DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, perlu mengganti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor: PER-07/M.EKON/ 08/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; www.peraturan.go.id 2018, No.508
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); www.peraturan.go.id 2018, No.508
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara teknis berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. www.peraturan.go.id 2018, No.508

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
b.pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
c.penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
d.pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;
e.pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan
f.penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan;
b.Bagian Pengelolaan Informasi; www.peraturan.go.id 2018, No.508
c.Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan;
d.Bagian Hukum dan Umum; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat serta pemberian pelayanan administrasi kerja sama.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis penyusunan Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
b.pemberian dukungan teknis penyusunan kebijakan pendukung kawasan ekonomi khusus;
c.pemberian dukungan teknis penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
d.penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan Sekretariat;
e.pemberian dukungan teknis penyusunan konsep standar infrastruktur dan pelayanan minimal kawasan ekonomi khusus;
f.pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan lembaga pemerintah dan/atau pihak lain yang terkait; dan
g.pemberian dukungan teknis penyusunan kebijakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam kawasan ekonomi khusus. www.peraturan.go.id 2018, No.508

Pasal 7

a.Subbagian Perencanaan; dan
b.Subbagian Kerja Sama.

Pasal 8

(1)Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis penyusunan Rencana Induk Nasional dan kebijakan pendukung kawasan ekonomi khusus, pemberian dukungan teknis penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan Sekretariat.
(2)Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan lembaga pemerintah dan/atau pihak lain yang terkait, pemberian dukungan teknis penyusunan kebijakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam kawasan ekonomi khusus, serta pemberian dukungan teknis penyusunan konsep standar infrastruktur dan pelayanan minimal kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas pengembangan sistem informasi, pemberian dukungan teknis verifikasi pengusulan, publikasi, promosi, dan pelaporan kawasan ekonomi khusus.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan www.peraturan.go.id 2018, No.508 fungsi:

a.penerimaan usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus;
b.pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan pembentukan kawasan ekonomi khusus;
c.pemberian dukungan teknis pengolahan dan pengkajian terhadap usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus;
d.memfasilitasi percepatan pengusulan pembentukan kawasan ekonomi khusus;
e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pengusulan pembentukan kawasan ekonomi khusus;
f.pengembangan sistem informasi;
g.penyiapan bahan promosi dan publikasi; dan
h.penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…