DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut Bakti merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2)Bakti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(3)Bakti dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

(1)Bakti mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.
(2)Bakti dalam pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas, dan penyelenggaraan fungsinya dipimpin oleh Direktur Utama.
(3)Bakti menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan rencana kerja dan anggaran, dan pelaporan kinerja setingkat program.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakti menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan strategis, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat, hukum, pengadaan dan sistem informasi;
b.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan, perbendaharaan dan investasi, penyusunan anggaran dan akuntansi, dan manajemen risiko;
c.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur last mile/backhaul, backbone, dan satelit;
d.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan layanan telekomunikasi dan informasi untuk masyarakat dan pemerintah;
e.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan layanan telekomunikasi dan informasi untuk dunia usaha;
f.pelaksanaan pemeriksaan intern dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan audit;
g.penetapan peraturan, pedoman, perikatan, standar, dan prosedur Bakti; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Bakti terdiri atas:
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Sumber Daya dan Administrasi;
3. c.Direktur Keuangan;
4. d.Direktur Infrastruktur;
5. e.Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah;
6. f.Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha;
7. g.Satuan Pemeriksaan Intern; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktur Sumber Daya dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan strategis, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat, hukum, pengadaan dan sistem informasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Sumber Daya dan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang strategi kinerja, penyusunan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategi bisnis, dan pengembangan layanan;
b.penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, kesejahteraan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, kinerja organisasi, hubungan masyarakat, pelayanan informasi, komunikasi, publikasi, protokoler, layanan pengaduan masyarakat, persuratan, arsip dan dokumentasi;
c.penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kepatuhan, penyusunan peraturan, kerja sama, surat keputusan, pemberian pertimbangan dan penanganan hukum;
d.pelaksanaan tata kelola pengadaan, rumah tangga, dan pengelolaan Barang Milik Negara;
e.pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kegiatan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, publikasi, dokumentasi dan pelayanan pengaduan masyarakat;
f.pengembangan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem informasi, manajemen pengetahuan, tata usaha dan administrasi persuratan; dan
g.pelaksanaan koordinasi dalam rangka audit dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan audit.

Pasal 7

Direktur Sumber Daya dan Administrasi terdiri dari:

a.Divisi Perencanaan Strategis;
b.Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat;
c.Divisi Hukum; dan
d.Divisi Pengadaan dan Sistem Informasi.

Pasal 8

Divisi Perencanaan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang strategi kinerja, rencana bisnis dan anggaran, rencana strategi bisnis, pengembangan layanan, program kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap target dan capaian kinerja.

Pasal 9

Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, kesejahteraan Sumber Daya Manusia, organisasi dan tata laksana, kinerja organisasi, hubungan masyarakat, pelayanan informasi, komunikasi, publikasi, protokoler, layanan pengaduan masyarakat, persuratan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 10

Divisi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kepatuhan, penyusunan peraturan, kerja sama, surat keputusan, pemberian pertimbangan dan penanganan hukum.

Pasal 11

Divisi Pengadaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang layanan pengadaan, pemeliharaan dan penatausahaan Barang Milik Negara, urusan rumah tangga, sistem informasi dan basis data, dan pengembangan modernisasi proses bisnis.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut Bakti merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2)Bakti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(3)Bakti dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

(1)Bakti mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.
(2)Bakti dalam pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas, dan penyelenggaraan fungsinya dipimpin oleh Direktur Utama.
(3)Bakti menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan rencana kerja dan anggaran, dan pelaporan kinerja setingkat program.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakti menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan strategis, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat, hukum, pengadaan dan sistem informasi;
b.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan, perbendaharaan dan investasi, penyusunan anggaran dan akuntansi, dan manajemen risiko;
c.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur last mile/backhaul, backbone, dan satelit;
d.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan layanan telekomunikasi dan informasi untuk masyarakat dan pemerintah;
e.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan layanan telekomunikasi dan informasi untuk dunia usaha;
f.pelaksanaan pemeriksaan intern dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan audit;
g.penetapan peraturan, pedoman, perikatan, standar, dan prosedur Bakti; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Bakti terdiri atas:
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Sumber Daya dan Administrasi;
3. c.Direktur Keuangan;
4. d.Direktur Infrastruktur;
5. e.Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah;
6. f.Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha;
7. g.Satuan Pemeriksaan Intern; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Sumber Daya dan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang strategi kinerja, penyusunan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategi bisnis, dan pengembangan layanan;
b.penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, kesejahteraan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, kinerja organisasi, hubungan masyarakat, pelayanan informasi, komunikasi, publikasi, protokoler, layanan pengaduan masyarakat, persuratan, arsip dan dokumentasi;
c.penyiapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kepatuhan, penyusunan peraturan, kerja sama, surat keputusan, pemberian pertimbangan dan penanganan hukum;
d.pelaksanaan tata kelola pengadaan, rumah tangga, dan pengelolaan Barang Milik Negara;
e.pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kegiatan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, publikasi, dokumentasi dan pelayanan pengaduan masyarakat;
f.pengembangan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem informasi, manajemen pengetahuan, tata usaha dan administrasi persuratan; dan
g.pelaksanaan koordinasi dalam rangka audit dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan audit.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023