DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif telah dibentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
b.bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, perlu mengatur kembali Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koorclinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Sub Menimbang MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANTENTANG SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700); Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; Menetapkan Mengingat Pasa13 Sub Gugus Tugas mempunyai tugas membantu Gugus Tugas dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 2

Sub Gugus Tugas bertanggung jawab kepada ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
2.Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas adalah unit utama dari kementerian/Iembaga yang mempunyai tugas membantu Gugus Tugas dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB I

KETENTUANUMUM Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Bidang PembangunanDeputib. Wakil Ketua I Pendidikan dan Agama, Kernenterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KoordinasiBidangDeputia. Ketua

Pasal 5

Susunan keanggotaan Sub Gugus Tugas terdiri atas: BABIII KEANGGOTAAN Pasa14 Sub Gugus Tugas menyelenggarakan fungsi:

a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
b.melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
c.melakukan penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan Pengem bangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
d.melakukan peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
e.melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
f.Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama; danPembangunanJenderale. Direktur Pasal 6

(1)Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, terdiri atas:
1. a.Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. c.Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. d.Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri; Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini. BidangTugasGugus3) Sub Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini; dan BidangGugus Tugas1) Subd. Anggota Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri BinaJenderalDirekturc. Wakil Ketua II Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; danPembangunanJenderale. Direktur Kementerian Kesehatan;
5. c.Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
6. d.Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Masyarakat,KesehatanJenderalb. Direktur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  1. 1.Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik; dan
7. m.Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.
(2)Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, terdiri atas:
1. a.Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Anak,KembangTumbuhBidangk. Deputi
2. g.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
3. h.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
  1. 1.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama; J. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Kementerian Agama; Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak;
  2. 1.Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; J. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Kembang Anak, Perempuan dan TumbuhBidangh. Deputi
4. g.Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan;
5. c.Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
6. d.Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. e.Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
8. f.Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Masyarakat,KesehatanJenderalb. Direktur
9. f.Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
10. g.Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.
(3)Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, terdiri atas:
1. a.Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. d.peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini; dan
3. e.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan anak USIa dini di tingkat kabupateny kota dan deaa/ kelurahan untuk anak usia 3-6 tahun dengan prioritas anak usia 5-6 tahun.
(2)Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan , program, kegiatan dan anggaran kesehatan dan gizi anak usia dini;
2. b.advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kesehatan dan gizi anak usia dini; Pasa17
(1)Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pendidikan anak usia dini;
2. b.advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini;
3. c.penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan anak usia dini;
4. k.Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
  1. 1.Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.
5. c.penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini;
6. d.peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini; dan
7. e.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan dan gizi anak usia dini di tingkat kabupatenjkota dan desajkelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.
(3)Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;
2. b.advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;
3. c.penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;
4. d.peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini di tingkat kabupatenjkota dan desajkelurahan untuk anak usia 0-6 tahun. kementerian masing-rnasing.
(2)Anggota Sub Gugus Tugas menyusun rencana prograrrr/kegiatan tahunan kernenteriarr/Iembaga masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
(3)Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. nonpemerintahkemen terian I lembaganama

Pasal 11

(1)Anggota Sub Gugus Tugas bertindak untuk dan atas

Pasal 10

Sub Gugus Tugas bekerja sarna dan / atau berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalarn hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pasa19 Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Sub Gugus Tugas dapat melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas kabupaterr/kota.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Sub Gugus Tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. BABIV TATAKERJA

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara rnasing-rnasing kernenterian/lernbaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta surnber- surnber lain yang sah dan tidak rnengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketua Sub Gugus Tugas rnelaporkan pelaksanaan Pengernbangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada ketua Gugus Tugas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. BABV PELAPORAN

Pasal 13

(1)Sub Gugus Tugas rnelaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enarn) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Rapat koordinasi bertujuan untuk rnernbahas pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas dan fungsi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 12

Dalarn rnelaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4, Sub Gugus Tugas dapat rnengikutsertakan, bekerja sarna, dan berkoordinasi dengan kementeriarr/Iembaga/badan usaha/rnasyarakat, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

KETENTUANUMUM Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Bidang PembangunanDeputib. Wakil Ketua I Pendidikan dan Agama, Kernenterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KoordinasiBidangDeputia. Ketua

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2013

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

KETENTUANUMUM Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Bidang PembangunanDeputib. Wakil Ketua I Pendidikan dan Agama, Kernenterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KoordinasiBidangDeputia. Ketua

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2013

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2014