Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2017
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 51
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 2017, No. 1504 Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA.
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini.
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dalam: 2017, No. 1504
dan
Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini diundangkan.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2017, No. 1504 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2017, No. 1504 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA BAB I PENDAHULUAN
2017, No. 1504
1) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 2) 2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 angka 3) 3) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. (Pasal 1 angka 5) 4) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kekuasaan Pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. (Pasal 5) 5) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. (Pasal 6) 6) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah dan Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. (Pasal 7) 7) Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan 2017, No. 1504 ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi administratif. (Pasal 350)
1) Porsi Indonesia dalam arus masuk investasi dunia masih kecil, dimana dari total arus investasi masuk dunia di Tahun 2012 s.d Tahun 2016 yang mencapai USD 1.576,02 juta, porsi Indonesia hanya sebesar 1.05%. 2017, No. 1504 2) Rasio Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih rendah, dimana rata-rata target rasio PMDN dan realisasi PMDN dari Tahun 2012 s.d sekarang hanya sebesar 32%, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) pada Tahun 2019 sebesar 39%. 3) Realisasi investasi relatif rendah dibandingkan dengan pengajuan investasi, dimana rasio perbandingan rata-rata realisasi dan rencana investasi pada Tahun 2010 s.d. Tahun 2016, untuk Penanaman Modal Asing sebesar 27,5% dan PMDN sebesar 31,8%. 4) Realisasi Investasi antara Jawa dan Luar Jawa belum seimbang. 2017, No. 1504
2017, No. 1504 BAB II TAHAPAN
Pelaksanaan Tahap II telah mulai dilakukan dalam Tahap I dalam rangka penyiapan pelaksanaannya (preparasi). 2017, No. 1504 BAB III SATUAN TUGAS (SATGAS) A. Pembentukan Satgas
koordinasi 2017, No. 1504
B. Satgas Kementerian/Lembaga Utama (Leading)
Kementerian/Lembaga tersebut mencakup:
1) Terdiri atas beberapa Desk Subsektor sesuai dengan cakupan bidang pembinaan atas sektor yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Masing-masing Desk Subsektor membidangi perizinan subsektor (hulu–hilir), baik yang menjadi kewenangan kementerian/lembaganya sendiri maupun yang menjadi kewengan kementerian/lembaga lain, provinsi, dan kabupaten/kota. 2) Kementerian/lembaga yang membina sektor dengan banyak subsektor membentuk Desk Subsektor lebih banyak dari kementerian/lembaga yang membina lebih sedikit subsektor. 3) Desk Subbsektor diketuai oleh pejabat pada subsektor bersangkutan dan beranggotakan pejabat dan pelaksana dari unit kerja yang memberikan perizinan dan dukungan dari unit kerja sekretariat dan inspektorat. 4) Contoh: 2017, No. 1504 a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melingkupi Subsektor: minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan. Dengan demikian Satgas K/L Kementerian Perindustrian dapat membentuk 4 Desk Subsektor. b) Kementerian Perindustrian melingkupi Subsektor: indutri agro, industri kimia, industri tekstil, industri aneka, industri logam dan mesin, industri kecil dan menengah, kawasan industri. Dengan demikian Satgas K/L Kementerian Perindustrian dapat membentuk 5 Desk Subsektor.
1) Melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh permohonan perizinan berusaha pada sektornya yang telah diajukan dan belum selesai. 2) Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha pada sektornya yang telah diajukan dan belum selesai. 3) Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha pada sektornya yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha (perizinan tidak hanya yang berada pada kementerian/lembaganya tetapi juga melingkupi perizinan berusaha pada sektornya yang memerlukan perizinan atau rekomendasi dan sejenisnya dari kementerian/lembaga lain atau pemerintah daerah. 2017, No. 1504 4) Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha. 5) Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi).
1) Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha pada sektornya: a) menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan menteri/kepala atau keputusan menteri/kepala dan mengusulkan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden) berdasarkan hasil evaluasi; b) menyusun rancangan peraturan menteri/kepala atau keputusan menteri/kepala pengganti peraturan sebelumnya; dan c) menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Presiden dan dalam hal dipandang perlu dapat disampaikan melalui Menteri Koordintor Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Penyusunan rancangan peraturan tidak memerlukan izin prakarsa Presiden karena merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 2) Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui infromasi dan teknologi online (Online Single Submission). 3) Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya dalam rangka penerapan perizinan melalui Online Single Submission. 2017, No. 1504
1) Daftar inventarisasi (stock opname) dari seluruh permohonan perizinan pada sektornya yang belum selesai. 2) Daftar seluruh perizinan pada sektornya (end to end) baik yang menjadi kewenangan kementerian/lembaganya sendiri maupun yang menjadi kewengan kementerian/lembaga lain, provinsi, dan kabupaten/kota. 3) Debirokratisasi proses dan waktu penyelesaian perizinan berusaha pada sektornya. 4) Perizinan yang telah diselesaikan (debottlenecking).
1) Peraturan Menteri/Kepala pengganti peraturan lama. 2) Rancangan perubahan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat percepatan pelaksanaan berusaha. 3) Uji coba pelaksanaan perizinan melalui Online Single Submission. 4) Penerapan perizinan melalui Online Single Submission.
1) Satgas K/L Leading membentuk layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center) yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Satgas K/L Leading. 2) Membentuk sarana informasi berupa: Nomor Telepon, Faksimili, WhatsApp, BBM, Line, website, email, kotak pos, dan alamat kantor Satgas. 3) Menempatkan petugas pada layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center) yang memiliki pengetahuan 2017, No. 1504 dan kecakapan menerima pengaduan dan mampu menyampaikan berbagai informasi dan proses perizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat. 4) Petugas pada layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center) wajib menerima dan melayani pengaduan dan permintaan informasi dari pelaku usaha dan masyarakat. 5) Seluruh pengaduan yang diterima oleh layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center) disampaikan kepada masing-masing Desk Subsektor dengan menembuskan kepada Ketua dan Sekretaris Satgas.
1) Ketua Satgas K/L Leading menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada menteri/kepala dan menyiapkan laporan menteri/kepala kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2) Menteri/kepala lembaga menyampaikan pelaksanaan tugas Satgas K/L Leading kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada minggu pertama setiap bulan.
KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA [ ] NOMOR [ ] TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN/LEMBAGA [ ] DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA [ ], Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
2017, No. 1504 Mengingat : 1. …..;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA [ ] TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN/LEMBAGA [ ].
BAB III
Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga [ ] yang selanjutnya di sebut Satgas Kementerian/Lembaga [ ].
Susunan keanggotaan Satgas Kementerian/ Lembaga [ ] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut: Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga [ ]; Ketua Harian : Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga [ ]; 2017, No. 1504 Sekretaris : …..; Desk Subsektor [ ] Ketua : …..; Anggota : 1. …..;
Desk Subsektor [ ] Ketua : …..; Anggota : 1. …..;
Desk Subsektor [ ] Ketua : …..; Anggota : 1. …..;
Desk Subsektor [ ] Ketua : …..; Anggota : 1. …..;
2017, No. 1504
Satgas Kementerian/Lembaga [ ] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
2017, No. 1504
Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kementerian/Lembaga [ ] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Satgas Kementerian/Lembaga [ ] berwenang untuk dan atas nama Menteri/Kepala [ ]:
dan
Ketua Satgas Kementerian/Lembaga [ ] merupakan penghubung Satgas Kementerian/Lembaga [ ] dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga lainnya, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
Ketua Satgas Kementerian/Lembaga [ ] menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kementerian/Lembaga [ ] kepada Menteri/Kepala 2017, No. 1504 [ ] secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)