DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); www.peraturan.go.id 2018, No. 959

2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1885);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenrintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercantum dalam Lampiran yang merupakan www.peraturan.go.id 2018, No. 959 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

(1)Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta kelengkapan dokumen pendukung SAKIP unit kerja kepada Key Performance Indicator’s (KPI’s) Manager pada setiap unit kerja.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dibantu oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya kinerja pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. www.peraturan.go.id 2018, No. 959

Pasal 4

(1)Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Ikhtisar dari Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1615), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No. 959 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id 2018, No. 959 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…