DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem Online Single Submission sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dialihkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2018, No.1759 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENGALIHAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGELOLAAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. www.peraturan.go.id 2018, No.1759

Pasal 1

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan pengalihan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem Online Single Submission (Sistem OSS) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Pengalihan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:

a.operasional layanan perizinan berusaha berbantuan;
b.operasional Sistem OSS;
c.pelaksanaan audit atas perizinan berusaha yang diterbitkan Sistem OSS;
d.penyediaan infrastruktur Sistem OSS; dan
e.kegiatan terkait lainnya yang disepakati bersama antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

(1)Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup:
1. a.penyediaan pelayanan perizinan berusaha beserta fasilitas pendukungnya (OSS Lounge);
2. b.penyediaan pusat layanan (call center nomor 1500765) dan layanan bantuan teknis melalui e- mail; dan
3. c.penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung operasional layanan perizinan berusaha berbantuan. www.peraturan.go.id 2018, No.1759
(2)Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 4

(1)Operasional Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup:
1. a.pengoperasian Sistem OSS yang disediakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sistem OSS versi 1.0 upgrade);
2. b.penyelesaian permasalahan dan kendala teknis operasional Sistem OSS bersama-sama dengan Tim Teknis Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
3. c.penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung operasional Sistem OSS.
(2)Operasional Sistem OSS berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan audit atas perizinan berusaha yang diterbitkan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:
1. a.pemeriksaan dan verifkasi atas data yang dimuat pelaku usaha kedalam Sistem OSS yang dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2019;
2. b.menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan data dalam jangka waktu yang ditentukan
3. c.mengambil tindakan atas hasil pemeriksaan dan verifkasi atas data yang dimuat pelaku usaha kedalam Sistem OSS; dan
4. d.penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan www.peraturan.go.id 2018, No.1759 audit atas perizinan berusaha yang diterbitkan Sistem OSS.
(2)Pelaksanaan audit atas perizinan berusaha yang diterbitkan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 6

(1)Penyediaan infrastruktur Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mencakup:
1. a.melakukan penyediaan infrastruktur Sistem OSS yang meliputi jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung;
2. b.penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyediaan infrastruktur Sistem OSS.
(2)Penyediaan infrastruktur Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta percepatan pengalihan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, kementerian/lembaga terkait, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 8

Nota kesepahaman dan/atau kerjasama yang telah dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan kementerian/lembaga untuk mendukung operasional Sistem OSS tetap dilanjutkan dan dalam hal dipandang perlu dapat dibuat nota kesepahaman dan/atau kerjasama baru oleh www.peraturan.go.id 2018, No.1759 Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 9

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan pengalihan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

a.mengoordinasikan pengembangan Sistem OSS yang mencakup: evaluasi, pengembangan fungsi, fitur, dan fasilitas Sistem OSS;
b.mengoordinasikan pelaksanaan reformasi regulasi perizinan berusaha;
c.mengoordinasikan penyempurnaan dan pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria perizinan berusaha pada sektor-sektor yang diatur dalam Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
d.mengoordinasikan pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat undang- undang dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur percepatan, penyederhanaan, dan penggunaan teknologi informasi, dan pelaksanaan perizinan berusaha;
e.mengoordinasikan pengembangan proses bisnis perizinan berusaha;
f.mengoordinasikan pengintegrasian dan dukungan sistem kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tertentu untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS;
g.menyediakan pembiayaan untuk jasa sewa infrastruktur Sistem OSS sampai dengan terlaksananya kontrak layanan infrastruktur Sistem OSS oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
h.melakukan pendampingan atas pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan operasional Sistem OSS; www.peraturan.go.id 2018, No.1759
i.mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha; dan
j.mengoordinasikan penyelesaian hambatan pelaksanaan perizinan berusaha melalui Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pasal 10

Pengalihan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem OSS disertai wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada Lembaga OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan cakupan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 13 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018