DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua www.peraturan.go.id 2016, No.48 Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4.Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA www.peraturan.go.id 2016, No.48 KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu:
1. a.usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. b.calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
3. c.calon pekerja magang di luar negeri;
4. d.anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
5. e.Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
6. f.Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
(2)Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekono
(3)mian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. www.peraturan.go.id 2016, No.48

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah memenuhi persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2)Persyaratan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang sehat dan berkinerja baik;
2. b.melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
3. c.memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program.
(3)Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berminat sebagai Penyalur KUR:
1. a.mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuanganuntuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a; dan
1. b.mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
(4)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan apabila bank atau lembaga keuangan bukan bank telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. www.peraturan.go.id 2016, No.48
(6)Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(7)Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
(8)Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(9)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(10)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan www.peraturan.go.id 2016, No.48 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(11)Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat dan berhenti sebagai Penyalur KUR.
(12)Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

3.Lampiran II pada ayat (2) Pasal 5 diubah.
4.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
(1a)Sistem Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang penahapannya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(2)Kementerian Keuangan dalam menyusun Sistem Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dukungan basis data antara lain dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). www.peraturan.go.id 2016, No.48
(2)Suku bunga KUR Mikro sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.
(3)Jangka waktu KUR Mikro:
1. a.paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
2. b.paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
(4)Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Calon penerima KUR Mikro adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f.
(2)Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
(3)Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.
(4)Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. www.peraturan.go.id 2016, No.48
(5)Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
(2)Suku bunga KUR Ritel sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.
(3)Jangka waktu KUR Ritel sebagai berikut:
1. a.paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
2. b.paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
(4)Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasiKUR Ritel diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

8.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e.
(2)Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling www.peraturan.go.id 2016, No.48 singkat 6 (enam) bulan.
(3)Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
(4)Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

9.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
(2)Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.
(3)Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c.
(2)Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan www.peraturan.go.id 2016, No.48
2. b.memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.
(3)Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja Magang sesuai ketentuan peraturan Kementerian/Lembaga yang membina tenaga kerja.

11.Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember.
(3)Simpulan dan keputusan Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(4)Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib www.peraturan.go.id 2016, No.48 penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.

12.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…