DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu menata kembali ketentuan pemasukan barang ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 2016, No.1466
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016, No. 1466 Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG KEBIJAKAN UMUM PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan, adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 2016, No.1466
2.Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotaannya ditetapkan Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4.Kebijakan Umum adalah kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam rangka memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengusahaan.

Pasal 2

(1)Pemasukan barang untuk keperluan usaha dan konsumsi masyarakat dapat dilakukan ke Kawasan, kecuali yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.efisiensi;
3. c.transparan; dan
4. d.akuntabel.
(3)Pemasukan barang yang dilakukan dengan prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan barang yang dimasukan ke Kawasan 2016, No. 1466 digunakan untuk menunjang kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat.
(4)Pemasukan barang yang dilakukan dengan prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan barang yang dimasukan sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan usaha dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
(5)Pemasukan barang yang dilakukan dengan prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perhitungan jumlah kebutuhan pemasukan barang ke Kawasan dan tata cara pemasukan dilakukan secara transparan.
(6)Pemasukan barang yang dilakukan dengan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pemasukan barang ke Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(7)Pemasukan barang ke Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, industri, kepabeanan, dan cukai.

Pasal 3

(1)Pemasukan barang ke Kawasan dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan.
(2)Jumlah dan jenis barang yang dapat dimasukan ke Kawasan ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.
(3)Pelaksanaan pemasukan barang ke Kawasan dilaporkan oleh Kepala Badan Pengusahaan kepada Dewan Kawasan secara berkala untuk setiap semester.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan. 2016, No.1466

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini diundangkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini mulai berlaku, semua peraturan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini mulai berlaku:

a.Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar 2016, No. 1466 Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun;
b.Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemasukan Minuman Beralkohol dari dan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemasukan Minuman Beralkohol dari dan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun; dan
c.Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemasukan Produk Tertentu dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun, sepanjang menyangkut Kawasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2016, No.1466 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 7 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2007