DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 yang memuat a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
6.Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko PMK Tahun 2025- 2029 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

(1)Renstra Kemenko PMK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
2. b.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
3. c.target kinerja dan kerangka pendanaan.
(2)Renstra Kemenko PMK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenko PMK Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA Renstra-KL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenko PMK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Œ PRATIKNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025- 2029 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemenko PMK mengawal penyelenggaraan berbagai fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, pengendalian, pengelolaan isu strategis, pengawalan program prioritas nasional, penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga, serta pemantauan dan evaluasi. Bab ini menyampaikan hasil capaian dan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan pembangunan pada periode 2020-2024 serta mitigasi perbaikan program terhadap berbagai kendala yang berpotensi menghambat program pembangunan manusia dan kebudayaan periode 2025- 2029. 1.1. Kondisi Umum 1.1.1 Capaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode tahun 2019- 2024 telah meletakkan pondasi pembangunan manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur memberikan porsi peran yang besar pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, berkarakter, dan berakhlak mulia sejak masih dalam kandungan. Masa depan bangsa sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi berbagai tantangan. Upaya ini didasarkan pada keyakinan bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Capaian signifikan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia selama periode 2020-2024 tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang konsisten menunjukkan tren positif. IPM meningkat dari 71,94 pada tahun 2020 menjadi 75,02 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata- rata 0,75% per tahun. Peningkatan ini didukung oleh kemajuan di berbagai sektor kunci dalam bidang PMK, dengan perkembangan tahunan sebagai berikut: ● IPM 2020: IPM Indonesia mencapai 71,94. Ini menjadi dasar untuk pengukuran di tahun-tahun berikutnya. ● IPM 2021: Meningkat menjadi 72,29, dengan pertumbuhan sebesar 0,35 poin (0,49%). ● IPM 2022: Kembali meningkat menjadi 72,91, dengan pertumbuhan 0,62 poin (0,86%). ● IPM 2023: Mencapai 74,39, meningkat 1,48 poin (2,03%). ● IPM 2024: Pada tahun ini, IPM Indonesia mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin (0,85%) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata IPM selama periode 2020-2024 adalah 1,06% per tahun. Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dimensi pembentuk IPM: ● Usia Harapan Hidup: Capaian UHH tahun 2020 sebesar 70,73 meningkat 3,42 menjadi 74,15 Tahun 2024, ● Pengetahuan: Harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat dari 12,95 tahun pada 2020 menjadi 13,21 tahun pada 2024. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun atau meningkat sebesar 0,08 tahun. ● Standar Hidup Layak: Rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (Rp./kapita/tahun) penduduk Indonesia meningkat, dari tahun 2020 sebesar Rp11,01 juta menjadi Rp.12,34 juta pada 2024, mengalami kenaikan absolut sebesar Rp.1,33 juta (atau 3,71 persen). Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia didukung dengan pencapaian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Berbagai pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat. Pencapaian pada bidang kesehatan di antaranya (l) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, (2) penurunan stunting dan wasting pada balita, (3) pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (4) peningkatan kualitas rumah sakit dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (5) peningkatan kapasitas obat dan makanan memenuhi syarat. Selain itu, pencapaian pada bidang pendidikan, antara lain (1) peningkatan rata-rata lama sekolah dari penduduk usia 15 tahun ke atas, (2) peningkatan penduduk yang menempuh pendidikan tinggi,

(3)penurunan kesenjangan pasca pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya, serta (4) peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Secara umum, perbaikan kebijakan yang perlu diakselerasi ke depan antara lain (1) pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan kualitas pendidikan, (3) pemerataan pelayanan kesehatan, dan (4) peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pembangunan kewilayahan turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Capaian meliputi pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, mendorong optimalisasi pemanfaatan dana desa, penguatan peran BUMDes untuk mendorong perekonomian lokal, peningkatan status kemandirian desa, serta percepatan pengentasan daerh tertinggal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 (RPJMN 2025-2029) strategi pengukuran capaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berubah dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke Indeks Modal Manusia (IMM). Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk mengadaptasi pengukuran pembangunan manusia dengan tantangan dan dinamika baru di dunia. Dengan fokus pada potensi produktivitas, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta relevansi dalam kebijakan publik, IMM memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan efektif untuk memahami dan meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. mencerminkan kebutuhan untuk memperbaharui dan meningkatkan cara kita mengukur kualitas hidup dan potensi sumber daya manusia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengukuran capaian pembangunan SDM akan menggunakan IMM sebagai indikator yang lebih komprehensif, mencerminkan potensi produktivitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan. IMM ditargetkan meningkat dari 0,54 pada tahun 2020 menjadi 0,59 pada tahun 2029. 1.1.2 Capaian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020-2024 Kinerja Kemenko PMK pada periode pembangunan 2020-2024 yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menunjukkan capaian kinerja baik dengan tercapainya 6 Sasaran Strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang sudah ditetapkan. Melalui peran Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) dalam pembangunan di bidang PMK, Kemenko PMK telah menetapkan enam Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra 2020-2024. Arah dan fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK melalui susunan sasaran strategis merupakan upaya dalam mempercepat capaian bidang PMK yang diukur secara makro sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 melalui beberapa indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK)(Sasaran Strategis 1/ SS-1), Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK (SS-2), Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK (SS-3), Indeks Pengendalian Program bidang PMK (SS-4), Nilai Reformasi Birokrasi (SS-5), dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (SS-6). Penyelesaian indikator kinerja SS-1 sampai dengan SS-4 dilakukan oleh unit kerja teknis Kedeputian dan untuk penyelesaian indikator kinerja SS-5 dan SS-6 dilakukan oleh Sekretaris Kemenko. Secara detail, progres indikator kinerja Kemenko PMK tahun 2020- 2024 dijelaskan sebagai berikut:
1. a.Capaian Sasaran Strategis 1 – Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK). Indeks PMK merupakan indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia yang dihitung BPS setiap tahun dengan kedalaman sampai provinsi. Indeks PMK dihitung berdasarkan 30 komposit yang terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu (1) Dimensi Kualitas Pembangunan Manusia; (2) Dimensi Kapabilitas Manusia Indonesia; dan (3) Dimensi Karakter Manusia Indonesia. Indeks PMK dimanfaatkan sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian atas implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan, yang bermuara kepada tercapainya kesejahteraan yang holistik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tabel 1.1 Target dan Capaian Indeks PMK Tahun 2020-2024 IKSS Keterangan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks PMK Target 60,61 62,62 63,45 63,56 63,70 Capaian 62,62 63,45 63,56 63,66 64,52 Capaian Indeks PMK setiap tahunnya terus meningkat dan tahun 2024 mencapai 64,52 atau 101,3% dari target yang ditetapkan sebesar 63,70. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang digambarkan dalam grafik berikut: Grafik 1.1Capaian Dimensi Indeks PMK Tahun 2019-2024 1) Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah dimensi yang menjamin pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 69,02 naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 67,99. Dimensi ini mencakup 7 aspek yang capaiannya diukur melalui 13 indikator. 2) Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Dimensi peningkatan kapabilitas manusia Indonesia adalah dimensi pemberdayaan yang memberikan dampak pada peningkatan manusia Indonesia. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2024 sebesar 60,73 masih mengalami tren peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,18. Dimensi ini mencakup 3 aspek yang capaiannya diukur melalui 9 indikator. 3) Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia capaiannya menunjukkan peningkatan di tahun 2024 menjadi 63,82 dari capaian sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 62,81. Dimensi pembangunan karakter manusia Indonesia mencakup 5 aspek yang capaiannya diukur dengan 7 indikator. Indikator dari ketiga dimensi di atas dijelaskan pada Gambar 1.1 berikut. Gambar 1.1 Indikator Dalam Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. b.Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKSS – Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK”. Selaras dengan mandat dari RPJMN 2020-2024 ada 74 Isu Strategis Bidang PMK yang harus diselesaikan bersama K/L yang dikoordinasikan. Hingga akhir periode secara akumulatif menghasilkan 121 regulasi sebagai upaya percepatan penyelesaian 74 isu strategis bidang PMK (Perpres, Inpres, Permenko PMK, SKB, Kepmenko PMK). Inventarisasi kebijakan bidang PMK disampaikan lebih rinci pada lampiran. Tabel 1.2 Target dan Capaian Tahunan Persentase Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024 IKSS Keterangan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK Target 15 Isu Strategis 18 Isu Strategis 18 Isu Strategis 18 Isu Strategis 18 Isu Strategis Capaian 22 Isu Strategis (146,7%) 24 Isu Strategis (133,3%) 22 Isu Strategis (122,2%) 20 Isu Strategis (111,1%) 20 Isu Strategis (111,1%)
3. c.Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP). Berdasarkan data, capaian IKS Kemenko PMK menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, IKS Kemenko PMK mencapai angka 5,46 (dari skala 6), yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan serta semakin terpenuhinya harapan para stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kemenko PMK terus meningkat, seiring dengan upaya perbaikan dan peningkatan layanan yang dilakukan. Tabel 1.3 Target dan Capaian IKS Kemenko PMK Tahun 2020-2024 IKSS Keterangan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK Target (skala 6) 4,80 5,27 5,28 5,32 5,37 Capaian (skala 6) 4,80 5,20 5,30 5,34 5,46
4. d.Capaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks Pengendalian Program Bidang PMK, merupakan suatu indeks yang menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang PMK dengan cara membandingkan antara jumlah indikator bidang PMK yang tercapai dengan jumlah indikator bidang PMK yang ditetapkan dan dikonversi menjadi suatu nilai indeks. Pada tahun 2020 s.d. 2024, Indeks Pengendalian Program Bidang PMK selalu mencapai target yang progresif dari level 3 pada tahun 2020-2022, level 4 pada tahun 2023, dan level 5 pada tahun 2024. Tabel 1. 4 Target dan Capaian Indeks Pengendalian Program Bidang PMK Tahun 2020-2024 IKSS Keterangan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Pengendalian Program Bidang PMK Target Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 5 Capaian Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 5
5. e.Capaian Sasaran Strategis 5 Reformasi Birokrasi (RB) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dua komponen penting dalam upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan. RB berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan SAKIP fokus pada integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi - diukur dengan capaian Nilai RB Kemenko PMK berdasarkan proses evaluasi Kementerian PANRB. Berdasarkan tren, capaian nilai RB Kemenko PMK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator serta mekanisme evaluasi yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kendati demikian, kualitas implementasi RB Kemenko PMK secara substansial menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan dari adanya perbaikan pada berbagai aspek tata kelola dari perencanaan, akuntabilitas, merit sistem, digitalisasi, hingga pengawasan, sehingga terdapat peningkatan pada Nilai RB Kemenko PMK Tahun 2024 yaitu senilai 87,60 yang melampaui target senilai 85,50 (skala 100). Perbaikan tersebut juga dapat tercermin dari capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama RB General sebagaimana tabel pada lampiran. Tabel 1.5 Target dan Capaian Nilai RB Kemenko PMK Tahun 2020-2024 IKSS Keterangan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Reformasi Birokrasi Target 77,51 80,01 82,01 83,51 85,50 Capaian 76,14 77,69 79,04 76,32 87,60 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kemenko PMK dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup penilaian ini meliputi penilaian kualitas perencanaan kerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya yang ada di seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK. Nilai AKIP Kemenko PMK terus meningkat dari 75,02 pada 2020 hingga 78,51 pada 2024. Capaian AKIP Kemenko PMK ini termasuk dalam predikat sangat baik (BB), yang artinya menunjukkan Kemenko PMK telah mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi yang telah diimplementasikan pada sebagian unit kerja Eselon I. Hal tersebut menjadi catatan rekomendasi bagi Kemenko PMK dalam mengimplementasikan efisiensi kinerja dan sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK, sehingga dapat mengoptimalkan akuntabilitas kinerja Kemenko PMK. Tabel 1.6 Target dan Capaian Nilai AKIP Kemenko PMK Tahun 2020-2024 IKSS Keterangan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Target 76,51 79,01 81,51 83,01 83,10 Capaian 75,02 76,62 77,03 78,01 78,51
6. f.Capaian Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran”, sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan adanya peningkatan pada sistem anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal. Indikator dari Sasaran Strategis ini diukur melalui Indeks Opini BPK yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kualitas laporan keuangan Kemenko PMK setiap tahunnya. Pada tahun 2019 – 2024, Kemenko PMK berhasil mempertahankan kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Opini BPK. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenko PMK memiliki laporan keuangan yang andal, patuh terhadap regulasi, akuntabel, serta memiliki sistem pengendalian yang baik. . Tabel 1.7 Target dan Capaian Indeks Opini BPK Kemenko PMK Tahun 2020-2024 IKSS Keterangan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Opini BPK Target WTP WTP WTP WTP WTP Capaian WTP WTP WTP WTP WTP Secara umum, progres capaian indikator Sasaran Strategis (SS) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diperlihatkan pada Gambar 1.3 sebagaimana berikut: Gambar 1.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis (SS) Kemenko PMK Tahun 2020-2024 Selain capaian berdasarkan Sasaran Strategis, Kemenko PMK juga mencatat kemajuan dalam beberapa bidang lainnya, diantaranya:
7. a.Kerja Sama Luar Negeri Sejak tahun 2020, Kemenko PMK terus berupaya memperkuat kerja sama luar negeri guna mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pembangunan manusia, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan keluarga. Dalam kurun waktu 2020–2024, Kemenko PMK berhasil menjalin dan meningkatkan kerja sama internasional dengan berbagai negara dan organisasi internasional, baik dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), forum dialog internasional, hingga kolaborasi program strategis seperti dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Kemenko PMK turut mengawal Deliverables Indonesia dalam memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu global terkait pembangunan manusia dan kebudayaan. Peningkatan kerja sama luar negeri ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia dalam hal dukungan teknis dan sumber daya, tetapi juga memperkuat jejaring global dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan visi Indonesia Emas 2045.
8. b.Layanan Haji Kemenko PMK melakukan sinkronisai dan koordinasi serta pengendalian (SKP) penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Salah satu indikator yang dikawal dari penyelenggaraan ibadah haji adalah jumlah jemaah haji yang wafat sebagaimana angka pada grafik berikut: Grafik 1.2 Perbandingan Jumlah Jemaah Haji yang Wafat Tahun 2017-2024 Selain menekan jumlah jemaah haji yang wafat dari 773 orang menjadi 461 orang, tahun 2024 juga menjadi tahun dengan jumlah jemaah haji terbanyak sepanjang penyelenggaraan haji yaitu sejumlah 241.000 jemaah. Beberapa kebijakan pelayanan ibadah haji tahun 2024 yang berhasil dikoordinasikan Kemenko PMK, antara lain: • pemberlakukan istithaah kesehatan menjadi syarat yang harus dipenuhi calon jemaah haji sebelum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang efektif menekan tingkat fatality rate dan angka kesakitan jemaah di Arab Saudi; • penggunaan aplikasi kawal haji, untuk penyampaian keluhan dan aduan terkait haji; • penerapan skema Murur bagi jemaah haji risiko tinggi, lanjut usia, disabilitas, pengguna kursi roda, dan para pendampingnya; • relokasi tempat tinggal jemaah di Mina sehingga lebih dekat dengan Jamarat; • penambahan jumlah embarkasi yang menyelenggarakan skema fastrack, yaitu di Solo dan Surabaya; dan • penggunaan makanan siap saji dalam layanan katering Jemaah haji Indonesia di periode Aramah, Muzdalifah, dan Mina (armuzna). Seluruh layanan haji diukur melalui survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji yang dilakukan oleh BPS. Secara umum hasil survei penyelenggaraan Haji 2024 mengalami peningkatan namun masih lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebagaimana grafik berikut: Grafik 1.3 Hasil Survei Penyelenggaraan Haji Tahun 2017-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
9. c.Pengarusutamaan Gender Sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Kemenko PMK terus mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam tujuh proses pembangunan, dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan. Kemenko PMK berupaya menghadirkan peningkatan layanan publik responsif gender dengan menyediakan fasilitas bagi kelompok rentan, seperti ladies parking, ruang laktasi, kursi roda, jalur difabel; penyediaan toilet khusus difabel hingga anggaran responsif gender. Kemenko PMK mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya atau sekarang dinamakan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kategori Khusus tahun 2018, kategori Madya tahun 2020 dan Kategori Pratama tahun 2021-2022. Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Seluruh upaya ini merupakan bentuk komitmen Kemenko PMK untuk menjadi salah satu instansi pemerintah yang responsif gender. 1.1.3 Tantangan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin kompleks, pembangunan manusia dan kebudayaan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Periode pembangunan tahun 2025-2029, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM bukan hanya tentang peningkatan kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan budaya. Di tengah dinamika perubahan sosial dan teknologi, tantangan- tantangan ini semakin mendesak untuk diatasi. Sementara itu, kebudayaan sebagai identitas bangsa harus tetap terjaga dan berkembang, sejalan dengan kemajuan zaman. Beberapa tantangan utama yang dihadapi yang berpotensi mengganggu program pembangunan manusia dan kebudayaan periode 2025-2029, antara lain:
10. a.Ketidakpastian Global Ketidakpastian global, yang disebabkan oleh krisis ekonomi, konflik, perubahan kebijakan, dan disrupsi teknologi, berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk pembiayaan pembangunan. Menghadapi kondisi yang sulit diprediksi ini, pembangunan SDM menjadi krusial agar bangsa mampu beradaptasi dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM melalui investasi strategis adalah kunci untuk mengatasi dampak risiko ketidakpastian global. Program pembangunan SDM difokuskan untuk membentuk individu yang tangguh, inovatif, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan dinamika global. Ini mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan keterampilan digital dan adaptif, serta penguatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program yang terencana dan berkelanjutan, pembangunan SDM bertujuan membekali masyarakat dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan teknologi di era ketidakpastian global, mengubah potensi risiko menjadi peluang untuk kemajuan. Untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global, Kemenko PMK menjalankan sejumlah program unggulan, seperti Gerakan Cerdas Bijak Ber-Al untuk mempersiapkan SDM menghadapi perkembangan teknologi, pencegahan dan penurunan stunting untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini, peningkatan kualitas ekosistem pesantren menuju smart pesantren, pengurangan risiko banjir untuk mitigasi isu lingkungan, penguatan peran keluarga berkualitas, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika global. Program-program ini merefleksikan strategi komprehensif Kemenko PMK dalam membangun ketahanan dan kapasitas bangsa di tengah ketidakpastian.
11. b.Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi Kemajuan teknologi dan digitalisasi membawa transformasi besar dalam kehidupan manusia, akses informasi yang semakin mudah, meningkatnya aksesibilitas, mempengaruhi cara berkomunikasi hingga gaya hidup dan membantu mempermudah sistem kerja. Namun, di balik manfaatnya, hadir pula dampak disrupsi yang signifikan terhadap program pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya dalam ranah pendidikan karakter dan pendidikan keluarga. Teknologi digital sering kali menurunkan kualitas interaksi antar anggota keluarga, mempermudah akses terhadap konten negatif seperti pornografi, kekerasan serta mendorong perilaku individualistik yang menjauhkan nilai-nilai kebersamaan dan empati. Anak-anak dan remaja, sebagai kelompok paling rentan, terpapar informasi tanpa filter yang berpotensi melemahkan pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa. Di sisi lain, pergeseran peran orang tua dalam mendidik anak akibat ketergantungan pada teknologi turut melemahkan fungsi keluarga sebagai basis utama pembinaan karakter. Jika tidak diantisipasi secara serius, disrupsi ini dapat merusak pondasi pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Untuk mengantisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pembangunan manusia dan kebudayaan, diperlukan strategi terpadu melalui penguatan literasi digital dan AI yang beretika, revitalisasi pendidikan keluarga, serta pengembangan ekosistem pendidikan karakter adaptif, keagamaan, layanan kesehatan dan ketangguhan bencana. Pemerataan akses digital, pemanfaatan precision policy dashboard untuk kebijakan presisi, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini memastikan teknologi dimanfaatkan secara cerdas dan bijak, sekaligus memperkuat nilai-nilai karakter bangsa di tengah era digital yang terus berkembang yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian target pembangunan manusia dan kebudayaan.
12. c.Ketimpangan Wilayah Ketimpangan wilayah merupakan kondisi perbedaan yang signifikan dalam pembangunan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ketimpangan ini bisa terjadi antara desa dengan kota, antar provinsi, atau daerah daratan dengan daerah kepulauan. Dampak dari ketimpangan wilayah antara lain ketidakadilan sosial, kemiskinan dan pengangguran, tingkat migrasi tinggi, kurangnya investasi, kurangnya layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan wilayah merupakan tantangan besar bagi pembangunan secara keseluruhan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan misalnya pembangunan SDM di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil. Pembangunan SDM di daerah tertinggal memerlukan strategi komprehensif untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Fokus utama meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar. Strategi penting lainnya adalah pengembangan kurikulum yang relevan dengan potensi lokal, peningkatan kualitas pengajar, serta penyediaan beasiswa dan akses pendidikan tinggi bagi penduduk daerah 3T. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal usia produktif, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian menjadi krusial. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memastikan program pembangunan SDM di daerah tertinggal berjalan efektif dan berkelanjutan.
13. d.Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan kompleks dengan pembangunan SDM di Indonesia. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun beberapa faktor lain seperti kemiskinan dan jumlah penduduk turut berpengaruh signifikan terhadap kualitas SDM. Investasi Modal Manusia, terutama melalui layanan kesehatan dan pendidikan, adalah hal penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam pembangunan SDM melalui berbagai program unggulannya memastikan kebijakan pembangunan manusia tepat sasaran dan berdampak, mendukung efektivitas program dalam kondisi ekonomi yang beragam. Secara keseluruhan, program Kemenko PMK berupaya secara langsung dan tidak langsung memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu berkontribusi dan beradaptasi dengan laju pertumbuhan ekonomi serta tantangan global.
14. e.Bencana Alam dan Perubahan Iklim Bencana alam dan perubahan iklim seperti, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, krisis kemanusiaan serta gangguan pada pelayanan publik. Sementara itu, perubahan iklim seperti, peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan laut, dapat mempengaruhi pembangunan nasional dari berbagai sisi, yaitu; 1) gangguan pada ketahanan pangan, 2) ancaman terhadap sumber daya air, 3) kerusakan ekosistem dan biodiversitas, dan 4) meningkatnya risiko kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, bencana alam dan perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional khususnya pembangunan SDM. Kemenko PMK akan terus mendorong program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) dalam peningkatan kapasitas masyarakat akan potensi bencana yang ada di daerah masing-masing, menyiapkan program-program ketahanan bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak bencana alam dan perubahan iklim.
15. f.Bonus Demografi Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi, yaitu kondisi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dari usia non-produktif, pada tahun 2030-
  1. 2040.Bonus demografi ini merupakan peluang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi agar bonus demografi tidak menjadi beban, termasuk penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan akses dan mutu kesehatan, serta mengatasi potensi masalah sosial dan ekonomi seperti konflik sosial, ekstrimisme dan radikalisme serta peningkatan angka kriminalitas. Strategi Kemenko PMK menyiapkan sinkronisasi program lintas sektor, investasi berkelanjutan pada pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja yang memadai, penguatan peran keluarga dan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak kaum rentan serta pembangunan karakter dan budaya adaptif di masyarakat. Dengan demikian, bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa melalui pembangunan manusia dan kebudayaan yang terencana dan terintegrasi menuju Indonesia Emas 2045.
16. g.Disparitas Sosial Kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan, memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan manusia dan kebudayaan. Kesenjangan ini sering kali termanifestasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menciptakan ketidaksetaraan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketika sebagian masyarakat kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, dan peluang ekonomi yang layak, potensi mereka untuk berkembang secara optimal akan terhambat. Dampak disparitas sosial meluas hingga ke aspek kebudayaan. Kurangnya kesempatan dan ketidakadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan, ketegangan sosial, dan bahkan instabilitas. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dan adanya diskriminasi dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan merusak tatanan sosial budaya. Sebaliknya, upaya untuk mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan memungkinkan berkembangnya kebudayaan yang inklusif dan berdaya saing. Strategi Kemenko PMK dalam mengantisipasi disparitas sosial melalui SKP program lintas K/L/D dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan merata, layanan kualitas kesehatan terjangkau, serta perluasan kesempatan ekonomi inklusif. Perlu ditingkatkan penguatan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, dan kebijakan redistribusi sumber daya. Kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara untuk pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkelanjutan
17. h.Penuaan Populasi Penduduk Indonesia tengah memasuki era penuaan populasi, di mana jumlah penduduk lanjut usia meningkat, dan menuntut kesiapan dan strategi komprehensif. Umur harapan Hidup manusia Indonesia meningkat signifikan menjadi 74,15 tahun
(2024). Penuaan populasi adalah kondisi jumlah penduduk usia lanjut (di atas usia 60 atau 65 tahun) meningkat secara signifikan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia muda dan produktif yang akan berdampak pada produktivitas. Penuaan penduduk akan menimbulkan beberapa masalah seperti: pengaturan tempat tinggal, meningkatnya biaya kesehatan, jaminan penghasilan dan perlindungan sosial bagi lansia serta akan berdampak mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kemenko PMK berperan dalam mewujudkan "penuaan aktif" dan memperkuat konsep ketahanan lansia, memastikan mereka tetap berkontribusi dan memiliki kualitas hidup yang baik. Sinergitas program yang disiapkan melalui peningkatan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi lansia, pengembangan pelayanan kesehatan ramah lansia, serta pembangunan lingkungan dan masyarakat yang mendukung kehidupan lansia secara aktif dan produktif.
1. i.Daya Saing Tenaga Kerja Masih Rendah Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/MTS), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi tantangan dalam pembangunan manusia unggul, terutama karena kualifikasi pendidikan yang masih didominasi lulusan rendah, berdampak pada rendahnya penyerapan di bidang keahlian menengah dan tinggi. Untuk mengatasi ini dan mencapai pembangunan optimal, investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat krusial. Kemenko PMK mendorong sinergitas program dan menyiapkan strategi untuk meningkatkan daya saing pekerja sesuai dengan Isu strategis dalam RPJMN 2025-2029, PN04 Sasaran 1, “Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah sehingga produktivitas & daya saingnya masih rendah”. Program-program bersama kementerian dan lembaga terkait secara kolektif bertujuan meningkatkan kapabilitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor. 1.2. Potensi dan Permasalahan Pada bagian ini akan dibahas analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats), yaitu potensi dan permasalahan yang dihadapi Kemenko PMK jangka menengah, baik secara makro dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internal kelembagaan, dengan mengacu pada analisis menyeluruh dari data dan informasi yang disajikan pada bagian “Kondisi Umum" dan berbagai sumber terkait. Potensi Kemenko PMK dan capaian pembangunan manusia kebudayaan nasional terlihat dari capaian positif pada beberapa indikator kunci. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mengindikasikan bahwa fondasi dasar pembangunan sumber daya manusia telah terbangun dengan baik dan menunjukkan tren perbaikan kualitas hidup masyarakat. Kinerja internal Kemenko PMK juga menunjukkan potensi kuat melalui capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang tinggi (87,59 pada 2024), opini WTP dari BPK, serta peningkatan Indeks Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indeks Kepuasan Stakeholder. Indikator-indikator ini, secara kolektif mencerminkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK yang semakin profesional dan akuntabel, serta kemampuan untuk berkoordinasi secara efektif, yang menjadi modal dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK ke depan. Selain itu, Indeks Profesionalisme ASN Kemenko PMK yang berada dalam kategori tinggi (83,3 pada 2024) turut memperkuat potensi internal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKP. Namun demikian, di balik potensi yang ada, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan terkoordinasi. Meskipun IPM menunjukkan peningkatan, tantangan fundamental seperti prevalensi stunting yang masih tinggi, kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai wilayah, dan tingginya angka kematian ibu dan bayi masih menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi holistik. Isu-isu ini merupakan bagian integral dari sasaran pembangunan manusia nasional yang dikoordinasikan Kemenko PMK (sebagaimana dijelaskan dalam Prioritas Nasional Prioritas Nasional 4 RPJMN 2025- 2029). Selain itu, permasalahan dalam tata kelola kelembagaan Kemenko PMK juga teridentifikasi. Meskipun Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan peningkatan menjadi "baik" (85,19 pada 2024), masih ada ruang untuk optimalisasi dalam aspek tata kelola lainnya. Hal ini termasuk belum optimalnya kualitas data di tingkat daerah yang menghambat perumusan kebijakan presisi, serta adanya kebutuhan untuk melengkapi formasi jabatan ASN yang belum terisi penuh, sebagaimana dibahas dalam analisis SDM Kemenko PMK. Tantangan terkait potensi bencana juga masih tinggi, yang terefleksi dalam kebutuhan penguatan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana, sesuai dengan isu-isu strategis pada Prioritas Nasional 8 (Lingkungan dan Budaya). Korelasi antara potensi dan permasalahan ini memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kemenko PMK tidak hanya memanfaatkan kekuatan yang ada, tetapi juga secara proaktif mengatasi setiap kendala dan isu strategis yang menghambat pencapaian visi pembangunan manusia dan kebudayaan yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. 1.2.1 Potensi Dalam rencana strategis ini, pemahaman tentang potensi mencakup dua hal pokok, yaitu aspek kekuatan (strengths) yang berkaitan dengan dinamika kondisi internal kelembagaan Kemenko PMK dan aspek kesempatan (opportunities) yang terkait dengan dinamika eksternal Kemenko PMK.
2. a.Strengths (Kekuatan) - Perpres 144 Tahun 2024 memberikan mandat yang jelas kepada Kemenko PMK untuk mensinkronisasikan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pembangunan manusia dan kebudayaan. - Adanya Inpres 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, sebagai regulasi pendukung yang menjelaskan wewenang dan posisi Kementerian Koordinator yang strategis. - Adanya penugasan Presiden kepada Kemenko PMK untuk menyelesaikan isu-isu strategis. - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK ditunjukkan dengan capaian Nilai RB yang terus meningkat. - Kemenko PMK memiliki SDM yang kompeten untuk pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Kompetensi SDM Kemenko PMK yang semakin baik ditunjukkan dengan capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2024 senilai 286,5 dan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024 senilai 83,24 (Baik).
3. b.Opportunities (Peluang) - Peluang untuk memanfaatkan teknologi digital (seperti Akal Imitasi/AI) dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. - Pengembangan platform digital untuk koordinasi dan monitoring program melalui transformasi Satu PMK. - Adanya kolaborasi antar kementerian/lembaga untuk interoperabilitas data dan informasi yang mendukung kebijakan berbasis data. - Adanya dukungan jaringan mitra kerja nasional dan internasional (seperti World Bank, FES, atau UNICEF) dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 1.2.2 Permasalahan Pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi Kemenko PMK mencakup 2 hal pokok, yaitu aspek weaknesses yang merupakan kelemahan berasal dari kondisi internal Kemenko PMK dan threats yang merupakan ancaman dari kondisi eksternal Kemenko PMK.
4. a.Weaknesses (Kelemahan) - Meskipun memiliki mandat yang kuat, Kemenko PMK mungkin menghadapi keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program-program prioritas. - Belum optimalnya tata kelola Sumber Daya Manusia melalui sistem merit. - Belum optimalnya interoperabilitas data sehingga menghalangi pengambilan kebijakan yang presisi.
5. b.Threats (Ancaman) - Koordinasi antar-kementerian/lembaga seringkali menghadapi tantangan birokrasi dan perbedaan prioritas, sehingga sinergi pengambilan kebijakan belum optimal. - Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN); - Belum optimalnya penyelesaian isu strategis lintas sektor Tabel 1.8 Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2020-2024 dalam Indeks PMK (Sasaran Strategis 1) Aspek Indikator Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 Penanggulangan Kemiskinan Persentase penduduk tidak miskin 90,22 89,86 90,46 90,64 90,97 Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan 77,11 75,57 77,33 79,95 82,87 Layanan Kesehatan 1. Persentase wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis 95,16 95,93 95,79 96,04 97,23
  1. 2.Persentase anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap 59,88 66,63 63,70 66,18 66,63
  2. 3.Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak 74,46 74,18 74,85 76,12 77,31 Layanan Pendidikan 1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (Indikator IPM) 8,48 8,54 8,69 8,77 8,86
  3. 2.Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM) 12,98 13,08 13,10 13,15 13,21
  4. 3.Persentase anak usia prasekolah yang mengikuti pendidikan usia dini 47,71 45,76 44,71 44,76 43,83 Pembangunan Keluarga
  5. 1.Persentase penduduk usia 20- 24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas 82,47 83,26 82,75 81,72 82,47 Sumber: Laporan Kinerja Kemenko PMK Tabel 1.9 Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2020-2024 dalam Indeks PMK (Sasaran Satrategis 1) Aspek Indikator Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 Pembangunan Desa
  6. 1.Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan 12,82 13,10 12,29 12,22 11,79
  7. 2.Tingkat pengangguran wilayah perdesaan 4,71 4,17 3,43 3,88 3,67
  8. 3.Indeks Gini Perdesaan 0,317 0,315 0,31 0,31 0,31
  9. 4.Persentase penduduk yang memanfaatkan internet untuk usaha 5,04 5,33 4,63 5,10 5,16 Pemberdayaan masyarakat (perempuan, pemuda, olahraga, seni budaya, keluarga)
  10. 1.Indeks pemberdayaan gender 75,24 75,57 76,26 76,59 77,62
  11. 2.Persentase rumah tangga yang terlibat/ menonton kegiatan seni budaya 49,31 58,80 53,14 47,82 49,73
  12. 3.Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir 29,61 27,14 30,46 28,98 31,37
  13. 2.Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) 52,65 51,91 52,39 52,62 53,47 Perlindungan Kaum Marjinal
  14. 1.Persentase penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial 74,22 72,20 73,15 76,07 79,20
  15. 2.Persentase pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah 17,73 17,19 18,06 18,04 18,40
  16. 3.Persentase rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan/simulasi terhadap penyelamatan bencana alam 2,60 2,26 2,26 2,36 2,49 Capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 66,54 66,80 66,87 67,89 69,02 Aspek Indikator Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
  17. 4.Persentase pemuda yang berwirausaha di sektor nonpertanian 15,06 14,27 15,99 15,56 13,86 Revitalisasi Pendidikan Vokasi Angka Pengangguran terbuka lulusan vokasi 13,55 11,13 9,42 9,31 9,00 Capaian Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia 59,66 60,56 60,96 60,18 60,73 Sumber: Laporan Kinerja Kemenko PMK Tabel 1.10 Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2020-2024 dalam Indeks PMK (Sasaran Strategis 1) Aspek Indikator Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 Gerakan Indonesia Melayani Persentase rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (atas khusus gotong royong) di wilayah tempat tinggalnya 94,69 95,05 94,95 95,22 94,30 Gerakan Indonesia Bersih Persentase penduduk yang membuang sampah pada tempatnya/tidak dibuang sembarangan/ tidak dibuang di sungai/got/selokan 27,92 27,80 29,81 32,15 33,11 Gerakan Indonesia Tertib
  18. 1.Persentase penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir 98,99 99,22 99,53 99,47 99,55
  19. 2.Persentase penduduk yang merasa aman (tidak khawatir/cenderung tidak khawatir) berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar 62,62 66,62 73,31 75,49 75,91 Gerakan Indonesia Mandiri
  20. 1.Tingkat pendidikan pekerja 3,33 3,27 3,23 3,29 3,32
  21. 2.Persentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan 13,67 13,30 19,46 20,57 22,31 Gerakan Indonesia Bersatu
  22. 1.Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku/ras 82,29 83,21 81,48 79,95 82,92
  23. 2.Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi beragama 70,57 72,30 69,93 68,29 70,06 Capaian Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia 61,07 62,21 62,85 62,81 63,82 Sumber: Laporan Kinerja Kemenko PMK Tabel 1.11 Daftar Isu Strategis yang Telah Menjadi Kebijakan Bidang PMK Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK 2020 PN 3 Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (1) PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (1) Cakupan peserta JKN masih <80% (belum mencapai UHC) (2) PP Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (2) Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat
(3)PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Pandemi COVID-19 (3) ● Partisipasi pendidikan tinggi hanya 29,93%
(4)● Pengajaran dan pembelajaran berkualitas belum merata (5) PP Nomor 13 Tahun 2020, tentang Akomodasi Layak Bagi Peserta Didik Disabilitas (4) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (6) PP Nomor 39 Tahun 2020, tentang Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses peradilan (5) Perlindungan sosial yang belum responsive terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang (7) PP Nomor 42 Tahun 2020, tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (6) ● Kelompok miskin dan rentan sulit bersaing dalam usaha peningkatan produktivitas dan daya saing (8) ● Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan PP Nomor 60 Tahun 2020, tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (7) Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK mismatch antara penyedia diklat ● vokasi dan kebutuhan pasar kerja (9) Ketimpangan gender tinggi ditunjukkan dengan partisipasi kerja masih didominasi laki- laki (10) Perpres Nomor 67 Tahun 2020, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (8) Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang (11) Perpres Nomor 68 Tahun 2020, tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) (9) Kualitas pelayanan kesehatan belum merata
(12)PP Nomor 75 Tahun 2020, tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (10) Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi (13) PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (11) Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesmas COVID- 19 (12) Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keppres 7 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (13) Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (14) Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (15) Prestasi Olimpiade baru pada 3 cabang olahraga
(14)Keppres Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola U-20 Tahun 2021
(16)Inpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI (17) Inpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan K/L Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola U-20 Tahun 2021
(18)Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (19) Pengajaran dan pembelajaran berkualitas belum merata (15) Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi PPPK (20) Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan
(21)SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 (22) PN 4 Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan (16) SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020, tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (23) ● Menguatnya radikalisme, Terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (17) ● Globalisasi membuat pertukaran budaya antarbangsa kian longgar (18) ● Nilai kehidupan masyarakat silih asah, silih asih, dan silih asuh mulai memudar digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci (19) ● Dari 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (BNN, 2017) (20) Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2020-2024 (24) PN 6 Tata kelola penanggulangan bencana belum memadai
(21)Inpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB (25) PN 7 Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba
(22)Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020- 2024 (26) 2021 PN 2 Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah (1) Perpres Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) tahun 2020-2024 (1) PN 3 Kelembagaan SJSN belum optimal (2) ● Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2) ● Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (3) ● Perpres Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah (4) Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat
(3)PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (5) Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang (4) ● Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 27 tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 (6) ● Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial masuk dalam Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 (7) Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK ● 16% anak belum memiliki akte kelahiran (5) ● Ketimpagan gender tinggi ditunjukkan dengan partisipasi kerja masih didominasi laki-laki (6) ● Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (7) Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 (8) 12,1% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun
(8)Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2020- 2025 (9) Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi (9) Perpres Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (10) Kematian ibu dan stunting masih tinggi dibandingkan dengan target SDGs (10) Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (11) 9,1% penduduk usia <18 tahun merokok dan 1,9% anak <15 tahun menggunakan narkotika
(11)PP Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak telah disahkan pada 10 Agustus 2021 (12) Terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah (ATS) (12) PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. (13) Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Partisipasi Pendidikan tinggi hanya 29,93% (13) Perpres Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (14) Prestasi olimpiade baru pada 3 cabang olahraga
(14)Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (15) PN 4 Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Pembangunan (15) PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (16) Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK yang bertentangan dengan ideologi Pancasila ● Nilai kehidupan Masyarakat silih asah, silih asih, dan silih asuh mulai memudar digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci ● Baru 30% daerah memiliki Indeks Integritas UN yang tinggi (Kemdikbud, 2017) (16) Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (17) Berkembangnya paham dan praktik beragama yang tidak sejalan dengan pesan-pesan profetik kitab suci untuk menciptakan perdamaian dan kemaslahatan (19) Kepmenko PMK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (18) Globalisasi membuat pertukaran budaya antar bangsa kian longgar (20) Kepmenko PMK Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia (19) PN 5 Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar (21) Perpres 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (20) PN 6 Tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana (22) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Covid - 19 selama Libur Akhir Tahun Nataru 2021 (21) Tata Kelola penanggulangan bencana belum memadai
(23)● Perpres Nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana
(22)● Kepmenko PMK Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penguatan Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Bencana Lainnya (23) PN 7 Perlindungan WNI/BHI
(24)● Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (24) ● PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (25) 2022 PN 1 Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai (1) Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (1) PN 3 Sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik (2) Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (2) Respon lembaga pengawasan terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan
(3)Kelembagaan SJSN belum optimal (4) Kualitas pelayanan kesehatan belum merata
(5)Inpres Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan
(3)Kematian ibu dan stunting masih tinggi dibandingkan target SDGs (6) Pengentasan Kemiskinan
(7)Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (4) Partisipasi pendidikan tinggi hanya 29,93% (8) PP Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (5) Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi (6) Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industry yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja
(9)Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (7) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Strategi Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi (8) Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS (10) 9,1% penduduk usia <18 tahun merokok dan 1,9% anak <15 tahun menggunakan narkotika
(11)Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024 (11) Partisipasi pemuda dalam Pembangunan Belum Optimal (12) 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267cpelajar (24%) (BNN, 2017) (13) Capaian prestasi olahraga masih Tertinggal (14) Perpres Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 (12) PN 4 Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti (15) Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (13) 79% siswa SMP, SMA mengalami Perundungan
(16)61,7% laki-laki dan 62% perempuan usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (17) 32,7% Pelajar pernah diserang secara fisik (18) PN 6 Tata Kelola Penanggulangan Bencana (19) Inpres Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah (14) Tingginya potensi bencana geologis (gempa, tsunami, erupsi gunung api) (20) Tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana (21) Kebanyakan area pemukiman, infrastruktur dan konektivitas dasar dibangun pada zona rawan bencana (22) Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK 2023 PN 1 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(1)PN 2 Ketimpangan Antar Wilayah (2) Keppres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024 (2) Strategi Pelaksanaan Undang- Undang Desa (Peta Jalan) (3) PN 3 TPPO Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (3) Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (4) Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja
(4)Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (5) Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
(6)Pengendalian Konsumsi Produk Tembakau (5) Memfasilitasi uji publik naskah akademik perubahan Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 dan mengawal penyusunan RPP turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (7) Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi (6) Pada bulan Maret 2023, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1/2942/SJ tentang Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah (8) Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis eliminasi TBC pada Tahun 2030 Perjanjian kerja sama tentang penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi kesehatan antara Kemenko PMK dan Kemenkes (9) Kualitas pelayanan kesehatan belum merata
(7)Perpres Nomor 6 Tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan (10) Ketersediaan farmasi dan alkes di fasyankes Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK Pekerja masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan SMK (8) Kepmenko PMK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi
(11)Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (12) Mobilitas penduduk tidak merata, 56% tinggal di pulau Jawa Pencatatan perpindahan penduduk belum real time (9) Kepmenko PMK 39/2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK (13) Penguatan dan Penataan Regulasi keolahragaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional
(10)Keppres Nomor 22 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Federation International Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023 (14) Inpres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan Federation International Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023 (15) Penyelenggaraan Jaminan Sosial (11) PP Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (16) PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Pada Instansi Pemerintah (17) Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial (12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako (18) Baru 25,6% RT miskin memiliki akses layanan keuangan Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk Keppres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional
(19)Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK mendukung Pembangunan (13) Budaya Dunia oleh UNESCO berdasarkan Dokumen Penetapan WHC 2345.COM 8B. 39 tanggal 18 September 2023 (20) Penetapan Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada tanggal 6 Desember 2023 (21) Penetapan Indonesia sebagai Anggota Executive Board UNESCO (22) Penetapan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi dalam Sidang Umum UNESCO berdasarkan penetapan 42 C/28 tanggal 6 November 2023
(23)Penetapan dan Pengembangan 196 Cagar Budaya Peringkat Nasional, 2 Properti dalam Proses Nominasi, 11 Properti yang telah masuk dalam Daftar Tentatif, dan 2 Properti menuju Daftar Tentatif (24) Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
(14)Kepmenko PMK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Panitia Penyelenggaraan Festival Harmoni Budaya Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (25) Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama Penetapan Arsip Dokumenter sebagai Warisan Dokumenter Dunia pada Sidang Dewan Eksekutif ke-216 UNESCO di paris pada tanggal 10-14 Mei 2023, yang meliputi:

1.Penetapan Pidato Soekarno “To Build The World A New”

(26)

2.Penetapan Koordinasi Pertama Gerakan Non-Blok

(27)Penetapan Hikayat Aceh (28) Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada Permendikbud Ristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbud Ristek Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (29) Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK era revolusi industri 4.0
(15)PN 5 Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar (16) Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (30) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023
(31)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (33) Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Konvergensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (34) Kepmenko PMK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmenko PMK Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data P3KE (35) PN 6 Tata kelola penanggulangan bencana belum memadai
(17)Peraturan BNPB Nomor 1/2023 tentang Satu Data Bencana Indonesia (36) PN 7 Belum optimalnya penanganan konflik (18) Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat bahwa dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial (37) Belum Optimalnya Penegakan Hukum (19) Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (38) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Draf RPerpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK (Perlindungan WNI/BHI)
(20)Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (39) 2024 PN 1 Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
(1)Inisiasi Perubahan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (2) PN 2 Ketimpangan Antar Wilayah (3) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024 (2) Kemiskinan di KTI (18,01%), KBI 10,33%), perdesaan (13.47%) dan perkotaan (7,20%) yang tinggi (BPS, 2017) (4) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian (3) Tingkat Keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 KEK, 3 dari 14 KI, 2 dari KPBPB dan 10 Destinasi Wisata) (5) Keppres Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024
(4)Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan (6) Pengendalian atas Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA)
(5)TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (7) Pengendalian atas Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (6) Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai (8) Pengendalian atas Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (7) Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja
(9)Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (8) Prevalensi stunting masih jauh dari target RPJMN Tahun 2024 sebesar 14% (capaian Reviu atas Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (P2S) (9) Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK sebesar 21,5% - sumber SKI 2023) (10) Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi (11) Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru
(10)Kepmenko PMK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Daftar Penyakit Wajib Lapor (11) Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan (12) Kepmenko PMK Nomor 23 tahun 2024 tentang Pokja SIRATU (12) Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan (13) Kepmenko PMK Nomor 10 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka (13) PN 4 Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0
(14)Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) dijadikan sebagai referensi/rujukan kebijakan oleh Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI, dan sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Perbukuan oleh Badan Keahlian DPR RI
(14)Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra (15) SK Kepala BSN Nomor 59/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9047: 2023 Fon (Font) Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai perubahan dari SNI 9047:2021 Fon (Font) Aksara Nusantara; dan SK Kepala BSN Nomor 60/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9048: 2023 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai perubahan dari SNI 9048:2021 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara (15) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi (16) Penetapan DAK Pembangunan Perpustakaan Umum di Sumba Barat Tahun 2023 oleh Perpustakaan Nasional (16) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, Peluncuran Aplikasi Pegon Virtual Keyboard yang Tahun Prioritas Nasional Isu Strategis Kebijakan Bidang PMK kreativitas, dan daya cipta (17) merupakan tindak lanjut KSP Kemenko PMK terkait hasil Kongres Aksara Pegon I yang diselenggarakan pada tahun 2022 (17) Peningkatan budaya literasi (18) Pencanangan Gerakan Literasi Desa yang ditandatangani langsung piagamnya oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 17 Mei 2024 di Perpustakaan Nasional. (18) Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Pembangunan (19) Diskusi Penerapan SNI Aksara Nusantara pada mekanisme perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk HKT (Handphone, Komputer Genggam dan Tablet) (19) PN 7 Belum optimalnya penegakan hukum (20) Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (20) Tabel 1.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Reformasi Birokrasi General Kemenko PMK 2020 – 2024 No Capaian Kinerja (satuan) 2020 2021 2022 2023 2024 Leading Sector Indikator 1 Reformasi Birokrasi (skala 100) 76,14 77,69 79,04 76,32 87,60 Kemen PANRB Meningkat 2 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 1,37 100% Kemen PANRB Meningkat 3 Tk. Capaian Sistem Kerja utk Penyederhanaan Birokrasi 0,8 4 Kemen PANRB Meningkat 4 Maturitas SPIP (Skala 5) 3,091 3,666 N/A 3,694 3,800 BPKP Meningkat 5 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI (skala 0-3) 0,5 0,5 Kemen PANRB Meningkat 6 Nilai SAKIP (skala 100) 75,02 7662 77,03 78,01 78,51 Kemen PANRB Meningkat 7 Indeks Perencanaan Pembangunan - - - 92,83 99,37 Bappenas Meningkat No Capaian Kinerja (satuan) 2020 2021 2022 2023 2024 Leading Sector Indikator Nasional (Skala 100) 8 Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (Skala 5) 1 3 Kemen PANRB Meningkat 9 Tingkat Digitalisasi Arsip (Skala 100) 69,07 62,38 82,91 ANRI Meningkat 10 Indikator Pelaksanaan Anggaran [IKPA] (Skala 100) 84,18 94,58 92,84 92,84 93,10 Kemenkeu Meningkat 11 Indeks Pengelolaan Aset (Skala 4) 3,64 3,67 Kemenkeu Meningkat 12 Tingkat TL Pengaduan LAPOR (Skala 5) 3 4 Kemen PANRB Meningkat 13 Indeks Kualitas Kebijakan [Dinilai 2 tahun sekali] (Skala 100) N/A 36,63 36,63 77,77 77,77 LAN Meningkat 14 Indeks Reformasi Hukum (Skala 100) N/A 55,9 98,22 Kemenku mham Meningkat 15 Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (Skala 5) 1,97 (cukup) 2,99 (baik) BPS Meningkat 16 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (Skala 100) N/A 39.4 (kurang) 54.2 (cukup) 82,31 (baik) 85,19 (baik) LKPP Meningkat 17 Indeks Sistem Merit/Penilaian Meritokrasi (Skala 0-410) 280 (baik) 271,5 (baik) 271,5 (baik) 286,5 (baik) 286,5 (baik) KASN Meningkat 18 Indeks Pelayanan Publik (Skala 5 - predikat) N/A 4.17 (sangat baik) 4.13 (sangat baik) 3.81 (baik) 4,59 (A) Kemen PANRB Meningkat 19 Indeks SPBE (skala 5) 3,07 3,38 2,93 3,13 3,46 Kemen PANRB Meningkat 20 Opini BPK (status) WTP WTP WTP WTP WTP BPK Meningkat No Capaian Kinerja (satuan) 2020 2021 2022 2023 2024 Leading Sector Indikator 21 Indeks BerAKHLAK (%) 55,3 53,2 70,1 Kemen PANRB Meningkat 22 Survei Penilaian Integritas (Skala 100) 83,9 83,43 82,11 81,96 KPK Menurun 23 Survei Kepuasan Masyarakat (Skala 100) 83 88,61 90,45 Kemen PANRB Meningkat 24 Indeks Profesionalitas ASN (Skala 100) 62,46 (Rendah) 83,24 (Tinggi) BKN Meningkat Pembangunan manusia berfokus pada individu dan masyarakat sebagai inti serta penggerak dari seluruh proses pembangunan. Dengan menjadikan aspek ini sebagai prioritas, negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan manusia harus berlandaskan pada pemenuhan layanan dasar, pengembangan modal manusia, dan penguatan modal sosial budaya. Ketiga pilar ini perlu didukung oleh pendekatan yang mencakup siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta keseimbangan dalam pertumbuhan populasi. Indeks Modal Manusia (IMM) berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah Indonesia menetapkan target untuk meningkatkan IMM sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan. IMM mencerminkan kualitas dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya meningkatkan IMM, Indonesia bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat daya saing di tingkat global, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Untuk mengawal koordinasi target utama sasaran Pembangunan IMM dan target bidang pembangunan manusia dan kebudayaan lainnya, Kemenko PMK mengoordinasikan secara ketat sembilan Kementerian/Lembaga (K/L) utama— yaitu Kementerian Agama, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kebudayaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Pemuda dan Olahraga—serta instansi lain yang relevan, untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan, dan pengendalian terhadap isu-isu prioritas seperti Prioritas Nasional (PN) 4 (pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda, dan disabilitas) dan PN 8 (keharmonisan lingkungan alam-budaya, toleransi beragama, serta ketahanan bencana dan iklim). Sinkronisasi difokuskan pada penyelarasan kebijakan antar-K/L agar selaras dengan agenda nasional, menghindari silos dan memaksimalkan sinergi, yang diantaranya meliputi Rapat Koordinasi (Rakor), diadakan secara rutin (minimal triwulanan), melibatkan pimpinan K/L untuk harmonisasi kebijakan. Platform Data Terintegrasi, dengan menggunakan sistem digital untuk sinkronisasi data real-time, untuk pemantauan target PN 4 dan PN 8, memastikan semua K/L menggunakan baseline yang sama. Termasuk juga melakukan harmonisasi regulasi, dengan melakukan analisis hukum bersama K/L untuk menyelaraskan peraturan. Mekanisme ini memastikan sinkronisasi tidak hanya administratif, tapi juga substantif. Koordinasi dirancang sebagai kolaborasi aktif, dengan Kemenko PMK sebagai Kementerian yang menginisiasi dan memastikan pelaksanaan secara inklusif dan terintegrasi. Kolaborasi multipihak melibatkan instansi K/L mitra, memastikan koordinasi tidak tergantung inisiatif individu tapi pada sistem yang mengikat berdasarkan legalitas tugas dan fungsi kementierian koordinator. Pengendalian difokuskan pada pengawasan terukur untuk memastikan kepatuhan dan pencapaian target, dengan pendekatan zero-tolerance terhadap deviasi, sengan menggunakan sumber data yang sama dan dapat dibagipakaikan. Kemenko PMK melakukan evlauasi capaian proses SKP dengan rekomendasi korektif atau eskalasi ke Presiden jika terjadi hal seperti penyelesaian konflik antar-K/L yang tidak terselesaikan. Setiap akhir tahun, dilakukan review komprehensif melalui Laporan Kinerja Tahunan termasuk pengendalian reformasi birokrasi. 2.1 Visi Kemenko PMK Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025- 2029 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Perumusan Visi ini bersifat ringkas, inspiratif, dan secara jelas menggambarkan kontribusi Kemenko PMK dalam membentuk manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Dengan mempertimbangkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2025- 2029, maka dirumuskan visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 2025-2029 adalah: Gambar 2.1 Visi Kemenko PMK Tahun 2025-2029 Sebagai lembaga koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengedepankan profesionalisme yang artinya akan menjalankan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) dengan standar tinggi dan berbasis data, karena didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Sehingga, dapat tercipta tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel guna memastikan implementasi kebijakan yang tepat sasaran. Pada era digital, dimana perubahan dapat terjadi dengan cepat, Kemenko PMK bertekad untuk menjadi lembaga yang inovatif yang terus mencari dan menerapkan cara-cara baru dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Sehingga pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian (SKP) dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pembangunan manusia dan kebudayaan yang unggul menjadi tujuan utama, di mana kebijakan yang diterapkan harus presisi dan berbasis data. Dengan pendekatan ini, kualitas hidup masyarakat dapat terus ditingkatkan, menciptakan individu yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing di tingkat global sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Selain unggul, pembangunan manusia dan kebudayaan juga harus berkarakter, berlandaskan nilai-nilai moral, etika, dan berkebudayaan maju. Kemenko PMK berperan dalam memperkuat karakter bangsa melalui berbagai kebijakan dan program yang menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh lapisan masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, Kemenko PMK memiliki tujuan untuk menjadi lembaga yang inklusif, di mana tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal, karena pembangunan manusia dan kebudayaan harus melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Lebih dari itu, keberlanjutan menjadi esensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Setiap program yang disusun tidak hanya berorientasi pada dampak jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dengan kebijakan yang berkelanjutan, pembangunan manusia dan kebudayaan akan terus berkontribusi pada terwujudnya Indonesia Emas 2045. 2.2 Misi Kemenko PMK Visi Presiden-Wakil Presiden 2025-2029 akan diwujudkan melalui Delapan Misi Presiden-Wakil Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita sebagai berikut: Misi Kemenko PMK periode 2025-2029 menjelaskan peran kunci Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektor di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan guna mencapai Visi yang dicita-citakan. Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden tersebut, khususnya pada Asta Cita 1, 4, 7, dan 8, Kemenko PMK menyelaraskan misi kementerian sebagaimana berikut: 1) meningkatkan kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang presisi dan akurat berbasis data. 2) meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang profesional dan inovatif. Gambar 2.2 Delapan Asta Cita sebagai Misi Presiden-Wakil Presiden 2025-2029 2.3 Tujuan Kemenko PMK Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, disusun tujuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah: 1) terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan; dan 2) terwujudnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang profesional dan inovatif. Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2025 TARGET 2029 Tujuan-1 Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan Indeks Modal Manusia (IMM). [Indeks] 0,56 0,59 Tujuan-2 Terwujudnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang profesional dan inovatif Nilai Reformasi Birokrasi [Nilai] 90,5 92,00 2.4 Sasaran Strategis Kemenko PMK Perumusan Sasaran Strategis Kemenko PMK mengacu pada analisis terhadap penugasan dan peran koordinatif yang tercantum dalam sejumlah tabel kunci, yaitu Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3, dan Tabel 2.4. Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 menggambarkan peta penugasan Kemenko PMK sebagai koordinator dalam pencapaian indikator Program Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang menjadi bagian dari sasaran prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya, Tabel 2.3 menyajikan pemetaan jumlah indikator PN dan PP bidang PMK per kedeputian, yang menjadi dasar perencanaan teknis serta penguatan koordinasi tematik lintas sektor. Sedangkan Tabel 2.4 memuat penugasan Kemenko PMK dalam mengoordinasikan penyelesaian 63 isu strategis pembangunan manusia dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III RPJMN 2025–2029. Melalui penguatan peran koordinatif terhadap indikator pembangunan nasional dan isu-isu strategis tersebut, Sasaran Strategis Kemenko PMK dirancang untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pembangunan manusia dan kebudayaan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sasaran ini juga menjadi instrumen utama untuk memastikan keselarasan kebijakan, optimalisasi pelaksanaan program prioritas, serta percepatan pencapaian target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Penugasan khusus kepada Kemenko PMK sebagiamana tercantum dalam Lampiran III Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025- 2029 adalah untuk: 1) mengawal koordinasi Pencapaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan Indeks Modal Manusia (IMM) yang terdiri dari 5 Komponen IMM; dan 2) mengawal koordinasi Pencapaian lndikator Prioritas Nasional khususnya PN 4 dan PN8 yang terdiri dari 32 indikator. Berdasarkan hasil pemetaan pada Lampiran III Kemenko PMK, ada penugasan terhadap capaian 32 indikator dan koordinator dalam pencapaian indikator target kementerian lembaga bidang pembangunan SDM sebanyak 451 indikator yang dikelompokkan dalam 63 isu strategis. Gambar 2.3 Ringkasan Indikator Kemenko PMK Dalam RPJMN 2025-2029 Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Pemetaan jumlah 32 indikator bidang PMK di dalam Lampiran III RPJMN Tahun 2025-2029 per bidang pembangunan tertera pada Tabel 2.1. Tabel 2.2 Koordinator Pencapaian Indikator Program Nasional (PN) Sasaran Indikator Bidang Pembangunan PN 4, PN 8 25 Indikator ● Pendidikan (7 Indikator) ● Kesehatan (2 Indikator) ● Kesetaraan Gender (2 Indikator) ● Pembangunan Keluarga dan Kependudukan (1 Indikator) ● Kepemudaan (1 Indikator) ● Perlindungan Anak (1 Indikator) ● Kesetaraan Hak Penyandang Lanjut Usia (1 Indikator) ● Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas (1 Indikator) ● Olahraga (7 Indikator) ● Beragama Maslahat (1 Indikator) ● Penanggulangan Bencana (1 Indikator) Tabel 2.3 Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas (PP) Sasaran Indikator Bidang Pembangunan PP pada PN 4 7 Indikator ● Pendidikan (5 Indikator) ● Pengembangan Anak Usia Dini (1 Indikator) ● Kebudayaan (1 Indikator) Untuk mewujudkan peningkatan capaian IMM, RPJMN 2025-2029 menerapkan berbagai kebijakan strategis termasuk hal-hal yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja teknis kedeputian di Kemenko PMK. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter dan jatidiri bangsa serta penanggulangan bencana dan konflik sosial yang merupakan isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka IMM tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang inklusif dan adil bagi seluruh penduduk, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial yang merata. Gambar 2.4 Intervensi Kunci Indeks Modal Manusia di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kerangka Renstra Kemenko PMK merujuk pada visi dan misi Presiden, serta RPJMN 2025-2029 pada indikator khusus pembangunan SDM yang terdiri dari 32 indikator pada PN04 dan PN08 atas penugasan khusus kepada Kemenko PMK. Lebih lanjut dalam keterkaitan program bidang pembangunan SDM secara lebih luas, Kemenko PMK akan mengawal SKP 451 indikator bidang pembangunan SDM yang dikelompokkan dalam 63 isu strategis pada kementerian dan lembaga dalam lingkup koordinasi Kemenko PMK. Tabel 2.4 Jumlah PN, PP dan Indikator bidang PMK per-Kedeputian No Unit Kerja PN/PP Jumlah Indikator K/L bidang PMK

1.Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan PN 04 PP 16; 17; 19 dan 20 PP 08.01 +/- 76
2.Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan PN 04 PP 11; 12; 13; 14; 15 +/- 143
3.Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan PN 04 PP 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08 +/- 106
4.Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa PN 04 PP 10; 18; 2; 22 PN 08 PP 01; 02 PN 01 PP 01; PN 07 PP 03; +/- 120 No Unit Kerja PN/PP Jumlah Indikator K/L bidang PMK
5.Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial PN 08 PP 04 +/- 6 Jumlah PN 04: 21 PP PN 08: 3 PP PN 01: 1 PP PN 07: 1 PP 451 indikator Tabel 2.5 Penugasan Kemenko PMK dalam Pencapaian 63 Isu Strategis Sesuai Lampiran III RPJMN 2025-2029 No PN Sasaran Isu Strategis 1 PN-4 1. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Layanan pendidikan belum merata terutama jenjang PAUD (APK: 36,36%) dan SMA/SMK/MA/Sederajat (APK: 86,34%); sementara tingkat Penyelesaian SMA/SMK/MA/Sederajat masih rendah (66,79%) 2 PN-4 Akses terhadap listrik dan internet masih terbatas sebanyak 2.458 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik dan internet 3 PN-4 Masih tingginya jumlah ruang kelas rusak yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi satuan pendidikan dalam menampung peserta didik (23,33% ruang kelas rusak ringan dan 21,84% ruang kelas rusak sedang-berat-total) 4 PN-4 Kualitas pendidikan masih rendah (Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022 368,99, tertinggal dari rata-rata negara OECD 477,53) 5 PN-4 Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas (<50% guru memiliki sertifikat pendidik; kekurangan 679 ribu guru) 6 PN-4 Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan belum optimal kasus perundungan sangat tinggi, sebanyak 41,1 % siswa mengalami bullying 7 PN-4 Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah, terutama pada kelompok penduduk 20% termiskin, yaitu 17,51%. 8 PN-4 Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah sehingga produktivitas & daya saingnya masih rendah 9 PN-4 Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah (10,15% dari total penduduk berusia 15 tahun ke alas pada tahun 2023) 10 PN-4 Daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global masih rendah yang tercermin dari peringkat 90 dari 133 negara untuk pilar human capital and research pada GII 2024 No PN Sasaran Isu Strategis 11 PN-4 Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas, dan inovasi, yang tercermin dengan nilai budaya literasi 60,49 di 2023 12 PN-4 2. Terwujudnya kesehatan untuk semua Angka Kematian lbu masih tinggi (189/100.000) 13 PN-4 Stunting masih tinggi (21,50 persen) 14 PN-4 Prevalensi obesitas terus meningkat (23,4 persen); 15 PN-4 Wasting masih tinggi (8,5%); 16 PN-4 Kasus baru tuberkulosis peringkat ke-2 dunia (387 per 100.000 penduduk) 17 PN-4 Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru) 18 PN-4 Masih terdapat 39,96 persen puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar 19 PN-4 Masih terdapat 27,9 persen Rumah Sakit Umum Daerah kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang 20 PN-4 Rumah sakit terakreditasi paripurna masih belum optimal (37,0 persen) 21 PN-4 Puskesmas terakreditasi paripurna masih belum optimal (28,0 persen) 22 PN-4 3. Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif Tingginya angka perceraian di Indonesia, mencapai 408.347 kasus (per 6 Februari 2024) 23 PN-4 Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih rendah (63,83) 24 PN-4 18 dari 100 anak laki-laki/ perempuan 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik (SNPHAR, 2024) 25 PN-4 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 sebesar 6,92 persen 26 PN-4 lndeks Pembangunan Gender (IPG) cenderung stagnan (91,85) 27 PN-4 lndeks Ketimpangan Gender (IKG) masih relatif rendah (0,447) 28 PN-4 6,6% perempuan 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan 12 bulan terakhir (SPHPN, 2024) 29 PN-4 46,3% anak perempuan 15-49 tahun mengalami P2GP (sunat Perempuan) (SPHPN, 2024) 30 PN-4 Indeks Pembangunan Pemuda belum optimal (60,59; 2023) persentase pemuda NEET masih tinggi (25,80%; Sakernas 2023) 31 PN-4 Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak lanjut usia 32 PN-4 Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 33 PN-4 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (2,14 tahun 2023) No PN Sasaran Isu Strategis 34 PN-4 4. Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya masih rendah, ditandai dengan capaian 2023 hanya sebesar 3,57% 35 PN-4 Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah (TFP hanya berkontribusi sebesar 0,3% dari total PDB) 36 PN-4 Kapasitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi masih rendah (peringkat 54 dari 133 negara dalam GII pada tahun 2023 dengan pilar knowledge and technology outputs yang masih rendah peringkat 73 dari 133 negara) 37 PN-4 Anggaran riset yang masih rendah serta pemanfaatannya belum dikelola dengan baik ditandai pengeluaran Iptek dan Inovasi Indonesia masih 0,28% dari PDB 38 PN-4 Potensi supply iptek dan inovasi besar (terdiri dari 320 ribu Dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan & juta mahasiswa yang melakukan penelitian setiap tahun namun belum diorkestrasi secara nasional dan dipertemukan secara optimal) 39 PN-4 Masih tingginya lulusan menengah-tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah (33,70% penduduk berkualifikasi pendidikan menengah- tinggi yang bekerja di bidang keahlian rendah) 40 PN-4 Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, yaitu 19% dari tingkat produktivitas tenaga kerja Amerika Serikat (APO, 2024). Angka tersebut juga berada di bawah rerata Kawasan ASEAN (20%). Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya angkatan kerja berpendidikan SMP/MTs ke bawah sebesar 52,32% (BPS, 2024), ketidaksesuaian keahlian (Skill-mismatch) di pasar kerja, belum terbangunnya sistem informasi pasar kerja yang kredibel, tingginya kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI), rendahnya kepatuhan norma ketenagakerjaan, serta terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan vokasi 41 PN-4 5. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Capaian prestasi olahraga di tingkat dunia masih minim (2 emas pada Olimpiade dan 1 emas pada Paralimpiade 2024) 42 PN-4 Peringkat prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional saat tidak menjadi tuan rumah menurun signifikan (peringkat ke-13 pada Asian Games 2023 dan peringkat ke-6 pada Asian Para Games 2023) 43 PN-4 Persentase olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional belum optimal (73,38%: 2023) 44 PN-4 Keaktifan berolahraga sangat rendah (9,04% penduduk >10 tahun minimal 3 kali atau 150 menit: 2021) 45 PN-4 Budaya berolahraga masih rendah (25,92% penduduk >10 tahun yang berolahraga seminggu No PN Sasaran Isu Strategis terakhir, 8,24% kaum difabel, dan 48,71% usia sekolah: 2021) 46 PN-4 Jumlah tenaga olahraga bersertifikat internasional yang timpang (86 orang cabor olimpik sementara paralimpik belum ada: 2023) 47 PN-8 6. Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Mashalat dan Berkebudayaan Maju Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama, ditunjukkan dengan potensi zakat di indonesia yang besar (Rp327,6 Triliun, 2023) namun realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal (Rp32,32 Triliun, 2023) 48 PN-8 Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tercermin dari masih maraknya praktik korupsi [Indonesia peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor 34 (indeks persepsi korupsi, 2023)] 49 PN-8 Kurangnya perhatian terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam aspek kohesi sosial, inklusi sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sipil [Indeks Pembangunan Masyarakat 62,85 (2021)] 50 PN-8 Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba (3,3 juta jiwa, 2023) 36 persen siswa pernah mengalami perundungan (Asesmen Nasional, 2022) serta maraknya praktik judi online [terdapat 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 Triliun (PPATK, 2023)] 51 PN-8 Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya inklusif, tercermin dari masih adanya sikap intoleransi pada sebagian kelompok masyarakat [indeks Kerukunan Umat Beragama 76,02 (2023)], 76.47

(2024)52 PN-8 Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial [Indeks Pembangunan kebudayaan 57,13 (2023)] 53 PN-8 Khazanah kearsipan nusantara belum optimal dikembangkan untuk memperkuat memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan [Indeks Memori Kolektif Bangsa 69,10 (2024)] 54 PN-8 7. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi, indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar (Indo-Australia, Pasifik, Eurasia) dan memiliki enam zona subduksi serta 13 segmen megathrust dan 295 segmen sesar aktif (pusat gempa nasional, 2017) 55 PN-8 53.000 desa terletak di daerah rawan bencana dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 51 juta No PN Sasaran Isu Strategis keluarga (katalog desa rawan bencana BNPB, 2019) 56 PN-8 Tingginya tingkat kerentanan bencana, yang disebabkan 75 persen infrastruktur dasar berada di zona rawan bencana (BMKG, 2021) 57 PN-8 Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana, dengan rata-rata nilai Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,46 yang tergolong dalam kategori sedang (BNPB, 2024) 58 PN-8 Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim, dengan kenaikan muka air laut 0,8-1,2 cm/tahun dan jumlah pesisir rentan sebanyak 313 kab/kota, gelombang ekstrem>1,5 m dan perubahan curah hujan +/- 2,5 mm/hari 59 PN-8 Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi secara penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang 60 PN-8 Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana, sampai dengan saat ini tingkat keterpenuhan sistem peringatan dini bencana baru mencapai 6,00 persen dari total potensi masyarakat yang terpapar di kawasan berisiko bencana tinggi (BNPB, 2024) 61 PN-1 8. Terjaganya kedaulutan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa. 62 PN-7 Rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara. 63 PN-7 9. Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar 1,73% atau sekitar 3,33 juta jiwa, angka relapse mencapai lebih dari 70% ditambah dengan munculnya banyak NSP serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia. Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dicapai secara nyata melalui rumusan yang spesifik, terarah dan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu 2025-2029. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.6 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK Tujuan Sasaran Strategis T1: Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, inklusif dan berkebudayaan. SS-1: Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. T2: Terwujudnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang profesional dan inovatif. SS-2: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Sasaran Strategis merupakan dasar dalam penyusunan indikator kinerja sasaran strategis serta menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tujuan dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, berikut kondisi - kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Tabel 2.7 Indikator-indikator Sasaran Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target 2025 Target 2029 SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

1.Indeks Modal Manusia (IMM). [Indeks] 0,56 0,59
2.Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK). [Indeks] 80 90
3.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKS PMK). [Status] Memuaskan Memuaskan SS - 2 Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
1.Nilai Reformasi Birokrasi [Indeks] 90,5 92,00
2.Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Sekretariat Memuaskan Memuaskan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target 2025 Target 2029 Kementerian [Indeks] Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemenko PMK periode tahun 2025-2029 merupakan proses esensial melalui partisipasi aktif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan terkait. Seluruh proses ini berpedoman pada arahan RPJMN 2025-2029 dan mandat kelembagaan Kemenko PMK sesuai Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024, serta mengikuti kaidah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk periode 2025- 2029, perencanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) memegang peranan penting sebagai instrumen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Pencapaian sasaran strategis yang tinggi, seperti terwujudnya Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan tata kelola kelembagaan yang bersih, akan dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang berpotensi menimbulkan risiko. Sasaran strategis Kemenko PMK, yang mencakup peningkatan kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, memerlukan pendekatan yang sistematis dalam mengelola ketidakpastian. Risiko-risiko yang teridentifikasi, mulai dari keterbatasan alokasi anggaran, belum optimalnya tata kelola sumber daya manusia berbasis merit, hingga tantangan interoperabilitas data dan kompleksitas koordinasi antar-Kementerian/Lembaga, dapat menghambat efektivitas program dan pencapaian target kinerja. Untuk menjaga capaian pengawalan SKP ini, perencanaan MRPN menjadi esensial untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memitigasi, dan memantau risiko-risiko tersebut secara proaktif. Dengan mengintegrasikan MRPN ke dalam setiap tahapan siklus perencanaan dan pelaksanaan program, Kemenko PMK dapat membangun kerangka kerja yang kokoh untuk mengantisipasi potensi hambatan, merumuskan strategi penanganan yang tepat, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Perlakuan risiko yang terencana akan memastikan bahwa setiap indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) memiliki mekanisme respon terhadap ancaman dan pemanfaatan peluang. Implementasi MRPN juga akan meningkatkan akuntabilitas pada setiap tingkatan organisasi, khususnya pada Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab atas indikasi perlakuan risiko. Hal ini mendorong pengambilan keputusan yang berbasis bukti, meminimalkan dampak negatif dari peristiwa yang tidak diinginkan, dan memperkuat kapasitas adaptasi organisasi terhadap perubahan. Tabel 2.8 Indikasi Risiko Sasaran Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaa n melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
1.Indeks Modal Manusia (IMM) [Indeks]. Minimnya sinkronisasi kebijakan lintas K/L terkait akses layanan kesehatan dasar dan nutrisi, diperparah oleh fragmentasi data kesehatan regional dan keterbatasan pengendalian implementasi program vaksinasi/ imunisasi. Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui sinkronisasi kebijakan lintas K/L untuk memastikan akses layanan kesehatan dasar yang merata, koordinasi interoperabilitas data kesehatan nasional, dan pengendalian pelaksanaan program prioritas seperti imunisasi dan nutrisi anak. • Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, • Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Minimnya koordinasi kebijakan pendidikan dasar- menengah lintas K/L dan daerah, ditambah ketidakseimbang an akses pendidikan di wilayah terpencil serta kurangnya pengendalian atas kualitas infrastruktur sekolah. Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui koordinasi lintas K/L untuk penyelarasan kebijakan akses pendidikan inklusif, sinkronisasi program beasiswa dan infrastruktur sekolah, serta pengendalian pelaksanaan inisiatif pendidikan prioritas nasional. • Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, • Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Minimnya sinkronisasi kurikulum dan standar pendidikan lintas K/L, diperburuk oleh variasi kualitas guru dan kurangnya pengendalian atas program peningkatan kompetensi pendidik. Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui sinkronisasi kebijakan kurikulum nasional lintas K/L, koordinasi program pelatihan guru, serta pengendalian evaluasi berkala terhadap kualitas assesmen dan intervensi pendidikan. • Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, • Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Minimnya koordinasi program nutrisi dan kesehatan anak lintas K/L serta daerah, ditambah ketidakakuratan data stunting regional dan kurangnya pengendalian atas distribusi bantuan gizi. Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui koordinasi lintas K/L untuk program intervensi nutrisi terintegrasi, sinkronisasi data stunting nasional, serta pengendalian pelaksanaan inisiatif prioritas seperti pencegahan stunting melalui MBG (Makan Bergizi Gratis). • Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, • Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Minimnya sinkronisasi kebijakan pencegahan penyakit kronis lintas K/L, diperparah oleh ketidakseimbang an akses layanan kesehatan primer dan kurangnya pengendalian atas program skrining kesehatan. Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui sinkronisasi kebijakan pencegahan penyakit lintas K/L, koordinasi program kesehatan dewasa terintegrasi, serta pengendalian pelaksanaan skrining dan intervensi kesehatan prioritas nasional. • Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, • Deputi Bidang Koordinasi Penanggulanga n Bencana dan Konflik Sosial
2.Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK). [Indeks] Risiko kinerja SKP PMK tidak optimal akibat perbedaan prioritas antar K/L/D, fragmentasi data lintas sektor, dan kurangnya mekanisme pengendalian yang terintegrasi. Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui sinkronisasi prioritas kebijakan lintas K/L/D, koordinasi interoperabilitas data pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengendalian berkala atas pelaksanaan program prioritas nasional. • Seluruh Unit Kerja Teknis Eselon (UKE) I dan (UKE) II
3.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK). [Status] Risiko rendahnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses SKP Kemenko PMK akibat kurangnya transparansi koordinasi lintas sektor, respon lambat terhadap isu strategis, dan ketidakefektifan sinkronisasi kebijakan. Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui koordinasi transparan dan adaptif lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi cepat atas isu strategis, serta pengendalian evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas proses. • Seluruh Unit Kerja Teknis Eselon (UKE) I dan (UKE) II SS – 2 Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
1.Nilai Reformasi Birokrasi [Indeks] Risiko ketidaktercapaia n target Nilai Reformasi Birokrasi akibat kurangnya sinkronisasi implementasi sistem merit SDM lintas unit serta keterbatasan pengendalian anggaran untuk reformasi birokrasi. Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui sinkronisasi kebijakan reformasi birokrasi internal, koordinasi peningkatan sistem merit SDM, serta pengendalian optimalisasi anggaran untuk mendukung tata kelola akuntabel. • Sekretariat Kementerian Koordinator • Unit Kerja Teknis Eselon (UKE) I
2.Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan Risiko rendahnya kepuasan layanan internal akibat kurangnya koordinasi Penguatan fungsi SKP Kemenko PMK melalui koordinasi transformasi digital layanan Sekretariat, • Sekretariat Kementerian Koordinator Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko penyelenggaraan layanan Sekretariat Kementerian [Indeks] digitalisasi layanan dan fragmentasi data pendukung kebijakan. sinkronisasi interoperabilitas data internal, serta pengendalian pelaksanaan sistem informasi terintegrasi untuk pengambilan kebijakan. 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan delapan fokus arah kebijakan RPJPN 2025-2045 Tahap I, enam dari delapan fokus arah kebijakan tersebut termasuk dalam koordinasi bidang PMK. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN 2025-2029 menempatkan koordinasi peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai fondasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan merespon mandat RPJMN Tahun 2025-2029. Fokus utama kebijakan ini mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan wilayah dan sarana prasarana. Keterkaitan Fokus Arah Kebijakan Nasional dengan ruang lingkup koordinasi di bidang PMK dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut Tabel 3.1 Fokus Arah Kebijakan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Bidang PMK Dalam RPJMN 2025-2029 No. Fokus Arah Kebijakan Tahap I dalam RPJMN 2025-2029 Sasaran Pembangunan Nasional Bidang PMK dalam RPJMN 2025-2029
1.Transformasi Sosial a. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan

b.Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
1. 2.Transformasi Ekonomi a. Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
2. 3.Transformasi Tata Kelola a. Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
b.Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
c.Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
d.Kebijakan pembangunan berbasis bukti
e.Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan No. Fokus Arah Kebijakan Tahap I dalam RPJMN 2025-2029 Sasaran Pembangunan Nasional Bidang PMK dalam RPJMN 2025-2029
f.Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
1. 4.Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
a.Lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabel berbasis digital
1. 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
a.Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
b.Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
c.Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
1. 6.Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana
a.Penuntasan pemenuhan layanan dasar berkualitas (pendidikan dan kesehatan) Dari fokus arah kebijakan sebagaimana tertuang pada tabel di atas, transformasi sosial, transformasi ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan wilayah dan sarana prasarana dapat digunakan sebagai acuan dalam Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 khususnya untuk menjalankan Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.” Sedangkan arah kebijakan terkait transformasi tata kelola, serta Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.” Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan fokus arah kebijakan tersebut di atas dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Untuk mewujudkan Visi Presiden “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dirumuskan agar dapat dicapai melalui Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita atau Prioritas Nasional. Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan secara tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kemenko PMK, untuk menentukan intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja, hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Berdasarkan Lampiran III pada RPJMN 2025-2029 tentang matriks kerja tahun 2025-2029, Kemenko PMK memiliki peran untuk mengkoordinasikan pencapaian indikator Prioritas Nasional 04 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas” serta Prioritas Nasional 08 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”. Kemenko PMK juga turut terlibat dalam pelaksanaan beberapa Program Prioritas pada Prioritas Nasional 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” Dalam RPJMN 2025-2029, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan kebijakan terkait pembangunan manusia dan kebudayaan lintas kementerian lembaga. Sebagai pusat koordinasi, Kemenko PMK bertanggung jawab memastikan bahwa program dan intervensi yang mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan berjalan secara efektif dan sinergis di berbagai sektor. Peran ini menjadi krusial karena pembangunan manusia dan kebudayaan sendiri menempatkan individu dan masyarakat sebagai pusat utama, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Pembangunan manusia dan kebudayaan memungkinkan Indonesia untuk membangun fondasi yang stabil guna mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik secara berkelanjutan. Fokus ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga memperkuat daya saing bangsa dalam berbagai aspek. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan manusia harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yang saling terhubung. Pembangunan manusia yang menyeluruh berfokus pada “pemenuhan layanan dasar, pengembangan modal manusia, dan penguatan modal sosial budaya”. Ketiga pilar ini didukung oleh pendekatan yang mencakup siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta pertumbuhan populasi yang seimbang. Selanjutnya, kerangka pikir pembangunan manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Gambar 3.1 Kerangka Pikir Pembangunan Manusia RPJPN 2025-2045 Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Ketiga pilar tersebut didukung oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta keseimbangan pertumbuhan penduduk. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan manusia dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Investasi prioritas untuk membangun modal manusia unggul melalui pendidikan berkualitas, pelayanan dan promosi kesehatan, serta pembangunan karakter menuju tenaga kerja sehat, cerdas, terampil, inovatif, adaptif dan berintegritas. Berdasarkan lampiran III RPJMN 2025-2029, Kemenko PMK dimandatkan sebagai koordinator pencapaian indikator sasaran utama pembangunan Indeks Modal Manusia (IMM). IMM sendiri berfungsi sebagai indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam RPJPN 2025- 2045 dan RPJMN 2025-2029, yang mencerminkan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkat akses dan kualitas pembangunan yang tersedia sepanjang tahapan pertumbuhan individu. Dalam lima tahun ke depan, IMM ditargetkan meningkat dari 0,54 pada tahun 2020 menjadi 0,59 pada tahun 2029, mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas manusia. Gambar 3.2 Komponen Indeks Modal Manusia Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Pembangunan sumber daya manusia yang produktif berdasarkan IMM, didukung melalui intervensi nyata di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pendidikan, upaya utama diantaranya mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas. Strategi yang diterapkan meliputi wajib belajar 13 tahun, pembangunan sekolah unggul, revitalisasi sarana dan prasarana, restrukturisasi pengelolaan guru, serta perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja. Selain itu, diperluas layanan pendidikan anak usia dini, penanganan anak putus sekolah, serta akses dan relevansi pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas serta kesesuaian lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri juga menjadi prioritas agar memiliki daya saing unggul. Sedangkan pada sektor kesehatan, intervensi kunci diantaranya mencakup pencegahan stunting dan peningkatan angka kelangsungan hidup anak serta orang dewasa. Pencegahan stunting difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan untuk memastikan pertumbuhan optimal. Sementara itu, strategi peningkatan kelangsungan hidup dilakukan dengan memperluas akses dan memperbaiki manajemen layanan kesehatan, memperkuat deteksi dini penyakit, serta mencegah penyebaran penyakit menular maupun tidak menular. Selain itu, upaya peningkatan kesehatan mental juga diperhatikan melalui investasi di layanan kesehatan primer, yang bertujuan untuk memperkuat tindakan promotif dan preventif, serta memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain berperan mengawal koordinator dalam pencapaian indikator utama pembangunan Indeks Modal Manusia (IMM), Kemenko PMK juga memiliki tanggung jawab dalam mengawal pencapaian indikator Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada PN 4 dan PN 8, serta turut terlibat dalam pelaksanaan beberapa Program Prioritas (PP) pada PN 1 dan PN 7 RPJMN 2025-2029. Dengan mandat tersebut, Kemenko PMK berperan strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan.
a.Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, penguatan Pancasila sebagai dasar negara menjadi aspek yang sangat penting. Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas bangsa, tetapi juga berperan sebagai pedoman etika dalam menetapkan kebijakan dan arah pembangunan nasional. Prinsip demokrasi yang dianut memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan serta memengaruhi perkembangan negara. Pancasila sebagai landasan utama, diharapkan nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga dan mampu menghadapi dinamika perubahan zaman. Selaras dengan hal tersebut, konstitusi mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan harus mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk penghormatan dan penegakannya bagi setiap individu, khususnya bagi kelompok rentan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam RPJMN 2025–2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara melalui penguatan sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenko PMK memiliki keterlibatan dalam mengawal pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 1, khususnya terkait penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional (PP 01.01). Peran ini mencakup sinkronisasi dan koordinasi berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperkokoh karakter serta jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan global. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program ini, Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa akan mengkoordinasikan berbagai inisiatif kebijakan dan program yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan, sehingga visi pembangunan yang berlandaskan Pancasila dapat terwujud secara nyata. Tabel 3.2 Indikator Prioritas Nasional 1 yang Dikoordinasikan Kemenko PMK No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Kementerian/Lembaga Terkait 1 Indeks Aktualisasi Pancasila Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
b.Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Sumber daya manusia yang sehat, adaptif, berakhlak baik, berbudaya maju, unggul, dan memiliki daya saing merupakan kunci utama dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, langkah awal pembangunan harus berfokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengembangan kualitas manusia sebagai elemen utama untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi transformasi pembangunan. Pembangunan manusia yang holistik berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap individu untuk mengakses layanan publik sepanjang siklus hidup manusia, dengan pendekatan yang inklusif dan berlandaskan prinsip kesetaraan gender. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, dalam beragam kondisi dan situasi, mampu mengoptimalkan potensi, tumbuh berkembang, dan menjalani hidup yang sejahtera baik secara fisik maupun mental. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, setiap individu diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pengembangan sains dan teknologi, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, pencapaian prestasi di bidang olahraga, penerapan kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Pembangunan dan pembentukan modal manusia memiliki tujuan untuk memastikan agar setiap individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi pada setiap tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang kondusif. Hal tersebut dapat terwujud jika setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses dan kesempatan setara untuk menikmati manfaat pembangunan, mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud jika setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Lebih lanjut Kemenko PMK bertanggungjawab sebagai koordinator dalam pencapaian indikator Prioritas Nasional 4 dan Program Prioritas melalui sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program pada kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Indikator Prioritas Nasional 4 yang Dikoordinasikan Kemenko PMK (Lampiran III RPJMN 2025-2029 kepada Kemenko PMK) No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Kementerian/ Lembaga Terkait 1 Rata-rata nilai PISA: a) membaca; b) matematika; c) sains Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 2 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 3 Harapan lama Deputi Bidang Koordinasi Kementerian No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Kementerian/ Lembaga Terkait sekolah Peningkatan Kualitas Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 4 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama 5 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama 6 Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional: (a) literasi membaca; (b) numerasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 7 Usia harapan hidup (UHH) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Kesehatan 8 Angka kelahiran total (Total fertility rate) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 9 Indeks ketimpangan gender (IKG) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 11 Indeks Pembangunan Pemuda Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Pemuda dan Olahraga 12 Indeks Pembangunan Gender Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13 Indeks Perlindungan Anak Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 Mobilitas penduduk lanjut usia Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan dan No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Kementerian/ Lembaga Terkait Kependudukan Pembangunan Keluarga, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 15 Mobilitas penduduk penyandang disabilitas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 16 Peringkat indeks inovasi global Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 17 Jumlah perolehan medali emas pada olympic games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Pemuda dan Olahraga 18 Jumlah perolehan medali emas pada paralympic games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Pemuda dan Olahraga 19 Peringkat pada Asian Games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Pemuda dan Olahraga 20 Peringkat pada Asian Para Games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Pemuda dan Olahraga 21 Peringkat pada SEA Games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Pemuda dan Olahraga 22 Peringkat pada ASEAN Para Games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Pemuda dan Olahraga 23 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Pemuda dan Olahraga 24 Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/Se derajat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 25 Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 26 Persentase satuan pendidikan yang Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kementerian Pendidikan Dasar No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Kementerian/ Lembaga Terkait mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a) literasi membaca; dan b) numerasi Pendidikan dan Menengah 27 Early Childhood Development Index (ECDI) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, 28 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 29 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Kebudayaan 30 Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
c.Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan Reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi memegang peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Reformasi ini dirancang untuk mencegah serta mengatasi berbagai tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan penyelundupan. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan perlu diterapkan melalui kebijakan yang tegas dan konsisten. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, sekaligus melindungi generasi penerus dari ancaman dan tantangan yang dapat menghambat kemajuan mereka. Pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJMN 2025–2029. Dalam upaya ini, Kemenko PMK berperan melalui Sasaran Strategis 1 yang mendukung Prioritas Pembangunan (PP) 07.05 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang, yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. Selain itu, melalui Sasaran Strategis 2, Kemenko PMK berkontribusi dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, yang diukur melalui indikator reformasi birokrasi serta pelaksanaan PP 07.07 tentang prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN, PP 07.08 tentang transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta PP 07.10 tentang pemerintah digital, yang ketiganya dikoordinasikan oleh Sekretariat Kemenko PMK. Kemenko PMK berkomitmen mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas Tabel 3.4 Indikator Prioritas Nasional 7 yang Dikoordinasikan Kemenko PMK No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Kementerian/ Lembaga Terkait 1 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Komisi Pemberantasan Korupsi 3 Indeks Sistem Merit ASN Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4 Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
d.Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian nilai dan warisan budaya sebagai landasan utama pembangunan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Toleransi antarumat beragama harus tercermin dalam tindakan nyata, termasuk menghargai perbedaan dan menjamin kebebasan beragama serta beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Sumber daya alam yang melimpah dan kekayaan budaya merupakan modal penting yang harus dikelola dengan berkelanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan perlu dilakukan secara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan lintas generasi, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengantisipasi ancaman bencana. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian penting dari setiap kebijakan pembangunan, dengan tujuan melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, nilai dan warisan budaya harus dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat memperkuat karakter bangsa, menanamkan jati diri yang kuat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun kehidupan yang harmonis, selaras dengan alam dan budaya, serta memperkuat toleransi antarumat beragama guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Lebih lanjut Kemenko PMK bertanggungjawab dalam dalam pencapaian indikator Prioritas Nasional 8 melalui sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.5. Tabel 3.5 Indikator Prioritas Nasional 8 yang Dikoordinasikan Kemenko PMK (Lampiran III RPJM 2025-2029 kepada Kemenko PMK) No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Kementerian/Lembaga Terkait 1 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian PPPA, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kependudukan/BKKBN, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, BPS, BNPB 3 Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian LHK Dukungan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) Kemenko PMK terhadap Daftar Indikator Matriks Kinerja Kemenko PMK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III RPJMN 2025-2029, merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil. RO PN dirancang sebagai output spesifik dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (SKP) yang dilaksanakan Kemenko PMK, yang secara langsung mendukung pencapaian indikator matriks kinerja. Dukungan ini terintegrasi dalam program prioritas seperti PN 04 (Pembangunan SDM Unggul) dan PN 08 (Pembangunan Masyarakat yang Tangguh), di mana RO berupa rekomendasi kebijakan alternatif, koordinasi lintas sektor, dan penguatan mekanisme pemantauan, yang selaras dengan sasaran strategis Kemenko PMK untuk meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) dan indikator PN lainnya. Pelaksanaan RO PN dalam jangka menengah (2025-2029) dijabarkan secara bertahap dan adaptif, dengan fokus pada penguatan kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L) terkait serta pemanfaatan data presisi untuk kebijakan yang tepat sasaran. Pada tahun 2025, RO difokuskan pada inisiasi rekomendasi kebijakan alternatif di berbagai bidang, seperti penanggulangan bencana dan konflik sosial (misalnya, 2 rekomendasi alternatif untuk ketahanan bencana), serta koordinasi penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial (P3KS) melalui 1 kegiatan koordinasi tahunan. Ini didukung alokasi anggaran awal sebesar Rp208,3 miliar, termasuk untuk pengembangan Precision Policy Dashboard untuk integrasi data lintas sektor. Pada tahap pertengahan (2026-2027), pelaksanaan RO ditingkatkan melalui perluasan koordinasi, termasuk digitalisasi data dukung untuk verifikasi dan evaluasi pendanaan bencana (1 koordinasi per tahun mulai 2026), serta rekomendasi kebijakan di bidang peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keluarga (masing-masing 2-4 rekomendasi per tahun). Alokasi anggaran naik menjadi Rp314,6 miliar (2026) dan Rp330,3 miliar

(2027), dengan penekanan pada penguatan kapasitas SDM dan teknologi informasi untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas K/L seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Agama. Di akhir periode (2028- 2029), RO dioptimalkan melalui evaluasi berkala dan penyesuaian, dengan alokasi mencapai Rp346,9 miliar (2028) dan Rp364,2 miliar (2029). Pelaksanaan ini mengadopsi pendekatan siklus hidup manusia, memastikan RO responsif gender dan inklusif, serta didukung oleh sistem pemantauan berbasis teknologi untuk adaptasi terhadap dinamika seperti ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. Implikasi dari dukungan RO PN ini terhadap pencapaian indikator RPJMN 2025-2029 sangat signifikan, karena RO berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat target makro pembangunan SDM. Misalnya, RO rekomendasi kebijakan alternatif di bidang pendidikan mendukung peningkatan rata-rata nilai PISA (dari baseline 359/366/383 menjadi 396/404/416 pada 2025 dan 409/416/426 pada 2029) serta rata- rata lama sekolah penduduk usia 15+ tahun (dari 9,22 menjadi 9,33 pada 2025 dan 9,82 pada 2029), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Di sektor kesehatan dan keluarga, RO koordinasi penguatan ketahanan bencana berkontribusi pada usia harapan hidup (UHH) yang naik dari 74,43 menjadi 75,4 pada 2029, serta Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (dari 69,51 menjadi 72,89 pada 2025 dan 75,55 pada 2029). Secara keseluruhan, dukungan ini mendorong peningkatan IMM dari 0,56 pada 2025 menjadi 0,59 pada 2029, dengan mengurangi ketimpangan wilayah dan disparitas sosial melalui kebijakan presisi. Jika diimplementasikan secara konsisten, RO PN tidak hanya memenuhi target indikator matriks kinerja seperti Indeks Pembangunan Pemuda (dari 60,59 menjadi 65,16 pada 2025 dan 73,27 pada 2029) dan Indeks Pembangunan Masyarakat (dari 62,85 menjadi 65,45 pada 2025 dan 68,13 pada 2029), tetapi juga memperkuat ketahanan nasional terhadap tantangan seperti bonus demografi dan ketangguhan bencana, sehingga berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045. Namun, implikasi negatif potensial seperti keterlambatan alokasi anggaran atau kurangnya sinergi lintas K/L perlu dimitigasi melalui evaluasi tahunan untuk memastikan dampak optimal. Kompilasi dari seluruh Matriks Indikator Kinerja Kemenko PMK 2025- 2029 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut. Tabel 3.6 Daftar Indikator Matriks Kinerja Kemenko PMK (Lampiran III RPJMN 2025-2029 Kepada Kemenko PMK) No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Kementerian/ Lembaga Terkait Koordinator Pencapaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan 1 Indeks Modal Manusia (IMM) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan nilai 0,54 (2020) 0,56 0,59 Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama Koordinator Pencapaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan 1 PN 04 - Rata-rata nilai PISA: a) membaca; b) matematika; c) sains Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan nilai a) 359; b) 366; c) 383 a) 396; b) 404; c) 416 a) 4O9; b) 416; c) 426 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 2 PN 04 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan tahun 9,22 9,33 9,82 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 3 PN 04 - Harapan lama sekolah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan tahun 13,21 13,32 13,58 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 4 PN 04 - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan persen 66,30 66,78 67,66 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama 5 PN 04 - Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas persen 10,15
(2023)11,11 12,68 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Kementerian/ Lembaga Terkait berkualifikasi pendidikan tinggi Pendidikan 6 PN 04 - Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional: (a) literasi membaca; (b) numerasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan nilai (a) 62,89; (b) 54,36 (a) 62,89; (b) 54,36 (a) 66,89; (b) 59,86 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 7 PN 04 - Usia harapan hidup (UHH) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Tahun 74,43 75,4 Kementerian Kesehatan 8 PN 04 - Angka kelahiran total (Total fertility rate) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Rata-rata kelahiran per wanita usia subur (wus) 15-49 Tahun 2,14 (2023) 2,12 2,10 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 9 PN 04 - Indeks ketimpangan gender (IKG) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan nilai 0,447
(2023)0,430 0,394 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 PN 04 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Nilai 69,51
(2023)72,89 75,55 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 11 PN 04 - Indeks Pembangunan Pemuda Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Nilai 60,59
(2023)65,16 73,27 Kementerian Pemuda dan Olahraga 12 PN 04 - Indeks Pembangunan Gender Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Nilai 91,85
(2023)92,02- 92,11 92,34- 92,54 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Kementerian/ Lembaga Terkait 13 PN 04 - Indeks Perlindungan Anak Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Nilai 68,29
(2023)70,19 75,29 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 PN 04 - Mobilitas penduduk lanjut usia Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan persen 92,94
(2023)94 96 Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 15 PN 04 - Mobilitas penduduk penyandang disabilitas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan persen 68,42
(2023)69 71 Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 16 PN 04 - Peringkat indeks inovasi global Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Peringkat 54 53 49 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 17 PN 04 - Jumlah perolehan medali emas pada olympic games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Medali 2 4-6 (2028) Kementerian Pemuda dan Olahraga 18 PN 04 - Jumlah perolehan medali emas pada paralympic games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Medali 1 4-6 (2028) Kementerian Pemuda dan Olahraga 19 PN 04 - Peringkat pada Asian Games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa peringkat 13
(2023)9-11 (2026) Kementerian Pemuda dan Olahraga 20 PN 04 - Peringkat pada Asian Para Games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa peringkat 6
(2023)5-7 (2026) Kementerian Pemuda dan Olahraga No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Kementerian/ Lembaga Terkait 21 PN 04 - Peringkat pada SEA Games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Peringkat 3
(2023)3 2-4 Kementerian Pemuda dan Olahraga 22 PN 04 - Peringkat pada ASEAN Para Games Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Peringkat 1
(2023)1-2 (2029) Kementerian Pemuda dan Olahraga 23 PN 04 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Persen 9,04 10,36- 11,45 12,13- 13,40 Kementerian Pemuda dan Olahraga 24 PN 08 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa nilai 62,85
(2021)65,45 68,13 Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian PPPA, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kependudukan/BKKBN, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, BPS, BNPB 25 PN 08 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Persen 0,140
(2022)0,137 0,135 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian LHK Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas 1 PP 04.01 - Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Persen 67,07 67,44 69,71 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama 2 PP 04.01 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak tidak sekolah 4.185.957
(2023)3.776.239 3.112.816 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah No Indikator Unit Kerja Penanggungjawab Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Kementerian/ Lembaga Terkait 3 PP 04.02 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a) literasi membaca; dan b) numerasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan persen 87,70 (a) 50,55; (b) 41,36 (a) 55,0O; (b) 50,00 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 4 PP 04.02 - Early Childhood Development Index (ECDI) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Nilai 87,70 88,30 91,27 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, 5 PP 04.04 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Persen 35,21
(2023)41,63 54,47 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 6 PP 04.10 - Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Nilai 60,49
(2023)63,24 67,05 Kementerian Kebudayaan 7 PP 04.19 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Persen Laki-Laki: 42,62; Perempuan : 37,60
(2023)Laki-Laki: 43,41; Perempuan : 38,89 Laki-Laki: 44,49; Perempuan : 40,27 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK
1. a.Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK Dengan mengedepankan pendekatan holistik dan inklusif, Kemenko PMK merumuskan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan bahwa setiap upaya pembangunan manusia dan kebudayaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Pendekatan ini merupakan wujud komitmen Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator yang menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, serta berorientasi pada penyelesaian isu-isu strategis lintas sektor dan pengawalan program prioritas nasional demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. 1) Arah Kebijakan Kemenko PMK Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III RPJMN Tahun 2025-2029, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan arah kebijakan nasional lintas sektor untuk memastikan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Kemenko PMK mengedepankan pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Melalui koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan, Kemenko PMK berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan secara tepat sasaran, akurat, dan menyeluruh guna memperkuat fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pembangunan manusia dan kebudayaan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menciptakan fondasi yang kokoh dalam mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan manusia yang komprehensif membuka akses dan memperluas peluang bagi setiap individu untuk mendapatkan layanan publik di seluruh tahap kehidupan, dengan tetap mengedepankan inklusivitas dan prinsip kesetaraan gender, sehingga memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang bermakna. Penekanan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa di berbagai sektor. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan, pendekatan siklus hidup manusia tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memperhatikan pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di berbagai bidang, termasuk pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, karakter jati diri serta penanggulangan bencana dan konflik sosial. Dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan manusia selaras dengan kebutuhan di setiap tahap kehidupan, Kemenko PMK berperan dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta diharapkan mampu dalam menghadapi tantangan global serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan Arah Kebijakan Kemenko PMK yang mendukung setiap Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan, yaitu:
  1. 1.Arah Kebijakan pada SS-1: merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi guna mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan.
  2. 2.Arah Kebijakan pada SS-2: berkomitmen mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, sebagaimana diamanatkan dalam Prioritas Nasional 7 RPJMN Tahun 2025- 2029. Sesuai dengan Kerangka Pikir Pembangunan Manusia yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045, pendekatan siklus hidup menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan pilar pembangunan manusia seutuhnya. Salah satu aspek penting dalam pendekatan ini adalah pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif dan tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat (no one left behind). Sebagai upaya mendukung hal tersebut, Kemenko PMK berkomitmen untuk menjadi instansi yang responsif gender dengan mengintegrasikan analisis gender dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, serta implementasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu, Kemenko PMK juga berperan aktif dalam memperkuat pelaksanaan Gender Responsive Budgeting (GRB) secara internal dan kementerian/lembaga yang berada dalam koordinasinya. Melalui langkah ini, diharapkan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang benar-benar inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Gambar 3.3 Diagram Pembangunan Manusia Berbasis Siklus Hidup Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Kemenko PMK terus menyusun strategi yang adaptif dan inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu, Kemenko PMK juga berperan dalam mendukung dan menindaklanjuti setiap penugasan serta arahan Presiden, arahan kebijakan nasional dari RPJMN 2025-2029, hingga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC atau Quick Win) agar pembangunan manusia dan kebudayaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan agenda nasional. Dengan pendekatan yang terintegrasi, koordinasi yang kuat, serta sinergi antar pemangku kepentingan, Kemenko PMK berupaya menciptakan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan sebagaimana tercantum dalam Sasaran Strategis 1 Kemenko PMK dan siap menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. 2) Strategi Kemenko PMK a) Strategi Kemenko PMK dalam Penyelesaian Isu Strategis Bidang PMK Pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan nasional yang meliputi ketidakpastian global, kemajuan teknologi dan digitalisasi, ketimpangan wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, bencana alam dan perubahan iklim, bonus demografi, disparitas sosial, penuaan populasi penduduk, serta daya saing tenaga kerja yang masih rendah, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 1. Potensi tantangan- tantangan pembangunan tersebut diatas merupakan program penyelesaian isu strategis kedeputian teknis Kemenko PMK melalui SKP lintas K/L. Selanjutnya, Kemenko PMK merumuskan strategi spesifik untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Strategi ini diimplementasikan melalui penguatan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) terhadap intervensi kebijakan dan program pada kementerian/lembaga terkait, dengan fokus pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional yang relevan. Perumusan strategi ini mencerminkan peran Kemenko PMK sebagai orkestrator yang memastikan setiap upaya pembangunan berjalan sinergis dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan manusia dan kebudayaan. Strategi penyelesaian isu strategis ini diimplementasikan melalui koordinasi dan sinkronisasi intervensi pada berbagai Prioritas Nasional (PN), khususnya pencapaian indikator dan target pada PN 1, PN 4, PN 7, dan PN 8, sesuai dengan bidang koordinasi masing-masing Deputi di lingkungan Kemenko PMK.
(1)Isu Strategis di Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Dalam menyelesaikan isu strategis di bidang koordinasi peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan, Kemenko PMK melakukan serangkaian intervensi pada upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, antara lain: - Peningkatan ketangguhan keluarga diarahkan untuk memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjadi wadah sosialisasi antar generasi dan kontrol sosial bagi seluruh anggotanya, serta memiliki resiliensi dalam menghadapi perubahan dan konflik. - Peningkatan kualitas perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan sistem perlindungan anak dan pengasuhan yang layak untuk menjamin bahwa setiap anak, sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, menikmati hak-haknya, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. - Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, memperkuat agency dan mendorong peran aktif perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta mendorong tata kelola pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan. - Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia diarahkan untuk menurunkan kesenjangan antara penduduk rentan lanut usia dan penyandang disabilitas dengan penduduk lainnya, memberikan kesetaraan hak dan jaminan kehidupan yang layak, mengurangi ketimpangan kondisi sosio-ekonomi untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta mendorong peran aktif penduduk penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan.
(2)Isu Strategis di Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dalam menyelesaikan isu strategis di bidang koordinasi peningkatan kualitas kesehatan, Kemenko PMK melakukan serangkaian intervensi pada upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, antara lain: - Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat. - Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi diarahkan untuk membangun generasi sehat, cerdas dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, dengan akses pada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam perbaikan gizi. - Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan. - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat. - Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan.
(3)Isu Strategis di Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dalam menyelesaikan isu strategis di bidang koordinasi peningkatan kualitas pendidikan, Kemenko PMK melakukan serangkaian intervensi pada upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, antara lain: - Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) diarahkan untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah. Kebijakan ini untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dari berbagai latar belakang status sosial ekonomi dapat memperoleh layanan pendidikan berkualitas dengan afirmasi pada wilayah tertinggal dan kelompok keluarga termiskin. - Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran diarahkan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills). Selain itu, kebijakan ini mendorong percepatan iklim pembelajaran yang baik sehingga proses belajar diharapkan menjadi wahana membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. - Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang kuat serta akhlak mulia dan karakter positif yang berkontribusi dalam pembangunan. Dalam Upaya mewujudkan pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan, Kemenko PMK telah menyiapkan strategi SKP yang mendorong tata kelola pesantren yang transparan dan modern. Program ini meliputi penguatan organisasi pesantren, integrasi pendidikan dan kurikulum, peningkatan infrastruktur pesantren, penguatan kompetensi SDM untuk Adopsi TI dan AI, serta Pencegahan dan Penanganan Perundungan. Salah satu flagship yang diunggulkan adalah program Smart Pesantren. - Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas diarahkan untuk memenuhi dan meningkatkan pemerataan pendidik di seluruh wilayah serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini memastikan bahwa pendidik berkualitas terdistribusi secara merata, termasuk di daerah afirmasi. - Penguatan sistem tata kelola pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan tata kelola yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Kebijakan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. - Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM) diarahkan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi secara utuh dari mulai mahasiswa (input), inovasi pembelajaran dan relevansi kurikulum (proses), dan lulusan yang produktif dan berdaya saing (output), serta didukung pengarusutamaan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) pada program studi, pembelajaran, maupun kompetensi lulusan. - Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan guna mendorong kreativitas dan inovasi yang mendukung daya cipta dan produktivitas. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat secara inklusif dengan mengintegrasikan kegiatan literasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berperangai ilmiah, kreatif, dan inovatif. - Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional dilakukan dengan pengembangan ekosistem terintegrasi hingga hilirisasi dan pemanfaatannya terutama di industri. Fokus utama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas iptekin, termasuk penguatan sumber daya manusia dan budaya ilmiah, perbaikan tata kelola dan proses bisnis iptekin, pembangunan dan pengembangan infrastruktur iptekin strategis, serta perluasan jejaring dan peningkatan kerja sama dengan industri. Optimalisasi hasil iptekin dilakukan dengan memperkuat intermediasi antara penghasil dan pemanfaat, khususnya di bidang pangan, energi, pertahanan, kesehatan, dan lingkungan, serta dukungan terhadap transformasi digital, ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular. Peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Science techno park (STP), serta hub iptek dan inovasi di tingkat daerah dan sektoral akan diperkuat untuk mendukung kebijakan publik berbasis bukti dan ekonomi pengetahuan yang berkelanjutan, mempercepat inovasi dan kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi antar pemangku kepentingan. - Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja merupakan upaya melanjutkan kebijakan revitalisasi vokasi yang dilakukan secara holistik meliputi aspek supply (pendidikan dan pelatihan) dan upaya menghubungkan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). - Pengembangan Manajemen Talenta Nasional diarahkan untuk memperluas kumpulan bakat (talent pool) dan memperbaiki mekanisme akuisisi Talenta, memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi Talenta, menyediakan sarana dan prasarana esensial manajemen Talenta, meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan manajemen Talenta, serta memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus manajemen Talenta.
(4)Isu Strategis di Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Dalam menyelesaikan isu strategis di bidang koordinasi penguatan karakter dan jati diri bangsa, Kemenko PMK melakukan serangkaian intervensi pada upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 1, 4, 7, dan 8, antara lain: - Penguatan budi pekerti di semua aspek kehidupan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional diarahkan untuk memperkuat Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. - Peningkatan kualitas pemuda diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal, penguasaan karakter dan kompetensi individu ketenagakerjaan yang layak, kewirausahaan pemuda, partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam pembangunan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender. - Peningkatan pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional yang didukung oleh pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, serta tenaga olahraga, organisasi, sarana dan prasarana yang berstandar internasional sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga. - Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga, termasuk penyandang disabilitas, didukung oleh partisipasi berolahraga dan kebugaran siswa di satuan pendidikan formal, nonformal dan pendidikan khusus, serta industri olahraga sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional. - Penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan yang mendukung daya cipta dan produktivitas kebudayaan. - Peningkatan kesejahteraan dan pengembangan kapasitas pelaku seni dan budaya yang berkualitas dalam kerangka disain besar managemen talenta nasional bidang seni dan budaya. - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis - Penguatan kerukunan umat beragama, layanan haji dan layanan keagamaan lainnya yang transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama bermaslahat diarahkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. - Penguatan pesantren secara terpadu dalam ekosistem dan transformasi pesantren menuju smart pesantren. Peran dan fungsi pesantren yang integrative di bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Pesantren perlu regulasi khusus, apabila dalam satu kesatuan dengan Sisdiknas harus menjadi perhatian agar tidak hanya fungsi Pendidikan. Peran negara harus hadir mendampingi pesantren, agar tidak menjadi institusi yang terpinggirkan. - Pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah agar terwujud kemaslahatan ekonomi dan penguatan halal sebagai perwujudan paradigma masyarakat yang cerdas (smart citizenship). - Pemajuan dan pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter bangsa diarahkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.
(5)Isu Strategis di Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Dalam menyelesaikan isu strategis di bidang koordinasi penanggulangan bencana dan konflik sosial, Kemenko PMK melakukan serangkaian intervensi pada upaya mengawal pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8, yakni pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat dan pemulihan pascabencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana. pengelolaan risiko bencana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan pendanaan, peningkatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi pengelolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
(6)Strategi Kemenko PMK dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani Dalam mendukung visi nasional untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, sebagaimana diamanatkan dalam Prioritas Nasional 7 RPJMN Tahun 2025-2029, Kemenko PMK menetapkan strategi komprehensif yang terintegrasi dengan Sasaran Strategis 2 Kemenko PMK "Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi." Strategi ini tidak hanya berfokus pada penguatan tata kelola internal Kemenko PMK, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam mendorong reformasi birokrasi di kementerian/lembaga yang menjadi mitra koordinasinya. Kemenko PMK memandang birokrasi yang adaptif dan melayani sebagai fondasi esensial untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan manusia dan kebudayaan. Birokrasi yang adaptif mampu merespons cepat terhadap perubahan lingkungan strategis dan dinamika kebutuhan masyarakat, sementara birokrasi yang melayani menempatkan kepuasan pemangku kepentingan sebagai prioritas utama. Strategi Kemenko PMK dalam mewujudkan birokrasi adaptif dan melayani mencakup beberapa pilar utama, selaras dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN): (a) Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN: Kemenko PMK berkomitmen untuk memperkuat sistem merit dalam pengelolaan ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga promosi dan rotasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kemenko PMK juga mendorong penerapan konsep total reward berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam memberikan pelayanan publik. (b) Pemerintah Digital: Kemenko PMK mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara ekstensif dalam seluruh proses bisnis pemerintahan, baik internal maupun dalam koordinasi lintas kementerian/lembaga. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik di bidang PMK. Pengembangan Precision Policy Dashboard merupakan salah satu wujud strategi ini, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. (c) Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan: Kemenko PMK berupaya menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan memperkuat sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional di bidang PMK. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi, serta pengelolaan program pembangunan yang efektif dan akuntabel. Kemenko PMK juga berperan dalam mendorong kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan. (d) Penguatan Integritas dan Pengawasan: Kemenko PMK memperkuat sistem pengendalian internal dan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi salah satu fokus internal. Secara eksternal, Kemenko PMK mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang PMK, sejalan dengan Prioritas Nasional 7. Implementasi strategi ini didukung oleh Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK yang melibatkan seluruh unit kerja dan agen perubahan internal. Kemenko PMK juga aktif berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), BKN, BPKP, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional. Melalui strategi ini, Kemenko PMK berkomitmen untuk menjadi teladan dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, serta berperan aktif dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang sama di seluruh ekosistem pembangunan manusia dan kebudayaan.
(7)Strategi Kemenko PMK dalam Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Urgensi penerapan manajemen risiko dalam Rencana Strategis Kemenko PMK selaras dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MPRN), yang menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan terintegrasi dalam mengelola risiko pembangunan. Kemenko PMK menerapkan manajemen risiko dalam proses penyusunan perencanaan strategis karena manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kemenko PMK 2025–2029. Dengan pendekatan yang terstruktur, manajemen risiko membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan dan program pembangunan manusia serta kebudayaan. Penerapan manajemen risiko memungkinkan Kemenko PMK untuk menyelaraskan sasaran strategis dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Selain itu, manajemen risiko juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga Program Prioritas dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. MRPN di Kemenko PMK diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP). Pendekatan ini memungkinkan Kemenko PMK untuk secara proaktif mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko-risiko kunci pada tingkat nasional yang relevan dengan bidang koordinasinya. Risiko-risiko ini dapat bersumber dari berbagai faktor, termasuk ketidakpastian global, perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, tantangan implementasi di lapangan, serta dinamika sosial dan lingkungan. Strategi MRPN Kemenko PMK mencakup beberapa tahapan utama: (a) Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan di bidang PMK, baik pada level kebijakan, program, maupun proyek prioritas. Identifikasi ini dilakukan melalui analisis lingkungan strategis, evaluasi pelaksanaan program sebelumnya, serta masukan dari kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya. (b) Analisis dan Evaluasi Risiko: Menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkannya terhadap pencapaian target pembangunan. Evaluasi risiko dilakukan untuk memprioritaskan risiko-risiko yang memerlukan perhatian dan tindakan mitigasi segera. (c) Mitigasi Risiko: Merumuskan dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan/atau meminimalkan dampaknya. Kemenko PMK, melalui fungsi koordinasinya, mendorong kementerian/lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. (d) Pemantauan dan Reviu Risiko: Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan efektivitas langkah- langkah mitigasi yang diimplementasikan. Reviu risiko dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi MRPN dengan perkembangan situasi. b) Strategi Kemenko PMK dalam Penyelesaian PHTC Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Pemerintah menetapkan serangkaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins atau Proyek Startegis Nasional (PSN) sebagai inisiatif strategis untuk mencapai target pembangunan nasional secara akseleratif dan memberikan dampak yang signifikan dalam periode yang relatif singkat. Program- program ini merupakan bagian integral dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yang dirancang untuk menjawab isu-isu esensial dan tantangan pembangunan dengan pendekatan yang cepat dan terukur. Dalam konteks Program PHTC/Quick Win, peran SKP Kemenko PMK menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa program-program prioritas ini dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan sinergis oleh berbagai kementerian/lembaga terkait. Pelaksanaan fungsi sinkronisasi oleh Kemenko PMK dalam Program PHTC/Quick Win bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pelaksana. Tugas ini menjadi penting untuk menghindari duplikasi, mengatasi potensi konflik kebijakan, dan memastikan bahwa seluruh upaya terintegrasi menuju pencapaian target Quick Win. Fungsi koordinasi melibatkan fasilitas komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. “Kemenko PMK berperan sebagai simpul koordinasi untuk memecahkan masalah lintas sektor, menyatukan sumber daya, dan memastikan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan program.” Sementara itu, fungsi pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan progres implementasi Program PHTC/Quick Win secara berkala dan sistematis. Kemenko PMK memonitor capaian indikator, mengidentifikasi kendala dan risiko, serta mendorong percepatan penyelesaian isu-isu yang menghambat pelaksanaan program, termasuk melalui mekanisme persidangan koordinasi tingkat menteri. Berdasarkan dokumen pendukung Rencana Strategis Kemenko PMK, terdapat enam Program PHTC/Quick Win yang menjadi prioritas koordinasi Kemenko PMK pada periode 2025-2029. Keenam program tersebut adalah:
(1)Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas: Kemenko PMK mengkoordinasikan program perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang rusak, melibatkan kementerian di bidang pendidikan dan pekerjaan umum, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
(2)Sekolah Unggul Terintegrasi: Kemenko PMK melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian dalam pembangunan dan pengelolaan 20 SMA unggulan eksisting dan 20 SMA unggulan lama sebagai inkubator pemimpin masa depan dan Langkah percepatan/lompatan penyiapan SDM. Upaya dilakukan melalui kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi.
(3)Digitalisasi Pembelajaran: Kemenko PMK menyinkronkan dan mengkoordinasikan pengembangan serta implementasi platform digital, konten pembelajaran, dan pelatihan bagi pendidik, melibatkan kementerian di bidang pendidikan dan teknologi, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam literasi dan numerasi.
(4)Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Kemenko PMK mengawal implementasi program pemeriksaan kesehatan deteksi dini yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, melibatkan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, sebagai upaya promotif dan preventif kesehatan.
(5)Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: Kemenko PMK mengoordinasikan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas rumah sakit di daerah, termasuk pemenuhan fasilitas, peralatan, dan tenaga kesehatan spesialis, melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.
(6)Penuntasan TBC: Kemenko PMK menyelaraskan upaya deteksi dini, pengobatan, pencegahan, dan edukasi terkait TBC yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak lainnya untuk menurunkan insidensi TBC secara signifikan. Melalui pelaksanaan fungsi SKP yang komprehensif terhadap keenam Program PHTC ini, Kemenko PMK memainkan peran strategis dalam mengakselerasi pencapaian indikator target pembangunan manusia dan kebudayaan. Keberhasilan koordinasi tidak hanya akan berdampak pada penyelesaian isu-isu prioritas dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi fundamental bagi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dalam mengawal dan memastikan penyelesaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko PMK menerapkan strategi yang didasarkan pada pemetaan setiap PHTC berdasarkan tingkat urgensi dan kompleksitas penyelesaiannya. Terdapat enam PHTC utama yang menjadi fokus Kemenko PMK, yaitu Renovasi Sekolah, Sekolah Unggulan Terintegrasi, Digitalisasi Pembelajaran, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembangunan RS Berkualitas, dan Penuntasan TBC. Setiap PHTC dianalisis karakteristiknya terkait urgensi (kebutuhan mendesak untuk diselesaikan), signifikansi (dampak terhadap pembangunan manusia dan kebudayaan), dan kompleksitas (tingkat kesulitan koordinasi dan implementasi lintas sektor). Pemetaan ini menjadi panduan strategis bagi Kemenko PMK dalam menentukan prioritas penanganan, mengidentifikasi potensi hambatan, mengoptimalkan sumber daya koordinasi, serta merancang pendekatan sinkronisasi dan pengendalian yang paling efektif untuk mendorong percepatan penyelesaian PHTC. Pemetaan urgensi dan kompleksitas pelaksanaan SKP PHTC seperti pada Gambar 3.4. Gambar 3.4 Pemetaan Tantangan Koordinasi Dalam Pencapaian PHTC Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap pemetaan kompleksitas dan skala koordinasi, Kemenko PMK berperan sentral sebagai koordinator PHTC bidang PMK, memastikan sinergi antar-K/L seperti Kementerian dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kebudayaan, dan lainnya. Peran Kemenko PMK mencakup:

1.Sinkronisasi perumusan kebijakan terintegrasi dan pemetaan potensi K/L untuk target RPJMN, seperti peningkatan IMM.
2.Pengawalan implementasi melalui rapat koordinasi, tim lintas sektor, dan Sistem Satu PMK, termasuk integrasi program gizi dengan digitalisasi pendidikan.
3.Penyelesaian isu strategis melalui regulasi seperti Perpres atau Inpres, serta koordinasi instansi terkait untuk pemerataan pembangunan. Terkait PHTC bidang Pendidikan, amanat Inpres No. 7 Tahun 2025 menekankan percepatan revitalisasi sekolah dan pelaporan berkala melalui Kemenko PMK. Fungsi pengendalian dirinci sebagai:
1.Pengawasan progres PHTC melalui audit kinerja dan Indeks Pengendalian Program (target level 5 pada 2029).
2.Pemantauan real-time melalui KRISNA-Renstra, dengan evaluasi bulanan/triwulanan dan pelaporan ke Presiden, fokus pada indikator seperti cakupan pendidikan anak usia dini pada tahun 2029.
3.Penyusunan laporan terintegrasi dengan rekomendasi korektif dan mitigasi risiko untuk quick wins seperti digitalisasi 50% sekolah dasar pada 2026. Implementasi ini dievaluasi secara periodik untuk keselarasan dengan Renstra Kemenko PMK Selain itu, Kemenko PMK juga mengoordinasikan kementerian/ lembaga di bawahnya terkait program Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Koordinasi dilaksanakan untuk memastikan pemberian asupan gizi yang memadai bagi kelompok sasaran guna mengatasi masalah gizi dan stunting. Sementara pada bidang pendidikan lainnya, Kemenko PMK mengoordinasikan kementerian/lembaga di bawahnya terkait dengan kenaikan gaji guru dan dosen. c) Strategi Kemenko PMK Melalui “Program Flagship” Program Flagship Kemenko PMK adalah program prioritas Kemenko PMK yang diturunkan dari Visi dan Misi Presiden, Mandat Kemenko PMK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024, penjabaran fungsi SKP Kemenko PMK dan masalah publik yang mendesak dan perlu menjadi prioritas untuk diselesaikan. Program Flagship ini merupakan program khusus sebagai inisiatif strategis unggulan Kemenko PMK yang dirancang untuk mempercepat pencapaian target RPJMN 2025-2029 dengan tujuan membangun kolaborasi sebagai pemicu dan pemacu mempercepat pencapaian tujuan. Flagship ini juga berfungsi sebagai penyampaian informasi substansi, diseminasi yang sudah dan sedang dikerjakan melalui pendekatan inovatif, berbasis data, dan berkelanjutan. Berbeda dengan output target indikator strategis RPJMN yang sudah ditetapkan target tahunannya sesuai RKP, untuk output Flagship Kemenko PMK lebih menjelaskan proses tahapan pelaksanaan pencapaian target isu strategis termasuk dukungan sarana dan prasarana seperti: ekosistem data, sistem elektronik berbasis kecerdasan artifisial, diseminasi, modul pelatihan dan kebijakan dalam pencapaian indikator strategis sesuai tugas fungsi unit kerja Eselon 1. Outcome flagship adalah menjadikan Kemenko PMK sebagai percontohan transformasi kelembagaan dan memberi dampak tidak saja internal Kemenko PMK juga kementerian lembaga mitra. Strategi Kemenko PMK Melalui Program Flagship ini meliputi:

(1)Flagship PMK DATA PRIME (Sekretariat Kemenko PMK) PMK DATA PRIME merupakan ekosistem yang berfokus pada orkestrasi data lintas sektor dari Kementerian/Lembaga (K/L) mitra kerja Kemenko PMK dan stakeholder terkait, yang terintegrasi, kolaboratif, prediktif dan analitik, preventif yang mendukung sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Area kerja Kemenko PMK termasuk seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dan K/L mitra pemangku kepentingan. Kebijakan presisi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan membutuhkan ketersediaan data lintas sektor yang selama ini tersebar di masing-masing K/L. PMK DATA PRIME diharapkan dapat memperkuat fungsi koordinasi data melalui tata kelola digital dan ketersediaan data yang andal serta aman. Selain itu, PMK DATA PRIME juga diharapkan dapat menyediakan sebuah platform digital yang terintegrasi, kolaboratif, dan memanfaatkan Kecerdasan Artifisial untuk mendukung transformasi digital. Ruang lingkup PMK DATA PRIME meliputi:

1.Pengembangan PMK Hub Bertujuan mewujudkan integrasi dan orkestrasi data lintas sektor sebagai single source of truth dalam mendukung kebijakan presisi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sistem ini dikembangkan dengan fungsi kolaboratif, prediktif, analitik, dan preventif.
2.Pengembangan Smart PMK Mengarah pada digitalisasi proses bisnis internal untuk memperkuat produktivitas pegawai dan kinerja organisasi. Sub-flagship ini membentuk ekosistem digital terintegrasi sebagai backbone transformasi menuju Smart Ministry.
3.Penguatan Digital and Data Governance Difokuskan pada penyusunan dan penerapan tata kelola digital serta data yang terstandar, sekaligus mendorong kepatuhan dan keselarasan dengan arah kebijakan transformasi digital nasional serta standar internasional. Kebijakan akan mencakup manajemen keamanan informasi, manajemen mutu, manajemen risiko, serta pengelolaan teknologi informasi dan data. PMK DATA PRIME sepenuhnya mendukung arah kebijakan transformasi digital nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Strategi ini juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), yang menekankan prinsip akurasi, keterpaduan, interoperabilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, flagship ini juga dilaksanakan dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengintegrasikan mekanisme perlindungan data melalui pemeriksaan walidata dan interoperabilitas yang aman, sehingga prinsip keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi tetap terjaga. Secara keseluruhan, PMK DATA PRIME diposisikan sebagai fondasi strategis dalam penguatan koordinasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan pemerintah secara lebih tepat, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berbasis bukti melalui transformasi digital.

(2)Flagship Semua Setara (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan) Semua Setara adalah program pemberdayaan dan pelindungan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas) dalam pembangunan nasional. Tujuannya kolaboratif untuk meningkatkan kualitas hidup, kesetaraan akses layanan dasar, partisipasi aktif, serta penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender/disabilitas. Sasaran program ini mencakup penurunan angka kekerasan melalui Gerakan Nasional Anti Kekerasan Perempuan dan Anak (GN-AKPA), serta transformasi digital SISMONEV PAUD HI melalui platform digital CERIA (Cerdas, Efektif, Responsif, Inovatif, Akurat), yang tidak hanya memperkuat pemantauan capaian layanan dan integrasi data lintas sektor, tetapi juga menyediakan kemampuan prediktif, analitik, dan intervensi dini untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi; selanjutnya, platform ini akan disimulasikan di 10 provinsi pada 2026. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) merupakan upaya strategis nasional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini secara simultan, menyeluruh, dan berkesinambungan. Layanan ini mencakup pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, serta kesejahteraan anak sejak janin hingga usia enam tahun, yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak dan kesiapan mereka menempuh pendidikan selanjutnya. Untuk mendukung pelaksanaannya, telah dikembangkan Sistem Monitoring Evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (SISMONEV PAUD HI) sebagai instrumen monitoring dan evaluasi terpadu yang menyajikan indikator capaian layanan, mengintegrasikan data lintas sektor, menilai efektivitas program, serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan dan intervensi lapangan. CERIA hadir sebagai penguatan SISMONEV, berbentuk platform digital berbasis AI, yang menambahkan kemampuan analitik lanjutan, prediksi risiko layanan, dan rekomendasi intervensi dini, sehingga program PAUD HI dapat dipantau dan dikendalikan secara lebih efektif, responsif, dan inovatif. ‘Selaras Bahasa Isyarat” adalah upaya kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi dan aksesibilitas—dengan tujuan melindungi hak linguistik dan budaya penyandang tuli, memastikan akses setara ke informasi dan layanan, serta menargetkan terwujudnya kerangka regulasi nasional dan kontribusi pada capaian PN-4 RPJMN 2025–2029 terkait mobilitas dan partisipasi penyandang disabilitas. Akses bahasa isyarat merupakan hak asasi yang diakui dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities dan diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
(3)Flagship Satu Kesehatan/One Health (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan) Flagship Satu Kesehatan (One Health) dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan. Flagship Satu Kesehatan bertujuan untuk untuk mencapai kesehatan optimal bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Fokusnya adalah kolaborasi lintas sektor dan komunitas serta berbasis interdisipliner dalam interopabilitas antar sistem, kolaborasi tatakelola dan kolaborasi aksi yang mengacu pada 6 pilar (action track) one health. Melalui flagship satu kesehatan diharapkan terjadi:

1.Peningkatan kapasitas negara menangani isu kesehatan.
2.Peningkatan peran komunitas untuk pengurangan risiko kesehatan.
3.Terciptanya ekosistem yang mendukung pencapaian target berbagai sektor. Flagship Satu Kesehatan meliputi sub-flagship sebagai berikut:
1.Sistem Informasi Zoonosis and Emerging Infectious Disease (SIZE).

a.Tujuan Mempercepat pertukaran data surveilans lintas sektor untuk mendukung koordinasi pelaksanaan respon cepat di tingkat daerah.
b.Sasaran Reaktivasi, pemutakhiran, dan pengembangan website dan aplikasi SIZE yang menghubungkan antar sistem, mengintegrasikan data dan memberikan nilai tambah dalam bentuk notifikasi dan berbagai fitur untuk memudahkan kerja petugas diberbagai tingkatan melalui kolabor-aksi.
c.Aktivitas dan Peran Kemenko PMK 1) Re-aktivasi SIZE 2) Pembentukan Tim Pemutakhiran SIZE 3) Pemutakhiran, uji coba dan rilis SIZE versi 2025 4) Aktivasi serentak dan launching SIZE versi 2025 5) Penyusunan renaksi penyelenggaraan SIZE 6) SKP dan monev pelaksanaan renaksi SIZE
1. 2.Ekosistem Satu Kesehatan (EKSAK)
a.Tujuan Mengembangkan kerangka regulasi dan ekosistem yang tepat untuk menghilangkan hambatan yang ada akibat segregasi profesional dan sektoral, melalui: 1) Penyusunan dan pengusulan Rperpres tentang satu kesehatan dan Permenko PMK tentang pelaksanaan satu kesehatan 2) Sistem Aksi Terpadu untuk Lingkungan, Air, dan Masyarakat (SATU ALAM) – Berbagai gerakan kolaborasi komunitas dan korporasi untuk: (a) Penyehatan lingkungan, konservasi, dan sumber daya air, dan (b) Pengurangan risiko penularan penyakit akibat interaksi manusia, hewan, dan lingkungan melalui Surveilans Berbasis Masyarakat, dan 3) Pengendalian Resistensi, Infeksi, Manajemen Antibiotik (PRIMA) – Kolaborasi multi helix untuk pengurangan dan mitigasi risiko muncul dan menyebarnya bakteri resisten obat.
b.Sasaran 1) Terciptanya ekosistem yang mengakomodasi berbagai aktivitas flagship 2) Meningkatnya kapasitas negara yang diukur menggunakan skor JEE dan PVS 3) Penyehatan lingkungan, konservasi dan pemanfaatan sumber daya air, serta pengurangan risiko penularan penyakit sebagai akibat dari interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan melalui Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM). 4) Pengurangan dan mitigasi risiko muncul dan menyebarnya bakteri resistan obat.
c.Aktivitas dan Peran Kemenko PMK 1) Penyusunan dan pengusulan Rperpres Satu Kesehatan 2) Penyusunan Rpermenko PMK tentang pelaksanaan flagship Satu Kesehatan 3) Pembentukan kelembagaan / unit kerja satu Kesehatan 4) Pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Satu Kesehatan 5) Penyusunan Permenko PMK yang memuat renaksi SIZE, SIGAAP, SATU ALAM dan PRIMA 6) Penyelenggaraan forum Academition, Bussines, Community dan Government (ABCG) 7) SKP Renaksi Ekositem satu kesehatan (EKSAK)
1. 3.Pembudayaan Hidup Sehat (Healthy Life)
a.Tujuan Meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperilaku hidup sehat dengan pendekatan one health, melalui aksi Perilaku Hidup Sehat – Aktifitas fisik, perilaku hidup sehat, pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, pencegahan dan deteksi dini penyakit (fisik dan non fisik), kualitas lingkungan, edukasi hidup sehat, dan penuntasan TBC untuk mencapai perilaku hidup sehat nasional dengan target 25% pada tahun 2029
b.Sasaran Terbentuknya forum pembudayaan hidup sehat, terintegrasinya pembudayaan hidup sehat dalam K/L, dan tercapainya rencana aksi healthy life
c.Aktivitas dan Peran Kemenko PMK 1) Pengukuran kebugaran, sosialisasi dan advokasi pembudayaan hidup sehat (healthy life) 2) Advokasi serta kampanye berkelanjutan dan masif terkait pentingnya pembudayaan hidup sehat (healthy life) di K/L dan Pemda 3) Pemberian penghargaan pembudayaan hidup sehat (healthy life) 4) SKP dan monev pelaksanaan renaksi Renaksi Collaborative action pembudayaan hidup sehat (healthy life) 5) Terlaksananya pemberian penghargaan healthy life di tingkat K/L/D 6) Penyusunan Permenko PMK tentang Penggerakan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan advokasi kepada K/L/D untuk pembentukan TPKJM di tingkat provinsi 7) Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) dalam Sosialisasi, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pemantauan PKG Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian penuntasan TBC sebagai PHTC.

(4)Flagship Edukasi Unggul (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan) Edukasi Unggul merupakan program kolaboratif di bawah orkestrasi Kemenko PMK untuk membangun SDM Unggul melalui penyediaan akses layanan pendidikan bermutu serta pembinaan bagi anak-anak usia sekolah yang selama ini belum memperoleh perhatian memadai (neglected). Program ini mencakup pengembangan data terpadu, pembinaan anak berbakat (gifted dan talented), serta transformasi pendidikan bagi kelompok rentan. Tujuan utama program flagship Edukasi Unggul adalah:

1.Melakukan profiling potensi anak Indonesia yang mencakup aspek administratif, minat, bakat, kecerdasan majemuk, kepribadian, serta sosial- emosional.
2.Menyediakan pembinaan khusus bagi anak-anak berbakat (gifted dan talented). Mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok rentan, baik karena faktor ekonomi, domisili di wilayah 3T, penyandang disabilitas, maupun anak-anak di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Sebagai instrumen kunci, dikembangkan PELITA (Peta Potensi Literasi, Numerasi, dan Talenta Anak) yang berfungsi untuk memetakan potensi literasi, numerasi, serta talenta anak usia sekolah, khususnya jenjang SMP/sederajat. Program flagship ini dijalankan melalui tiga sub-flagship:
1.PELITA sebagai instrumen pemetaan potensi anak.
2.Transformasi Edukasi Marjinal, yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah dan kelompok rentan.
3.Anak Unggul Indonesia (Gifted dan Talented), yang fokus pada pembinaan berkelanjutan untuk anak berbakat agar potensi mereka dapat berkembang optimal. Dengan pendekatan berbasis data PELITA, ketiga sub- flagship tersebut saling terintegrasi sehingga intervensi program lebih tepat sasaran. Melalui implementasi bertahap hingga tahun 2029, diharapkan terwujud sistem dan kebijakan pendidikan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan memberi ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensi terbaiknya.

(5)Flagship Karakter Kita (Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa) KarakterKita! adalah kebijakan dalam penguatan ekosistem pembangunan karakter bangsa (8 karakter utama). Tujuannya mewujudkan Generasi Unggul menuju Indonesia Emas 2045 yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter. Penguatan karakter bangsa tersebut dimulai dari ekosistem keluarga, lingkungan masyarakat, institusi pendidikan, tempat ibadah, hingga di ruang digital. Outcome flagship ini: kebijakan penguatan karakter, platform KarakterKita (website/mobile apps), dan Gerakan Nasional Bijak dan Cerdas ber-Digital dan pemanfaatan Kecerdasan Artisial. KarakterKita juga diperkuat melalui program pemberdayaan pemuda, keolahragaan, kerukunan umat beragama, kebudayaan, dan dimensi sosial kemasyarakatan lainnya.
(6)Flagship Kita Tangguh (Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial) Kita Tangguh adalah sinergi penanggulangan bencana dan konflik sosial dengan membangun budaya tangguh bencana sebagai katalis. Tujuannya antisipasi, mitigasi dan adaptasi isu bencana dan konflik sosial untuk mengurangi kendala pencapaian target pembangunan nasional. Sasaran diharapkan “Budaya Tangguh” dengan penyiapan modul sadar-berdaya, “Kolaborasi Tangguh” via pentahelix (kerjasama multipihak), dan “Dashboard Tangguh” dalam Siskoorpb, memberikan manfaat langsung bagi 100 ribu orang dan edukasi 4 juta Masyarakat. Melalui flagship ini, Kemenko PMK mengintegrasikan sumber daya lintas UKE 1 untuk efisiensi, inovasi, dan dampak maksimal, pencapaian target isu strategis RPJMN 2025-2029. Gambar 3.5 Program Flagship Kemenko PMK 3.3 Kerangka Regulasi Urgensi perbaikan kerangka regulasi dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan semakin mendesak, seiring dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya nasional. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 menetapkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai lembaga yang berperan dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan manusia dan kebudayaan. Sebagai kementerian yang mengkoordinasikan berbagai instansi terkait, Kemenko PMK harus memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu merespons capaian target-target indikator, PHTC, dinamika sosial dan budaya secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, perbaikan kerangka regulasi atas regulasi yang ada diperlukan untuk meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga, memperjelas peran dan kewenangan, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Perubahan regulasi ini juga penting untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional secara inklusif dan terintegrasi, sehingga setiap program yang dijalankan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian nilai budaya. Dengan penataan yang lebih baik, Kemenko PMK akan mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam mengawal program prioritas nasional serta memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Penguatan kerangka regulasi berpedoman pada arah kebijakan nasional dan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, danmempertimbangkan isu strategis di bidang PMK yang memerlukan landasan hukum yang kuat. Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan program tersebut, perlu disusun berbagai peraturan perundangan yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga teknis terkait. Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasinya, berperan dalam mendorong harmonisasi dan percepatan penyusunan regulasi lintas kementerian/ lembaga yang relevan untuk mempercepat penyelesaian peraturan- peraturan tersebut. Penguatan kerangka regulasi MRPN di Kemenko PMK difokuskan pada penyusunan dan penetapan kebijakan yang memberikan landasan hukum kuat serta panduan operasional yang jelas. Hal ini mencakup: (1) reviu dan menyelaraskan peraturan internal yang relevan dengan prinsip- prinsip MRPN dan memastikan tidak ada tumpang tindih atau kekosongan regulasi; (2) merumuskan pedoman teknis yang detail mengenai identifikasi risiko, analisis, evaluasi, perlakuan risiko, pemantauan, dan pelaporan, yang disesuaikan dengan karakteristik program Kemenko PMK;
(3)memastikan bahwa aspek risiko (termasuk peluang dan tantangan, serta perlakuan risiko) secara eksplisit terintegrasi dalam dokumen rencana program/ kegiatan tahunan Kemenko PMK. Berdasarkan analisis kebutuhan dan isu strategis, beberapa arah kerangka regulasi dan kebutuhan regulasi baru yang menjadi fokus Kemenko PMK pada periode 2025-2029 meliputi:
1. a.Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan: 1) Inisiasi dan pengawalan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengasuhan Anak; 2) Rancangan Peraturan Presiden (Rancangan Perpres) Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG); 3) Rancangan Perpres Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (PKTP); 4) Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); 5) Perubahan Perpres Nomor 19 Tahun 2023 terkait substansi dan masa berlakunya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO. 6) Perubahan Perpres Nomor 49 Tahun 2023 terkait Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. 7) Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi RUU tentang Kelanjutusiaan; 8) Perubahan/pembaharuan Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan; 9) Pembaharuan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 10) Perumusan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas; 11) Perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi; 12) Perubahan Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); 13) Perubahan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH); 14) Penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase Seribu Hari Pertama Kehidupan; 15) Inpres 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 16) Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 17) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak; 18) Revitalisasi Inpres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) menjadi Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA); dan 19) Rancangan Peraturan Presiden tentang Revisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
2. b.Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan 1) Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (untuk Klaster Pelayanan Kesehatan/Obat); 2) Rancangan Perpres Pengelolaan Kesehatan, 3) Inpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan; 4) Rancangan Inpres Dukungan Penyelenggaraan Program Hasil Terbaik Cepat Pemeriksaan Kesehatan Gratis; 5) Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 6) Rancangan Inpres terkait Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs); 7) Perubahan Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia; 8) Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar; 9) Perubahan Permenko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru; 10) Perubahan Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020-2024; 11) Perubahan Kepmenko PMK Nomor 40 Tahun 2021 tentang Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis; 12) Perubahan Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru; 13) Perubahan Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); 14) Perubahan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR); 15) Perubahan Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 16) Inisiasi Inpres Makan Bergizi Gratis (MBG); 17) Kebijakan turunan terkait penggunaan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) dalam pangan olahan; 18) Perumusan Peraturan Presiden tentang Satu Kesehatan; 19) Permenko PMK tentang Pelaksanaan Satu Kesehatan; 20) Rancangan Perpres tentang Gerakan memasyarakatkan makan ikan; dan 21) Rancangan Permenko tentang Penggerakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM) - Amanat PP 28/2024 dan UU 17/2023.
3. c.Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan 1) Peraturan Menteri terkait perubahan mekanisme salur Penyaluran Tunjangan Profesi Guru; 2) Inpres Pelaksanaan Program Prioritas Bidang Pendidikan; 3) Perpres Peta Jalan Pendidikan 2025-2045; 4) Inpres Wajib Belajar 13 Tahun; 5) Perpres SMA Unggul Garuda; 6) Perpres PPPK / Permen di PTNB terkait dosen PPPK; 7) Perubahan Kepmenko PMK Nomor 34 Tahun 2022 terkait Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 8) Perubahan Kepmenko PMK Nomor 35 Tahun 2022 terkait Isu Vokasi lintas Kementerian/Lembaga; 9) Rancangan Perpres Ratifikasi Konvensi Global Kualifikasi Pendidikan Tinggi. 10) Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
4. d.Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa: 1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter Bangsa Secara Terpadu dan Berkelanjutan; 2) Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 3) Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji; 4) Rancangan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB); 5) Perubahan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 6) Perubahan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; 7) Perubahan Perpres Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, 8) Rancangan Perpres Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN); 9) Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan. 10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2029; 11) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 12) Pembaharuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 35 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat 13) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK tentang Koordinasi Lintas Sektor dan Arahan Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 14) Rancangan Peraturan Presiden tentang Layanan Advokasi Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat; 15) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK tentang Arahan Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat; 16) Pembaharuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Nasional Warisan Budaya dan Alam Indonesia; 17) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK tentang Tata Kelola Warisan Budaya dan Alam Indonesia; 18) Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Nasional tentang Penginternasionalan Bahasa Indonesia; 19) Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinator Nasional Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik; 20) Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah; 21) Pembaruan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 22) Pembaruan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. e.Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial 1) Perubahan Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu; 2) Perubahan Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS); 3) Penyusunan Permenko tentang Peta Jalan Aksi Merespon Peringatan Dini; 4) Rancangan Kepmenko tentang Tim Koordinasi Aksi Merespon Peringatan Dini 5) Perubahan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6) Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 7) Perubahan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8) Penguatan Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana; 9) Rancangan Perpres tentang Implementasi Sistem Peringatan Dini Multiancaman Bencana; 10) Perubahan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional P3AKS 2020-2025 menjadi RAN P3AKS 2025-2029; 11) Keputusan Menko PMK tentang Tim Koordinasi Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Indonesia.
6. f.Manajemen Risiko Pembangunan Nasional 1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang secara spesifik mengatur implementasi MRPN di lingkungan Kemenko PMK, termasuk peran dan tanggung jawab unit organisasi terkait; 2) Tersedianya format baku untuk pelaporan risiko yang konsisten dan terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja yang ada. Usulan kerangka regulasi yang lebih rinci, termasuk urgensi pembentukan, unit penanggung jawab, unit/institusi terkait, dan target penyelesaian, disajikan pada Lampiran III. Kerangka Regulasi bidang PMK tahun 2025-2029 pada dokumen ini. Penguatan kerangka regulasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif dan suportif bagi pencapaian sasaran pembangunan manusia dan kebudayaan. 3.4 Kerangka Kelembagaan Perubahan fundamental dalam tugas dan fungsi Kementerian Koordinator terjadi pada periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015), Kementerian Koordinator saat ini memiliki mandat yang lebih luas, mencakup penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan Kementerian di bidangnya (Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024), serta tugas tambahan dalam pengelolaan dan penanganan isu, pengawalan program prioritas nasional, dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga (Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024). Keberhasilan implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga bergantung pada penguatan kerangka kelembagaan yang komprehensif. Penguatan kerangka kelembagaan bertujuan untuk membangun kapasitas internal dan memastikan struktur organisasi yang mendukung implementasi MRPN secara efektif. Mempertimbangkan tantangan tugas dan fungsi sebagai kementerian koordinator yang mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar, khususnya kewenangan dalam penanganan isu-isu strategis di bidang PMK, maka diperlukan penguatan kelembagaan agar Kemenko PMK dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
7. a.sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
8. b.perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
9. c.pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
10. d.pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
11. e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
12. f.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
13. g.penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
14. h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
15. i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
16. j.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
17. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Mempertimbangkan tantangan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar, khususnya kewenangan dalam penanganan isu-isu strategis di bidang PMK, maka diperlukan penguatan kelembagaan agar Kemenko PMK dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang komprehensif, Kemenko PMK berfokus pada lima aspek utama, yaitu: (1) pembangunan kependudukan dan keluarga, (2) peningkatan akses kesehatan, (3) pendidikan berkualitas, (4) penguatan karakter dan jatidiri bangsa, serta
(5)penanganan kebencanaan yang adaptif dan responsif. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sinergi lintas kementerian yang berperan sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Koordinasi lintas kementerian melibatkan berbagai Kementerian Koordinator lain, seperti Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pangan, serta Kemenko Bidang Perekonomian. Kolaborasi ini diperkuat dengan dukungan data dan sistem yang akurat untuk memastikan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) berjalan optimal. Selain itu, integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian turut melibatkan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan untuk memastikan kebijakan pembangunan SDM dan kebudayaan berjalan efektif, efisien, serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 (Gambar 3.6) Gambar 3.6 Orkestrasi Kebijakan Kemenko PMK dan Keterkaitan dengan Kementerian Koordinator Lainnya Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2020-2024 Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian (Perpres Nomor 35 Tahun 2020) sedangkan pada tahun 2025-2029 Kemenko PMK akan mengkoordinasikan 8 Kementerian yang terkait dengan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perubahan tersebut digambarkan dalam Gambar 3.7. Gambar 3.7 Perubahan Kementerian/Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko PMK Pada Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020, terdapat pergeseran lingkup koordinasi beberapa Kementerian seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial yang semula berada di bawah koordinasi Kemenko PMK saat ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, diatur pula bahwa Kemenko PMK saat ini mengkoordinasikan beberapa Kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan pemekaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang semula Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kerangka kelembagaan Kemenko PMK tahun 2025-2029 mencakup tiga hal penting, yaitu struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.
1. a.Struktur Organisasi Struktur organisasi dan tata kerja Kemenko PMK diatur dalam Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK sebagaimana Gambar 3.8. Gambar 3.8 Struktur Organisasi Kemenko PMK Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (delivery mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dalam penyusunan kerangka kelembagaan Kemenko PMK, dasar penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang PMK dalam dokumen RPJMN 2025-2029. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor yang berkoordinasi sejak hulu bersama dengan Kementerian/Lembaga mitra dan pemangku kepentingan sejak hulu. Sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang PMK. Mempertimbangkan target SKP atas penyelesaian 63 isu strategis dan 451 indikator bidang PMK yang cukup banyak, diperlukan struktur organisasi yang tepat baik secara komposisi, substansi, serta dukungan kesekretariatan dalam mendukung struktur organisasi Kemenko PMK. Berkaitan dengan penyelesaian indikator bidang PMK, unit kerja teknis dibantu oleh 4 (empat) jabatan asisten deputi (asdep) untuk membantu pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Deputi. Untuk membantu tugas di unit Deputi perlu disiapkan kepala bagian setingkat eselon 3, tenaga fungsional tertentu, seperti arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, analis kebijakan dan jabatan fungsional tertentu lainnya. Struktur Sekretariat Kemenko PMK terdiri dari 5 (lima) biro dan masing-masing biro dibantu oleh pejabat administrator dan tenaga fungsional tertentu, diantaranya arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Sedangkan Struktur Inspektorat dibantu satu pejabat administrator dan Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Penyesuaian struktur organisasi jika diperlukan dapat dilakukan, atau penetapan tugas dan fungsi yang jelas bagi unit-unit yang bertanggung jawab atas MRPN, sepeti pembentukan forum atau komite risiko yang secara berkala melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan risiko strategis.
2. b.Tata Laksana Penentuan tata laksana berfungsi sebagai pedoman bagi Kemenko PMK dalam mengimplementasikan kebijakan dan program secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya tata laksana yang baik, diharapkan setiap unit kerja dapat beroperasi secara terkoordinasi, transparan, dan sesuai standar yang ditetapkan. Adapun penataan dimaksud antara lain:
  1. 1.Perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi Unit Kerja Kedeputian dan Asisten Deputi yang disesuaikan dengan ruang lingkup pembangunan manusia dan kebudayaan, perubahan Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan Kemenko PMK, dan nomenklatur Program Prioritas yang diamanatkan pada RPJMN 2025-2029 untuk dikoordinasikan Kemenko PMK. Beberapa perubahan di antaranya mengubah Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga menjadi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, menghapuskan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial mengingat tugas dan fungsinya dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta mengubah Asisten Deputi Revolusi Mental menjadi Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti.
  2. 2.Pemecahan Unit kerja Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi (Hupok) menjadi unit kerja Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, serta unit kerja Biro Komunikasi dan Persidangan, mempertimbangkan hal berikut: - Beban kerja lebih dan beragam Biro HUPOK mengampu empat bidang kerja yang berbeda, yaitu Hukum, Organisasi, Komunikasi (Hubungan Masyarakat), dan Persidangan. Pengelolaan empat proses yang berbeda dalam satu biro menciptakan beban kerja yang sangat berat dan berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan. - Perbedaan karakteristik dan fokus layanan pada setiap bidang Ke empat bidang tersebut memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Hubungan Masyarakat dan Persidangan, misalnya, lebih berorientasi pada pelayanan langsung kepada pimpinan, khususnya Menteri sehingga bersifat real-time dan membutuhkan respons cepat. Sementara itu, bidang Hukum dan Organisasi lebih fokus pada aspek perumusan kebijakan, pengkajian regulasi, dan pengembangan struktur kelembagaan yang membutuhkan proses analisis dan koordinasi yang mendalam.
  3. 3.Mekanisme hubungan kerja Kepmenko 4/2023 tentang Pedum Mekanisme Kerja Penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di lingkungan instansi pemerintah, termasuk di Kemenko PMK. Sistem kerja menjadi instrumen penting bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi pasca dilaksanakannya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dalam regulasi tersebut, penyesuaian sistem kerja meliputi dua aspek utama, yaitu Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis. Mekanisme kerja merupakan bentuk penugasan terhadap jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dapat dilakukan secara individu maupun tim, serta dapat bersifat lintas unit kerja maupun lintas unit organisasi. Penugasan terhadap pegawai baik pejabat fungsional maupun pelaksana didasarkan pada kompetensi dan kinerja organisasi dengan mengutamakan akuntabilitas dan kinerja. Hal ini memungkinkan pejabat fungsional dapat ditugaskan secara fleksibel, dapat berubah, dan dapat berpindah dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Selain itu, mekanisme kerja juga menekankan kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung sistem kerja Kemenko PMK. Kemenko PMK melaksanakan penyesuaian sistem kerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 telah melaksanakan: 1) Penyederhanaan Struktur Organisasi di tahun 2020 dengan menghilangkan sebagian besar jabatan Administrator dan jabatan Pengawas; 2) Penyetaraan Jabatan dengan dialihkannya sebagian besar Pejabat Administrator dan Pengawas kepada Jabatan Fungsional baik Madya maupun Muda; 3) Penyesuaian Sistem Kerja juga telah dilaksanakan melalui ditetapkannya Kepmenko PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Mekanisme Kerja pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembentukan tim kerja guna mendukung kinerja kementerian. Lebih lanjut, pedoman pelaksanaan mekanisme kerja sebagaimana diatur dalam Kepmenko PMK Nomor 4 tahun 2023 masih dirasa relevan dengan keadaan saat ini meskipun terdapat perubahan struktur organisasi Kemenko PMK pada 2024. Oleh karena itu, pada 2025 Kemenko PMK memandang belum perlu dilaksanakan perubahan pedoman umum mekanisme kerja seiring dengan belum adanya pembaharuan atas PermenPANRB Nomor 7 tahun 2022. Selain penyesuaian sistem kerja, Kemenko PMK juga menyusun Peta Proses Bisnis sebagai kerangka utama dalam menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien di antara unit kerja. Pemetaan proses bisnis yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah berfungsi sebagai panduan bagi setiap unit kerja untuk memastikan bahwa tidak terdapat duplikasi atau tumpang tindih proses serta menjamin bahwa seluruh alur kerja terdokumentasi dengan baik. Melalui peta proses bisnis, setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja dapat diidentifikasi secara sistematis dan terstruktur sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal dan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dalam struktur penyusunannya, Peta Proses Bisnis di Kemenko PMK terbagi ke dalam tiga tingkatan (Level) yang mana pada Level 1 memuat seluruh rangkaian proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung di lingkungan Kemenko PMK. Proses bisnis utama mencakup kegiatan-kegiatan inti yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis organisasi, sementara proses bisnis pendukung berperan dalam menunjang kelancaran proses utama. Level 2, memuat penjabaran yang lebih detail dari proses di level 1, sementara level 3 menggambarkan seluruh aktivitas yang saling berhubungan dan ditampilkan secara berurutan sehingga menunjukkan keterkaitan antar fungsi di dalam unit, antar unit kerja, serta unit vertikal. Seiring dengan ditetapkannya Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK, diperlukan penyesuaian terhadap Peta Proses Bisnis yang mengacu pada struktur organisasi terbaru. Penyesuaian ini tidak hanya sebatas pada perubahan unit kerja, tetapi juga pada peningkatan detail pemetaan proses bisnis. Jika sebelumnya pemetaan hanya dilakukan hingga Level 1, maka pada penyesuaian yang akan datang, peta proses bisnis akan disusun hingga Level 3. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif alur proses, keterhubungan fungsi, serta akuntabilitas dari setiap langkah yang dilakukan oleh unit kerja di Kemenko PMK.
3. c.Sumber Daya Manusia Pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK didukung oleh sumber daya manusia (SDM) terhitung Mei 2025 yang berjumlah 402 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di seluruh unit unit kerja. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah pria sebanyak 231 orang dan wanita sebanyak 171 orang. Salah satu modalitas untuk melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan baik adalah SDM yang profesional. Capaian Indeks Profesionalisme ASN Kemenko PMK Tahun 2024 sebesar 83,3 atau kategori tinggi seperti grafik yang tertera pada Grafik 3.1. Grafik 3.1 Capaian Indeks Profesionalisme ASN Kemenko PMK Tahun 2024 Grafik 3.1 menggambarkan bahwa Indeks Profesionalisme ASN semua unit kerja Eselon 1 Kemenko PMK memiliki capaian kategori tinggi. Berdasarkan data BKN, capaian Indeks Profesionalisme ASN Kemenko PMK secara rata-rata adalah sebesar 83,3. Tingginya Indeks Profesionalisme ASN masih terkendala dengan kondisi belum terisinya semua formasi jabatan yang tersedia sehingga berdampak pada peningkatan beban pada jabatan-jabatan tertentu. Hal ini turut mengakibatkan bertambahnya beban kerja pegawai yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan Gambar 3.10, dapat diketahui bahwa jumlah SDM yang tersedia saat ini sejumlah 402 orang. Grafik 3.2 Komposisi SDM Kemenko PMK Tahun 2024 Berdasarkan Gambar 3.10. dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Kemenko PMK menurut tingkat pendidikan terdiri dari S-3 sebanyak 15 orang, S-2 sebanyak 114 orang, S-1/D-4 sebanyak 218 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 41 orang. Kemenko PMK sebagai lembaga koordinator perlu didukung oleh SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak. Tugas dan tantangan penyelesaian isu strategis bidang PMK semakin lama semakin komplek dan berat. Oleh karena itu, inovatif itu menjadi penting, kolaborasi menjadi penting, akuntabilitas tetap dijaga, Kemenko PMK harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat tugas dan fungsi SKP dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis, termasuk SDM yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang manajemen risiko melalui program sertifikasi atau pelatihan khusus. 4.1 Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemenko PMK, serta untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Kemenko PMK telah merumuskan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sasaran Strategis ini merefleksikan hasil utama yang diharapkan dari program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK, yang ketercapaiannya akan diukur melalui rangkaian indikator kinerja pada berbagai tingkatan. 4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kemenko PMK untuk periode Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 merupakan alat ukur utama yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemenko PMK pada akhir periode perencanaan. IKSS ini dirancang untuk secara komprehensif merefleksikan dampak dari pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (SKP) Kemenko PMK terhadap sasaran pembangunan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. IKSS Kemenko PMK periode 2025-2029 beserta target kinerjanya untuk setiap tahun selama lima tahun ke depan diuraikan secara rinci pada Tabel 4.1. Daftar SS, IKSS dan target capaian tahunan, serta cara pengukuran masing-masing indikator. Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Kemenko PMK Tahun 2025-2029 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET 2025 TARGET 2029 CARA PENGUKURAN SS – 1 Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Indeks Modal Manusia 0,56 0,59 IMM = Dimensi Survival x Dimensi Pendidikan x Dimensi Kesehatan • Dimensi Survival = (𝟏 − 𝐀𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚)/𝟏 • Dimensi Pendidikan = 𝒆𝝓(𝑳𝑨𝒀𝑺−𝟏𝟓) Keterangan 𝜙 = 0,08 : mengukur dampak dari tambahan satu tahun sekolah 𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 pencapaian tingkat lanjut = 84,5 Angka ini menimbang hasil studi konvergensi AN-PISA yang telah dilakukan Pusmendik Kemendikdasmen dengan target PISA yang ada dalam UU RPJPN. • 𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒉𝒂𝒕𝒂𝒏= 𝒆(𝜸𝑨𝑺𝑹 𝒙 𝑨𝒅𝒖𝒍𝒕 𝑺𝒖𝒓𝒗𝒊𝒗𝒂𝒍 𝑹𝒂𝒕𝒆 −𝟏 +𝜸𝑺𝒕𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒙 (𝟏−𝐏𝐫𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚)−𝟏 )/𝟐 Keterangan 𝛾𝐴𝑆𝑅 = 0,65 dan 𝛾𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0,35 adalah bobot kontribusi capaian komponen kesehatan terhadap produktivitas di masa dewasa Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) (IKSS2) 80 90 IK-SKP = Dimensi Proses + Dimensi Output × Dimensi Outcome NO ASPEK BOBOT KETERANGAN
  1. 1.Aspek Usaha (Process) W1 • Jumlah pelaksanaan kegiatan Rakortek Tk. Eselon I (bagi Es I dan Es II); • Jumlah pelaksanaan kegiatan Rakortek Tk. Eselon II (bagi Es II); • Jumlah pelaksanaan kegiatan Monev (bagi Es I dan Es II).
  2. 2.Keluaran (Output) W2 • Jumlah dokumen RK yang dihasilkan (Es I) • Jumlah dokumen RAK yang dihasilkan (Es II)
  3. 3.Aspek Hasil (Outcome) W3 Capaian atas target nilai indicator tahunan yang di SKP-kan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET 2025 TARGET 2029 CARA PENGUKURAN Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK) (IKSS3) Memuaskan Memuaskan Penghitungan IPKP-PMK dilakukan dengan metode Multi-Stage Weighted Index, yaitu pendekatan berjenjang yang menghitung indeks dari setiap variabel atau elemen (i) secara sistematis untuk menghasilkan nilai indeks akhir. Terdapat 14 variabel atau sub- indikator dalam kuesioner yang akan dinilai. Range kategori capaian (Skala 6):
  4. 1.< 3 = Kurang memuaskan
  5. 2.3,00 – 4,40 = Cukup memuaskan
  6. 3.4,41 – 5,60 = Memuaskan
  7. 4.5,61 – 6,00 = Sangat memuaskan SS – 2 Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Nilai Reformasi Birokrasi 90,5 92 Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko PMK oleh KemenPAN-RB terhadap 8 area perubahan. Nilai RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Keterangan: Nilai RB General: Akumulasi nilai capaian strategi pelaksanaan RB General, nilai tingkat implementasi kebijakan, dan nilai capaian strategis. Nilai RB Tematik: Akumulasi nilai strategi membangun RB Tematik dan nilai capaian dampak RB Tematik Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Sekretariat Kementerian Memuaskan Memuaskan Hasil survey terhadap kualitas layanan kesekretariatan dari seluruh unit kerja lingkup Kemenko PMK Range kategori capaian (Skala 6):
  8. 1.< 3 = Kurang memuaskan
  9. 2.3,00 – 4,40 = Cukup memuaskan
  10. 3.4,41 – 5,60 = Memuaskan
  11. 4.5,61 – 6,00 = Sangat memuaskan 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Kemenko PMK akan melaksanakan serangkaian program dan kegiatan strategis. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditentukan melalui Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program (IKP) berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian outcome dari suatu program yang dijalankan oleh unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenko PMK. IKP dirumuskan secara spesifik untuk menangkap hasil antara yang relevan dengan sasaran program yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian output dari kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja Eselon II. IKK dirancang secara spesifik untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang direncanakan. Rincian lengkap mengenai IKP dan IKK untuk masing-masing program dan kegiatan Kemenko PMK pada periode 2025-2029, beserta target capaiannya, disajikan pada Lampiran I. “Matriks Kinerja dan Pendanaan Kemenko PMK Tahun 2025-2029” pada dokumen ini. Lampiran tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja operasional Kemenko PMK. Sebagai entitas yang melaksanakan fungsi SKP, realisasi pencapaian IKP dan IKK Kemenko PMK memiliki keterkaitan erat dengan kinerja kementerian/lembaga teknis yang menjadi pemilik dan pelaksana utama program atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, meskipun indikator kinerja tertentu merupakan indikator kinerja kementerian/lembaga terkait, indikator-indikator tersebut secara tidak langsung juga merefleksikan kontribusi dan keberhasilan Kemenko PMK melalui SKP dalam pencapaian target indikator setiap tahunnya melalui kebijakan yang diputuskan bersama lintas K/L. Pemahaman ini penting untuk memastikan penilaian kinerja yang adil dan akuntabel sesuai dengan peran Kemenko PMK. 4.2.Kerangka Pendanaan Kerangka Pendanaan merupakan komponen krusial dalam Renstra yang memuat estimasi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kemenko PMK selama periode 2025-2029. Kerangka ini dirancang untuk memastikan ketersediaan sumber daya finansial yang memadai guna menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sumber pendanaan utama untuk mendukung program dan kegiatan Kemenko PMK sepenuhnya bersumber dari Rupiah Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK serta keberlanjutan program-program prioritas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat Indonesia. Selain sumber pendanaan utama dari Rupiah Murni APBN, pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko PMK juga memungkinkan untuk didukung oleh berbagai mekanisme pendanaan alternatif, seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerja Sama Hibah Luar Negeri (KHLN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Corporate Social Responsibility (CSR). Pendekatan diversifikasi sumber pendanaan ini memberikan fleksibilitas bagi Kemenko PMK dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tambahan tanpa melampaui batas perencanaan yang strategis dan realistis. Namun, mengingat sifat pendanaan dari sumber-sumber alternatif ini bersifat tentatif, baik dari sisi kepastian alokasi, nominal, maupun waktu realisasi, Renstra Kemenko PMK 2025-2029 akan tetap memfokuskan penyajian kerangka pendanaan pada sumber yang dapat dipastikan alokasinya, yaitu Rupiah Murni APBN. Total kebutuhan pendanaan Kemenko PMK dalam periode 2025–2029 diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap, dari Rp208,3 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp364,2 miliar pada tahun 2029. Peningkatan tersebut mencerminkan penambahan beban koordinatif terhadap indikator Program Nasional dan Prioritas (sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 hingga Tabel 2.4), penanganan isu-isu strategis lintas sektor, serta pelaksanaan inisiatif baru seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan pengembangan sistem PMK Data Prime. Asumsi proyeksi pendanaan turut mempertimbangkan beberapa komponen kunci, antara lain:
  12. 1.Peningkatan kebutuhan belanja operasional dan koordinatif, seiring dengan bertambahnya ruang lingkup dan kompleksitas penugasan lintas kementerian/lembaga, baik dalam bentuk rapat koordinasi, asistensi kebijakan, hingga pemantauan dan evaluasi berbasis data presisi.
  13. 2.Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pemenuhan formasi jabatan fungsional dan teknis yang saat ini belum optimal. Peningkatan belanja pegawai diarahkan untuk mendukung penambahan jumlah ASN dengan kompetensi spesifik, serta pengembangan kapasitas melalui pelatihan, peningkatan sistem merit, dan penguatan profesionalisme ASN. Berdasarkan kebutuhan kelembagaan dan arah reformasi birokrasi, penguatan SDM ditargetkan meningkat sejalan dengan rasionalisasi beban kerja dan perluasan fungsi koordinatif tematik.
  14. 3.Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi dan data, khususnya dalam rangka operasionalisasi Precision Policy Dashboard, penguatan interoperabilitas data antar-K/L, serta integrasi platform digital PMK Data Prime sebagai infrastruktur pendukung kebijakan berbasis bukti.
  15. 4.Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk penyelenggaraan audit kebijakan, evaluasi lintas sektor, dan publikasi kajian tematik berkala yang berbasis indikator makro pembangunan manusia. Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran setiap tahun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana dimuat dalam BAB II dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Bab IV. Optimalisasi pemanfaatan anggaran akan dilakukan melalui pendekatan berbasis kinerja dan hasil (result-based budgeting). Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan SKP Kemenko PMK ditampilkan pada Tabel 4.2. Untuk detil dan lengkap bentuk matriks dapat dilihat pada Lampiran I dokumen ini. Matriks tersebut memuat alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan per tahun selama periode perencanaan, memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Tabel 4.2 Kerangka pendanaan pelaksanaan SKP Kemenko PMK 2025-2029 (dalam juta rupiah) Kementerian 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian Koordinator bidang PMK 208.279,3 314.617,2 330.348,1 346.865,5 364.208,8 Renstra ini menjadi pedoman utama bagi Kemenko PMK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai kementerian koordinator, serta sebagai panduan dalam penyusunan Renstra unit kerja di lingkungan Eselon I. Selain itu, dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Guna memastikan pelaksanaan strategi yang efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator dan target. Penyesuaian terhadap indikator dan sasaran akan terus dilakukan sesuai dengan prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tiap tahunnya. Dalam lingkup koordinasi lintas sektor, Renstra Kemenko PMK Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai acuan strategis dalam memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu pembangunan manusia dan kebudayaan. Dengan mengedepankan peran koordinatif yang efektif, Kemenko PMK diharapkan mampu mengharmonisasikan program dan kebijakan lintas sektor, sehingga mampu menciptakan dampak pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, Renstra ini merefleksikan komitmen Kemenko PMK dalam menjawab tantangan strategis nasional, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan karakter kebangsaan, perlindungan sosial, serta pembangunan budaya yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global. Nilai-nilai dasar organisasi seperti profesionalisme, integritas, kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola koordinasi yang efektif dan responsif. Dengan demikian, Renstra Kemenko PMK 2025–2029 diharapkan mampu memberikan arah dan pijakan strategis bagi pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil. Ini menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. 5.2 Arahan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra Dalam rangka mendukung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," Kemenko PMK menjalankan mandat strategis dalam mengarahkan kebijakan melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Fokus utama arahan ini tertuju pada keberhasilan transformasi di empat sektor utama, yaitu transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, serta ketahanan sosial-budaya dan lingkungan hidup, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Menko PMK menyebut pentingnya inovasi untuk menyukseskan program hasil terbaik cepat atau quick win di bidang pembangunan SDM. "Tugas dan tantangan kita semakin lama semakin berat. Oleh karena itu, inovatif itu menjadi penting. Kolaborasi menjadi penting, akuntabilitas tetap dijaga’’. Lebih lanjut Menko PMK menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antar kementerian dan lembaga untuk mencapai sasaran strategis nasional. Keberhasilan pembangunan manusia yang unggul dan berkelanjutan, akan diukur melalui indikator-indikator kinerja utama, yang mencerminkan komitmen sebagai koordinator pencapaian target Indeks Modal Manusia Indonesia dan koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan PN04 dan PN08. Dengan pendekatan yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, Kemenko PMK diharapkan mampu mengorkestrasi berbagai kebijakan dan program pembangunan manusia dan kebudayaan melalui kebijakan berbasis data yang presisi demi mewujudkan Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. 5.3 Mekanisme Evaluasi Renstra Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kemenko PMK 2025−2029 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenko PMK. Komitmen ini tercermin dari tekad kuat untuk melakukan transformasi strategis yang berdampak nyata di Kemenko PMK. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, setiap tujuan strategis dalam Renstra ini dirancang secara terstruktur dan sistematis, dengan keterkaitan langsung terhadap sasaran strategis, indikator kinerja utama, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas. Perencanaan program dan kegiatan tersebut disusun dengan mempertimbangkan dinamika aktual, potensi yang dimiliki, serta berbagai permasalahan yang tengah dihadapi. Dengan demikian, setiap inisiatif yang dijalankan diharapkan mampu menghasilkan output dan outcome yang terukur dan relevan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Proses evaluasi ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, guna memastikan bahwa seluruh capaian kinerja benar-benar mencerminkan upaya peningkatan kualitas koordinasi dan kebijakan. Selanjutnya, secara teknis operasional, arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemenko PMK setiap tahunnya. RKT ini menjadi pedoman pelaksanaan bagi seluruh unit kerja dalam menerjemahkan isu-isu strategis ke dalam lima fokus koordinasi utama yang telah ditetapkan. Penjabaran tersebut berlanjut ke dalam RKT unit kerja dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang tersusun secara hierarkis, mulai dari Menteri Koordinator hingga ke jajaran pejabat eselon dan pelaksana/fungsional di lingkungan Kemenko PMK. Melalui mekanisme perencanaan dan pengendalian kinerja tersebut, diharapkan seluruh pegawai Kemenko PMK memiliki kesadaran penuh atas peran dan tanggung jawab mereka dalam mendorong perubahan dan menumbuhkan budaya kerja berorientasi hasil. Semangat ini menjadi pondasi penting bagi Kemenko PMK untuk mewujudkan target-target strategis sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025–2029. Dengan komitmen yang kuat, sinergi yang solid, serta tata kelola yang adaptif, Kemenko PMK optimis dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan RPJMN keempat dan pencapaian agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kemenko PMK Tahun 2025-2029 Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 208.279,3 314.617,2 330.348,1 346.865,5 364.208,8 Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan - Indeks Modal Manusia (IMM) 0,56 0,57 0,575 0,58 0,59 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) 80 82 85 88 90 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan Memu askan Memu askan Memu askan Memu askan Memu askan Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 manusia dan kebudayaan (IKS PMK) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi - Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 90,50 90,88 91,25 91,63 92,00 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Sekretariat Kementerian Memu askan Memu askan Memu askan Memu askan Memu askan CL-Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 27.730,2 62.506,5 65.631,9 68.913,5 72.359,1 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial - Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial yang dihasilkan 4 4 4 4 4 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB 0,137 0,137 0,136 0,136 0,135 Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan yang dihasilkan 4 4 4 4 4 - Usia harapan hidup (UHH) 74,43 74,68 74,92 75,16 75,4 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan yang dihasilkan 4 4 4 4 4 - Angka kelahiran total (Total fertility rate) 2,12 2,11 2,10 2,10 2,10 - Indeks ketimpangan gender (IKG) 0,430 0,421 0,412 0,403 0,394 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 72,89 73,83 74,53 75,09 75,55 Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Indeks Pembangunan Gender 92,02 - 92,11 92,11 - 92,21 92,18 - 92,31 92,25 - 92,44 92,34 - 92,54 - Indeks Perlindungan Anak 70,19 72,33 73,34 74,35 75,29 - Mobilitas penduduk lanjut usia 94 94,5 96 95,5 96 - Mobilitas penduduk penyandang disabilitas 69 69,5 70 70,5 71 - Early Childhood Development Index (ECDI) 88,30 89,06 89,80 90,53 91,27 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa - Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa yang dihasilkan 4 4 4 4 4 - Indeks Pembangunan Pemuda 65,16 67,00 68,95 71,03 73,27 - Jumlah perolehan medali emas pada olympic games n/a n/a n/a 4-6 n/a Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Jumlah perolehan medali emas pada paralympic games n/a n/a n/a 4-6 n/a - Peringkat pada Asian Games n/a 9-11 n/a n/a n/a - Peringkat pada Asian Para Games n/a 5-7 n/a n/a n/a - Peringkat pada SEA Games 3 n/a 2-4 n/a 2-4 - Peringkat pada ASEAN Para Games n/a 1-2 1-2 n/a 1-2 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga 10,36 – 11,45 10,8 - 11,94 11,25 - 12,43 11,69 - 12,93 12,13 - 13,40 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 65,49 66,15 66,81 67,47 68,13 - Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK 63,24 64,36 65,35 66,24 67,05 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Penddidikan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan yang dihasilkan 4 4 4 4 4 Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rata-rata nilai PISA: a) membaca; b) matematika; c) sains 396; 404; 416 396; 404; 416 396; 404; 416 409; 416; 426 409; 416; 426 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 9,33 9,45 9,57 9,69 9,82 - Harapan lama sekolah 13,32 13,36 13,44 13,51 13,58 - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi 66,78 67,00 67,23 67,46 67,66 - Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 11,11 11,49 11,88 12,28 12,68 - Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional: a) literasi membaca; b) numerasi 62,89; 54,36 63,89; 55,86 64,89; 57,38 65,89; 58,86 66,89; 59,86 - Peringkat indeks inovasi global 53 52 51 50 49 - Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/ Sederajat 67,44 68,07 68,66 69,20 69,71 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun 3.776. 239 3.546. 145 3.386. 949 3.249. 797 3.112. 816 - Persentase satuan pendidikan yang Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a) literasi membaca; dan b) numerasi 50,55; 41,36 51,67; 43,52 52,79; 45,68 53,91; 47,84 55,00; 50,00 - Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik 41,63 44,84 48,05 51,26 54,47 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA Laki- Laki: 43,41; Perem puan: 38,89 Laki- Laki: 43,73; Perem puan: 39,35 Laki- Laki: 44,01; Perem puan: 39,73 Laki- Laki: 44,26; Perem puan: 40,03 Laki- Laki: 44,49; Perem puan: 40,27 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihasilkan 1 1 1 1 1 Kegiatan 6338: Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial 4.372,4 8.100,0 8.505,0 8.930,3 9.376,8 Deputi V Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial 4 4 4 4 4 ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim 003-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana 2 2 2 2 2 Asdep Pengurangan Risiko Bencana 004-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Bencana - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Bencana 2 2 2 2 2 Asdep Penanganan Bencana 005-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2 2 2 2 2 Asdep Rehabilitasi dan Rekonstruksi 006-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Pasca Konflik Sosial - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Pasca Konflik Sosial 2 2 2 2 2 Asdep Penanganan Pascakonflik Sosial AEA-Koordinasi 004-Koordinasi Penguatan - Jumlah Koordinasi Penguatan Perlindungan 1 1 1 1 1 Asdep Penanganan Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3KS) dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3KS) Pascakonflik Sosial 005-Koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana Dalam Tahap Pra Bencana - Jumlah Koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana Dalam Tahap Pra Bencana 1 1 1 1 Asdep Pengurangan Risiko Bencana 006-Koordinasi Digitalisasi Data Dukung Penelaahan Verifikasi dan Evaluasi Pendanaan Penanggulangan Bencana dalam Tahapan Pascabencana - Jumlah Koordinasi Digitalisasi Data Dukung Penelaahan Verifikasi dan Evaluasi Pendanaan Penanggulangan Bencana dalam Tahapan Pascabencana 1 1 1 1 Asdep Rehabilitasi dan Rekonstruksi 007-Koordinasi Implementasi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) - Jumlah Koordinasi Implementasi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) 1 1 1 1 Asdep Penanganan Pascakonflik Sosial 008-Koordinasi Implementasi Kebijakan Penggunaan DSP pada Pemulihan Pascakonflik Sosial - Jumlah Koordinasi Implementasi Kebijakan Penggunaan DSP pada Pemulihan Pascakonflik Sosial 1 1 1 1 Asdep Penanganan Pascakonflik Sosial Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 6339: Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan 4.131,8 12.800,0 13.440,0 14.112,0 14.817,6 Deputi II Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan 4 4 4 4 4 ABG-Kebijakan Bidang Kesehatan 005-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 2 2 2 2 2 Asdep Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 006-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 2 2 2 2 2 Asdep Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 007-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan 2 2 2 2 2 Asdep Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan AEA-Koordinasi 002-Koordinasi Implementasi Kamar Rawat Inap Standar - Jumlah Koordinasi Implementasi Kamar Rawat Inap Standar 1 1 1 1 Asdep Peningkatan Akses dan Mutu Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelayanan Kesehatan PBG-Kebijakan Bidang Kesehatan 008-Rekomendasi Alterntatif Kebijakan Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting 2 2 2 2 Asdep Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting PEA-Koordinasi 001-Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting - Jumlah Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 1 1 1 1 1 Asdep Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting 002-Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis - Jumlah Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis 1 1 1 1 1 Asdep Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 003-Koordinasi Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah - Jumlah Koordinasi Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah 1 1 1 1 Asdep Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 004-Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis - Jumlah Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis 1 1 1 1 Asdep Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kegiatan 6340: Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan 4.463,4 9.100,0 9.555,0 10.032,8 10.534,4 Deputi I Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan 4 4 4 4 4 ABN-Kebijakan Bidang Sosial 005-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 2 2 2 2 2 Asdep Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 006-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 2 2 2 2 2 Asdep Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 007-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas 2 2 2 2 2 Asdep Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas 008-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan 2 2 2 2 2 Asdep Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 AEA-Koordinasi 004-Koordinasi Koordinasi Penyusunan RAN PAUD HI 2025-2029 - Jumlah Koordinasi Penyusunan RAN PAUD HI 2025-2029 1 1 1 1 1 Asdep Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 005-Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penangnan Pornografi - Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penangangan Pornografi 1 1 1 1 1 Asdep Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan 006-Koordinasi Revisi Perpres GDPK - Jumlah Koordinasi Revisi Perpres GDPK 1 1 1 1 Asdep Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan 007-Koordinasi Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan - Jumlah Koordinasi Implementasi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 1 1 1 1 Asdep Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan 008-Koordinasi Pencapaian Target Indeks Perlindungan Anak (IPA) - Jumlah Koordinasi Pencapaian Target Indeks Perlindungan Anak (IPA) 1 1 1 1 Asdep Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 009-Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak - Jumlah Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak 1 1 1 1 Asdep Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pidana Perdagangan Orang Pidana Perdagangan Orang Pemberdayaan Perempuan 010-Koordinasi Tata Kelola Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas - Jumlah Koordinasi Tata Kelola Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas 1 1 1 1 Asdep Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kegiatan 6341: Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa 4.565,7 8.600,0 9.030,0 9.481,5 9.955,6 Deputi IV Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa 4 4 4 4 4 ABH-Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 002-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 2 2 2 2 2 Asdep Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 005-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Budi Pekerti - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Budi Pekerti 2 2 2 2 2 Asdep Penguatan Budi Pekerti Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 007-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bina Keagamaan - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bina Keagamaan 2 2 2 2 2 Asdep Bina Keagamaan 008-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dan Prestasi Bangsa - Jumlah Rekomendasi Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dan Prestasi Bangsa 2 2 2 2 2 Asdep Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa AEA-Koordinasi 001-Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan - Jumlah Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 1 1 1 1 1 Asdep Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa 002-Koordinasi Diseminasi Nilai Budi Pekerti untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa - Jumlah Koordinasi Diseminasi Nilai Budi Pekerti untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa 1 1 1 1 Asdep Penguatan Budi Pekerti 003-Koordinasi Penguatan Moderasi Beragama - Jumlah Koordinasi Penguatan Moderasi Beragama 1 1 1 1 Asdep Bina Keagamaan 004-Koordinasi Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional - Jumlah Koordinasi Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional 1 1 1 1 Asdep Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 005-Koordinasi Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa, Aksara serta Sastra sebagai Identitas dan Jati Diri Bangsa - Jumlah Koordinasi Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa, Aksara serta Sastra sebagai Identitas dan Jati Diri Bangsa 1 1 1 1 Asdep Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 006-Koordinasi Revitalisasi Gugus Tugas GNRM menuju Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa - Jumlah Koordinasi Revitalisasi Gugus Tugas GNRM menuju Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa 1 1 1 1 Asdep Penguatan Budi Pekerti Kegiatan 6342: Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan 4.780,9 9.000,0 9.450,0 9.922,5 10.418,6 Deputi III Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan 4 4 4 4 4 ABH-Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 005-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar 2 2 2 2 2 Asdep Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 006-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi 2 2 2 2 2 Asdep Pendidikan Menengah dan Tinggi 007-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan 2 2 2 2 2 Asdep Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan 008-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri - Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri 2 2 2 2 2 Asdep Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri AEA-Koordinasi 001-Koordinasi Percepatan Quick Wins Bidang Pendidikan - Jumlah Koordinasi Percepatan Quick Wins Bidang Pendidikan 1 1 1 1 Asdep Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar 002-Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi - Jumlah Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 1 1 1 1 Asdep Pendidikan Menengah dan Tinggi 003-Koordinasi Penguatan Pendidikan, Riset, dan Teknologi - Jumlah Koordinasi Penguatan Pendidikan, Riset, dan Teknologi 1 1 1 1 1 Asdep Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 004-Koordinasi Percepatan Digitalisasi Pembelajaran - Jumlah Koordinasi Percepatan Digitalisasi Pembelajaran 1 1 1 1 Asdep Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri 005-Koordinasi Manajemen Talenta Nasional SDM Iptek - Jumlah Koordinasi Manajemen Talenta Nasional SDM Iptek 1 1 1 1 Asdep Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri 006-Koordinasi Pemerataan dan Penataan SDM Pendidikan - Jumlah Koordinasi Pemerataan dan Penataan SDM Pendidikan 1 1 1 1 Asdep Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Kegiatan 7067: Koordinasi Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5.416,0 14.906,5 15.651,9 16.434,5 17.256,2 Setkemenko PMK Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1 1 1 1 1 Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan SDM ABN-Kebijakan Bidang Sosial - Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1 1 1 1 1 WA-Program Dukungan Manajemen 180.549,1 252.110,7 264.716,2 277.952,0 291.849,6 Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi - Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 90,50 90,88 91,25 91,63 92,00 - Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Sekretariat Kementerian Memu askan Memu askan Memu askan Memu askan Memu askan Kegiatan 6336: Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 180.549,1 252.110,7 264.716,2 277.952,0 291.849,6 Setkemenko PMK Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Jumlah Telaah Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihasilkan 4 4 4 4 4 - Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang terlaksana 13 13 13 13 13 Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terlaksana 25 25 25 25 25 - Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal yang terlaksana 207 207 207 207 207 - Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal yang terlaksana 40 40 40 40 40 ABH-Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 001-Telaahan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas - Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas 1 1 1 1 1 Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas 002-Telaahan Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya - Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya 1 1 1 1 1 Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya ABL-Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 001-Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan - Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah 1 1 1 1 1 Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan 002-Telaahan Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan - Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan 1 1 1 1 1 Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 956-Layanan BMN - Jumlah Layanan BMN 1 1 1 1 1 Biro Umum dan Keuangan 957-Layanan Hukum - Jumlah Layanan Hukum 1 1 1 1 1 Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi - Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat 6 6 6 6 6 Biro Komunikasi dan Persidangan 959-Layanan Protokoler - Jumlah Layanan Protokoler 1 1 1 1 1 Biro Umum dan Keuangan 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 1 1 1 1 Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan SDM 962-Layanan Umum - Jumlah Layanan Umum 8 8 8 8 8 Biro Umum dan Keuangan 963-Layanan Data dan Informasi - Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 1 1 1 1 Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi 994-Layanan Perkantoran - Jumlah Layanan Perkantoran 1 1 1 1 1 Biro Umum dan Keuangan EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951-Layanan Sarana Internal - Jumlah Layanan Sarana Internal 25 25 25 25 25 Biro Umum dan Keuangan EBC-Layanan Manajemen SDM Internal Program/ Kegiatan/KRO/RO Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 954-Layanan Manajemen SDM - Jumlah Layanan Manajemen SDM 100 100 100 100 100 Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan SDM 996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan 107 107 107 107 107 Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan SDM EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran 4 4 4 4 4 Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan SDM 953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 10 10 10 10 10 Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan SDM 955-Layanan Manajemen Keuangan - Jumlah Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1 1 Biro Umum dan Keuangan 965-Layanan Audit Internal - Jumlah Layanan Audit Internal 24 24 24 24 24 Inspektorat 974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1 1 1 1 1 Biro Umum dan Keuangan Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenko PMK Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis - 1 1 1 1 1 382,2 700 735 771,8 810,3 - - - - - 382,2 700 735 771,8 810,3 Keterangan: - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berfokus pada pengawalan koordinasi indikator di tingkat Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), bukan pada tingkat Kegiatan Prioritas (KP) maupun Proyek Prioritas (ProP). - Kemenko PMK juga memiliki RO Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis yang mendukung Prioritas Nasional (04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas), Program Prioritas (13 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat), Kegiatan Prioritas (01 - Penuntasan TBC) dan Proyek Prioritas (01 - Peningkatan upaya pencegahan TBC) Lampiran 3. Kerangka Regulasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN
  16. 1.Rancangan UU tentang Pengasuhan Anak*) RUU tentang Pengasuhan Anak menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan dan pengasuhan anak yang lebih inklusif, berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta sejalan dengan perkembangan sosial dan tantangan masa kini. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPPA 2026
  17. 2.RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menetapkan standar kontrak kerja, pengupahan yang layak, akses jaminan sosial, perlindungan terhadap penyalur, pelindungan dari ekploitasi serta memenuhi komitmen HAM/SDGs. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPPA 2026
  18. 3.RUU tentang Pembangunan Keluarga Berkualitas/RUU tentang Ketahanan Keluarga RUU Pembangunan Keluarga Berkualitas diperlukan memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi negara dan sebagai landasan untuk menyatukan kebijakan pembangunan keluarga, menetapkan rencana induk nasional/daerah, dan koordinasi lintas sektoral untuk intervensi preventif, dengan tetap memperhatikan ruang privat keluarga. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPPA 2025-2026
  19. 4.RUU tentang Kesetaraan Gender RUU KKG penting untuk menegaskan prinsip non- diskriminasi, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan pembangunan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPPA 2025-2026
  20. 5.Perubahan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan Rancangan Undang- Undang tentang Kelanjutusiaan ● Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ● Urgensi penguatan: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Baleg DPR, Kemensos, Bappenas, Kemenkes, 2029 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian 1) definisi lanjut usia memerlukan pembaruan; 2) ruang lingkup UU kurang menyeluruh; dan 3) belum banyak membahas kebutuhan perawatan lansia. ● Kebutuhan Kebijakan Baru: 1) menjawab tantangan demografi; 2) meningkatkan perlindungan lansia; 3) mendukung lansia produktif dan mandiri; dan 4) memperkuat koordinasi lintas sektor. Kemendukbangda, Kemendagri
  21. 6.Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Perubahan UU TPPO diperlukan untuk menghadapi dinamika kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks, sehingga perlu adanya update dari muatan UU tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kementerian PPPA, dan POLRI, Baleg DPR RI 2029
  22. 7.Rancangan Peraturan Turunan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ● Penyusunan 3 Peraturan Pemerintah tentang: 1) perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 2) penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak; dan 3) pengelolaan data dan informasi kesejahteraan ibu dan anak (KIA). • Penyusunan 1 Perpres tentang Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan KemenPPPA 2025-2026
  23. 8.Rancangan Perpres Strategi Nasional PUG Selama ini PUG dalam pembangunan berupa Inpres 9 Tahun 2000 dirasa kurang memadai dan diperlukan regulasi yang lebih kuat. RPerpres dapat diimplementasikan tanpa perlu banyak aturan turunan hingga ke daerah, dapat mengisi kekosongan hukum terkait implementasi kesetaraan gender dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPN/ Bappenas 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian melengkapi hal yang masih kurang dalam 7 langkah proses pembangunan
  24. 9.Rancangan Perpres Strategi Nasional PKTP Perlu sinergi kebijakan dan peran dari masing-masing K/L untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dengan target dan indikator yang jelas dan spesifik serta terukur Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPPA 2029
  25. 10.Perubahan Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO Pembaruan atas substansi dan masa berlakunya Rencana Aksi Nasional dari sebelumnya untuk tahun 2020-2024 menjadi Rencana Aksi Nasional periode tahun 2025-2029. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kementerian PPPA, dan POLRI 2026
  26. 11.Perubahan Perpres Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Pembaruan struktur gugus tugas sesuai dengan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kementerian PPPA, dan POLRI 2026
  27. 12.Perubahan/pembaharuan Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan ● Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ● Untuk mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat diperlukan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan terbitnya Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 maka arah kebijakan Stranas Kelanjutusiaan juga perlu penyesuaian. ● Perpres Stranas Kelanjutusiaan berakhir pada tahun 2024 sehingga perlu pembaharuan untuk tahun 2025-2029. Beberapa catatan untuk perbaikan antara lain: 1) perlu perbaikan dalam tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab K/L; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemendukbangda 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian 2) harus ada program dan kegiatan yang outcome-nya yang berdampak langsung bagi penduduk lansia dan bisa terukur; 3) penetapan target untuk 2025-2029 yang sekiranya bisa tercapai, dan target perlu disesuaikan dengan RO/KRO K/L terkait; 4) penyamaan definisi operasional supaya intervensi program di K/L lebih jelas dan terarah 5) program pendukung dalam pencapaian indikator masing-masing visi stranas, masih terlalu luas dan belum fokus pada daerah sasaran; 6) sosialisasi dan komitmen K/L penanggung jawab untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Perpres.
  28. 13.Perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ● Indonesia Darurat Pornografi: Indonesia menduduki peringkat ke-2 kasus pornografi anak online di ASEAN selama periode 2019-2022. Jumlah Insiden Pornografi Anak sebanyak 7.491.564 kasus, tren pornografi mengalami peningkatan sejak Tahun 2019-2023 secara berturut-turut, dimana pada Tahun 2019 sebanyak 840.221 kasus dan Tahun 2023 menjadi 1.925.549 kasus (NCMEC, 2023) ● Perpres 25/2012 perlu diubah karena kebutuhan penguatan keanggotaan dan tata kelola Gugus Tugas di Pusat maupun Daerah: 1) perlu penambahan anggota gugus tugas dari kementerian/lembaga terkait sekaligus penyesuaian nomenklatur; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenag 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian 2) perlu penormaan baru mengenai pengaturan koordinasi antara gugus tugas pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 3) perlunya peningkatan status pengaturan mengenai RAN pencegahan dan penanganan pornografi, yang semula diatur dalam peraturan menteri menjadi peraturan presiden
  29. 14.Perubahan Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Perpres 153/2014 perlu diubah karena sudah tidak update dengan megatren global pada isu kependudukan: ● Dinamika kependudukan mengalami perubahan siginifkan dalam 10 terakhir (terutama karena wabah Covid-19) ● Total Fertility Rate sudah hampir mencapai angka keseimbangan di 2,14 (2024). Idealnya, TFR berada di angka 2,1 untuk replacement rate (yang berarti 1 wanita dapat melahirkan 2 orang anak selama masa reproduksinya) yang mana 2 anak yang lahir dapat menggantikan posisi kedua orang tuanya. Tren angka kelahiran akan semakin menurun hingga 1.97 pada 2045. ● Indonesia mulai menuju ageing population (Persentase lansia 12%; Rasio ketergantungan lansia 17,79 (BPS, 2024)). Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15–59 tahun) harus menanggung setidaknya 17 penduduk lansia. ● Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan bonus demografi (Angka pengangguran 7,2 juta orang/4,82% (BPS, 2024) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Kemendukbangga/ BKKBN 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian
  30. 15.Perubahan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) ● Perpres 62/2019 telah berakhir dan perlu ada tindak lanjut untuk mendukung keberlanjutan pengembangan Statistik Hayati ● Masih terdapat gap dalam pendataan penduduk yang bersumber dari pencatatan sektoral (kelahiran, kematian - Kemenkes; perkawinan, perceraian - Kemenag, MA) dengan pencatatan sipil yang dilakukan oleh Dirjen Dukcapil ● Belum terlaksananya interoperabilitas data kependudukan lintas sektor yang memungkinkan adanya pembaruan data sewaktu (real-time update) dalam berbagai peristiwa kependudukan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Badan Pusat Staistik Kementerian PPN/Bappenas Kemendukbangga/ BKKBN 2025-2026
  31. 16.Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ● Penyelarasan dengan regulasi terbaru dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional ● Penguatan kelembagaan dan tata kelola (Revisi Perpres diharapkan memperkuat peran, tugas, dan fungsi kelembagaan serta memperjelas mekanisme koordinasi lintas sektor Deputi Bidang Kooordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPPA 2026
  32. 17.Rancangan Peraturan Presiden tentang Revisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Berdasarkan refleksi 10 tahun, diperlukan penajaman implementasi PAUD HI : ● Hingga 2024 belum ada data yang menunjukan praktik baik pelayanan 1 atap untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini dari usia 0-6 tahun (Pelaksanaan PAUD HI hanya berfokus pada pendidikan sehingga layanan bagi anak usia 0-6 tahun, keluarga, dan ibu hamil kurang mendapat perhatian strategis sebagai bagian dari layanan PAUD HI) ● Terdapat beberapa kebijakan nasional terbaru yang perlu dikonsolidasi untuk memperkuat Deputi Bidang Kooordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenkes, Kemendikdasmen, Kementerian PPN/Bappenas 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian implementasi PAUD HI, menajamkan sasaran dan layanan serta memperluas kelompok sasaran
  33. 18.Revitalisasi Inpres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) menjadi Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA) ● Tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Indonesia ● Masa berlakunya Stranas BKTA telah selesai ● Minimnya koordinasi dan kesenjangan layanan Deputi Bidang Kooordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian PPPA 2025
  34. 19.Inpres 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas ● Pembaruan atas perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga, substansi dan masa berlakunya Rencana Aksi. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemendukbangga/ BKKBN 2025-2026
  35. 20.Pembaharuan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ● RAN Penyandang Disabilitas 2019-2024 yang sudah berakhir pada tahun 2024. Perlu penyusunan RAN Penyandang Disabilitas 2025- 2029 sesuai RPJMN yang baru. ● Pada tingkat provinsi/kabupaten/ kota, perlu didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) 2025-2026
  36. 21.Rancangan Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Regulasi upaya pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sangat penting untuk menjamin hak, akses, dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Kemenkes 2025-2026
  37. 22.Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pembaruan atas perubahan nomenklatur dan substansi Kementerian/Lembaga. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kemendukbangga/ BKKBN 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Keluarga dan Kependudukan BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
  38. 1.Perubahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Urgensi perubahan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk Klaster Pendidikan Kedokteran dan Klaster Pelayanan Kesehatan/Obat. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Kesehatan Masuk dalam Kep. DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan UU Prioritas tahun 2025 dan Proglegnas RUU Tahun 2025-2029
  39. 2.RUU tentang Kefarmasian RUU Kefarmasian (atau UU Praktik Kefarmasian) diperlukan untuk payung hukum praktik dan ketahanan kefarmasian, termasuk dalam hal produksi dan distribusi obat serta layanan tenaga kefarmasian. RUU diharapkan dapat mendorong peningkatan kemandirian industri dalam negeri memastikan ketersediaan obat generik dan menjamin pengaturan rantai pasok obat, serta ketahanan farmasi lainnya. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2025-2029
  40. 3.RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan RUU POM penting untuk memperkuat kewenangan BPOM, menutup celah penegakan terhadap peredaran ilegal, mengatur pengawasan digital/e- commerce, dan menyelaraskan standar keamanan/kualitas, serta mengatur pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan produk ilegal. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan 2025-2029 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian
  41. 4.Rancangan Perpres Pengelolaan Kesehatan ● Dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan penyelenggaraan kesehatan terdiri dari: upaya kesehatan, sumberdaya kesehatan dan pengelolaan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) bahwa pengelolaan kesehatan diatur dengan peraturan presiden ● Rancangan Perpres saat ini sedang dalam proses harmonisasi. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenkes dan K/L lainnya, pemda dan lintas Kemenko 2025-2026
  42. 5.Perpres tentang Satu Kesehatan 80% wilayah Indonesia endemik zoonotic, kejadian AMR lebih dari 20% di Rumah Sakit mitra BPJS Kesehatan dan penurunan kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan aktivitas masyarakat yang berisiko menyebabkan kompleksitas interaksi penyakit pada manusia, hewan dan lingkungan. Indonesia menjadi salah satu lead pelaksanaan One Health di tingkat regional dan global (Deklarasi KTT ASEAN dan G20). Menguatnya politik di tingkat global dengan diterbitkannya political declaration on AMR dalam sidang umum PBB tahun 2024. Pelaksanaan amanat pasal 90 Undang-undang 17 tahun 2023 dan pasal 182 PP 28 tentang pelaksanaan tentang UU Kesehatan yang keduanya berhubungan dengan satu kesehatan (One Health). Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenkes, Kementan, Kemenhut, KemenLH, Kemendagri, BPOM BRIN 2025-2026
  43. 6.Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis ● Bahwa Perpres Nomor 67 Tahun 2021 sebagai dasar pijakan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis baik ditingkat pusat antar kementerian/lembaga maupun di Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota sudah tidak relevan. Dasar pertimbangan yaitu: penyesuaian target, indikator dan strategi berakhir di 2024; Adanya perubahan Kabinet Pemerintahan disertai perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi K/L sebagai Tim Percepatan Penanggulangan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
  44. 1.Kemenko PMK
  45. 2.Kemenko Ekon
  46. 3.Kemenko Polkam
  47. 4.Kemenkes
  48. 5.Kemendagri
  49. 6.Kemdesa PDDT
  50. 7.Kemensos
  51. 8.Kemenaker 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Tuberkulosis (TP2TB) Tingkat Pusat dan perlunya akselerasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/quickwin Penuntasan TBC.
  52. 9.KemenPU
  53. 10.Kemenkomdigi
  54. 11.KemenPPN/ Bappenas
  55. 12.Kemendikdasmen
  56. 13.Kemenag
  57. 14.Kemenkum
  58. 15.Kemenkeu
  59. 16.KemenBUMN
  60. 17.BRIN
  61. 18.BPOM Setkab
  62. 7.Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diubah dengan Perpres 72/2021 Percepatan Penurunan Stunting ● Target-target pelaksanaan upaya penurunan Stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 lentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting lndonesia Tahun 2021-2024 akan berakhir pada Tahun 2024 ● Tujuan usulan rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai pengganti Perpres 72 Tahun 2021 (lebih dari 70% substansi berubah), bertujuan untuk: 1) memperkuat dan memperjelas tata kelola dan struktur kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, baik di pusat, maupun di daerah; 2) memperjelas peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan terkait serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Melibatkan 19 Kementerian/ Lembaga dan menambahkan TNI, POLRI, Kemenko Pangan dan BPS Tahun 2025, saat ini sudah masuk dalam Progsun Perpres tahun 2025 sesuai Keppres 4 tahun 2025 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian meningkatkan keterlibatan secara aktif dari aktor non-pemerintah, baik di pusat, maupun di daerah; 3) mempertajam sasaran, intervensi, target, dan indikator yang berfokus pada upaya pencegahan terjadinya kasus stunting baru; serta 4) memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara terpadu untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Usulan untuk penguatan kelembagaan untuk memperkuat posisi strategis Kemenko PMK, Menko PMK sebagai wakil ketua pengarah sekaligus Ketua Pengarah Harian
  63. 8.RPerpres tentang Gerakan memasyarakatkan makan ikan Peran Kemenko PMK melakukan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian melakukan Rakor terkait pencegahan stunting dan Rakor pembudayaan hidup sehat dengan gemar makan ikan di tingkat K/L Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan KemenKKP Kemenkes BPOM Lintas Kemenko 2025-2026
  64. 9.Inpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi kesehatan Inpres ini mempercepat peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer serta lanjutan bagi seluruh masyarakat. Dengan kebijakan ini, setiap individu dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan sesuai standar. Selain itu, langkah ini menjadi strategi krusial dalam mendukung implementasi transformasi kesehatan, memastikan sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, responsif, dan berkelanjutan." Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Kesehatan Telah ditetapkan pada 14 Februari 2025
  65. 10.Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Menteri koordinator Bidang PMK diamanatkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Germas di tingkat Kementerian/Lembaga. Dengan adanya perubahan nomenklatur di K/L yang diamanatkan pada Inpres Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Tim: Kemenko PMK, KemenPAN-RB, Kemenkes, Kemendagri, 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian No 1 tahun 2017 maka direkomendasikan untuk diubah dengan kebijakan/regulasi baru dalam mendukung RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025- 2045 dalam bentuk regulasi RPerpres KemenSekneg, Kemendagri dan Kemen PPN/Bappenas dan melibatkan seluruh Kementerian/ Lembaga untuk komitmenya
  66. 11.Rancangan Inpres Dukungan Penyelenggaraan Program Hasil Terbaik Cepat Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rancangan Inpres ini untuk memastikan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis yang cepat dan optimal, guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat dengan pelibatan K/L/Pemda." Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
  67. 1.Kemenko PMK
  68. 2.Kemendagri
  69. 3.Kemenkes
  70. 4.Kemenag
  71. 5.Kemendikdasmen
  72. 6.Kemensos
  73. 7.Kemenaker
  74. 8.Kemenkomdigi
  75. 9.Kemenedes
  76. 10.Kemenkum
  77. 11.Bappenas
  78. 12.TNI / POLRI April 2025-2026
  79. 12.Saat ini sedang berproses penyusunan Inpres Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di prakarsai oleh Bappenas dan Perpres MBG oleh Badan Gizi Nasional, namun update terakhir diganti RPerpres Untuk Inpres MBG, usulan untuk peran Menko PMK: ● melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian program kementerian/lembaga di bidang pembangunan manusia dalam rangka penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis ● melakukan koordinasi penyediaan data sasaran dan informasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis di lingkup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Melibatkan K/L terkait dan Lintas Menko 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian ● mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan partisipasi non pemerintah di lingkup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan ● mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara terpadu terkait kecukupan gizi dan keamanan pangan serta dampak program MBG terhadap kualitas sumber daya manusia bersama kementerian/lembaga terkait ● Untuk pergantian menjadi RPerpres peran Kemenko PMK belum terinfo updatenya ● Draft Pedoman Tehnis standar gizi untuk program MBG
  80. 13.Rancangan Inpres/Perpres terkait Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan(Neglected Tropical Diseases/NTDs) Beban Penyakit NTD masih cukup tinggi dan telah berkembang menjadi Triple Burden of Disease. Syarat negara maju, penyakit tropis terabaikan sudah harus eliminasi (pengurangan) eradikasi(hilang). Penyakit Rabies 26 dari 34 Provinsi masih endemik rabies hanya 8 yang bebas rabies; Kusta di 124 Kab/Kota belum eliminasi, 8,16% proporsi kasus baru pada anak dan untuk Schistosomiasis Indonesia satu- satunya negara di Asia Tenggara yang masih endemis. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Inisiatif KemenPPN/ Bappenas; Kementerian Kesehatan 2025-2026
  81. 14.Perubahan Inpres Nomor 4 Tahun 2019: Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Dasar pertimbangan yaitu: penyesuaian target, indikator dan strategi berakhir di 2024; Adanya perubahan Kabinet Pemerintahan disertai perubahan SOTK nomenklatur, tugas dan JEE.3.0 sehingga Inpres Nomor 4 Tahun 2019: Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia perlu diubah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Kesehatan, BATAN, BNPB, KemenPPN/ Bappenas 2026
  82. 15.Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK; Kemenkes; BPOM 2025 (selambatnya sudah laksana 2 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian batas maksimal kadar nikotin dan tar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 431 ayat (6) dan (9) tahun sejak ditetapkan (26 Juli 2026))
  83. 16.Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang RAN PIJAR atau Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja RAN Pijar berakhir di tahun 2024, dari hasil Rapat koordinasi dan evaluasi yang melibatkan 19 K/L dan beberapa Mitra yang terlibat, secara keseluruhan mengusulkan agar RAN Pijar dilanjutkan kembali dengan payung hukum/ regulasi dengan menyesuaikan nomenklatur yang baru, program dan kegiatan, indikator serta targetnya disesuaikan supaya tidak ada tumpang tindih dengan regulasi yang lain dalam rangka menyiapkan SDM Emas 2045 Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Melibatkan 19 Kementerian/ Lembaga Menunggu arahan lebih lanjut, karena ada efisiensi anggaran
  84. 17.Perubahan Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2022: Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru. Dasar pertimbangan yaitu: penyesuaian target, indikator dan strategi berakhir di 2024; Adanya perubahan Kabinet Pemerintahan, perubahan SOTK nomenklatur, tugas sehingga Permenko 7 Tahun 2022: Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pertanian; KemenPPN/ Bappenas 2025-2026
  85. 18.Perubahan Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2021: Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020 - 2024. Bahwa Peraturan Menko Bidang PMK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020 - 2024 yang menjadi dasar pelaksanaan lintas K/L dan Pemda perlu penyesuaian target dan indikator dikarenakan telah habis masa berlakunya. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK; Kemenko Pangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pertanian; BPOM; BRIN; KKP; KemenPPN/ Bappenas 2025-2026
  86. 19.Rancangan Permenko tentang Penggerakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM) (Amanat PP 28/2024 dan UU 17/2023) Kemenko PMK sedang melakukan sinkronisasi dan koordinasi untuk menyusun Permenko tentang Penggerakan Kesehatan Jiwa Masyarakat, termasuk pembentukan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat di tingkat pusat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Kemeag, Kemenpora, Kemenaker, BPJS 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Kesehatan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kemendikdasmen
  87. 20.Permenko PMK tentang Pelaksanaan Satu Kesehatan Pelaksanaan detail program unggulan satu kesehatan yang dicanangkan Menko PMK. Pada sub flagship perlu penajaman rencana aksi dan pengaturan mekanisme koordinasi serta pemantauan dan evaluasinya. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenkes, Kementan, Kemenhut, KemenLH, Kemendagri, BPOM dan BRIN 2026
  88. 21.Perubahan Kepmenko PMK Nomor 40 Tahun 2021 tentang wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis Bahwa dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dari WKPTB diperlukan pembaharuan dari susunan organisasi (posisi pengarah); jumlah anggota WKPTB yang pelibatannya sudah berkembang dalam unsur "pentaheliks" dan belum masuknya Aksi Program Terpadu Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis (PROTEKSI). Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK; Kementerian Kesehatan; 2025-2026
  89. 22.Perubahan Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2024: Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru. Adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai perubahan SOTK, nomenklatur, tugas dan fungsi K/L terkait dalam Kepmenko 20 Tahun 2024: Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, dipandang perlu segera mengubah Kepmenko dimaksud agar mampu laksana oleh K/L yang sudah berkeseuaikan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pertanian 2025-2026
  90. 23.Kebijakan PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 195 ayat (1) mengatur batas maksimum kandungan garam dalam pangan olahan. Pasal ini juga mengatur tentang kewajiban mencantumkan label gizi pada kemasan pangan olahan. Sedang disusun Roadmap pengendalian Gula, Garam dan Lemak, karena dampaknya terhadap PTM (Penyakit Tidak Menular). Konsumsi makanan dan minuman yang menjadi sumber GGL terdiri dari konsumsi pangan olahan (70%) dan pangan non olahan (30%) menurut data kajian IPB 2019. Penyusunan batas maksimal kandungan natrium pada pangan olahan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemkes, BPOM, BGN, dan K/L terkait lainnya Draft Pengendalian GGL pada: Fase 1 : pembangunan fondasi (2025- 2030) No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap survei konsumsi garam/natrium di tahun 2026 (survei terakhir dilakukan tahun 2014-2015) Perlunya kebijakan turunan terutama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) kaitannya dengan penggunaan Gula, Garam dan Lemak. Pengawasan dan reformulasi produk industri makanan (khusus untuk makanan anak-anak) Fase 2: Perubahan sistemik (2031-2- 35) Fase 3: Transformasi budaya dan keberlanjutan (2035-2045) BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
  91. 1.Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Urgensi perubahan Undang-Undang Sisdiknas didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pendidikan nasional agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, mengatasi kelemahan regulasi eksisting yang teridentifikasi melalui evaluasi dan penelitian, serta merespons tantangan baru dalam pendidikan seperti perkembangan teknologi, tuntutan keterampilan abad ke-21, dan kebutuhan pasar kerja yang berubah; perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, memperkuat tata kelola dan akuntabilitas, serta memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag 2025-2026
  92. 2.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Perubahan UU perlu untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan perlindungan profesi guru dan dosen dengan fokus utama memperbarui definisi profesionalisme, mekanisme perlindungan hukum, integrasi pengembangan kompetensi digital, dan aturan yang mengatasi masalah guru non-ASN. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag 2025-2026
  93. 3.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi RUU tentang Perubahan Pendidikan Tinggi mengacu pada pembahasan RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang bertujuan menyatukan berbagai undang-undang pendidikan ke dalam satu payung Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian hukum, termasuk yang mengatur pendidikan tinggi. Fokus utamanya meliputi penguatan pendidikan vokasi, penyederhanaan akreditasi, perbaikan sistem seleksi masuk perguruan tinggi, dan penyesuaian kurikulum agar relevan dengan zaman serta kebutuhan industri. Proses penyusunan RUU ini sedang berjalan dengan melibatkan penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti dosen, mahasiswa, dan pimpinan perguruan.
  94. 4.Perpres SMA Unggul Garuda Perpres ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan terstruktur bagi pembentukan dan pengelolaan sekolah-sekolah unggul yang memiliki standar nasional bahkan internasional, sehingga dapat menjadi tolok ukur dan pendorong peningkatan mutu bagi sekolah lain di Indonesia. Kedua, keberadaan Sekolah Unggul Garuda diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi global, berkarakter kuat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan (sesuai dengan simbol Garuda), sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi pada kemajuan negara. Ketiga, Perpres ini akan memperjelas mekanisme pendirian, kriteria seleksi siswa dan tenaga pendidik, kurikulum yang diterapkan, serta sumber pendanaan yang berkelanjutan, sehingga program ini dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemensetneg, Kemenkum, Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri 2025-2026
  95. 5.Perpres PPPK / Permen di PTNB perlu adanya regulasi untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik utamananya yang berstatus PPPK akibat adanya peralihan status Perguruan Tinggi. Tanpa kejelasan jenjang karir, PPPK di PTN baru berisiko kesulitan mencapai jenjang akademik yang lebih tinggi dan kehilangan kesempatan dalam pengembangan diri , yang pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan BKN, KemenpanRB, Kemndiksisainstek 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan penelitian. Regulasi yang jelas akan mendorong profesionalisme, memberikan target yang terstruktur untuk pengembangan diri, serta memastikan adanya kesempatan yang adil bagi dosen PPPK untuk mencapai jenjang akademik yang lebih tinggi.
  96. 6.Perpres Peta Jalan Pendidikan 2025- 2045 Peta Jalan Pendidikan merupakan acuan atau pedoman bagi kementerian/lembaga/daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perluasan akses pendidikan berkeadilan, peningkatan mutu pendidikan yang holistik dan kontekstual, peningkatan relevansi pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional, serta peningkatan tata kelola pendidikan yang partisipatif. Peta jalan pendidikan 2025-2045 telah dilaunching pada tanggal 10 Oktober 2024 dan saat ini sedang disusun RPerpres Peta Jalan Pendidikan. Melalui rapat koordinasi tanggal 18 Maret 2025, Bappenas menyampaian permohonan kepada Kemenko PMK untuk membantu percepatan regulasi tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemensetneg, KSP, Bappenas, BPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, Pemda 2025-2026
  97. 7.Rancangan Perpres Ratifikasi Konvensi Global Kualifikasi Pendidikan Tinggi Indonesia belum meratifikasi Konvensi Global tentang Pengakuan Kualifikasi Pendidikan Tinggi yang disahkan oleh UNESCO pada tahun 2019. Konvensi ini bertujuan untuk mempermudah pengakuan ijazah dan kualifikasi pendidikan tinggi antarnegara secara adil dan transparan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025-2026
  98. 8.Inpres Wajib Belajar 13 Tahun Wajib Belajar 13 Tahun merupakan turunan dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 sebagai Upaya Super Prioritas / Game Changers Pendidikan Berkualitas yang Merata. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun bukan hanya merupakan tanggung jawab Kemendikdasmen dan Kemenag namun melibatkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemensetneg, KSP, Bappenas, BPKP, Kemendikdasmen, Kemenag 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian banyak pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. RInpres Wajib Belajar 13 Tahun akan membagi kewenangan (siapa mengerjakan apa) dalam rangka percepatan implementasi Wajib Belajar 13 tahun.
  99. 9.Inpres Pelaksanaan Program Prioritas Bidang Pendidikan Dalam rangka mengawal pelaksanaan Quick Win / Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bidang Pendidikan yang dikawal oleh Kemenko PMK, dibutuhkan regulasi sebagai dasar perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian program prioritas bidang pendidikan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemensetneg, KSP, Bappenas, BPKP, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkeu 2025-2026
  100. 10.Peraturan Menteri terkait perubahan mekanisme salur Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) adalah keterlambatan pembayaran hingga pemotongan sehingga perlu adanya perubahan mekanisme penyaluaran. Pada awalnya penyaluran dilakukan masing-masing Pemda di Kabupaten/Kota lalu akan dirubah menjadi langsung melalui pemerintah pusat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenkeu, kemdikdasmen, Kemdagri 2025-2026
  101. 11.Perubahan Kepmenko PMK Nomor 34 Tahun 2023 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Perubahan SOTK di Lingkup Kemenko PMK yang menangani Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagai Ketua TKNV Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK (Deputi 3 dan Setmenko) 2025-2026
  102. 12.Perubahan Kepmenko PMK Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Perubahan SOTK antar Kementerian dan Lembaga yang menangani Isu Vokasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, Kemenaker, Kemenkeu, Kemendagri, KADIN 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian BIDANG PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA
  103. 1.Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Perubahan terkait isu kelembagaan pasca dibentuknya Badan Penyelenggaran Haji, untuk membagi peran antara Kemenag dan BPH dalam menjalankan fungsi regulator dan operator penyelenggaraan Haji, selain itu perubahan juga dibutuhkan untuk mengatur daftar tunggu/antrian jemaah Haji, pengaturan jemaah haji khusus, furoda dan isu-isu strategis lainnya Deputi Bidang Koordiiinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji 2025
  104. 2.Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ● UU Kepemudaan diterbitkan pada tahun 2009 dan perlu diperbaharui kembali sesuai dinamika kepemudaan dalam berbagai aspek yang ada saat ini dan menjawab tantangan masa mendatang, termasuk menghadapi bonus demografi serta mempersiapkan Indonesia Emas 2045 ● Redefinisi rentang usia pemuda, menyesuaikan dengan kondisi pemuda saat ini dan perkembangan global (usia harapan hidup, dsb) Penyelarasan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) dan peraturan terkait lainnya ke dalam RUU Kepemudaan, untuk penyusunan regulasi dan kebijakan yang efektif dan efisien Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenpora 2025-2026
  105. 3.Pembaruan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ● Menjawab tantangan digitalisasi arsip dan keamanan siber. Memperkuat pembangunan Memori Kolektif Bangsa Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Kemenbud, Kemendagri, Kemen PAN RB Arsip Nasional, Sekneg 2029
  106. 4.Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan ● UU Kepramukaan diterbitkan pada tahun 2010, perlu diperbaharui kembali sesuai dinamika kebijakan dan pembangunan nasional kini dan nanti; Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenpora 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Mendorong reformasi dan optimalisasi tata kelola organisasi Kepramukaan, sehingga organisasi kepramukaan dapat berkembang secara optimal
  107. 5.Pembaruan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ● Memperkuat budaya literasi sebagai pondasi pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Memperkuat pengarusutamaan naskah nusantara sebagai warisan budaya dan penjaga warisan intelektual bangsa. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Kemenbud, Kemendikdasmen, Kemendiksaintek, Kemendagri, Perpustakaan Nasional, Sekneg 2029
  108. 6.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya RUU Perubahan Cagar Budaya bertujuan menyempurnakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk memenuhi kebutuhan perlindungan cagar budaya di Indonesia, terutama terkait sanksi, analisis dampak pembangunan terhadap cagar budaya (Heritage Impact Assessment), dan pergeseran paradigma dari fokus pada benda menjadi kawasan cagar budaya, penyempurnaan ketentuan sanksi pidana, pengaturan Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA), serta memperluas cakupan pengertian cagar budaya menjadi benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Kebudayaan 2025-2029
  109. 7.RUU tentang Permuseuman RUU Permuseuman disusun untuk memperbaiki pengelolaan museum yang terfragmentasi, sekaligus memastikan museum dapat berperan optimal sebagai pelestari, pengembang, dan penyebar kebudayaan nasional sesuai amanat UUD 1945. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Kebudayaan 2025-2029
  110. 8.RUU tentang Masyarakat Hukum Adat RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menyeimbangkan hak adat dengan hukum negara serta memastikan kepastian hukum bagi investasi dan keadilan bagi masyarakat adat. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Kebudayaan, 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian
  111. 9.RUU tentang Bahasa Daerah RUU tentang Bahasa Daerah untuk menjamin pelestarian, pemanfaatan, dukungan komprehensif, peran aktif berbagai pihak dalam pengembangan bahasa daerah yang merupakan warisan budaya, identitas, serta kekayaan bangsa Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Kebudayaan 2025-2026
  112. 10.Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji PP ini mengatur Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji, Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ibadah haji. Dengan perubahan UU Haji yang ditargetkan memberi sebagian wewenang ke Badan Penyelenggara haji, maka otomatis PP harus diubah karena status eksisting penanggungjawab Haji masih di Kemenag Deputi Bidang Koordiiinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenag, Badan Penyelenggara Haji 2026
  113. 11.Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter Bangsa Secara Terpadu dan Berkelanjutan ● Dirancang sebagai kesinambungan, integrasi kebijakan karakter bangsa, yang merupakan perluasan dan pendalaman dari: Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Perpres No 115 tahun 2022 tentang kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). ● Perpres 87/2017 tentang PPK, Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 1 menyebut bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), sedangkan seiring selesainya RPJMN 2019-2024, GNRM tidak lagi menjadi Prioritas Nasional dan tidak tercantum dalam RPJMN 2025-2029. ● Sebagai kebutuhan menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, dan polarisasi sosial menuntut sistem nilai dan karakter nasional yang kuat. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenbud, Kemenag, Kemensos, KemenPANRB, Kemendagri, Bappenas, KemenLH, Kemen PPPA, BKKBN, Kemenkomdigi. 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Diperlukan kerangka regulasi nasional yang menyatukan ekosistem pembentukan karakter di berbagai sektor: pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintahan.
  114. 12.Rancangan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Rancangan Perpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB) menjadi pedoman menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Perpres ini menggantikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menag dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah. Tujuan Perpres PKUB Memperbaiki PBM Pendirian Rumah Ibadah yang selama ini belum bisa melindungi hak-hak kelompok minoritas keagamaan, mengatur tata ruang yang dapat disesuaikan dengan konsep tata ruang di satu wilayah, termasuk menguatkan posisi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sudah pernah diajukan untuk ditetapkan pada periode Presiden Joko Widodo namun belum disahkan. Saat ini sedang diajukan kembali pada untuk ditetapkan oleh Presiden Prabowo Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenag 2025-2026
  115. 13.Pembaharuan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan ● Perpres dan RAN pada Lampiran Perpres sudah habis masa berlakunya (mengikuti periode RPJMN), sehingga perlu diperbaharui sesuai arah kebijakan RPJMN 2025-2029 ● Pembaharuan Perpres 43/2022 tentang KSLSPPK beserta RAN Pelayanan Kepemudaan memiliki urgensi sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan pemuda pada RPJMN 2025-2029 ● Adanya perubahan susunan kabinet bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih (tata kelola, kelembagaan dll), sehingga K/L yang terlibat perlu agar disesuaikan kembali Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenpora 2025-2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian
  116. 14.Perubahan Perpres Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga ● Rperpres Pemberian Penghargaan Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Olahragawan, Pelaku Olahraga, Lembaga Pemerintah, swasta, Badan Usaha dan Perseorangan yang berprestasi atau memajukan olahraga. ● Rperpres akan mengatur secara rinci persyaratan dan bentuk penghargaan yang diberikan pada masing-masing lingkup olahraga, yaitu olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. ● Rperpres mengatur pemberian perhatian kepada olympian dan paralimpik yang telah berkompetisi dan meraih medali sebelum Olimpiade Rio De Janeiro tahun 2016. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenpora 2026
  117. 15.Rancangan Perpres DBKN ● DBKN menjadi dokumen rujukan yang berisi peta jalan untuk perencanaan serta penyusunan program dan kegiatan pembangunan kepemudaan jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, dokumen ini juga berperan sebagai alat pemantauan dan evaluasi bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan kepemudaan ● Substansi DBKN dapat diselaraskan dan memperkuat implementasi dengan dari Undang- Undang Kepemudaan ● Mempersiapkan SDM Pemuda yang berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045 Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenpora 2026
  118. 16.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025- 2029 ● Amanah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045 untuk menetapkan Rencana Aksi Nasional Tahap 1 tahun 2025-2029. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenkebud 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian ● Sebagai pedoman pelaksanaan pemajuan kebudayaan pada tingkat Pusat yang juga akan diacu pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah.
  119. 17.Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ● Warga Negara sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib dipenuhi haknya oleh Negara agar hidup setara dengan warga negara lainnya. ● Perlunya sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak bagi warga negara penghayat kepercayaan. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenkebud 2025
  120. 18.Rancangan Peraturan Presiden tentang Layanan Advokasi Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat ● Masyarakat adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka SDM Indonesia untuk pembangunan nasional. karakteristik kehidupannya memiliki dampak dan berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kelestarian lingkungan secara keseluruhan. saat ini terdapat sekitar 40 sd 70 juta orang masyarakat adat di seluruh Indonesia. ● Perlunya sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak bagi masyarakat adat. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenkebud 2026
  121. 19.Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah ● Menindaklanjuti amanah UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan serta Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan agar Pemerintah Daerah mempercepat penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah. ● Upaya memperlambat kepunahan bahasa, aksara, dan sastra daerah. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Kemenbud, Kemendikdasmen, dan Kemendagri 2027 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian
  122. 20.Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Nasional tentang Penginternasionalan Bahasa Indonesia ● Indonesia telah berhasil mendorong pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO di tahun 2022. Keberhasilan ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional yang lebih kuat, sehingga ada dasar hukum jelas untuk mengatur koordinasi lintas kementerian/lembaga. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK dengan 23 K/L 2027
  123. 21.Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinator Nasional Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik ● Bahasa Indonesia adalah identitas nasional sekaligus simbol kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ruang publik (jalan raya, gedung, bandara, kantor pemerintah, ruang digital, media massa) seringkali dipenuhi penggunaan bahasa asing yang mendominasi. Keputusan Presiden menjadi instrumen politik hukum yang menegaskan bahwa negara serius menegakkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik. ● Keputusan Presiden ini penting untuk menjaga keseimbangan, antara membuka diri pada bahasa asing, tetapi tetap menempatkan bahasa Indonesia sebagai utama dan pertama di ruang publik. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya politik bahasa nasional untuk melindungi kedaulatan budaya. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK dengan 47 K/L 2028
  124. 22.Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK tentang Koordinasi Lintas Sektor dan Arahan Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ● Perlunya sinergitas dalam melaksanakan kewajiban negara memfasilitasi dan melayani hak warga negara para penganut kepercayaan ● Merupakan amanah Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang akan terbit pada tahun 2025. ● Merupakan acuan K/L terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Pemenuhan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK dan 13 KL 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Hak Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  125. 23.Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK tentang Arahan Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat ● Perlunya sinergitas dalam melaksanakan kewajiban negara memfasilitasi dan melayani hak warga negara kelompok masyarakat adat. ● Merupakan amanah Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak masyarakat adat yang akan terbit pada tahun 2026 ● Merupakan acuan K/L terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemenuhan hak masyarakat adat. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK dan 25 KL 2027
  126. 24.Pembaharuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Nasional Warisan Budaya dan Alam Indonesia ● Perubahan peta kelembagaan Pemerintah memerlukan penyesuaian atas Regulasi Kepmenko No. 16 tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia. ● Memastikan hubungan antar kementerian terkait pengelolaan warisan budaya dan alam indonesia berjalan dinamis dan konstruktif. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK dan 38 K/L terkait 2025
  127. 25.Pembaharuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 35 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat ● Dinamika perubahan organisasi memerlukan penyesuaian tim koordinasi nasional agar optimal dalam upaya pemenuhan hak para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Memastikan hubungan antar kementerian terkait pemberian layanan hak para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan masyarakat adat berjalan dinamis dan konstruktif. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK dan 13 KL 2026
  128. 26.Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK tentang ● Perlunya pengaturan tentang mekanisme pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia agar terlaksana dengan optimal dan memenuhi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK dan 38 K/L terkait 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Tata Kelola Warisan Budaya dan Alam Indonesia prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu memiliki nilai dan prospek ekonomi (economically prospective), diterima secara sosial (socially acceptable), dan lestari secara lingkungan (environmentally sustainable) ● Perlunya kolaborasi dalam penggunaan sumber daya dalam pengelolaan warisan budaya dan alam indonesia BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL
  129. 1.UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memastikan penanggulangan bencana yang terencana, dan membangun kemitraan untuk mitigasi dan rehabilitasi bencana. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial BNPB 2026-2029
  130. 2.Perubahan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Perlu dimasukkan pengertian penanganan darurat yang ada di penjelasan kedalam batang tubuh PP tersebut Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial BNPB 2026
  131. 3.Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Perlu ditegaskan direktif besaran dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN/APBD Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial BNPB 2026
  132. 4.Perubahan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perlu Fleksibilitas Penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tidak hanya pada saat tanggap darurat tetapi dimungkinkan penggunaannya saat siaga darurat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial BNPB 2027
  133. 5.Perubahan Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu Perlu dilakukan perubahan Perpres yang mengakomodir penggunaan DSP untuk penanganan bencana sosial (pascakonflik sosial). Hal ini agar penanganan konflik sosial, khususnya rekonsiliasi pascakonflik bisa berjalan dengan kejelasan mekanismenya serta pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab tanpa memerlukan arahan/kebijakan khusus lagi dari Presiden. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial BNPB 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian
  134. 6.Rancangan Perpres tentang Implementasi Sistem Peringatan Dini Multiancaman Bencana Sebagai acuan dan dasar hukum utama untuk implementasi dan pembagian kewenangan terkait Sistem Peringatan Dini Bencana. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial BNPB 2027
  135. 7.Penguatan Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Diperlukan Pembentukan klaster logistik di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial BNPB 2027
  136. 8.Perubahan Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Pembentukan Pokja P3AKS berkaitan dengan perubahan nomenklatur Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial KPMK 2026
  137. 9.Penyusunan Permenko tentang Peta Jalan Aksi Merespon Peringatan Dini Perlu disusun regulasi berupa Permenko tentang Peta Jalan Aksi Merespon Peringatan Dini yang melibatkan K/L dimana saat ini hanya ada regulasi ataupun kegiatan pada masing-masing K/L yang tidak tersinkronisasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK dan 20 KL terkait 2026
  138. 10.Perubahan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 tentang RAN P3AKS 2020-2025 RAN P3AKS 2025-2029 Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial KPMK 2026
  139. 11.Keputusan Menko PMK tentang Tim Koordinasi Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Indonesia Sebagai dasar untuk membangun ekosistem sinergi kebijakan (sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian) pasca bencana percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) di Indonesia. Sektor RR yaitu:
  140. 1.Sektor Perumahan Permukiman;
  141. 2.Sektor Infrastruktur;
  142. 3.Sektor Sosial;
  143. 4.Sektor Ekonomi; dan
  144. 5.Sektor Lintas sektor. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial KPMK, BNPB, K/L/D terkait lima sektor RR 2026
  145. 12.Rancangan Kepmenko tentang Tim Koordinasi Aksi Merespon Peringatan Dini Perlu disusun regulasi berupa Kepmenko tentang Tim Koordinasi Aksi Merespon Peringatan Dini sebagai wadah kelembagaan dalam menjalankan koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK dan 20 KL terkait 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit/Institusi Terkait Target Penyelesaian Aksi Merespon Peringatan Dini sesuai dengan Peta Jalan yang akan disusun MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN ttd. PRATIKNO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…