DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014

Nomor: 31
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk 2014, No.1351 2 Keperluan Televisi Siaran Analog pada pita Ultra High Frequency (UHF), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/2/2009 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada pita Ultra High Frequency; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 2014, No.1351 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2014, No.1351 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TRANSISI TELEVISI SIARAN ANALOG MENUJU SIARAN DIGITAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
3.Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
4.Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
5.Kanal Frekuensi Radio adalah satuan terkecil dari Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu Stasiun Radio.
6.Penetapan (assignment) Frekuensi Radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
7.Pemetaan (allotment) Kanal Frekuensi Radio adalah pencantuman kanal frekuensi tertentu hasil dari suatu perencanaan yang telah disetujui, diadopsi oleh konferensi yang kompeten, untuk digunakan oleh satu atau lebih administrasi untuk penggunaan dinas komunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi ruang angkasa dalam satu atau lebih negara atau area geografis yang telah teridentifikasi berdasarkan persyaratan tertentu.
8.Wilayah layanan (service area) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya. 2014, No.1351 5
9.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
11.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

a.Pita Frekuensi Radio yang digunakan adalah 478 – 606 MHz untuk band IV dan 606 – 806 MHz untuk band V;
b.lebar pita frekuensi radio (bandwidth) yang digunakan tiap kanal frekuensi radio adalah 8 MHz;
c.pengkanalan frekuensi radio untuk televisi siaran pada pita Ultra High Frequency (UHF) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
d.Standar sistem televisi siaran analog menggunakan sistem PAL-G dengan karakteristik sinyal televisi siaran analog sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
e.rasio proteksi (protection ratio) penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
f.lokasi titik pengujian/pengukuran (test point) merupakan batas terluar dari suatu wilayah layanan (service area); dan
g.kuat medan (fieldstrength) penerimaan televisi siaran UHF pada lokasi titik pengujian/pengukuran setiap wilayah layanan dibatasi paling besar 65 dbμV/m untuk band IV dan 70 dbμV/m untuk band V.

BAB III

PEMETAAN (ALLOTMENT) KANAL FREKUENSI TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA UHF

Pasal 3

Penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) oleh Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta wajib mengikuti Pemetaan Kanal Frekuensi Radio untuk keperluan televisi siaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. 2014, No.1351 6

Pasal 4

Stasiun pemancar televisi yang berada di kota/wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga atau cakupannya dapat menjangkau negara lain, maka penetapan kanal frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) harus dilakukan koordinasi oleh Direktorat Jenderal dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang berkaitan.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) UNTUK LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Pasal 5

(1)Wilayah layanan untuk Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi dengan jarak paling jauh 2,5 kilometer dari stasiun pemancar dan menggunakan antena omnidirectional dengan besar kuat medan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
(2)Lokasi stasiun pemancar televisi Lembaga Penyiaran Komunitas harus berada di tengah-tengah komunitas tersebut dengan ketinggian antenna paling tinggi 10 meter terhadap tinggi efektif permukaan tanah (Effective Height Average Above Terrain/EHAAT)

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency oleh Lembaga Penyiaran Komunitas di suatu wilayah layanan ditetapkan menggunakan kanal frekuensi radio di luar kanal frekuensi radio yang ditetapkan untuk wilayah layanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini.
(2)Penentuan ketersediaan kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) oleh Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui analisa teknis oleh Direktur Jenderal.
(3)Kanal frekuensi radio untuk Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu kabupaten/kota dibatasi paling banyak 3 (tiga) kanal frekuensi radio.

BAB V

IZIN STASIUN RADIO

Pasal 7

(1)Setiap stasiun pemancar televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) wajib memiliki Izin Stasiun Radio yang diterbitkan oleh Menteri. 2014, No.1351 7
(2)Tata cara dan persyaratan permohonan Izin Stasiun Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka uji coba siaran setiap stasiun pemancar televisi siaran analog pada pita UHF wajib memiliki Izin Stasiun Radio yang masih berlaku.

Pasal 8

(1)Jangkauan layanan stasiun pemancar televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) sekurang-kurangnya:
1. a.50% dari wilayah layanan atau 50% dari populasi penduduk di wilayah layanan tersebut; dan
2. b.tidak melebihi dari wilayah layanan yang ditetapkan.
(2)Ketentuan jangkauan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk stasiun pemancar yang menggunakan kanal frekuensi radio yang bersebelahan (adjacent channel).

Pasal 9

Khusus untuk wilayah layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Direktorat Jenderal mengatur penggunaan kanal frekuensi radio yang bersebelahan (adjacent channel) dengan batasan teknis melalui:

a.Koordinasi dengan penyelenggara televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) dan penyelenggara televisi siaran digital yang telah berizin;
b.Analisa simulasi kemungkinan interferensi antar kanal frekuensi radio; dan
c.Pengukuran lapangan.

BAB VI

PERUBAHAN DATA TEKNIS

Pasal 10

(1)Penyelenggara televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) dapat melakukan perubahan data meliputi:
1. a.Perubahan lokasi pemancar;
2. b.Perubahan parameter teknis; dan/atau
3. c.Perluasan jangkauan siaran di wilayah layanan yang bersebelahan dalam satu provinsi.
(2)Perubahan lokasi pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemindahan lokasi letak stasiun pemancar televisi dalam satu wilayah layanan. 2014, No.1351 8
(3)Perubahan parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perubahan perangkat, perubahan daya pancar, perubahan pola radiasi antena, dan perubahan tinggi antena dalam satu wilayah layanan.
(4)Perluasan jangkauan siaran di wilayah layanan yang bersebelahan dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penambahan cakupan siaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang sama, yang dilakukan melalui:
1. a.penambahan repeater dengan Izin Stasiun Radio tersendiri;
2. b.perubahan daya pancar;
3. c.perubahan pola radiasi antena; dan/atau
4. d.perubahan tinggi antenna.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk 2014, No.1351 2 Keperluan Televisi Siaran Analog pada pita Ultra High Frequency (UHF), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/2/2009 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 2014, No.1351 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2014, No.1351 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TRANSISI TELEVISI SIARAN ANALOG MENUJU SIARAN DIGITAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
3.Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
4.Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
5.Kanal Frekuensi Radio adalah satuan terkecil dari Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu Stasiun Radio.
6.Penetapan (assignment) Frekuensi Radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
7.Pemetaan (allotment) Kanal Frekuensi Radio adalah pencantuman kanal frekuensi tertentu hasil dari suatu perencanaan yang telah disetujui, diadopsi oleh konferensi yang kompeten, untuk digunakan oleh satu atau lebih administrasi untuk penggunaan dinas komunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi ruang angkasa dalam satu atau lebih negara atau area geografis yang telah teridentifikasi berdasarkan persyaratan tertentu.
8.Wilayah layanan (service area) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya. 2014, No.1351 5
9.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
11.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

a.Pita Frekuensi Radio yang digunakan adalah 478 – 606 MHz untuk band IV dan 606 – 806 MHz untuk band V;
b.lebar pita frekuensi radio (bandwidth) yang digunakan tiap kanal frekuensi radio adalah 8 MHz;
c.pengkanalan frekuensi radio untuk televisi siaran pada pita Ultra High Frequency (UHF) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
d.Standar sistem televisi siaran analog menggunakan sistem PAL-G dengan karakteristik sinyal televisi siaran analog sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
e.rasio proteksi (protection ratio) penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
f.lokasi titik pengujian/pengukuran (test point) merupakan batas terluar dari suatu wilayah layanan (service area); dan
g.kuat medan (fieldstrength) penerimaan televisi siaran UHF pada lokasi titik pengujian/pengukuran setiap wilayah layanan dibatasi paling besar 65 dbμV/m untuk band IV dan 70 dbμV/m untuk band V.

BAB III

PEMETAAN (ALLOTMENT) KANAL FREKUENSI TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA UHF

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) UNTUK LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Pasal 5

(1)Wilayah layanan untuk Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi dengan jarak paling jauh 2,5 kilometer dari stasiun pemancar dan menggunakan antena omnidirectional dengan besar kuat medan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
(2)Lokasi stasiun pemancar televisi Lembaga Penyiaran Komunitas harus berada di tengah-tengah komunitas tersebut dengan ketinggian antenna paling tinggi 10 meter terhadap tinggi efektif permukaan tanah (Effective Height Average Above Terrain/EHAAT)

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency oleh Lembaga Penyiaran Komunitas di suatu wilayah layanan ditetapkan menggunakan kanal frekuensi radio di luar kanal frekuensi radio yang ditetapkan untuk wilayah layanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini.
(2)Penentuan ketersediaan kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) oleh Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui analisa teknis oleh Direktur Jenderal.
(3)Kanal frekuensi radio untuk Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu kabupaten/kota dibatasi paling banyak 3 (tiga) kanal frekuensi radio.

BAB V

IZIN STASIUN RADIO

Pasal 7

(1)Setiap stasiun pemancar televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) wajib memiliki Izin Stasiun Radio yang diterbitkan oleh Menteri. 2014, No.1351 7
(2)Tata cara dan persyaratan permohonan Izin Stasiun Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka uji coba siaran setiap stasiun pemancar televisi siaran analog pada pita UHF wajib memiliki Izin Stasiun Radio yang masih berlaku.

Pasal 8

(1)Jangkauan layanan stasiun pemancar televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) sekurang-kurangnya:
1. a.50% dari wilayah layanan atau 50% dari populasi penduduk di wilayah layanan tersebut; dan
2. b.tidak melebihi dari wilayah layanan yang ditetapkan.
(2)Ketentuan jangkauan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk stasiun pemancar yang menggunakan kanal frekuensi radio yang bersebelahan (adjacent channel).

Pasal 9

a.Koordinasi dengan penyelenggara televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) dan penyelenggara televisi siaran digital yang telah berizin;
b.Analisa simulasi kemungkinan interferensi antar kanal frekuensi radio; dan
c.Pengukuran lapangan.

BAB VI

PERUBAHAN DATA TEKNIS

Pasal 10

(1)Penyelenggara televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) dapat melakukan perubahan data meliputi:
1. a.Perubahan lokasi pemancar;
2. b.Perubahan parameter teknis; dan/atau
3. c.Perluasan jangkauan siaran di wilayah layanan yang bersebelahan dalam satu provinsi.
(2)Perubahan lokasi pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemindahan lokasi letak stasiun pemancar televisi dalam satu wilayah layanan. 2014, No.1351 8
(3)Perubahan parameter teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perubahan perangkat, perubahan daya pancar, perubahan pola radiasi antena, dan perubahan tinggi antena dalam satu wilayah layanan.
(4)Perluasan jangkauan siaran di wilayah layanan yang bersebelahan dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penambahan cakupan siaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang sama, yang dilakukan melalui:
1. a.penambahan repeater dengan Izin Stasiun Radio tersendiri;
2. b.perubahan daya pancar;
3. c.perubahan pola radiasi antena; dan/atau
4. d.perubahan tinggi antenna.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2009