Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, hari kerja dan jam kerja, cuci pegawai dan ketentuan lainnya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); - 2 - 5. Peraturan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); 6. Peraturan Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339); 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KEHADIRAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
BAB I
Peraturan Menteri Koordinator ini digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai dalam pelaksanaan kehadiran kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini terdiri atas: 1. Hari Kerja dan Jam Kerja; dan 2. Cuti Pegawai. BAB II HARi KERJA DAN JAM KERJA Pasal 4 ( 1) Setiap Pegawai wajib melaksanakan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
BAB II
terdiri dari 5 (lima) hari dalam satu minggu, yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat.
dikecualikan pada bulan Ramadan dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Jam Kerja dimulai pukul 08.00 waktu setempat dan dilaksanakan dengan durasi 6 (enam) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) Hari Kerja, tidak termasuk jam istirahat. b. Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan durasi: 1) 60 (enam puluh) menit pada hari Jumat; dan 2) 30 (tiga puluh) menit pada Hari Kerja selain hari Jumat. c. Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran masuk bekerja paling lama 90 (sembilan puluh) menit setelah ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diwajibkan untuk menyesuaikan pencatatan kehadiran secara proporsional pada hari berkenaan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang mendesak dan sesuai arahan pimpinan, Pegawai dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas kedinasan diluar Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam
dan Jam Kerja se bagaimana dimaksud dalam
dan Pasal 7. Bagian Ketiga Pencatatan Kehadiran Pasal 9
tanpa alasan yang sah; b. melanggar toleransi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam
atau Pasal 7; atau c. tidak memenuhi durasi Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam
atau Pasal 7, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.
BAB III
ayat
Membuka PDF…