DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 4 Pedoman Umum GNRM dimaksudkan sebagai acuan bagi: a. penyelenggara negara, pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, agar dapat melaksanakan GNRM secara efektif dan efisien; b. koordinator 5 (lima) program GNRM dalam menysusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan GNRM; c. menteri/pimpinan lembaga dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis GNRM di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing; d. menteri/pimpinan lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan prioritas terkait GNRM dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional; e. gubernur dalam menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan GNRM di provinsi masing-masing; dan f. bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan petunjuk teknis GNRM di kabupaten/kota masing-masing.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019 telah berakhir dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan 2021, No. 916 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL. 2021, No. 916

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Gerakan Nasional Revolusi Mental yang selanjutnya disingkat GNRM adalah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan.
2.Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental yang selanjutnya disebut Pedoman Umum GNRM adalah dokumen acuan operasional pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan tersinergi.
3.Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental yang selanjutnya disingkat NSIRM adalah nilai-nilai instrumental yang merupakan jabaran dari nilai-nilai Pancasila dan bersifat strategis terhadap perkembangan bangsa saat ini yang meliputi nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong-royong.
4.Menteri Koordinator adalah menteri koordinator yang membidangi urusan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 2

(1)Pedoman Umum GNRM meliputi:
1. a.konsep revolusi mental;
2. b.dasar pelaksanaan GNRM;
3. c.ekosistem dan pelaku perubahan GNRM;
4. d.prinsip-prinsip GNRM;
5. e.kelembagaan pelaksana GNRM;
6. f.pembiayaan GNRM;
7. g.monitoring, evaluasi, dan pelaporan GNRM; dan
8. h.peta jalan GNRM.
(2)Pedoman Umum GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 2021, No. 916 bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dapat menyusun dan menetapkan petunjuk teknis GNRM.

Pasal 4

Pedoman Umum GNRM dimaksudkan sebagai acuan bagi:

a.penyelenggara negara, pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, agar dapat melaksanakan GNRM secara efektif dan efisien;
b.koordinator 5 (lima) program GNRM dalam menysusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan GNRM;
c.menteri/pimpinan lembaga dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis GNRM di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing;
d.menteri/pimpinan lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan prioritas terkait GNRM dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional;
e.gubernur dalam menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan GNRM di provinsi masing-masing; dan
f.bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan petunjuk teknis GNRM di kabupaten/kota masing- masing.

Pasal 5

Pedoman Umum GNRM bertujuan untuk mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan GNRM secara kolektif, terintegrasi, dan masif, agar mencapai target yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Pedoman GNRM dilaksanakan untuk memperkuat NSIRM melalui 5 (lima) program GNRM dan kegiatan prioritas sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional berjalan. 2021, No. 916

Pasal 7

(1)5 Program GNRM meliputi:
1. a.gerakan Indonesia melayani;
2. b.gerakan Indonesia bersih;
3. c.gerakan Indonesia tertib;
4. d.gerakan Indonesia mandiri; dan
5. e.gerakan Indonesia bersatu.
(2)Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengoordinasikan program gerakan Indonesia melayani;
2. b.menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi mengoordinasikan program gerakan Indonesia bersih;
3. c.menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan mengoordinasikan program gerakan Indonesia tertib;
4. d.menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian mengoordinasikan program gerakan Indonesia mandiri; dan
5. e.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri mengoordinasikan program gerakan Indonesia bersatu.
(3)Selain mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri mengoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan gugus GNRM di setiap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 2021, No. 916

Pasal 8

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program GNRM dibentuk:

a.gugus tugas nasional GNRM;
b.gugus tugas kementerian/lembaga GNRM;
c.gugus tugas provinsi GNRM; dan
d.gugus tugas kabupaten/kota GNRM.

Pasal 9

(1)Gugus tugas nasional GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
(2)Gugus tugas nasional GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.kementerian/Lembaga;
2. b.tenaga ahli;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.pelaku usaha;
5. e.organisasi profesi; dan/atau
6. f.akademisi.
(3)Gugus tugas nasional GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 10

(1)Gugus tugas nasional GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
1. a.merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
2. b.mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program GNRM di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GNRM di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 2021, No. 916
4. d.menyampaikan laporan capaian pelaksanaan program GNRM di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas nasional GNRM dibantu oleh sekretariat.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…