DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yaitu tentang penanggung jawab Proyek Strategis Nasional , sinkronisasi dan pengendalian Proyek Strategis Nasional dan Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL. Pasal I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

a.Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 688);
b.Nomor 21 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1260);
c.Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675);
d.Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
e.Nomor 6 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 257);
f.Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
g.Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 154), diubah sebagai berikut:
1. 1.Setelah ayat (2) Pasal 2A ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.
(2)Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Laporan pelaksanaan dan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangannya.

2.Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, sinkronisasi dan pengendalian Proyek Strategis Nasional dikoordinasikan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangannya.

3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 717 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL I. PROYEK NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI A. Sektor Jalan dan Jembatan
1.Jalan Tol Serang - Panimbang Provinsi Banten
2.Jalan Tol Pandaan - Malang Provinsi Jawa Timur
3.Jalan Tol Manado - Bitung Provinsi Sulawesi Utara
4.Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
5.Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
6.Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau
7.Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
8.Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh
9.Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat
11.Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
12.Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
13.Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
14.Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
15.Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau
16.Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan
17.Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
18.Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Provinsi Sumatera Selatan
19.Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Provinsi Jawa Barat
20.Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang Provinsi Jawa Barat
21.Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten
22.Jalan Tol Serpong - Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
23.Jalan Tol Cinere - Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
24.Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Provinsi Jawa Barat
25.Jalan Tol Cibitung - Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
26.Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
27.Jalan Tol Serpong - Balaraja Provinsi Banten
28.Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
29.Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
30.Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
31.Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
32.Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
33.Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
34.Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Provinsi Jawa Timur
35.Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
36.Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Provinsi Jawa Timur NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
37.Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
38.Jalan Tol Semarang - Demak Provinsi Jawa Tengah
39.Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
40.Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur
41.Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Provinsi Jawa Timur
42.Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) Provinsi Jawa Barat
43.Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
44.Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda) Provinsi Jawa Barat
45.Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
46.Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
47.Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi Provinsi Bali
48.Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
49.Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated)) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
50.Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung:

a.North - South Link Bandung; dan
b.Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat B. Sektor Pelabuhan
1. 51.Pelabuhan KEK Maloy Provinsi Kalimantan Timur
2. 52.Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan Provinsi Bali
3. 53.Pelabuhan Likupang Provinsi Sulawesi Utara
4. 54.Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan
5. 55.Terminal Multipurpose Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. 56.Pembangunan Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
7. 57.Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Provinsi Kalimantan Barat NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
8. 58.Pengembangan Pelabuhan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. 59.Pengembangan Pelabuhan Sorong Provinsi Papua Barat Daya
10. 60.Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu Provinsi Sulawesi Tengah
11. 61.Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara
12. 62.Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung Provinsi Sulawesi Utara
13. 63.Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) Provinsi Bali
14. 64.Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang Provinsi Sumatera Selatan
15. 65.Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi Provinsi Jambi C. Sektor Bandar Udara
16. 66.Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
17. 67.Bandar Udara Kediri Provinsi Jawa Timur
18. 68.Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
19. 69.Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya Provinsi Nusa Tenggara Barat
20. 70.Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru Provinsi Papua Tengah
21. 71.Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak Provinsi Papua Barat
22. 72.Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau D. Sektor Kereta
23. 73.Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan) Provinsi Sulawesi Selatan
24. 74.Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Provinsi Sumatera Utara
25. 75.Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara
26. 76.Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
27. 77.Double Track Jawa Selatan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
28. 78.High Speed Railway Jakarta - Bandung Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
29. 79.Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
30. 80.Kereta Api Logistik Lahat - Kertapati Provinsi Sumatera Selatan
31. 81.Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur
32. 82.Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) Provinsi Sumatera Selatan
33. 83.Light Rail Transit (LRT) Jakarta Segmen Velodrome - Manggarai Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
34. 84.Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
35. 85.Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Phase I Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat E. Sektor Kawasan
36. 86.Kawasan Industri Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara
37. 87.Kawasan Industri Landak Provinsi Kalimantan Barat
38. 88.Kawasan Industri Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
39. 89.Kawasan Industri Jorong Provinsi Kalimantan Selatan
40. 90.Kawasan Industri Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan
41. 91.Kawasan Industri Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
42. 92.Kawasan Industri Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
43. 93.Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
44. 94.Kawasan Industri Tanah Kuning Provinsi Kalimantan Utara
45. 95.Kawasan Industri Wilmar Serang Provinsi Banten
46. 96.Kawasan Industri Pulau Obi Provinsi Maluku Utara
47. 97.Kawasan Industri Weda Bay Provinsi Maluku Utara NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
48. 98.Kawasan Industri Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
49. 99.Kawasan Industri Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan
50. 100.Kawasan Terintegrasi Merak - Bakauheni Provinsi Banten dan Provinsi Lampung
51. 101.Kawasan Industri Terpadu Batang Provinsi Jawa Tengah
52. 102.Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) Provinsi Sulawesi Tenggara
53. 103.Kawasan Industri Tanjung Sauh Provinsi Kepulauan Riau
54. 104.Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park Provinsi Sulawesi Tenggara
55. 105.Kawasan Industri Motui Provinsi Sulawesi Tenggara
56. 106.Kawasan Industri Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
57. 107.Kawasan Industri Pulau Ladi Provinsi Kepulauan Riau
58. 108.Kawasan Industri Pupuk Fakfak Provinsi Papua Barat
59. 109.Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park Provinsi Sulawesi Tengah
60. 110.Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park (IDIP) Provinsi Sulawesi Tengah
61. 111.Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP) Provinsi Sulawesi Selatan
62. 112.Dihapus Dihapus
63. 113.Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) Provinsi Kepulauan Riau
64. 114.Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) Provinsi Sulawesi Tengah
65. 115.Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Provinsi Jawa Barat
66. 116.Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (IGIP) Provinsi Sulawesi Tenggara
67. 117.Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park (KRIP) Provinsi Sulawesi Tenggara
68. 118.Kawasan Industri ASPIRE Stargate (ASPR) Provinsi Sulawesi Tenggara
69. 119.Kawasan Industri Neo Energy Morowali Industrial Estate (NEMIE) Provinsi Sulawesi Tengah
70. 120.Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran Provinsi Kepulauan Riau
71. 121.Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) Provinsi Jawa Timur NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
72. 122.Kawasan Pengembangan Terpadu Bumi Serpong Damai (Kawasan Khusus Pendidikan, Riset, Ekonomi Digital, dan Pengembangan Teknologi, Industri Kreatif, Kesehatan dan Biomedical Terpadu) Provinsi Banten
73. 123.Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KITHK) Provinsi Sulawesi Tenggara
74. 124.Kawasan Industri Hijau Futong Provinsi Riau
75. 125.Kawasan Industri Pulau Penebang Provinsi Kalimantan Barat
76. 126.Kawasan Industri Kumai Multi Energi Provinsi Kalimantan Tengah
77. 127.Kawasan Industri Alumina Toba Provinsi Kalimantan Barat
78. 128.Kawasan Industri Indo Mineral Mining Provinsi Sulawesi Tengah
79. 129.Kawasan Industri Sungai Tabuk Provinsi Kalimantan Tengah
80. 130.Kawasan Industri Rimau Provinsi Kalimantan Tengah F. Sektor Perumahan
81. 131.Pembangunan Rumah Susun Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
82. 132.Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya Nasional G. Sektor Bendungan dan Irigasi
83. 133.Bendungan Marangkayu Provinsi Kalimantan Timur
84. 134.Bendungan Kuningan Provinsi Jawa Barat
85. 135.Bendungan Bendo Provinsi Jawa Timur
86. 136.Bendungan Gongseng Provinsi Jawa Timur
87. 137.Bendungan Tukul Provinsi Jawa Timur
88. 138.Bendungan Pidekso Provinsi Jawa Tengah
89. 139.Bendungan Tugu Provinsi Jawa Timur
90. 140.Bendungan Karalloe Provinsi Sulawesi Selatan
91. 141.Bendungan Keureuto Provinsi Aceh
92. 142.Bendungan Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
93. 143.Bendungan Passeloreng Provinsi Sulawesi Selatan
94. 144.Bendungan Lolak Provinsi Sulawesi Utara NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
95. 145.Bendungan Bintang Bano Provinsi Nusa Tenggara Barat
96. 146.Bendungan Karian Provinsi Banten
97. 147.Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh Provinsi Aceh
98. 148.Bendungan Way Sekampung Provinsi Lampung
99. 149.Bendungan Kuwil Kawangkoan Provinsi Sulawesi Utara
100. 150.Bendungan Ladongi Provinsi Sulawesi Tenggara
101. 151.Bendungan Ciawi Provinsi Jawa Barat
102. 152.Bendungan Sukamahi Provinsi Jawa Barat
103. 153.Bendungan Leuwikeris Provinsi Jawa Barat
104. 154.Bendungan Cipanas Provinsi Jawa Barat
105. 155.Bendungan Tiga Dihaji Provinsi Sumatera Selatan
106. 156.Bendungan Semantok Provinsi Jawa Timur
107. 157.Bendungan Pamukkulu Provinsi Sulawesi Selatan
108. 158.Bendungan Bener Provinsi Jawa Tengah
109. 159.Bendungan Sadawarna Provinsi Jawa Barat
110. 160.Bendungan Lausimeme Provinsi Sumatera Utara
111. 161.Bendungan Sidan Provinsi Bali
112. 162.Bendungan Marga Tiga Provinsi Lampung
113. 163.Bendungan Bagong Provinsi Jawa Timur
114. 164.Bendungan Randugunting Provinsi Jawa Tengah
115. 165.Bendungan Mbay Provinsi Nusa Tenggara Timur
116. 166.Bendungan Bulango Ulu Provinsi Gorontalo
117. 167.Bendungan Napun Gete Provinsi Nusa Tenggara Timur
118. 168.Bendungan Temef Provinsi Nusa Tenggara Timur
119. 169.Bendungan Way Apu Provinsi Maluku
120. 170.Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat
121. 171.Bendungan Tamblang Provinsi Bali
122. 172.Bendungan Beringin Sila Provinsi Nusa Tenggara Barat
123. 173.Bendungan Tiu Suntuk Provinsi Nusa Tenggara Barat NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
124. 174.Bendungan Manikin Provinsi Nusa Tenggara Timur
125. 175.Bendungan Jlantah Provinsi Jawa Tengah
126. 176.Bendungan Jragung Provinsi Jawa Tengah
127. 177.Bendungan Sepaku Semoi Provinsi Kalimantan Timur
128. 178.Bendungan Budong-Budong Provinsi Sulawesi Barat
129. 179.Bendungan Ameroro Provinsi Sulawesi Tenggara
130. 180.Bendungan Karangnongko Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
131. 181.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci Provinsi Aceh
132. 182.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan Provinsi Aceh
133. 183.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang Provinsi Sumatera Selatan
134. 184.Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase Provinsi Sulawesi Selatan
135. 185.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa Provinsi Sulawesi Tengah
136. 186.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang Provinsi Jawa Barat
137. 187.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan Provinsi Jawa Tengah
138. 188.Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering Provinsi Sumatera Selatan
139. 189.Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Kepulauan Riau H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi
140. 190.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Provinsi Jawa Tengah
141. 191.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Provinsi Jawa Timur
142. 192.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
143. 193.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
144. 194.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas Provinsi Jawa Tengah
145. 195.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
146. 196.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) Provinsi Bengkulu
147. 197.Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Provinsi Banten
148. 198.Jakarta Sewerage System (JSS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I. Sektor Tanggul Pantai
149. 199.Tanggul Pantai Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten J. Sektor Energi
150. 200.Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela Provinsi Maluku
151. 201.Pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD) Provinsi Kalimantan Timur
152. 202.Proyek Tangguh LNG Train 3 Provinsi Papua Barat
153. 203.Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru Provinsi Jawa Timur
154. 204.Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
155. 205.Pengembangan Lapangan Gas Asap, Kido, dan Merah (AKM) Provinsi Papua Barat
156. 206.Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) Provinsi Jawa Timur
157. 207.Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP) Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
158. 208.Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan Provinsi Jawa Barat
159. 209.Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM Indonesia Bagian Timur
160. 210.Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG Indonesia Bagian Timur
161. 211.Pembangunan Jaringan Gas Kota Nasional
162. 212.Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Dumai Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
163. 213.Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Refinery RU IV Cilacap, Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, Green Refinery RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek) Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
164. 214.Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
165. 215.Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan
166. 216.Gasifikasi Batubara di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
167. 217.North Hub Development Project Selat Makassar Provinsi Kalimantan Timur K. Sektor Teknologi
168. 218.Percepatan Pembangunan Technopark Nasional
169. 219.Proyek Satelit Multifungsi Nasional
170. 220.Pengembangan Drone Male Kombatan (Male Unmaned Combat Aerial Vehicle) Nasional
171. 221.Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat Nasional
172. 222.Pengembangan Industri Garam Nasional
173. 223.Palapa Ring Integrasi Nasional L. Sektor Pendidikan
174. 224.Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia Provinsi Jawa Barat M. Sektor Pariwisata
175. 225.Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
176. 226.Dihapus Dihapus N. Sektor Pertanian dan Perkebunan
177. 227.Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya Provinsi Papua Barat Daya
178. 228.Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral Provinsi Sumatera Selatan II. PROGRAM NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
179. 1.Program Ketenagalistrikan Program Ketenagalistrikan terdiri dari:
a.Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan);
b.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional;
c.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau; dan
d.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara.
1. 2.Program Pemerataan Ekonomi Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Peremajaan Kebun Rakyat, dan Lahan Pertanian bagi Masyarakat Korban Konflik di Provinsi Aceh.
2. 3.Program Pengembangan Kawasan Perbatasan 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Paralel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara.
3. 4.Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll 58 lokasi Exit Toll pada 10 Provinsi.
4. 5.Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang.
5. 6.Dihapus Dihapus
6. 7.Program Pembangunan Smelter Program Pembangunan Smelter terdiri dari:
a.Pembangunan 8 (delapan) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh: 1) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah; 2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah; NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL 3) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara; 4) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara; 5) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; 6) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara; 7) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan 8) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara.
b.Pembangunan 3 (tiga) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh: 1) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat; 2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat; dan 3) PT Tianshan Alumina Indonesia di Lingga, Kepulauan Riau.
c.Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh: 1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan 2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.
d.Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara.
e.Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan: 1) Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL 2) Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
f.Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang Group, PT Industri Baterai Indonesia, serta mitranya di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.
g.Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina Terpadu: 1) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I; dan 2) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Indonesia Asahan Aluminium/Induk PT Borneo Alumina Indonesia serta mitranya di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase II yang terintegrasi dengan pembangunan smelter kedua oleh PT Indonesia Asahan Aluminium serta mitranya di Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara.
1. 8.Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan.
2. 9.Program Pengembangan Superhub Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II. NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
3. 10.Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibu Kota Negara Program terdiri dari:
a.Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta perubahannya;
b.Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
c.Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
d.Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun;
e.Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan
f.Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 11.Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden.
2. 12.Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.
3. 13.Program Pengembangan Kawasan Eco-City Pengembangan Kawasan Rempang Eco- City di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan masterplan. NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
4. 14.Program Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan Peningkatan Konektivitas Udara dalam rangka Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan.
5. 15.Program Pengoperasian dan Modernisasi Jalan Tol Penerapan Multi-Lane Free Flow (MLFF) untuk Pengoperasian dan Modernisasi Jalan Tol.
6. 16.Program Pengendalian Banjir, Penanganan Kemacetan, dan Peningkatan Kelayakhunian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Program Pengendalian Banjir, Penanganan Kemacetan, dan Peningkatan Kelayakhunian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari:
a.Pembangunan Simpang Tidak Sebidang;
b.Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir;
c.Pengembangan Infrastruktur Transportasi; dan
d.Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu.
1. 17.Program Makan Bergizi Gratis Nasional.
2. 18.Program Sekolah Rakyat Nasional.
3. 19.Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nasional.
4. 20.Program Digitalisasi Pendidikan Nasional.
5. 21.Program Pengentasan Kemiskinan Nasional.
6. 22.Program Pengelolaan Sampah Terpadu Daftar proyek berpedoman pada Peraturan Presiden.
7. 23.Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel (termasuk antara lain pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berupa Cetak Sawah, Pengembangan Sawit, dan Pengembangan Peternakan, serta sarana pendukung lainnya) Provinsi Papua Selatan.
8. 24.Program Revitalisasi Tambak Pantura di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
9. 25.Program Pengembangan Budi Daya Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…