DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Konflik Kepentingan, Pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan;
c.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2.Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
3.Konflik Kepentingan Aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
4.Konflik Kepentingan Potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan Aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
5.Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7.Unit Kerja adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Koordinator.
8.Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
9.Atasan Pegawai adalah atasan langsung pegawai yang kedudukannya lebih tinggi dalam struktur organisasi.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
11.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12.Pegawai adalah seluruh ASN dan Pegawai Lainnya yang bekerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
13.Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 2

Pengelolaan Konflik Kepentingan bertujuan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan;
c.memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Kementerian Koordinator dalam rangka pengelolaan Konflik Kepentingan;
d.meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pegawai dalam mengelola Konflik Kepentingan;
e.memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan
f.mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Kementerian Koordinator.

Pasal 3

(1)Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi petunjuk teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator.
(2)Petunjuk teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai.

BAB II

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 4

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:

a.Konflik Kepentingan Aktual; dan
b.Konflik Kepentingan Potensial.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pegawai wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pegawai.
(2)Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual, setiap Pegawai wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Konflik Kepentingan Pegawai bersumber dari:

a.kepentingan bisnis atau finansial;
b.hubungan keluarga dan kerabat;
c.hubungan afiliasi;
d.pekerjaan di luar pekerjaan pokok (secondary employment/ moonlighting);
e.hubungan dengan rangkap jabatan;
f.penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (revolving door);
g.penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau
h.sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Pasal 7

(1)Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
(2)Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pegawai.

Pasal 8

(1)Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
(2)Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pegawai terhadap pihak sebagai berikut:
1. a.orang tua kandung/tiri/angkat;
2. b.saudara kandung/tiri/angkat;
3. c.suami/istri;
4. d.anak kandung/tiri/angkat;
5. e.suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
6. f.kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
7. g.cucu kandung/tiri/angkat;
8. h.saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
9. i.suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
10. j.saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan
11. k.mertua.

Pasal 9

(1)Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
(2)Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau Tindakan oleh Pegawai yang dihadapkan dengan pihak, yang meliputi:
1. a.mantan atasan;
2. b.mantan bawahan;
3. c.teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
4. d.seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan
5. e.teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 10

(1)Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pegawai.
(2)Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pegawai yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pegawai.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024