DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4.Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
5.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
6.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
7.Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
8.Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara.
9.Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Instansi Pemerintah lainnya.
10.Badan Hukum adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, swasta, atau koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11.Uji Laik Operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujiansistem secara teknis dan operasional.
12.Lembaga Uji Laik Operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
15.Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM

Pasal 2

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dapat diselenggarakan dalam hal:

a.keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi;
b.lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau
c.kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

Pasal 3

Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat berupa:

a.kapasitas jaringan yang tidak mencukupi;
b.tingkat kepercayaan/kehandalan jaringan yang tidak memadai; dan/atau
c.cakupan kegiatannya tidak terdukung.

Pasal 4

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dilarang:

a.menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
b.memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan/atau pengoperasiannya;
c.menyewakan dan/atau digunakan oleh pihak lainnya; dan
d.menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya.

Pasal 6

Setiap Alat Telekomunikasi dan Perangkat Telekomunikasi yang digunakan dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dilaksanakan berdasarkan:

a.keperluan dan/atau peruntukannya; dan
b.transmisi yang digunakan.

Pasal 8

Keperluan dan/atau peruntukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatannya yang meliputi, namun tidak terbatas pada sektor:

a.layanan publik pemerintah;
b.ketertiban;
c.pendidikan;
d.kemaritiman;
e.perhubungan;
f.pertanian;
g.kehutanan;
h.kesehatan;
i.pekerjaan umum;
j.pemerintahan dalam negeri;
k.pariwisata;
l.seni budaya; dan/atau
m.energi dan sumber daya mineral.

Pasal 9

Keperluan dan/atau peruntukan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Badan Hukum dilaksanakan dalam rangka mendukung keperluan kegiatan usahanya yang meliputi, namun tidak terbatas pada sektor:

a.perbankan;
b.pertambangan dan energi;
c.kehutanan;
d.transportasi;
e.kesehatan;
f.industri dan perdagangan;
g.pertanian dan perkebunan;
h.perikanan dan kelautan; dan
i.logistik.

Pasal 10

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dapat menggunakan transmisi:

a.kawat;
b.serat optik;
c.spektrum frekuensi radio;
d.sistem elektromagnetik lainnya; dan/atau
e.gabungan dua atau lebih sistem transmisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4.Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
5.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
6.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
7.Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
8.Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara.
9.Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Instansi Pemerintah lainnya.
10.Badan Hukum adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, swasta, atau koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11.Uji Laik Operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujiansistem secara teknis dan operasional.
12.Lembaga Uji Laik Operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
15.Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM

Pasal 2

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dapat diselenggarakan dalam hal:

a.keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi;
b.lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau
c.kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

Pasal 3

a.kapasitas jaringan yang tidak mencukupi;
b.tingkat kepercayaan/kehandalan jaringan yang tidak memadai; dan/atau
c.cakupan kegiatannya tidak terdukung.

Pasal 4

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dilarang:

a.menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
b.memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan/atau pengoperasiannya;
c.menyewakan dan/atau digunakan oleh pihak lainnya; dan
d.menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya.

Pasal 6

Pasal 7

Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dilaksanakan berdasarkan:

a.keperluan dan/atau peruntukannya; dan
b.transmisi yang digunakan.

Pasal 8

a.layanan publik pemerintah;
b.ketertiban;
c.pendidikan;
d.kemaritiman;
e.perhubungan;
f.pertanian;
g.kehutanan;
h.kesehatan;
i.pekerjaan umum;
j.pemerintahan dalam negeri;
k.pariwisata;
l.seni budaya; dan/atau
m.energi dan sumber daya mineral.

Pasal 9

a.perbankan;
b.pertambangan dan energi;
c.kehutanan;
d.transportasi;
e.kesehatan;
f.industri dan perdagangan;
g.pertanian dan perkebunan;
h.perikanan dan kelautan; dan
i.logistik.

Pasal 10

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dapat menggunakan transmisi:

a.kawat;
b.serat optik;
c.spektrum frekuensi radio;
d.sistem elektromagnetik lainnya; dan/atau
e.gabungan dua atau lebih sistem transmisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018