DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 538

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian www.peraturan.go.id 2015, No.768 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator.

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
b.pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perekonomian;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. www.peraturan.go.id 2015, No.768 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

a.Kementerian Keuangan;
b.Kementerian Ketenagakerjaan;
c.Kementerian Perindustrian;
d.Kementerian Perdagangan;
e.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f.Kementerian Pertanian;
g.Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan;
h.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
i.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
j.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
k.Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
c.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
d.Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
e.Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
f.Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
g.Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h.Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
i.Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;
j.Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman; www.peraturan.go.id 2015, No.768 4
k.Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
l.Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
m.Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional; dan
n.Inspektorat.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 6

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. www.peraturan.go.id 2015, No.768 5

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
c.Biro Umum; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b.pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
d.pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
e.pelaksanaan fasilitasi penguatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Isi peraturan

Teks538PDFHirarki

Memuat teks peraturan…