Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2017
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud derigan :
MEMUTUSKAN: PERSYAHATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TA1~IF RPO,OO (NOL RUPIA[-I) DAN t)O% (LIMA PULUH PERSE:RATUS) DARI TAI~IF PENEI~IMAAN Nli:GARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI Ml!::DIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGI!:MBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2015 teritang Jenis dan Tarif atas .Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kernenterian Kornunikasi dan Inforrnatika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5'149); puluh perseratus) dad Tarif 'PNBP pada STMM dan BPPTIK;'
Menetapkan Mengingat pernbinaan pendidikan per semester yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Tetap yEmg sumbangan Pendidikan Tet.ap adalah Pembinaan disebut Spp Sumbangan selanjutnya 9. dan pengembangan eli bidang lcomunikasi clan informatika serta pengembangan sumber daya marrusia komunikasi clan inforrnatika.
'7. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa dad keluarga kurang mampu dari aspek keuangan.
BAB III
Pengenaan tarif RpO,OO (Nol Rupiah) dan 50% (Lima. Puluh Perseratus) dari tarif PNBP yang berlaku pada BPIYrIK. dilaksanakan oleh Kepala BPPTIK. Pasal? (2).
dany atau
. .... ~...... dengan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat yang berlaku pada Kernen terian Komunikasi clan Inforrnatika; dan
Tata cara pengenaan tarif sebesar RpO,OO (n01 rupiah) sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur dengan keterituan sebagai berikut:
Pasal L3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informatika N01110r 8 Tahun 2016 teritang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Terhadap Pihak Tertentu atas Jenis Dan Tarif atEI.S .Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Pelatihan Dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABlV KETE~NTUANPENUTUP
Tata cara pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
pengirimau/ tugas / perrnintaan peserta Diklat beserta surat pernyataan peserta Diklat; dan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1571 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 RUDIANTARA ttd. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2017 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanorang mengetahuinya,setiapAgar Demikian permohonan ini kami samp aikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar ..... dari tarif SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana dalam lampiran nomor XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Email Nomor HP Program Studi Semester Nama Jurusan Yang bertanda tangan di bawah ini: Dengan Hormat. Kepada yth. Ketua STMM Jalan Magelang KM. 6, Sinduadi, Mlati Di yogyakarta Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif sebesar ..... pada STMM bagi Mahasiswa ..... 20xx(Lokasi), SURATPERMOHONAN LAMPI RAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,OO (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUDIANTARA ttd. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Nama)(Nama) Ketua Jurusan,Ketua Program Studi, Mengetahui, (Nama Mahasiswa) Pemohon,
Membuka PDF…