Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2025
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, hari kerja dan jam kerja, cuci pegawai dan ketentuan lainnya.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, hari kerja dan jam kerja, cuci pegawai dan ketentuan lainnya.
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); - 2 - 5. Peraturan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); 6. Peraturan Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339); 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KEHADIRAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
BAB I
Peraturan Menteri Koordinator ini digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai dalam pelaksanaan kehadiran kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini terdiri atas: 1. Hari Kerja dan Jam Kerja; dan 2. Cuti Pegawai. BAB II HARi KERJA DAN JAM KERJA Pasal 4 ( 1) Setiap Pegawai wajib melaksanakan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
a. Hari Kerja dan Jam Kerja reguler; dan b. Hari Kerja dan Jam Kerja bulan Ramadan. Bagian Kesatu Hari Kerja Pasal 5
BAB II
terdiri dari 5 (lima) hari dalam satu minggu, yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat.
Bagian Kedua Jam Kerja Pasal 6
a. 90 (sembilan puluh) menit pada hari Jumat; dan b. 60 (enam puluh) menit pada Hari Kerja selain hari Jumat. - 4 -
(1), wajib menyesuaikan pencatatan kehadiran secara proporsional pada hari berkenaan. Pasal 7 Jam Kerj a se bagaimana dimaksud dalam
dikecualikan pada bulan Ramadan dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Jam Kerja dimulai pukul 08.00 waktu setempat dan dilaksanakan dengan durasi 6 (enam) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) Hari Kerja, tidak termasuk jam istirahat. b. Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan durasi: 1) 60 (enam puluh) menit pada hari Jumat; dan 2) 30 (tiga puluh) menit pada Hari Kerja selain hari Jumat. c. Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran masuk bekerja paling lama 90 (sembilan puluh) menit setelah ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diwajibkan untuk menyesuaikan pencatatan kehadiran secara proporsional pada hari berkenaan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang mendesak dan sesuai arahan pimpinan, Pegawai dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas kedinasan diluar Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam
dan Jam Kerja se bagaimana dimaksud dalam
dan Pasal 7. Bagian Ketiga Pencatatan Kehadiran Pasal 9
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; c. Pejabat Fungsional Ahli Utama; atau d. pejabat setingkat lainnya. - 5 -
1) dapat tidak diberlakukan melalui penetapan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bagian Keempat Fleksi bili tas Pasal 11 ( 1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan sesuai arahan pimpinan, Pegawai dapat diberikan fleksibilitas kehadiran kerja.
a. Fleksibilitas secara lokasi; dan/ atau b. Fleksibilitas secara waktu.
Bagian Kelima Pemotongan Tunjangan Kinerja Pasal 12
a. tidak melakukan pencatatan kehadiran se bagaimana dimaksud dalam
tanpa alasan yang sah; b. melanggar toleransi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam
atau Pasal 7; atau c. tidak memenuhi durasi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam
atau Pasal 7, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.
1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III CUTI PEGAWAI Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Pasal 13 ( 1) Setiap Pegawai berhak untuk mengajukan permohonan Cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - 6 -
( 4) Pendelegasian se bagian wewenang se bagaimana dimaksud pada ayat
BAB III
ayat
a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cu ti karena alasan pen ting; dan f. Cuti di luar tanggungan negara.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)