DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, www.peraturan.go.id 2015, No.59 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226);
7.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. www.peraturan.go.id 2015, No.59 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini yang dimaksud dengan:

1.Hari Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah Hari Kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2.Jam Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Jam Kerja terdiri dari Jam Kerja Reguler dan Jam Kerja Bulan Ramadhan.
3.Jam Kerja Reguler adalah Jam Kerja yang dilaksanakan di bulan pada tahun Masehi selain bulan Ramadhan pada tahun Hijriyah.
4.Jam Kerja Bulan Ramadhan adalah Jam Kerja yang dilaksanakan khusus di bulan Ramadhan pada tahun Hijriyah.
5.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
6.Tunjangan Kinerja adalah fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu Pegawai.
7.Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan, berupa bencana alam dan kerusuhan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
8.Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dari Pegawai yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
9.Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
10.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. www.peraturan.go.id 2015, No.59 4
11.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja.
12.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/ pemberitahuan serta disetujui oleh atasan langsung Pegawai sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
14.Pegawai Lainnya adalah yang bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selain Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1)Hari Kerja adalah 5 (lima) hari dalam satu minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Dikecualikan dari Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Jam Kerja terdiri atas:

a.Jam Kerja Reguler; dan
b.Jam Kerja Bulan Ramadhan.

Pasal 4

(1)Jam Kerja Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 5 (lima) hari kerja.
(2)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin s.d. Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB; dan
2. b.hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB. www.peraturan.go.id 2015, No.59 5
(3)Pegawai diberikan toleransi keterlambatan (flexy time) paling lama 60 (enam puluh) menit dari jam masuk kerja pada pukul 07.30 WIB dengan ketentuan mengganti sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.

Pasal 5

(1)Jam Kerja Bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Jam Kerja Bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB III

PENCATATAN DAN PELAPORAN KEHADIRAN

Pasal 6

(1)Setiap Pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran serta memenuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja.
(2)Setiap Pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
(3)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik menggunakan mesin finger print dibantu dengan teknologi lainnya seperti kamera Closed Circuit Television (CCTV).
(4)Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal:
1. a.mesin finger print mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
2. b.Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran;
3. c.sidik jari tidak terekam dalam mesin finger print;
4. d.terjadi keadaan kahar (force majeure).
(5)Pencatatan kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengisi formulir daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. www.peraturan.go.id 2015, No.59 6

Pasal 7

(1)Pegawai dikecualikan untuk melakukan pencatatan kehadiran dalam hal:
1. a.mendapatkan penugasan untuk:
  1. 1.melakukan perjalanan dinas dalam kota;
  2. 2.melakukan perjalanan dinas melewati batas kota;
  3. 3.melaksanakan perjalanan dinas luar negeri; atau
  4. 4.menghadiri rapat atau tugas dalam kota di luar kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.menjalani cuti; atau
3. c.menjalani tugas belajar.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada koordinator rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran pegawai pada masing-masing unit kerja.
(3)Dokumen pendukung untuk pengecualian pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah surat perintah atau surat tugas dari pimpinan unit kerja pegawai bersangkutan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 8

(1)Pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran adalah:
1. a.pejabat atau Pegawai yang telah ditunjuk sebagai koordinator rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran pegawai pada masing-masing unit kerja;
2. b.Kepala Bagian Sumber Daya Manusia sebagai penanggung jawab rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh masing-masing pejabat eselon II pada unit kerja masing-masing.
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Sumber Daya Manusia. www.peraturan.go.id 2015, No.59 7

Pasal 9

(1)Koordinator rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melaporkan rekapitulasi kehadiran Pegawai setiap bulannya kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
(2)Penanggung jawab rekapitulasi pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib menyusun laporan rekapitulasi kehadiran seluruh Pegawai dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum.
(3)Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 19 (sembilan belas) pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 19 (sembilan belas) jatuh pada hari libur.
(4)Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 23 (dua puluh tiga) jatuh pada hari libur.
(5)Bagian Sumber Daya Manusia melakukan konfirmasi kehadiran kepada koordinator rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran Pegawai pada masing-masing unit kerja atau kepada Pegawai yang bersangkutan sebelum penyampaian laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja dengan tidak mengganti waktu keterlambatan, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat kerja saat Jam Kerja, tidak melakukan pencatatan kehadiran dengan mesin finger print atau formulir daftar hadir tanpa alasan yang sah.
(2)Dalam hal Pegawai tidak melakukan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan alasan yang sah maka pegawai dinyatakan tidak melanggar Jam Kerja.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…