Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 10 Tahun 2022
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 78
menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL DAN ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS. BABI KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi:
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat JenderalDewan Nasional; c.penyiapan bahan koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; d.pemberian dukungan administrasi dan penyiapan pembentukan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; e.fasilitasiperumusan penyusunan standarpengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus; f.pelaksanaan pengkajianatas usulanwilayahyang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus; g.penyiapan rekomendasi pembentukanKawasan Ekonomi Khusus; h.pemberian dukungan analisisataspengembangan Kawasan EkonomiKhususdi wilayahyang potensinya belum berkembang; 1.fasilitasi penyelesaianpermasalahan strategis dalam pengelolaandan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; J.fasilitasipelaksanaan pemantauan danevaluasi keberlangsunganKawasan EkonomiKhusus serta pemberian rekomendasitindak lanjut hasilevaluasi; k.fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dalam penyiapan pelayanan perizinansertafasilitasdan kemudahan, kerja samadenganpihaklain,komunikasi publikserta dukunganpenyiapandata daninformasi; I.pengoordinasiandan penyusunan peraturanDewan Nasionaldan instrumen hukum, pelaksanaanadvokasi hukum,kepegawaiansertaorganisasi dantatalaksana; m.pemberiandukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,keuangan, kerumahtanggaan,serta pengelolaanbarangmiliknegara/kekayaannegara, layanan pengadaanbarang/jasa,dan arsipdilingkungan SekretariatJenderalDewan Nasional; n.pengawasanataspelaksanaan tugasdilingkungan SekretariatJenderalDewan Nasional;dan o.pelaksanaanfungsi lain yang diberikanolehKetuaDewan Nasional. BAB II ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB II
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional terdiri atas:
Bagian Kedua Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, koordinasi penyusunan strategi dan kebijakan umum pedoman pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, pelaksanaan pengkajian atas usulan wilayah yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, pemberian dukungan analisis atas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah yang belum berkembang, dan penyiapan rekomendasi usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan penyiapan usulan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:
c.penyiapan, pemantauan, dan pelaporan kinerja anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional;
e.penyiapan pengkajian atas usulan suatuwilayahuntuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus; f.penyiapan rekomendasi usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus; g.penyiapan pengkajian pengembangan Kawasan Ekonomi Khususdi wilayah yang potensinya belum berkembang;
BiroPerencanaan dan PembentukanKawasan EkonomiKhusus terdiri atas: a.Bagian Programdan TataKelola;dan b.KelompokJabatanFungsional.
Bagian Programdan TataKelolamempunyaitugas melaksanakan pemberiandukunganteknis dan administrasi programdantatakelola dilingkunganBiroPerencanaan dan PembentukanKawasan EkonomiKhusus.
Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,Bagian Programdan TataKelolamenyelenggarakan fungsi: a.penyiapanbahan penyusunan rencanaprogramdan anggaranBiroPerencanaan dan PembentukanKawasan EkonomiKhusus; rencanakerjadan anggaranBiro dan PembentukanKawasan Ekonomi b.penyelarasan Perencanaan Khusus; c.pengelolaananggarandan administrasi keuanganBiro Perencanaan danPembentukanKawasan Ekonomi Khusus;
e.pengelolaan data dan sistem informasi BiroPerencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus; dan f.penyusunan evaluasi dan pelaporanBiroPerencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. BagianKetiga BiroPengendalian Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 10 BiroPengendalian Kawasan EkonomiKhusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan danmonitoringstandar pembangunan danpengelolaan Kawasan EkonomiKhusus, fasilitasi penyelesaianpermasalahan strategis dalam pembangunan danpengelolaan Kawasan EkonomiKhusus, penyiapanbahanfasilitasipelaksanaan pemantauan dan evaluasi keberlangsungan Kawasan EkonomiKhusus serta penyiapan bahanpemberian rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi.
Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,BiroPengendalian Kawasan EkonomiKhusus menyelenggarakanfungsi: a.penyiapanstandarpembangunan danpengelolaan Kawasan EkonomiKhusus; b.pelaksanaanmonitoringdanevaluasi implementasi standarpembangunan danpengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus; c.pelaksanaanmonitoringdanevaluasi keberlangsungan Kawasan EkonomiKhusussertapenyiapanbahan rekomendasi langkah tindak lanjuthasil evaluasiatas pembangunan dankinerja pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus kepada SekretarisJenderal termasuk mengusulkan pencabutanstatusKawasan Ekonomi Khusus; dalam Ekonomi strategis Kawasan permasalahan danpengelolaan d.menyelesaikan pembangunan Khusus;dan e.pengelolaan programdantatakelolaBiroPengendalian Kawasan EkonomiKhusus.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)