DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/618/M.KT.01/2022 tanggal 27 Juni 2022;
c.bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, perlu

Menetapkan

menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);
7. 7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL DAN ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS. BABI KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Jenderal Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Nasional.
(2)Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan koordinasi sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Dewan Nasional; b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat JenderalDewan Nasional; c.penyiapan bahan koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; d.pemberian dukungan administrasi dan penyiapan pembentukan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; e.fasilitasiperumusan penyusunan standarpengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus; f.pelaksanaan pengkajianatas usulanwilayahyang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus; g.penyiapan rekomendasi pembentukanKawasan Ekonomi Khusus; h.pemberian dukungan analisisataspengembangan Kawasan EkonomiKhususdi wilayahyang potensinya belum berkembang; 1.fasilitasi penyelesaianpermasalahan strategis dalam pengelolaandan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; J.fasilitasipelaksanaan pemantauan danevaluasi keberlangsunganKawasan EkonomiKhusus serta pemberian rekomendasitindak lanjut hasilevaluasi; k.fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dalam penyiapan pelayanan perizinansertafasilitasdan kemudahan, kerja samadenganpihaklain,komunikasi publikserta dukunganpenyiapandata daninformasi; I.pengoordinasiandan penyusunan peraturanDewan Nasionaldan instrumen hukum, pelaksanaanadvokasi hukum,kepegawaiansertaorganisasi dantatalaksana; m.pemberiandukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,keuangan, kerumahtanggaan,serta pengelolaanbarangmiliknegara/kekayaannegara, layanan pengadaanbarang/jasa,dan arsipdilingkungan SekretariatJenderalDewan Nasional; n.pengawasanataspelaksanaan tugasdilingkungan SekretariatJenderalDewan Nasional;dan o.pelaksanaanfungsi lain yang diberikanolehKetuaDewan Nasional.

BAB II

ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus;
b.Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus;
c.Biro lnvestasi, Kerja Sama, dan Komunikasi;
d.Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
e.Biro Umum dan Keuangan; dan
f.Bagian Pengawasan.

Pasal 5

Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pedoman pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, pelaksanaan pengkajian atas usulan wilayah yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, pemberian dukungan analisis atas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah yang belum berkembang, dan penyiapan rekomendasi usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan penyiapan usulan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan rencana strategis Sekretariat Jenderal Dewan Nasional;
b.penyiapan, monitoring, dan evaluasi program dan anggaran; c.penyiapan, pemantauan, dan pelaporan kinerja anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional;
d.penyiapan koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; e.penyiapan pengkajian atas usulan suatuwilayahuntuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus; f.penyiapan rekomendasi usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus; g.penyiapan pengkajian pengembangan Kawasan Ekonomi Khususdi wilayah yang potensinya belum berkembang;
h.penyiapanusulanKawasan EkonomiKhusus yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan 1.pelaksanaanpengelolaan program dan tatakelolaBiro Perencanaan dan PembentukanKawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

BiroPerencanaan dan PembentukanKawasan EkonomiKhusus terdiri atas: a.Bagian Programdan TataKelola;dan b.KelompokJabatanFungsional.

Pasal 8

Bagian Programdan TataKelolamempunyaitugas melaksanakan pemberiandukunganteknis dan administrasi programdantatakelola dilingkunganBiroPerencanaan dan PembentukanKawasan EkonomiKhusus.

Pasal 9

Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,Bagian Programdan TataKelolamenyelenggarakan fungsi: a.penyiapanbahan penyusunan rencanaprogramdan anggaranBiroPerencanaan dan PembentukanKawasan EkonomiKhusus; rencanakerjadan anggaranBiro dan PembentukanKawasan Ekonomi b.penyelarasan Perencanaan Khusus; c.pengelolaananggarandan administrasi keuanganBiro Perencanaan danPembentukanKawasan Ekonomi Khusus;

d.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan penyusunan peraturan perundang-undanganBiro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus; e.pengelolaan data dan sistem informasi BiroPerencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus; dan f.penyusunan evaluasi dan pelaporanBiroPerencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. BagianKetiga BiroPengendalian Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 10 BiroPengendalian Kawasan EkonomiKhusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan danmonitoringstandar pembangunan danpengelolaan Kawasan EkonomiKhusus, fasilitasi penyelesaianpermasalahan strategis dalam pembangunan danpengelolaan Kawasan EkonomiKhusus, penyiapanbahanfasilitasipelaksanaan pemantauan dan evaluasi keberlangsungan Kawasan EkonomiKhusus serta penyiapan bahanpemberian rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi.

Pasal 11

Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,BiroPengendalian Kawasan EkonomiKhusus menyelenggarakanfungsi: a.penyiapanstandarpembangunan danpengelolaan Kawasan EkonomiKhusus; b.pelaksanaanmonitoringdanevaluasi implementasi standarpembangunan danpengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus; c.pelaksanaanmonitoringdanevaluasi keberlangsungan Kawasan EkonomiKhusussertapenyiapanbahan rekomendasi langkah tindak lanjuthasil evaluasiatas pembangunan dankinerja pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus kepada SekretarisJenderal termasuk mengusulkan pencabutanstatusKawasan Ekonomi Khusus; dalam Ekonomi strategis Kawasan permasalahan danpengelolaan d.menyelesaikan pembangunan Khusus;dan e.pengelolaan programdantatakelolaBiroPengendalian Kawasan EkonomiKhusus.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…