DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapat persetujuan dari Presiden; kebutuhan, mempertimbangkan yang prioritas a. bahwa Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala Menimbang MENTER! KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURANMENTER! KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHANDAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL SALINAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 1. Pasal 17 ayat

(3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654); 5. Peraturan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan c. bahwa penetapan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sehingga daftar Proyek Strategis Nasional memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat untuk dijadikan dasar acuan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat
(6)Peraturan Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; Mengingat Pasal 1
(1)Menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional.
(2)Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL. KOORDINATOR BIDANG MEMUTUSKAN: MENTERI PERATURAN Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 75 .Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363); 6. Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 7. Peraturan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); Menetapkan Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 2 Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak · terpisahkan dari Peraturan 'Menteri Koordinator ini.- 4 - BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1034 BENNY RIYANTOttd.DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2021 AIRLANG.GA HARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2021 pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASl A. Sektor Jalan dan Jembatan 1. Jalan Tol Serang - Panimbang Provinsi Banten 2. J alan Tol Pandaan - Malang Provinsi Jawa Timur 3. Jalan Tol Manado - Bitung Provinsi Sulawesi Utara 4. Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi KalimantanTimur 5. Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari 8 ruas Provinsi Sumatera Utara Trans Sumatera 6. Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian Provinsi Riau dari 8 ruas Trans Sumatera 7. Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari 8 Provinsi Sumatera Utara ruas Trans Sumatera 8. J alan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari 8 ruas Provinsi Aceh Trans Sumatera 9. Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Provinsi Aceh dan Sumatera Sumatera Utara 10. Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Provinsi Sumatera Barat Alung - Padang -; bagian dari Trans Sumatera 11. Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian 'dari Provinsi Sumatera Utara Trans Sumatera 12. Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Provinsi Aceh Trans Sumatera 13. Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli - bagian dari Provinsi Aceh Trans Sumatera I. PROYEK PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LAMPI RAN PERATURANMENTER! KOORDINATORBIDANGPEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2021TENTANGPERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL NO. DAFTARPROYEK STRATEGl$ NASIONAL LOKASI 14. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Provinsi Sumatera Barat Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans dan Provinsi Riau Sumatera 15. J alan Tol Tebing Tinggi - Perna tang Sian tar - Provinsi Sumatera Utara Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera 16. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Provinsi Jambi dan Jambi - bagian dari Trans Sumatera ·Provinsi Sumatera Sela tan 17. Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Provinsi Jambi dan Riau Sumatera 18. Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Provinsi Riau Trans Sumatera 19. Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Ran tau Provinsi Riau dan Prapat - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara 20. Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - Provinsi Sumatera bagian dari Trans Sumatera Sela tan 21. Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Provinsi Sumatera Lahat - bagian dari Trans Sumatera Sela tan 22. Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - Provinsi Sumatera 1bagian dari Trans Sumatera Selatan dan Bengkulu 23. Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Provinsi SumateraSela tan 24. J alan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Provinsi Jawa Barat 25. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Provinsi J awa Barat Padalarang 26. Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI)Jakarta dan Provinsi Banten 27. J alan Tol Serpong - Cinere Provinsi Ban ten danProvinsi Jawa Barat 28. Jalan Tol Cinere - Jagorawi Provinsi DKI Jakartadan Provinsi Jawa Barat 29. Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Provinsi Jawa Barat 30. Jalan Toi Cibitung - Cilincing Provinsi DKI Jakartadan Provinsi Jawa Barat 31. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Provinsi DKI Jakartadan Provinsi Jawa Barat 32. Jalan Tol Serpong - Balaraja Provinsi Banten NO. DAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL LO.KASI 33. Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas Provinsi DKI Jakarta tol DKI Jakarta 34. J alan Tol Sun ter - Pulo Gebang - bagian dari 6 Provinsi DKI Jakarta ruas tol DKI Jakarta 35. Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian Provinsi DKI Jakarta dari 6 ruas tol DKI Jakarta 36. Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - Provinsi DKI Jakarta bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta 37. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 Provinsi DKI Jakarta ruas tol DKI Jakarta 38. J alan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian Provinsi DKI Jakarta dari 6 ruas tol DKI Jakarta 39. J alan Tol Pasuruan - Pro bolinggo Provinsi Jawa Timur 40. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Provinsi Jawa Timur 41. J alan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Provinsi Jawa Timur 42. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Provinsi DKI Jakartadan Provinsi J awa Barat 43. J alan Tol Semarang - Demak Provinsi Jawa Tengah 44. Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Provinsi DaerahIstimewa (D.I.) Y ogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 45. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Provinsi Jawa Timur Terminal Teluk Lamong 46. Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi - Provinsi Jawa Timur Kertosono - Kediri 47. Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok - Provinsi J awa Barat Antasari 48. Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo - Provinsi Jawa Tengah Y ogyakarta - Kulon Progo dan Provinsi D.I. I Yogyakarta 49. Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor Ring Road Provinsi Jawa Barat 50. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah 51. J alan Tol Semarang Harbour Provinsi J awa Tengah 52. J alan Tol Makassar - Maros - Sungguminasa - Provinsi Sulawesi Takalar (Mamminasata) Sela tan 53. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban I Provinsi Jawa Barat NO. DAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI 54. Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang Provinsi KalimantanTimur 55. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Provinsi Bali Pekutatan - Soka - Mengwi 56. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta Timur Baru/ New Priok Eastern Access (NPEA) B. Sektor Pelabuhan 57. Pelabuhan KEK Maloy Provinsi KalimantanTimur 58. Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan Provinsi Bali 59. Pelabuhan Likupang Provinsi Sulawesi Utara 60. Makassar New Port Provinsi SulawesiSela tan 61. Terminal Multipurpose Labuan Bajo Provinsi Nusa TenggaraTimur 62. Inland Watenuays Cikarang - Bekasi - Laut Provinsi DKI Jakarta (CBL) dan Provinsi J awa Barat 63. Pembangunan Pelabuhan Patimban Provinsi J awa Barat 64. Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Provinsi KalimantanBarat 65. Pengembangan Pelabuhan Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur 66. Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting dan Provinsi Papua Barat Arar 67. Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu Provinsi SulawesiTengah 68. Pengembangan Pelabuhan Hub In ternasional Provinsi Sumatera Utara Kuala Tanjung 69. Pengem bangan Pelabuhan Hub In ternasional Provinsi Sulawesi Utara Bitung 70. Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Provinsi Bali Tourism Hub) 71. Pem bangunan Pelabuhan Ambon Baru/ New Provinsi Maluku Ambon NO. DAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI 72. Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ New Provinsi Sumatera Palembang di Tanjung Carat Sela tan C. Sektor Bandar Udara 73. Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta 74. Bandar Udara Kediri Provinsi Jawa Timur 75. Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo Provinsi Nusa TenggaraTimur 76. Pengembangan Bandar Udara In ternasional Provinsi Nusa Tenggara Lornbok Praya Barat 77. Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo Provinsi Jawa Tengah 78. Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru Provinsi Papua 79. Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak Provinsi Papua Barat 80. Pembangunan Bandar Udara Bali Utara Provinsi Bali D. Sektor Kereta 81. Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Provinsi Sulawesi Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Sela tan Bagian Selatan) 82. Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari J aringan Kereta Api Trans Sumatera) 83. Kereta Api Purukcahu - Batanjung melalui Provinsi Kaliman tan Bangkuang Tengah 84. Kereta Api Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau 85. Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Provinsi D .I. Y ogyakarta Y ogyakarta - Kulon Pro go 86. Kereta Api Jakarta - Surabaya Provinsi DKI Jakarta,Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur 87. Double Track Jawa Selatan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D .I. Y ogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur 88. High Speed Railway Jakarta- Bandung Provinsi DKI Jakartaclan Provinsi J awa Barat NO. DAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL •. LOKASI 89. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Provinsi DKI Jakarta Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, dan Provinsi J awa Barat Bogar, Depok, dan Bekasi 90. Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Provinsi Bali Wilayah Badung - Buleleng 91. Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Provinsi Sumatera Prabumulih - Tarahan/ Lampung clan Selatan dan Provinsi Prabumulih - Kertapati/Palembang Lampung 92. Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) Sela tan 93. Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Provinsi DKI Jakarta Stadium - Kelapa Gading 94. Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South Provinsi DKI Jakarta (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat) 95. Elevated Inner Loop Line Jatinegara - Tanah Provinsi DKI Jakarta Abang - Kemayoran 96. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Provinsi DKI Jakarta, Phase I Provinsi Banten, dan Provinsi J awa Barat E. Sektor Kawasan 97. Kawasan Industri Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara 98. Kawasan Industri Landak Provinsi KalimantanBarat 99. Kawasan Industri Ketapang Provinsi KalimantanBarat 100. Kawasan Industri Tanggamus Provinsi Lampung 101. Kawasan Industri J orong Provinsi KalimantanSela tan 102. Kawasan Industri Bantaeng Provinsi SulawesiSela tan 103. Kawasan Industri Morowali Provinsi Sulawesi Teng ah 104. Kawasan Industri Konawe Provinsi SulawesiTenggara 105. Kawasan Industri Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat 106. Kawasan Industri Tanah Kuning Provinsi Kaliman tanUtara 107. Kawasan Industri Wilmar Serang Provinsi Banten NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LO KASI 108. Kawasan Industri Pulau Obi Provinsi Maluku Utara 109. Kawasan Industri Weda Bay Provinsi Maluku Utara 110. Kawasan Industri Takalar Provinsi Sulawesi Sela tan 111. Kawasan Industri Tanjung Enim Provinsi Sumatera Sela tan 112. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Sela tan 113. Kawasan Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung 114. Pembangunan Underground Simpang Lima Provinsi Jawa Tengah 115. Kawasan Industri Batang Provinsi Jawa Tengah F. Sektor Perumahan 116. Pembangunan Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta 117. Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya Nasional G. Sektor Bendungan dan Irigasi 118. Bendungan Marangkayu Provinsi Kaliman tan Timur 119. Bendungan Kuningan Provinsi Jawa Barat 120. Bendungan Bendo Provinsi Jawa Timur 121. Bendungan Gongseng Provinsi Jawa Timur 122. Bendungan Tukul Provinsi Jawa Timur 123. Bendungan Pidekso Provinsi J awa Tengah 124. Bendungan Tugu Provinsi J awa Timur 125. Bendungan Karalloe Provinsi Sulawesi Sela tan 126. Bendungan Keureuto Provinsi Aceh 127. Bendungan Tapin Provinsi Kalimantan Sela tan 128. Bendungan Passeloreng Provinsi Sulawesi Sela tan 129. Bendungan Lolak Provinsi Sulawesi Utara 130. Bendungan Bintang Bano Provinsi Nusa Tenggara Barat 131. Bendungan Karian Provinsi Banten ' 132. Bendungan Rukoh Provinsi Aceh NO. DAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKAS1 133. Bendungan Way Sekampung Provinsi Lampung I 134. Bendungan Kuwil Kawangkoan Provinsi Sulawesi Utara 135. Bendungan Ladongi Provinsi Sulawesi Tenggara 136. Bendungan Ciawi Provinsi Jawa Barat 137. Bendungan Sukamahi Provinsi J awa Barat 138. Bendungan Leuwikeris Provinsi Jawa Barat 139. Bendungan Cipanas Provinsi Jawa Barat 140. Bendungan Tiga Dihaji Provinsi Sumatera Sela tan 141. Bendungan Semantok Provinsi Jawa Timur 142. Bendungan Pamukkulu Provinsi SulawesiSela tan 143. Bendungan Bener I Provinsi Jawa Tengah 144. Bendungan Sadawarna I Provinsi Jawa Barat 145. Bendungan Tiro Provinsi Aceh 146. Bendungan Lausimeme Provinsi Sumatera Utara 147. Bendungan Sidan Provinsi Bali 148. Bendungan Marga Tiga Provinsi Lampung . 149. Bendungan Bagong Provinsi Jawa Timur 150. Bendungan Randugun ting Provinsi Jawa Tengah 151. Bendungan Mbay Provinsi Nusa TenggaraTimur 152. Bendungan Bulango Ulu Provinsi Gorontalo 153. Bendungan Napungete Provinsi Nusa TenggaraTimur 154. Bendungan Temef Provinsi Nusa TenggaraTimur 155. Bendungan Way Apu Provinsi Maluku 156. Bendungan Meninting Provinsi Nusa TenggaraBarat 157. Bendungan Tamblang Provinsi Bali 158. Bendungan Beringin Sila Provinsi Nusa TenggaraBarat 159. Bendungan Tiu Suntuk Provinsi Nusa TenggaraBarat NO. DAFTAR PROYEK STRATEGlS NASIONAL I LOKASI 160. Bendungan Manikin Provinsi Nusa TenggaraTimur 161. Bendungan Jlantah I Provinsi Jawa Tengah 162. I Bendungan Jragung Provinsi Jawa Tengah 163. Bendungan Sepaku Semoi Provinsi KalimantanTimur 164. Bendungan Budong-Budong Provinsi Sulawesi Barat 165. Bendungan Ameroro Provinsi SulawesiTenggara 166. Pembangunan J aringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Aceh Lhok Guci 167. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Aceh Jambo Aye Kanan 168. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Sumatera Lema tang Sela tan 169. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Daerah Irigasi Baliase Sela tan 170. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Gumbasa Tengah 171. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Jawa Barat Ren tangI 172. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi J awa Tengah Glapan 173. Pembangunan J aringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Rawa Telake Timur 174. Pembangunan J aringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Sumatera Lempuing Sela tan H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi 175. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Semarang Provinsi Jawa Tengah Barat 176. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Regional Provinsi Jawa Barat Jatigede 177. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Umbulan Provinsi Jawa Timur 178. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Provinsi Lampung Bandar Lampung 179. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Regional Provinsi J awa Barat Jatiluhur - 14 - NO. DAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI 180. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi J awa Tengah Wasusokas 181. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Banten dan Karian-Serpong Provinsi DKI Jakarta 182. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi D .I. Y ogyakarta Kamijoro (Bantul, Kulon Progo) 183. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Bengkulu Ben teng-Ko bema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) 184. Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan Provinsi Bali 185. Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Provinsi Ban ten 186. Jakarta Seuieraqe System (JSS) Provinsi DKI Jakarta I. Sektor Tanggul Pantai 187. Tanggul Pan tai Provinsi DKI Jakarta,Provinsi J awa Barat, dan Provinsi Banten J. Sektor Energi 188. Kilang Minyak Bontang Provinsi KalimantanTimur 189. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) Provinsi Jawa Timur 190. Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/ Refinery Provinsi Jawa Tengah, Development Master Plan (RDMP) Provinsi Kaliman tanTimur, Provinsi Riau,dan Provinsi Sumatera Sela tan 191. Upgrading Kilang Eksisting (RDMP)dan Industri Provinsi Jawa Barat Petrokimia Balongan 192. Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM Indonesia Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG Indonesia Pengernbangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Provinsi Maluku Masela 195. Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Provinsi Kaliman tan Gan dang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Timur Deepwater Development Project/IDD) 196. I Proyek Tangguh LNG Train 3 Provinsi Papua Barat NO. DAFTARPROGRAM STRATEGIS KETERANGANPROGRAM NASIONAL STRATEGIS NASIONAL 1. Program Ketenagalistrikan Program Ketenagalistrikan terdiri dari:
1. a.Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan II. PROGRAM NO. DAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI 197. Pengem bangan Lapangan Unitisasi Gas Provinsi Jawa Timur Jambaran - Tiung Biru 198. Pembangunan Jaringan Gas Kota Nasional 199. Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Provinsi Jawa Barat - Cire bon - Semarang, Ruas KEK Sei Mangkei - Provinsi Jawa Tengah, Dumai, dan Ruas West Natuna Transportation Provinsi Sumatera Utara System - Pemping) - Provinsi Riau, ProvinsiKepulauan Riau 200. Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim Provinsi SumateraSela tan 201. Pembangunan Fasilitas Coal to Methanol di Kutai Provinsi Kaliman tan Timur Timur 202. Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Provinsi Jawa Tengah, Bio Refinery Revamping RU IV Cilacap, RU III Provinsi Sumatera Plaju Green Refinery, Hidrogenasi CPO PT. Pusri Selatan, dan Provinsi Palembang, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Jawa Barat Cikampek) K. Sektor Teknologi 203. Percepatan Pembangunan Technopark Nasional 204. Proyek Satelit Multifungsi Orbit 205. Pengembangan Drone Male Kombatan (Male Nasional Unmaned Combat Aerial Vehicle) 206. Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Nasional Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat 207. Pengembangan Industri Garam Nasional L. Sektor Pendidikan 208. Pembangunan Kam pus Universitas Islam Provinsi Jawa Barat In ternasional Indonesia - 16 - Program Pembangunan Smelter terdiri dari:a. Pembangunan 14 (empat belas) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh: 1) PT Ang And Fang Brother di Morowali, Sulawesi Tengah; 2) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah; 3) PT Sulawesi Resources di Morowali, Sulawesi Tengah; Program Pembangunan Smelter 7. Daftar proyek diatur dalam Peraturan ten tang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Ber basis Teknologi Ramah Lingkungan. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) 6. Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang. Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 5.4. Program Pengembangan Jalan 58 lokasi Exit tol pada 10 Provinsi. Akses Exit Toll Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Pararel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara. Perbatasan 3. Program Pengembangan Kawasan 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Peremajaan Kebun Rakyat. Program Pemerataan Ekonomi 2. dan
2. c.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Ba tam. Percepatan Infrastruktur ten tang PembangunanKetenagalistrikan);
3. b.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional; KETERANGANPROGRAM STRATEGIS NASIONAL DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL NO. - 17 - Utara; 13) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan 14) PT Teka Mining Resources di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
4. b.Pembangunan 5 (lima) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh: 1) PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat; 2) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat; 3) PT Kalbar Bumi Perkasa di Sanggau, Kalimantan Barat; 4) PT Laman Mining di Ketapang, Kalimantan Barat; dan 5) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery ( ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat. Konawe, Sulawesi Nickel Dragon Tenggara; 10) PT Virtue Industry di Tenggara; 11) PT Sinar Deli Bantaeng di Bantaeng, Sulawesi Selatan; 12) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Konawe Sulawesi Sela tan, Tenggara; 7) PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; 8) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara; 9) PT Macika Mineral Industri di Sulawesi Sela tan, Konawe 4) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah; 5) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara; 6) PT Bintang Smelter Indonesia di KETERANGANPROGEAM STRATEGIS NASIONAL DAFTARPROGRAM STRATEGIS NASIONAL NO. Program terdiri dari:
5. a.Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan ten tang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Gro bongan, Kawasan Purworejo ·_ Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
6. b.Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan ten tang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan 10. Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II. Program Pengembangan Superhub 9. Daftar proyek diatur dalam Peraturan ten tang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan Food Estate. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ Food Estate 8.
7. c.Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh: 1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan 2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara. KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DAFTARPROGRAMSTRATEG1S NASlONAL NO. ~===n,sesuai dengan aslinya ~~~·~<a?~ o Hukum dan Organisasi, AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS KETERANGANPROGRAM NASIONAL STRATEGIS NASIONAL
8. c.Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022