DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu menyusun Rencana Kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2014, No.1039 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 2014, No.1039 3
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1411);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1492). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam periode 1 (satu) tahun.
3.Unit Organisasi adalah unsur-unsur organisasi setingkat eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan/atau eselon II pada Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan serta Inspektorat. 2014, No.1039 4
4.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
5.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (ouput) dalam bentuk barang/jasa.
6.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BATASAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Penyusunan Rencana Kerja disusun oleh pelaksana Kegiatan (unit eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) yang dikoordinir oleh Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 3

Proses usulan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merujuk pada hal – hal sebagai berikut:

a.Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c.Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disusun dengan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. 2014, No.1039 5

Pasal 4

Batas akhir pengusulan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 5

Prosedur pengajuan usulan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut:

a.Unit Organisasi menyusun Rencana Kerja Unit Organisasi sesuai dengan outline Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta nota dinas.
b.Rencana Kerja dari masing–masing Unit Organisasi disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
c.Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan meneliti Rencana Kerja dan kelengkapan dokumen yang disampaikan masing–masing Unit Organisasi.
d.Dalam hal usulan Rencana Kerja yang disampaikan tidak dapat disetujui, usulan revisi anggaran dikembalikan kepada Unit Organisasi untuk disempurnakan.
e.Dalam hal usulan Rencana Kerja yang disampaikan disetujui, Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan selanjutnya mengeluarkan disposisi dan persetujuan Rencana Kerja masing–masing kedeputian dan Unit Organisasi yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
f.Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan proses penyusunan Rencana Kerja lebih lanjut untuk membentuk dokumen Rencana Kerja.

Pasal 6

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penatausahaan penyusunan Rencana Kerja akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2014, No.1039 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DJOKO SUYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu menyusun Rencana Kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 2014, No.1039 3
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1411);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1492). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam periode 1 (satu) tahun.
3.Unit Organisasi adalah unsur-unsur organisasi setingkat eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan/atau eselon II pada Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan serta Inspektorat. 2014, No.1039 4
4.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
5.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (ouput) dalam bentuk barang/jasa.
6.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BATASAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Penyusunan Rencana Kerja disusun oleh pelaksana Kegiatan (unit eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) yang dikoordinir oleh Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 3

Proses usulan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merujuk pada hal – hal sebagai berikut:

a.Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c.Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disusun dengan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. 2014, No.1039 5

Pasal 4

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 5

Prosedur pengajuan usulan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut:

a.Unit Organisasi menyusun Rencana Kerja Unit Organisasi sesuai dengan outline Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta nota dinas.
b.Rencana Kerja dari masing–masing Unit Organisasi disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
c.Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan meneliti Rencana Kerja dan kelengkapan dokumen yang disampaikan masing–masing Unit Organisasi.
d.Dalam hal usulan Rencana Kerja yang disampaikan tidak dapat disetujui, usulan revisi anggaran dikembalikan kepada Unit Organisasi untuk disempurnakan.
e.Dalam hal usulan Rencana Kerja yang disampaikan disetujui, Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan selanjutnya mengeluarkan disposisi dan persetujuan Rencana Kerja masing–masing kedeputian dan Unit Organisasi yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
f.Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan proses penyusunan Rencana Kerja lebih lanjut untuk membentuk dokumen Rencana Kerja.

Pasal 6

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penatausahaan penyusunan Rencana Kerja akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN BATASAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN BATASAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019