DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Sektor Produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi, perlu diatur kembali Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; www.peraturan.go.id 2017, No.1794
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan www.peraturan.go.id 2017, No.1794 layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3.Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perkoperasian.
4.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
5.Penjamin KUR adalah perusahan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
6.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
7.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
8.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada penerima KUR.
9.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
10.Marjin untuk Akad Murabahah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
11.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) www.peraturan.go.id 2017, No.1794 dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12.Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

a.meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c.mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB II

PELAKSANAAN KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR terdiri dari:
1. a.usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. b.calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
3. c.calon pekerja magang di luar negeri;
4. d.anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
5. e.tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
6. f.pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
7. g.usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
8. h.Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1794
(2)Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
2. b.dalam hal anggota Kelompok Usaha terdapat pelaku usaha pemula maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
3. c.kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha;
4. d.kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
5. e.Kelompok Usaha telah memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
6. f.pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
7. g.perjanjian kredit/pembiayaan untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
8. h.dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng;
9. i.dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha www.peraturan.go.id 2017, No.1794 mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
(3)Usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 4

(1)Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
(2)Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.sehat dan berkinerja baik;
2. b.melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
3. c.memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pasal 5

(1)Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berminat sebagai Penyalur KUR wajib:
1. a.mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
2. b.melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
3. c.mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan www.peraturan.go.id 2017, No.1794 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan
4. d.melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
(4)Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5)Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(6)Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. www.peraturan.go.id 2017, No.1794
(8)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta kuasa pengguna anggaran.
(9)Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(10)Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pasal 6

(1)Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berminat sebagai penyalur KUR wajib:
1. a.mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
2. b.melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
3. c.mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan
4. d.melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran setelah www.peraturan.go.id 2017, No.1794 memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Penetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5)Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(6)Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(7)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian secara berkala kepada Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2017, No.1794
(8)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta kuasa pengguna anggaran KUR.
(9)Koperasi yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(10)Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channeling atau executing.
(2)Ketentuan lebih lanjut pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 8

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.

Pasal 9

(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit www.peraturan.go.id 2017, No.1794 Program (SIKP) yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
(2)SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(3)Kementerian Keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, Penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

Pasal 10

(1)Penjamin KUR terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
(2)Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
2. b.melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam penjaminan KUR; dan
3. c.memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(3)Perusahaan yang berminat sebagai Penjamin KUR:
1. a.mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
2. b.melakukan kerja sama online system dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR; dan
3. c.mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(4)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c www.peraturan.go.id 2017, No.1794 hanya dapat dilakukan apabila perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a.
(6)Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7)Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c.
(8)Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(9)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian secara berkala kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penjamin KUR atas kesehatan dan kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(10)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perusahaan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan www.peraturan.go.id 2017, No.1794 Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(11)Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diberhentikan sebagai Penjamin KUR.
(12)Perusahaan yang telah diberhentikan sebagai Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…