas realisasi PNBP yang dipungutnya;
2014, No.554 67
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan negara yang berasal dari :
1) Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau 2) Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur pengurang dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
1) BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut: BHP Frekuensi (Rupiah)= (Ib x HDLP x b)+(Ip x HDDP x p) 2 Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) wajib dilunasi setiap tahun sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan. 2) BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) terdiri atas biaya izin awal (up front fee) atau biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan 2014, No.554 68 dengan formula sebagai berikut : BHP Pita (Rupiah) = N x k x I x C x B
Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari permohonan dari pengujian alat dan perangkat telekomunikasi tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1) Lembaga Penyiaran Publik RRI; 2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan 3) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio.
1) Lembaga Penyiaran Publik TVRI; 2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional/izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; dan 3) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Diektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan.
Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiarannya sama dengan besaran biaya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
1) izin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan 2) izin tetap penyelenggaraan penyiaran.
1) Alat ukur Laboratorium Elektronik dan Pemancar 2) Laboratorium 3) Laboratorium Frekuensi Tinggi 4) Lighting 5) Microphone 6) Generator 7) Camcorder 8) Ruangan dan kelengkapannya 9) Peralatan Studio R-TV 10) Guest House 11) Audio Video Portable/Mobile Equipment 12) Alat Musik 13) Alat Bantu Mengajar 14) Jasa Mixing
1) Ruang Auditorium Wisma Kebon Jeruk 2) Ruang Auditorium Kantor Meruya 3) Ruang Kelas (30 orang) 2014, No.554 70 4) Kamar VIP 5) Kamar Standar 6) Aula Olah Raga 7) Lapangan Bulutangkis 8) Ruang Kantin 9) Sewa alat dan bahan
1) Auditorium UPT Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2) Sewa LCD 3) Sewa Laptop
J. Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Penyetoran Dana Tujuan membuat perencanaan Kas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas adalah agar Kementerian Negara/Lembaga memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan serta memperoleh dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Perkiraan penarikan dana dan/atau penyetoran dana diatur sebagai berikut:
K. Jaminan Kesehatan
2014, No.554 72
Dengan criteria anak:
Contoh Simulasi Pemungutan Iuran Jaminan Kesehatan: Penghasilan Kotor Peserta = Rp.12.000.000,- 2014, No.554 73 PTKP (K/1) = Rp.4.725.000,- Iuran Jaminan Kesehatan tiap bulan = 2% x Rp.4.725.000,- = Rp.94.500,- Penghasilan Kotor Peserta = Rp.5.000.000,- PTKP (K/1) = Rp.4.725.000,- Iuran Jaminan Kesehatan tiap bulan = 2% x Rp.4.725.000,- = Rp.94.500,- Penghasilan Kotor Peserta = Rp.1.000.000,- PTKP (K/1) = Rp.4.725.000,- Iuran Jaminan Kesehatan tiap bulan = 2% x Rp.1.000.000,- = Rp.20.000,-
2014, No.554 74 Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara. 2014, No.554 75 BAB III MEKANISME PEMBAYARAN Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui dana Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) atau dengan mekanisme Pembayaran Langsung. A. Pembayaran dengan UP dan TUP Kepada setiap Satuan Kerja diberikan UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
1) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) dan Belanja lain-lain (58) 2) Batas tertinggi UP adalah sebagai berikut : a) Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); b)Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah); c) Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); d)Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah). 3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan mempertimbangkan : a) Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata- rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan b)Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP. 4) Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan 2014, No.554 76 paling sedikit 50% (lima puluh persen). 5) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 50%, sedangkan Satker yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, Satker dimaksud dapat mengajukan TUP. 6) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. 7) Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. 8) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 9) Batas waktu daur ulang UP diatur sebagai berikut : a) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP. b) Satu bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% ( dua puluh lima persen). c) Satu bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen). d) Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara:
Dalam pengajuan UP, KPA wajib membuat surat pernyataan bahwa UP yang diajukan tersebut tidak untuk membiayai 2014, No.554 77 pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan pembayaran langsung (LS).
2014, No.554 78
1) Rincian rencana penggunaan dana TUP dan pernyataan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui LS; 2) Rincian sisa dana akun yang dimintakan TUP; 3) Surat pernyataan dari KPA, bahwa : a) Dana TUP akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SP2D. b) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung. c) Apabila terdapat sisa dana TUP akan disetorkan kembali ke rekening kas negara. 4) Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
2014, No.554 79 1) Daftar rincian permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA; 2) Faktur pajak dan SSP yang sudah dilegalisir oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk untuk pengeluaran yang menurut ketentuan harus dikenakan PPN dan/atau PPh; 3) Bukti asli pengeluaran, yang selanjutnya disimpan sebagai arsip di KPA. B. Pembayaran Langsung
1) Daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat/tewas yang disiapkan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai; 2) Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji; 3) SSP PPh Pasal 21. 4) Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 5) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 6) Daftar perubahan potongan; 7) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 8) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. 9) Khusus untuk Uang Duka Wafat/Tewas: 2014, No.554 80 a) SK pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari pejabat yang berwenang; b) Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas; dan c) Surat Keterangan Kematian/visum dari Camat atau Rumah Sakit.
1) Daftar pembayaran perhitungan lembur yang disiapkan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai; 2) Surat perintah kerja lembur; 3) Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan; 4) Daftar hadir lembur; 5) SSP PPh Pasal 21.
1) Daftar pembayaran perhitungan uang makan; 2) Daftar hadir kerja; 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh PPK; 4) SSP PPh Pasal 21.
1) Gaji induk (bulanan) 2) Gaji susulan 3) Persekot gaji 4) Gaji terusan 5) Kekurangan gaji 6) Uang duka wafat 7) Uang duka tewas 8) Gaji ke-13 (ketiga belas) 2014, No.554 81 9) Uang makan 10) Uang lembur 11) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 12) Keterangan Permintaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4).
1) Surat Keputusan; 2) Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas; 3) Daftar penerima pembayaran; dan/atau 4) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
1) Biaya perjalanan untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dapat dilakukan melalui Pihak Ketiga, berupa event organizer, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan; 2) Penetapan Pihak Ketiga dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Kontrak/perjanjian dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu, dengan ketentuan nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan tarif tiket dan penginapan yang telah ditetapkan;
1) Surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA; 2014, No.554 82 2) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; dan 3) SSP PPh 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
1) Dokumen pengadaan 2) Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 3) Pernyataan KPA/PPK tentang penetapan rekanan 4) Ringkasan kontrak 5) Kuitansi dan Faktur 6) Faktur pajak dan SSP 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) 8) Fotocopy nomor rekening koran dan fotocopy kartu NPWP 9) Dokumen lain yang disyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri 10)Bukti perjanjian/kontrak; 11)Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekeniing penyedia barang/jasa; 12)Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 13)Berita Acara Pembayaran; 14)Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format; 15)Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.
1) Bukti tagihan daya dan jasa; 2) Nomor rekening pihak ketiga (PT- PLN, PT. Telkom, PDAM). Dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan 2014, No.554 83 penggunaan daya dan jasa yang sah. Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat dilakukan secara langsung (LS), Satuan Kerja dapat melakukan pembayaran dengan UP. Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan setelah mendapat dispensasi/persetujuan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan.
C. Pembayaran Tunjangan Kinerja 2014, No.554 84 Tunjangan kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika diatur sebagai berikut :
D. Batas Waktu Penyelesaian Tagihan Kepada Pihak Ketiga
E. Jangka Waktu Penyelesaian SPP 1) SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran. 2) SPP-TUP diterbitkan oleh KPA/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN. 3) SPP-GUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. 4) SPP-GUP Nihil diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. 5) SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh KPA/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterima secara lengkap dan benar dari PPABP. 6) SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 (lima) sebelum bulan pembayaran. 7) Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud angka 6) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5 (lima). 8) SPP-LS untuk non-belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari Penerima Hak. F. Permintaan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural
1) Surat Pernyataan Pelantikan; 2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. 3) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan. Adapun format permintaan tunjangan jabatan tersebut sesuai pada Lampiran I C-E.
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 2) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; 3) Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang bersangkutan; 4) Pejabat lain yang dipandang perlu.
1) diberhentikan dari jabatan struktural; 2) meninggal dunia; 2014, No.554 88 3) diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; 4) diberhentikan sementara; 5) menjalani cuti di luar tanggungan negara atau menjalani cuti besar; 6) diangkat dalam jabatan fungsional; 7) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
1) Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai; 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 3) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; dan 4) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan. G. Proses Pengujian SPP dan Penandatangan SPM
2014, No.554 89
1) Pihak yang ditunjuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening bank). 2) Nilai tagihan harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak). 3) Jadwal waktu pembayaran.
1) 3 (tiga) rangkap dikirim ke KPPN dan akan kembali satu rangkap bersamaan dengan diterbitkannya SP2D; 2) 1 (satu) lembar pertinggal.
1) Pengujian SPP-UP/TUP sampai dengan penerbitan SPM- 2014, No.554 90 UP/TUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP-UP/TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. 2) Pengujian SPP-GUP sampai dengan penerbitan SPM-GUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah SPP-GUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. 3) Pengujian SPP-GUP Nihil atas TUP sampai dengan penerbitan SPM-GUP Nihil atas TUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SPP-GUP Nihil atas TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. 4) Pengujian SPP-LS sampai dengan penerbitan SPM–LS oleh PP- SPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP- LS beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. 5) Dalam hal PP-SPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung SPP tidak lengkap dan benar, maka PP- SPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP. 6) Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM, menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. 7) Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 8) SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM tersebut memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah. 9) Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggung jawab atas: a) keamanan data pada aplikasi SPM; b) kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan c) penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM. H. Proses Penyampaian SPM ke KPPN
Dalam hal tanggal 15 (lima belas) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, maka penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15 (lima belas), kecuali untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan 2014, No.554 92 memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan. I. Pencairan Dana PNBP
MP = (PPP x JS) – JPS MP = Maksimum Pencairan PPP = Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan JS = Jumlah setoran JPS = Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan 2014, No.554 93 SPM terakhir yang diterbitkan
J. Kelengkapan Dokumen Pencairan
1) Daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat/uang duka tewas yang disiapkan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), ditandatangani oleh KPA, Bendahara Pengeluaran dan PPABP. 2) Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji. 2014, No.554 94 3) SSP PPh Pasal 21. 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA.
1) Daftar honorarium yang ditandatangani oleh pembuat daftar, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. 2) Surat keputusan/Surat Tugas tentang pemberian honor/vakasi. 3) SSP PPh Pasal 21. 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA.
1) Daftar pembayaran perhitungan uang lembur dan uang makan lembur dibuat oleh PPABP. 2) Surat perintah kerja lembur. 3) Daftar hadir kerja. 4) Daftar hadir lembur. 5) SSP PPh Pasal 21. 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA.
1) Daftar pembayaran perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh pembuat daftar, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen; 2) Daftar hadir kerja; 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditanda- tangani oleh KPA; 4) SSP PPh Pasal 21.
1) Bukti penerimaan barang 2) Bukti pembelian (nota/kuitansi) 3) Dokumen Pajak 4) SPBy (Surat Perintah Bayar) untuk GU. 2014, No.554 95
1) Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya kelengkapannya sekurang – kurangnya berupa : - Nota dinas dari Kepala Unit Kerja kepada PPK; - Nota dinas dari PPK kepada Pejabat Pengadaan dengan dilampiri HPS; - Kuitansi; - Faktur pajak dan SSP; - SPBy (Surat Perintah Bayar) untuk GU. 2) Untuk pengadaan paket meeting dan sewa kendaraan kelengkapannya berupa : - Nota dinas dari Kepala Unit Kerja kepada PPK; - Nota dinas dari PPK kepada Pejabat Pengadaan dengan dilampiri HPS; - Kuitansi; - Faktur pajak dan SSP (khusus kendaraan); - Permintaan penawaran harga; - Penawaran harga/daftar harga paket meeting dari pihak ketiga; - Pesanan/Surat Perintah Kerja; - Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; - SPBy (Surat Perintah Bayar) untuk GU.
1) Nota dinas dari Kepala Unit Kerja kepada PPK 2) Nota Dinas dari PPK kepada Pejabat Pengadaan 3) Surat Permintaan Penawaran dari Pejabat Pengadaan 4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 5) Penawaran Harga dari calon penyedia barang 2014, No.554 96 6) Berita Acara Negoisasi Harga 7) Penetapan penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan 8) Laporan tertulis penetapan penyedia barang/jasa dari Pejabat Pengadaan kepada PPK 9) SPK 10) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang 11) Berita Acara Pembayaran. 12) Ringkasan Kontrak 13) SPTB 14) Kuitansi dan Faktur 15) Faktur pajak dan SSP.
1) Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama dengan instansi pemerintah 2) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang 3) Berita Acara Pembayaran. 4) Pernyataan Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 5) Ringkasan Kontrak/Surat Perjanjian 6) SPTB 7) Kuitansi dan Faktur 8) Faktur pajak dan SSP.
1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri a) Surat Perintah Tugas b) Surat Perjalanan Dinas dari PPK/KPA c) Perincian Biaya Perjalanan Dinas d) Tanda lapor/tanda tiba/bukti visum ditandatangani oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau pihak/pejabat di tempat yang didatangi. 2014, No.554 97 e) Laporan Pelaksanaan Tugas. f) Bukti pengeluaran sebagai berikut : - Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/ stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang. - Tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang. - Tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, atau tiket kereta api, atau tiket kapal laut, atau tiket bis. - Bukti pembayaran moda transportasi lainnya. - Bukti pembayaran Hotel berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya. - Bukti pembayaran sewa kendaraan (khusus untuk pejabat negara). g) Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas yang menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran yang tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dan disetujui oleh PPK. h) SPBy 2) Perjalanan Dinas Luar Negeri Kelengkapan dokumen pencairan dana terdiri dari : - Surat Ijin Perjalanan dinas luar negeri dari Menteri Sekretaris Negara atau Pejabat Sekretariat Negara yang ditunjuk; - Surat Perjalanan Dinas dari KPA/PPK; - Perincian Biaya Perjalanan Dinas; - Tanda Lapor/Tanda Tiba dari kantor perwakilan Indonesia/pihak penyelenggara; - Tiket asli dan boarding pass; - Laporan Pelaksanaan Tugas; - Fotocopy halaman Pasport yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan; Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari: a) Surat tugas dari pejabat yang berwenang; b) Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh 2014, No.554 98 Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri; c) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri; d) Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh: - pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan negara tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau - pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan salah satu negara tempat tujuan Perjalanan Dinas yang memberlakukan ketentuan tentang exit/permit pada suatu kawasan tertentu; e) Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; f) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: - bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan - boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi; g) Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh; h) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi Perjalanan Dinas. i) SPBy.
1) SK Pengangkatan dalam jabatan 2) Surat Keputusan Pindah Mutasi 3) Surat Pernyataan Pelantikan 4) Berita Acara Pengambilan Sumpah jabatan 5) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan 6) Rincian Biaya Perjalanan 7) Surat Keterangan tidak menempati rumah dinas 8) Tanda lapor dari tempat semula ke tempat tujuan 9) SPD 10)Berita Acara Serah Terima Jabatan 11)Kartu Keluarga 12)Daftar Rincian Barang 13)Surat Pernyataan tidak membawa dan atau memakai barang milik negara dari unit kerja asal diketahui oleh pejabat/pengelola BMN
1) Rincian Biaya Perjalanan 2) Daftar Keluarga 3) Daftar Rincian Barang 4) SK Pensiun 2014, No.554 100 K. Ketentuan Beban Bea Meterai dan Perpajakan
1) Penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Para Pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara (APBN), yaitu penghasilan yang berupa : a) Gaji dan tunjangan-tunjangn lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil; b)Gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenis yang diterima pejabat negara; c) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak- anaknya yang dibebankan kepada APBN; dan d)Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan pada APBN. 2) Penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Para Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara, antara lain berupa : a) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, uang saku harian dan upah borongan; b)Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa; serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 2014, No.554 101
1) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah; dan 2) Beasiswa yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Komponen beasiswa meliputi biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
1) pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 2) bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; 3) dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
1) Pejabat Negara, untuk : a) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau b)imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) PNS untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2014, No.554 102 3) Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30%
1) sebesar 0 % (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, dan Pensiunannya; 2) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau 2014, No.554 103 imbalan lain bagi PNS Golongan III, dan Pensiunannya; 3) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS Golongan IV, dan Pensiunannya.
1) Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 2) Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 3) Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung 2014, No.554 104 dengan penghasilan suami; 4) Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
1) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga- lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 2) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); dan 3) Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; dan 2) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
2014, No.554 105
1) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, perawatan dan perbaikan; 2) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 3) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transpotasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 4) Jasa kebersihan atau cleaning services; dan 5) Jasa katering atau tata boga. 6) Jasa sewa ruangan.
1) pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 2) bendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan; 3) dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
1) pegawai; 2) penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 3) bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain: - tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; - pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, 2014, No.554 107 pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; - olahragawan; - penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator; - pengarang, peneliti dan penerjemah; - pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian; - agen iklan; - pengawas atau pengelola proyek; - pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; - petugas penjaja barang dagangan; - petugas dinas luar akuntansi; - distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; 4) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, meliputi: - peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; - peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; - peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; - peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; - peserta kegiatan lainnya.
1) penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2) penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3) penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima 2014, No.554 108 secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; 4) penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 5) imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 6) imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
2014, No.554 109 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; 2) Impor Barang Kena Pajak; 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
1) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; 2) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial; 3) Jasa di bidang pendidikan, meliputi : a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan b) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus. 4) Jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma. 5) Jasa di bidang perhotelan yang meliputi : 2014, No.554 110 a) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan b) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. 6) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
1) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 2) Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 3) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 4) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; 5) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; 6) Pajak yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri; 7) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; 8) Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung; 2014, No.554 111 9) Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan; 10) Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; 11) Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak; atau 12) Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak.
1) Surat Tagihan Pajak; 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya; 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, dalam hal : a) Tidak diajukan keberatan; b) Diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau c) Diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak; 2014, No.554 112 5) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; 6) Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau 7) Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. 8) KPP memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak setelah melakukan konfirmasi Utang Pajak di KPP dan/atau KPP lain. 9) KPP lain sebagaimana dimaksud pada angka 3. dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima konfirmasi Utang Pajak harus mengirimkan jawaban konfirmasi Utang Pajak.
1). Pajak Penghasilan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan yang terutang; atau 2). Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan; atau bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana 2014, No.554 113 dimaksud adalah pajak yang salah dipotong atau dipungut atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak; yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut; yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut; atau karena kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungut. 3). Pajak Penghasilan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak adalah Pajak Penghasilan yang telah dibayar karena kesalahan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan; atau transaksi yang dibatalkan. Adapun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud meliputi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
1). untuk pemotongan atau pemungutan yang bersifat tidak final belum dikreditkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut; 2). telah dilaporkan oleh pemotong atau pemungut dalam SPT Masa yang bersangkutan; dan 3). tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2014, No.554 114 1). lembar ke-1 Surat Setoran Pajak bukti pembayaran Pajak Penghasilan; dan 2). penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang. 3). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang yang dilakukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut melalui pemotong atau pemungut harus dilampiri: a). asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; b). penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang; c). lembar ke-1 Surat Setoran Pajak Masa Pajak dilaporkannya bukti pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan d). surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
1). asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan 2). penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang.
1). oleh Wajib, permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 2). melalui pemotong atau pemungut, permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong atau pemungut terdaftar; 2014, No.554 115 3). oleh pihak yang dipotong atau dipungut, permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang dipotong atau dipungut terdaftar. Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan bukan subjek pajak atau orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, permohonan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal.
Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang dianggap dikabulkan, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa 3 (tiga) bulan berakhir. Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang tidak dapat diberikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakannya kepada Wajib Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. L. Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya
2014, No.554 116
a) Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan; b) Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada KPA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa; c) KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan yang telah dilegalisasi; d) KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran; e) Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada KPA.
a) Pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan; b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; dan c) Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
M. Sisa Pagu DIPA Tahun Anggaran Berkenaan
2014, No.554 118 BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/2010 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk keperluan tersebut, unit-unit akuntansi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus melaksanakan fungsi akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat satuan kerjanya. Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. A. Laporan Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan realisasi anggaran dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para Kepala Biro/Pusat dan Sekretaris Komisi/Dewan di lingkungan Sekretariat Jenderal wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal, dan Kepala Biro Keuangan selambat-lambatnya tanggal 6 bulan berikutnya.
Penyampaian laporan realisasi pengadaan barang/jasa setiap unit kerja/entitas pelaporan merupakan data seluruh paket-paket pengadaan baik yang sudah berjalan maupun belum diproses dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sesuai format pada Lampiran I-L, yang meliputi :
Nilai optimalisasi hanya diisi untuk pengadaan barang/jasa yang merupakan satu paket pengadaan dalam satu pagu DIPA. 2014, No.554 120
B. Laporan Keuangan Menteri selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut disusun secara berjenjang berdasarkan pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI), mulai dari :
2014, No.554 121
1) DIPA UAKPA pemberi berkurang sesuai dengan nilai nominal SKPA. 2) DIPA UAKPA penerima bertambah sesuai dengan nilai nominal SKPA. 3) UAKPA Penerima wajib mengaplikasikan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dalam Penyusunan laporan keuangan.
2014, No.554 123
C. Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan
1) UAKPA ke UAPPA-W 2) UAPPA-W ke UAPPA-E1 3) UAPPA-E1 ke UAPA 4) UAPA ke Menkeu c.q. Dirjen PBN : : : : 12 April 20 April 27 April 08 Mei
1) UAKPA ke UAPPA-W 2) UAPPA-W ke UAPPA-E1 3) UAPPA-E1 ke UAPA 4) UAPA ke Menkeu c.q. Dirjen PBN : : : : 10 Juli 15 Juli 25 Juli 26 Juli
1) UAKPA ke UAPPA-W 2) UAPPA-W ke UAPPA-E1 : : 12 Okt. 20 Okt 2014, No.554 124 3) UAPPA-E1 ke UAPA 4) UAPA ke Menkeu c.q. Dirjen PBN : : 29 Okt 08 Nov
1) UAKPA ke UAPPA-W 2) UAPPA-W ke UAPPA-E1 3) UAPPA-E1 ke UAPA 4) UAPA ke Menkeu c.q. Dirjen PBN : : : : 20 Jan 29 Jan 08 Feb 28 Feb (tahun berikutnya) (tahun berikutnya) (tahun berikutnya) (tahun berikutnya). D. Laporan Pengelolaan PNBP Untuk menciptakan pengelolaan PNBP yang transparan dan akuntabel, maka setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBP untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.
1) Triwulan I (Januari s/d Maret) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan April. 2) Triwulan II (April s/d Juni) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juli. 3) Triwulan III (Juli s/d September) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Oktober. 4) Triwulan IV (Oktober s/d Desember) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun berikutnya.
1)Triwulan I (Januari s/d Maret) tanggal 10 April. 2)Triwulan II (April s/d Juni) tanggal 10 Juli. 3)Triwulan III (Juli s/d September) tanggal 10 Oktober. 4)Triwulan IV (Oktober s/d Desember) tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
E. Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain Pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, maka ketentuan tentang belanja subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran diatur sebagai berikut :
Belanja Subsidi terdiri dari :
Belanja Lain-Lain terdiri dari :
1) Laporan Realisasi Anggaran 2) Neraca 3) Catatan atas Laporan Keuangan
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2014, No.554 128 LAMPIRAN-LAMPIRAN 2014, No.554 129 LAMPIRAN I-A CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP Penunjukan/Pengadaan Langsung NO U R A I A N TANGGAL CHECK LIST 1 Memo Dinas dari Unit Kerja 2 Surat Permintaan Penawaran 3 Surat Penawaran Harga 4 Berita Acara hasil negosiasi pengadaan barang/jasa 5 Penetapan Penyedia Barang/Jasa 6 Surat Laporan Panitia/Pejabat Barang/Jasa kepada PPK tentang Pemberitahuan Pemenang dan Penyerahan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 7 Surat Perintah Kerja/Kontrak yang mencantum-kan Nomor Rekening dan NPWP Rekanan/ Pihak Ketiga 8 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 9 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 10 Surat Pemberitahuan Tagihan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbul hak tagih belum menyampaikan surat tagihan 11 Surat Penjelasan Penyedia Barang/Jasa Kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan 12 Resume Kontrak 13 Berita Acara Pembayaran 14 Kuitansi 15 Faktur Pajak beserta SSP yang ditandatangani wajib pajak 16 SPP Catatan : Beri tanda ‘’ √ ‘’ pada kolom check list sesuai kelengkapan dokumen SPP 2014, No.554 130 LAMPIRAN I-B CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP Pengadaan Melalui Proses Pelelangan NO U R A I A N TANGGAL CHECK LIST 1 Surat penetapan HPS dari PPK 2 Surat Tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa 3 Dokumen Lelang 4 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari PPK 5 Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dan Jaminan Pelaksanaan 6 Surat Keterangan Kesanggupan dan Jaminan Pelaksanaan 7 Surat Perintah Kerja/Kontrak yang mencantum-kan Nomor Rekening dan NPWP Rekanan/ Pihak Ketiga 8 SPMK 9 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/ Berita Acara Uji Coba 10 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 11 Surat Pemberitahuan Tagihan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbul hak tagih belum menyampaikan surat tagihan 12 Surat Penjelasan Penyedia Barang/Jasa Kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan 13 Resume Kontrak 14 Berita Acara Pembayaran 15 Kuitansi 16 Faktur Pajak beserta SSP yang ditandatangani wajib pajak 17 SPP Catatan : Beri tanda ‘’ √ ‘’ pada kolom check list sesuai kelengkapan dokumen SPP 2014, No.554 131 LAMPIRAN I-C SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .......................................................1) NIP : .......................................................2) Pangkat/Gol. Ruang : .......................................................3) Jabatan : .......................................................4) Unit Kerja : .......................................................5) Instansi : .......................................................6) menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini : Nama : .......................................................7) NIP : .......................................................8) Pangkat/Gol. Ruang : .......................................................9) Jabatan : .......................................................10) Eselon : .......................................................11) Unit Kerja : .......................................................12) Instansi : .......................................................13) berdasarkan Keputusan .......................14) Nomor ................. tanggal ............ 15) telah diangkat dalam jabatan ................ 10) eselon .... 11) dan telah dilantik oleh ,,,,,, 16) pada tanggal .......... 17). Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Kepala Biro/Bagian Keuangan*) ...........18). ..................., ............................... 19) Pejabat yang membuat pernyataan ...................................4) ...........................1) NIP. ...................2) Tembusan, Yth :
3.Pejabat Pembuat Daftar Gaji; 4........................................... 21) *) Coret yang tidak perlu 2014, No.554 132 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NO NOM OR KODE URAIAN 1 2 3 1 1) Tulislah nama pejabat yang membuat surat pernyataan 2 2) Tulislah NIP pejabat yang membuat surat pernyataan 3 3) Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang membuat surat pernyataan 4 4) Tulislah nama jabatan stuktural dari pejabat yang membuat surat pernyataan 5 5) Tulislah unit kerja dari pejabat yang membuat surat pernyataan 6 6) Tulislah Instansi Induk dari pejabat yang membuat surat pernyataan 7 7) Tulislah nama dari pejabat struktural yang dinyatakan telah dilantik 8 8) Tulislah NIP dari pejabat struktural yang dinyatakan telah dilantik 9 9) Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat struktural yang dinyatakan telah dilantik 10 10) Tulislah nama jabatan struktural dari pejabat yang dinyatakan telah dilantik 11 11) Tulislah tingkat eselon dari pejabat struktural yang dinyatakan telah dilantik 12 12) Tulislah unit kerja dari pejabat struktural yang dinyatakan telah dilantik 13 13) Tulislah Instansi Induk dari pejabat yang dinyatakan telah dilantik 14 14) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan PNS yang bersangkutan dalam jabatan struktural 15 15) Tulislah nomor Keputusan serta tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan pengangkatan PNS yang bersangkutan dalam jabatan struktural 16 16) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang melantik PNS yang bersangkutan dalam jabatan struktural 17 17) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pelantikan PNS yang bersangkutan dalam jabatan struktural 18 18) Tulislah lokasi atau daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/PEKAS/Biro/Bagian Keuangan pemerintah daerah tempat pembayaran tunjangan jabatan struktural 19 19) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan 20 20) Tulislah tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya 21 21) Tulislah nama jabatan lain yang dianggap perlu 2014, No.554 133 PIRAN I-D SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .......................................................1) NIP : .......................................................2) Pangkat/Gol. Ruang : .......................................................3) Jabatan : .......................................................4) Unit Kerja : .......................................................5) Instansi : .......................................................6) Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini : Nama : .......................................................7) NIP : .......................................................8) Pangkat/Gol. Ruang : .......................................................9) Jabatan : .......................................................10) Eselon : .......................................................11) Unit Kerja : .......................................................12) Instansi : .......................................................13) Berdasarkan Keputusan ....................14) Nomor .............tanggal ............15) terhitung mulai tanggal .............. 16) telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai ............................10) di .....................17) dan diberi tunjangan jabatan struktural eselon ....... 11) sebesar Rp. .........................( ...................) 18) sebulan terhitung mulai tanggal ...................... 19) Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Kepala Biro/Bagian Keuangan*) ............20). ..........................,..................................21) Pejabat yang membuat pernyataan .................................................. 4) .................................... 1) NIP. ...................................... 2) Tembusan, Yth :
2.Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara ......22); 3.Pejabat Pembuat Daftar Gaji; 4............................................23) *) Coret yang tidak perlu 2014, No.554 134 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NO NOM OR KODE URAIAN 1 2 3 1 1) Tulislah nama pejabat yang membuat surat pernyataan 2 2) Tulislah NIP pejabat yang membuat surat pernyataan 3 3) Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang membuat surat pernyataan 4 4) Tulislah nama jabatan struktural dari pejabat yang membuat surat pernyataan 5 5) Tulislah unit kerja dari pejabat yang membuat surat pernyataan 6 6) Tulislah Instansi Induk dari pejabat yang membuat surat pernyataan 7 7) Tulislah nama dari pejabat struktural yang dinyatakan telah melaksanakan tugasnya 8 8) Tulislah NIP dari pejabat struktural yang dinyatakan telah melaksanakan tugas 9 9) Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat struktural yang dinyatakan telah melaksanakan tugas 10 10) Tulislah nama jabatan struktural dari pejabat yang dinyatakan telah melaksanakan tugas 11 11) Tulislah tingkat eselon dari pejabat struktural yang dinyatakan telah melaksanakan tugas 12 12) Tulislah unit kerja dari pejabat struktural yang dinyatakan telah melaksanakan tugas 13 13) Tulislah Instansi Induk dari pejabat yang dinyatakan telah melaksanakan tugas 14 14) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan PNS yang bersangkutan dalam jabatan struktural 15 15) Tulislah nomor Keputusan serta tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan pengangkatan PNS yang bersangkutan dalam jabatan struktural 16 16) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pejabat yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas 17 17) Tulislah nama unit kerja/tempat/lokasi dari pejabat tersebut 18 18) Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan struktural yang diberikan 19 19) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diberikannya tunjangan jabatan struktural 20 20) Tulislah lokasi atau daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/PEKAS/Kepala Biro/Kepala Bagian keuangan pemerintah daerah tempat pembayaran tunjangan jabatan struktural 21 21) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan 22 22) Tulislah tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya 23 23) Tulislah nama jabatan lain yang dianggap perlu 2014, No.554 135 LAMPIRAN I-E SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN Nomor : Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .......................................................1) NIP : .......................................................2) Pangkat/Gol. Ruang : .......................................................3) Jabatan : .......................................................4) Unit Kerja : .......................................................5) Instansi : .......................................................6) Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini : Nama : .......................................................7) NIP : .......................................................8) Pangkat/Gol. Ruang : .......................................................9) Jabatan : .......................................................10) Eselon : .......................................................11) Unit Kerja : .......................................................12) Instansi : .......................................................13) Pada tanggal 31 Desember 200... telah menduduki jabatan ...... 10) Berdasarkan Keputusan ....................14) Nomor .............tanggal ............15) dan pada tanggal 1 Januari 200... yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut. Demikian surat pernyataan masih menduduki jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Kepala Biro/Bagian Keuangan*) ............17). ..........................,..................................18) Pejabat yang membuat pernyataan ................................................4) ....................................1) NIP. ....................................2) Tembusan, Yth : 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 2.Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara ......19); 3.Pejabat Pembuat Daftar Gaji; 4............................................20) *) Coret yang tidak perlu 2014, No.554 136 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN NO NOM OR KODE URAIAN 1 2 3 1 1) Tulislah nama pejabat yang membuat surat pernyataan 2 2) Tulislah NIP pejabat yang membuat surat pernyataan 3 3) pernyataan 4 4) Tulislah nama jabatan stuktural dari pejabat yang membuat surat pernyataan 5 5) Tulislah unit kerja dari pejabat yang membuat surat pernyataan 6 6) Tulislah Instansi Induk dari pejabat yang membuat surat pernyataan 7 7) jabatan 8 8) jabatan 9 9) Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat struktural yang dinyatakan masih menduduki jabatan 10 10) Tulislah nama jabatan struktural dari pejabat yang dinyatakan masih menduduki jabatan 11 11) Tulislah tingkat eselon dari pejabat struktural yang dinyatakan masih menduduki jabatan 12 12) Tulislah unit kerja dari pejabat struktural yang dinyatakan masih menduduki jabatan 13 13) jabatan 14 14) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Keputusan pengangkatan PNS yang bersangkutan dalam jabatan struktural 15 15) Tulislah nomor Keputusan serta tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan pengangkatan PNS yang bersangkutan dalam jabatan struktural 16 16) Tulislah nama dan tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/PEKAS/Biro/Bagian Keuangan pemerintah daerah tempat pembayaran tunjangan jabatan struktural 17 17) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan 18 18) Tulislah tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjannya 19 19) Tulislah nama jabatan lain yang dianggap perlu. 2014, No.554 137 2014, No.554 138 2014, No.554 139 2014, No.554 140 2014, No.554 141 2014, No.554 142 2014, No.554 143 2014, No.554 144 2014, No.554 145
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)