DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemerrterian Kornunikasi dan Informatika, perlu mengatur mengenai ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaaan tarif pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b.bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor S-783/MK.02/2017 tanggal 19 September 2017 hal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan Tarif 50% (lima Menimbang MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,OO (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SALINAN Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud derigan :
1. 1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pernerintah Pusat yang tidak berasal dad penerimaan perpajakan.
2. 2.Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang SDM adalah unit satuan kerja di bawah Kemeriterian Kornunikasi dan Inforrnatika yang bertugas menyelenggarakan penelitian BAB T [<,;ETENTUANUMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERSYAHATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TA1~IF RPO,OO (NOL RUPIA[-I) DAN t)O% (LIMA PULUH PERSE:RATUS) DARI TAI~IF PENEI~IMAAN Nli:GARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI Ml!::DIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGI!:MBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2015 teritang Jenis dan Tarif atas .Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kernenterian Kornunikasi dan Inforrnatika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5'149); puluh perseratus) dad Tarif 'PNBP pada STMM dan BPPTIK;'

c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Kornunikasi dan Infonnatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan SO% (Lima Puluh Perseratus) dad Tarif Perierimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan clan Pengembangan Teknologi Informasi dan Korrrunikasi; Menetapkan Mengingat pernbinaan pendidikan per semester yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 10.Sumbangan Pernbinaan Pendidikan Variabel yang selanjutnya disebut SPP Variabel adalah sumbangan pernbinaan perididikan per Satuan Kredit Semester yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tetap yEmg sumbangan Pendidikan Tet.ap adalah Pembinaan disebut Spp Sumbangan selanjutnya 9. dan pengembangan eli bidang lcomunikasi clan informatika serta pengembangan sumber daya marrusia komunikasi clan inforrnatika.
2. 3.Sekolah Tinggi Multi Media yang selanjutnya disingkat STMM adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan pendidikan akadernik clan/ atau pendidikan vokasi di bidang kornunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat clapat rnenyelenggarakan pendidikan profesi.
3. 4.Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut BPPTIK adalah unit pelaksana teknis eli lingkungan Balitbang SDM yang menyelenggarakan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi, serta pelayanan produkjasa di biclang keahlian teknologi informasi dan komunikasi.
4. 5.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Mult.iMedia.
5. 6.Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang merniliki pre stasi akademik clan/ atau pre stasi non akadernik. '7. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa dad keluarga kurang mampu dari aspek keuangan.
6. 8.Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam adalah Mahasiswa yang tidak dapat membiayai perididikannya dikarenakan pihak yang membiayai terkena bencana alamo Pasa12

(1)STMlVIdapat mengenakan tarif PNBP berupa SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana dimaksud pada lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 201 S ten tang Jenis clan Tarif Atas -Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Korrrunikasi dan Inforrnatika sebesar:
1. a.50% (lima puluh perseratus) kepac1.a Mahasiswa Berprestasi akademik dan non akademik; dan
2. b.RpO,OO (1101 rupiah) kepada Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam.
(2)Pengenaan tarif PNBP sebagaimana dirriaksud pada ayat
(1)diberikan untuk 2 (dua). semester dan clapat diperpanjang . apabila mernerruhi persyaratan yang ditetapkan.
(3)Mahasiswa dapat merigajukan permohonan untuk mendapatkan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PI~NGENAAN TARIF PNBP H.PO,OO(NOL RUPIAH) DAN SO% (LIMA PULUH PE~RSERATUS) UNTUK PII-IAK TKRTEN'tU PADA BALAI PELATIHAN DAN PE~NGEMBANGANTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Perigenaan tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan 50% (Lima Puluh Perseratus) dari tarif PNBP yang berlaku pada STMM dilaksariakan oleh Ketua STMM.

Pasal 8

Pengenaan tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan 50% (Lima. Puluh Perseratus) dari tarif PNBP yang berlaku pada BPIYrIK. dilaksanakan oleh Kepala BPPTIK. Pasal?

(2).
(2)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan terhadap Pihak Tertentu yang memberikan kontribusi dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Kementerian Kornunikasi dan Informatika dengan Pihak Tertentu.
(3)Pihak Terterrtu sebagaimana dirriaksud pad a ayat (1), meliputi:
1. a.Pihak Tertentu yang melakukan perjanjian kerja sarna sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dany atau
2. b.Pihak Terterrtu yang melakukan perjanjian kerja sarna setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
(4)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia rnelaksanakan perjanjian kerja sama. . .... ~...... dengan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat yang berlaku pada Kernen terian Komunikasi clan Inforrnatika; dan
1. b.50% (lima puluh perser~tus) untuk sarana dan prasarana dari tarif dalarn lampiran nornor XII .Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas .Jenis Perierimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Inforrnatika.

Pasal 10

Tata cara pengenaan tarif sebesar RpO,OO (n01 rupiah) sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur dengan keterituan sebagai berikut:

a.BPfYfIK mengirimkan surat permintaan peserta Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pirnpinan Pihak Terteritu;
b.Pihak Terteritu menjawab surat pennintaan BPPTIK paling lambat 15 (lima belas) had kerja sebelum Penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan surat Pasa19 Pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh perscratus] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b diberikan clengan ketentuan sebagai berikut :
a.Penggunaan Sarana dan Prasarana BPPTIK terbatas untuk Penyelenggaraan Diklat oleh Pihak Tertentu;
b.paling banyak ~)O%[tiga puluh perseratus) dad jumlah sarana prasarana BPIYl'IK;
c.dalam hal sarana prasarana BPPTUC tidak digunakan oleh BPPTIK, Pihak 'I'ertentu dapat menggunakan lebih dad ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b; clan
d.dalam hal sarana prasarana BPPTIK sedang digunakan oleh BPIYI'IK, maka permintaan Pihak Tertentu clapat dipertirnbangkan penggunaannya setelah selesainya kegiatan yang tengah berjalan.
c.jumlah peserta dikenakan tarif RpO,OO(no1rupiah) paling banyak ~iO% (tiga pu1uh persen] dad jumlah minimum peserta Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran nomor X Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2015;
d.dalam hal jumlah peserta Dildat clari Pihak Tertentu melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka jumlah peserta yang melebihi dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang-uridangan; dan
e.tidak terrriasuk biaya konsurnsi, akornodasi dan trarisportasi. Pasal L3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informatika N01110r 8 Tahun 2016 teritang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Terhadap Pihak Tertentu atas Jenis Dan Tarif atEI.S .Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Pelatihan Dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABlV KETE~NTUANPENUTUP

Pasal 11

Tata cara pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a.pimpinan Pihak Tertentu rnengajukan surat pcrrnintaan penggunaan sarana prasarana kepada Kepala BPPTIK;
b.surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan diklat dilakaanakan; dan
c.persetujuan dan penolakan pengenaan tarif terhaclap Penggunaan Sarana Prasarana oleh Pihak Tertentu dilakukan secara tertulis oleh Kepala J?PJYfIK. pengirimau/ tugas / perrnintaan peserta Diklat beserta surat pernyataan peserta Diklat; dan
c.persetujuan atau penolakan pengenaan tarif terhaclap peserta Diklat dari Pihak Tertentu dilakukan secara tertulis oleh Kepala BPPTIK. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1571 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 RUDIANTARA ttd. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2017 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanorang mengetahuinya,setiapAgar Demikian permohonan ini kami samp aikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar ..... dari tarif SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana dalam lampiran nomor XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Email Nomor HP Program Studi Semester Nama Jurusan Yang bertanda tangan di bawah ini: Dengan Hormat. Kepada yth. Ketua STMM Jalan Magelang KM. 6, Sinduadi, Mlati Di yogyakarta Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif sebesar ..... pada STMM bagi Mahasiswa ..... 20xx(Lokasi), SURATPERMOHONAN LAMPI RAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,OO (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUDIANTARA ttd. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Nama)(Nama) Ketua Jurusan,Ketua Program Studi, Mengetahui, (Nama Mahasiswa) Pemohon,

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemerrterian Kornunikasi dan Informatika, perlu mengatur mengenai ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaaan tarif pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b.bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor S-783/MK.02/2017 tanggal 19 September 2017 hal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan Tarif 50% (lima Menimbang MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,OO (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SALINAN Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud derigan :
1. 1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pernerintah Pusat yang tidak berasal dad penerimaan perpajakan.
2. 2.Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang SDM adalah unit satuan kerja di bawah Kemeriterian Kornunikasi dan Inforrnatika yang bertugas menyelenggarakan penelitian BAB T [<,;ETENTUANUMUM

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Kornunikasi dan Infonnatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan SO% (Lima Puluh Perseratus) dad Tarif Perierimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan clan Pengembangan Teknologi Informasi dan Korrrunikasi; Menetapkan Mengingat pernbinaan pendidikan per semester yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 10.Sumbangan Pernbinaan Pendidikan Variabel yang selanjutnya disebut SPP Variabel adalah sumbangan pernbinaan perididikan per Satuan Kredit Semester yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tetap yEmg sumbangan Pendidikan Tet.ap adalah Pembinaan disebut Spp Sumbangan selanjutnya 9. dan pengembangan eli bidang lcomunikasi clan informatika serta pengembangan sumber daya marrusia komunikasi clan inforrnatika.
2. 3.Sekolah Tinggi Multi Media yang selanjutnya disingkat STMM adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan pendidikan akadernik clan/ atau pendidikan vokasi di bidang kornunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat clapat rnenyelenggarakan pendidikan profesi.
3. 4.Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut BPPTIK adalah unit pelaksana teknis eli lingkungan Balitbang SDM yang menyelenggarakan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi, serta pelayanan produkjasa di biclang keahlian teknologi informasi dan komunikasi.
4. 5.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Mult.iMedia.
5. 6.Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang merniliki pre stasi akademik clan/ atau pre stasi non akadernik. '7. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa dad keluarga kurang mampu dari aspek keuangan.
6. 8.Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam adalah Mahasiswa yang tidak dapat membiayai perididikannya dikarenakan pihak yang membiayai terkena bencana alamo Pasa12

(1)STMlVIdapat mengenakan tarif PNBP berupa SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana dimaksud pada lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 201 S ten tang Jenis clan Tarif Atas -Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Korrrunikasi dan Inforrnatika sebesar:
1. a.50% (lima puluh perseratus) kepac1.a Mahasiswa Berprestasi akademik dan non akademik; dan
2. b.RpO,OO (1101 rupiah) kepada Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam.
(2)Pengenaan tarif PNBP sebagaimana dirriaksud pada ayat
(1)diberikan untuk 2 (dua). semester dan clapat diperpanjang . apabila mernerruhi persyaratan yang ditetapkan.
(3)Mahasiswa dapat merigajukan permohonan untuk mendapatkan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PI~NGENAAN TARIF PNBP H.PO,OO(NOL RUPIAH) DAN SO% (LIMA PULUH PE~RSERATUS) UNTUK PII-IAK TKRTEN'tU PADA BALAI PELATIHAN DAN PE~NGEMBANGANTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Perigenaan tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan 50% (Lima Puluh Perseratus) dari tarif PNBP yang berlaku pada STMM dilaksariakan oleh Ketua STMM.

Pasal 8

Pengenaan tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan 50% (Lima. Puluh Perseratus) dari tarif PNBP yang berlaku pada BPIYrIK. dilaksanakan oleh Kepala BPPTIK. Pasal?

(2).
(2)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan terhadap Pihak Tertentu yang memberikan kontribusi dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Kementerian Kornunikasi dan Informatika dengan Pihak Tertentu.
(3)Pihak Terterrtu sebagaimana dirriaksud pad a ayat (1), meliputi:
1. a.Pihak Tertentu yang melakukan perjanjian kerja sarna sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dany atau
2. b.Pihak Terterrtu yang melakukan perjanjian kerja sarna setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
(4)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia rnelaksanakan perjanjian kerja sama. . .... ~...... dengan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat yang berlaku pada Kernen terian Komunikasi clan Inforrnatika; dan
1. b.50% (lima puluh perser~tus) untuk sarana dan prasarana dari tarif dalarn lampiran nornor XII .Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas .Jenis Perierimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Inforrnatika.

Pasal 10

Tata cara pengenaan tarif sebesar RpO,OO (n01 rupiah) sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur dengan keterituan sebagai berikut:

a.BPfYfIK mengirimkan surat permintaan peserta Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pirnpinan Pihak Terteritu;
b.Pihak Terteritu menjawab surat pennintaan BPPTIK paling lambat 15 (lima belas) had kerja sebelum Penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan surat Pasa19 Pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh perscratus] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b diberikan clengan ketentuan sebagai berikut :
a.Penggunaan Sarana dan Prasarana BPPTIK terbatas untuk Penyelenggaraan Diklat oleh Pihak Tertentu;
b.paling banyak ~)O%[tiga puluh perseratus) dad jumlah sarana prasarana BPIYl'IK;
c.dalam hal sarana prasarana BPPTUC tidak digunakan oleh BPPTIK, Pihak 'I'ertentu dapat menggunakan lebih dad ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b; clan
d.dalam hal sarana prasarana BPPTIK sedang digunakan oleh BPIYI'IK, maka permintaan Pihak Tertentu clapat dipertirnbangkan penggunaannya setelah selesainya kegiatan yang tengah berjalan.
c.jumlah peserta dikenakan tarif RpO,OO(no1rupiah) paling banyak ~iO% (tiga pu1uh persen] dad jumlah minimum peserta Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran nomor X Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2015;
d.dalam hal jumlah peserta Dildat clari Pihak Tertentu melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka jumlah peserta yang melebihi dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang-uridangan; dan
e.tidak terrriasuk biaya konsurnsi, akornodasi dan trarisportasi. Pasal L3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Pasal 12

Pasal 11

Tata cara pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a.pimpinan Pihak Tertentu rnengajukan surat pcrrnintaan penggunaan sarana prasarana kepada Kepala BPPTIK;
b.surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan diklat dilakaanakan; dan
c.persetujuan dan penolakan pengenaan tarif terhaclap Penggunaan Sarana Prasarana oleh Pihak Tertentu dilakukan secara tertulis oleh Kepala J?PJYfIK. pengirimau/ tugas / perrnintaan peserta Diklat beserta surat pernyataan peserta Diklat; dan
c.persetujuan atau penolakan pengenaan tarif terhaclap peserta Diklat dari Pihak Tertentu dilakukan secara tertulis oleh Kepala BPPTIK. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1571 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 RUDIANTARA ttd. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2017 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanorang mengetahuinya,setiapAgar Demikian permohonan ini kami samp aikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar ..... dari tarif SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana dalam lampiran nomor XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Email Nomor HP Program Studi Semester Nama Jurusan Yang bertanda tangan di bawah ini: Dengan Hormat. Kepada yth. Ketua STMM Jalan Magelang KM. 6, Sinduadi, Mlati Di yogyakarta Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif sebesar ..... pada STMM bagi Mahasiswa ..... 20xx(Lokasi), SURATPERMOHONAN LAMPI RAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,OO (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUDIANTARA ttd. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Nama)(Nama) Ketua Jurusan,Ketua Program Studi, Mengetahui, (Nama Mahasiswa) Pemohon,