DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha www.peraturan.go.id 2015, No.1604 Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4.Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan www.peraturan.go.id 2015, No.1604 layaknamun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Perusahaan Penjamin.
4.Perusahaan Penjamin adalah perusahan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
5.Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR.

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

a.meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c.mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenega kerja.

BAB II

PELAKSANAAN KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR adalahindividu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:
1. a.usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. b.calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
3. c.anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
4. d.Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
5. e.Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja. www.peraturan.go.id 2015, No.1604
(2)Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 4

(1)Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(2)Persyaratan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat ditetapkan sebagai Penyalur KUR adalah:
1. a.memenuhi kriteria bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
3. c.memiliki online system data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program.
(3)Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat mengajukan keikutsertaan sebagai Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(4)Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui sebagai Penyalur KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. www.peraturan.go.id 2015, No.1604 Pasal 5
(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channelling atau executing.
(2)Ketentuan lebih lanjut pola linkagesebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 6

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan Penyalur KUR tersebut.

Pasal 7

(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
(2)Kementerian Keuangan dalam menyusun Sistem Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari kemeterian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

Pasal 8

(1)Penjamin KUR adalah Perusahaan Penjamin yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(2)Perusahaan Penjamin untuk dapat ditetapkan sebagai penjamin KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. a.memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1604
2. b.memiliki online system data KUR dengan Penyalur KUR dan Sistem Informasi Kredit Program.
(3)Perusahaan Penjamin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penjamin KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(4)Perusahaan Penjamin yang disetujui sebagai Penjamin KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 9

(1)Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Penyalur KUR.
(2)Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
(3)Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga.

Pasal 10

(1)Agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(2)Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.
(3)Agunan tambahan untuk KUR Ritel sesuai penilaian Penyalur KUR.

Pasal 11

(1)Pemerintah memberikan subsidi bunga penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh www.peraturan.go.id 2015, No.1604 Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.
(2)Besaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur denganPeraturan Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…