DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian izin penggunaan spektrum frenkuensi radio; perencanaan seleksi; persiapan seleksi; pelaksanaan seleksi; dan pendanaan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan salah satunya melalui mekanisme seleksi untuk pemilihan pengguna pita frekuensi radio dalam hal permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio melebihi ketersediaan pita frekuensi radio;
c.bahwa untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Menteri Komunikasi dan Informatika berwenang

Menetapkan

menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi pengguna spektrum frekuensi radio;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. 7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
7. 8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
3.Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
4.Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
5.Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut BHP IPFR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang IPFR.
6.Dokumen Seleksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh tim seleksi yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses seleksi.
7.Objek Seleksi adalah Pita Frekuensi Radio yang tersedia dan ditawarkan dalam seleksi.
8.Bank Garansi adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima jaminan pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
9.Dokumen Permohonan Keikutsertaan adalah dokumen yang disampaikan oleh calon peserta seleksi dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Seleksi untuk menjadi peserta seleksi dalam pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio.
10.Simultaneous Multiple Round Auction yang selanjutnya disingkat SMRA adalah metode penawaran harga melalui lebih dari 1 (satu) putaran lelang harga dengan harga yang berubah di setiap putaran lelang harga.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

(1)Pemberian perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dilakukan untuk:
1. a.menambah Pita Frekuensi Radio bagi penyelenggara jaringan Telekomunikasi guna peningkatan kapasitas jaringan;
2. b.meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan;
3. c.mendorong akselerasi penggelaran jaringan Telekomunikasi sebagai bagian dari upaya pencapaian program pemerintah;
4. d.mendorong pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk penambahan dan perluasan cakupan wilayah layanan; dan/atau
5. e.mendorong optimalisasi pemanfaatan Pita Frekuensi Radio.
(2)Pemberian perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.seleksi; atau
2. b.evaluasi.
(3)Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam hal permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio lebih dari ketersediaan Pita Frekuensi Radio.
(4)Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam hal permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kurang dari atau sama dengan ketersediaan Pita Frekuensi Radio.
(5)Pemberian izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio melalui mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, objektif, akuntabel, keadilan, persaingan usaha yang sehat, dan perlakuan yang sama kepada semua pihak.

Pasal 4

Seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan seleksi;
b.persiapan seleksi; dan
c.pelaksanaan seleksi.

BAB II

PERENCANAAN SELEKSI

Pasal 5

Perencanaan seleksi pengguna Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:

a.rencana program dan kegiatan pemerintah;
b.identifikasi kebutuhan penyediaan jaringan Telekomunikasi;
c.identifikasi kebutuhan Pita Frekuensi Radio;
d.kandidat Pita Frekuensi Radio; dan/atau
e.minat penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 6

Rencana program dan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Identifikasi kebutuhan penyediaan jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa informasi:

a.kebutuhan kapasitas jaringan Telekomunikasi;
b.kualitas layanan pengguna jaringan Telekomunikasi;
c.kondisi penggelaran jaringan Telekomunikasi;
d.cakupan wilayah layanan;
e.ekosistem dan teknologi jaringan Telekomunikasi;
f.kondisi industri Telekomunikasi;
g.rencana penggelaran jaringan Telekomunikasi; dan/atau
h.infrastruktur pasif dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pasal 8

Identifikasi kebutuhan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa informasi:

a.lebar pita (bandwidth) dan Pita Frekuensi Radio yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan Telekomunikasi;
b.tambahan lebar pita (bandwidth) dan Pita Frekuensi Radio yang diperlukan penyelenggara Telekomunikasi; dan/atau
c.ekosistem dan isu teknis dari Pita Frekuensi Radio.

Pasal 9

(1)Kandidat Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Pita Frekuensi Radio yang dapat digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Telekomunikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tabel alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
(2)Penentuan kandidat Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.hasil identifikasi kebutuhan penyediaan jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.hasil identifikasi kebutuhan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
3. c.ketersediaan Pita Frekuensi Radio saat ini;
4. d.rencana penyediaan Pita Frekuensi Radio untuk perkembangan teknologi di masa depan;
5. e.ketentuan internasional;
6. f.pengguna eksisting dari Pita Frekuensi Radio yang akan dilakukan seleksi; dan
7. g.mitigasi risiko dari setiap Pita Frekuensi Radio yang akan dilakukan seleksi.
(3)Ketersediaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Pita Frekuensi Radio:
1. a.yang telah ditetapkan pengguna Pita Frekuensi Radionya; dan/atau
2. b.yang belum ditetapkan pengguna Pita Frekuensi Radionya.

Pasal 10

(1)Minat penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan minat terhadap:
1. a.Pita Frekuensi Radio tertentu; dan
2. b.jumlah lebar Pita Frekuensi Radio.
(2)Penjaringan minat penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman pada laman resmi Kementerian dan/atau melalui surat dari Kementerian.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN SELEKSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN SELEKSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021