DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dimana peraturan tersebut dikoordinasikan Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum. Hal ini bertujuan agar terciptanya efektivitas dan kesetaraan dalam dalam pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, perlu pengaturan terkait tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 950); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR, KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3.Keputusan Menteri Koordinator adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh atau atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang bersifat konkret, individual, dan final.
4.Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang bersifat konkret, individual, dan final.
5.Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
6.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
7.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
8.Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Wakil Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator.
9.Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian Koordinator adalah pimpinan unit sekretariat Kementerian Koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
10.Kepala Biro Hukum dan Persidangan yang selanjutnya disebut Kepala Biro Hukum adalah pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator.
11.Biro Hukum dan Persidangan yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.penetapan; dan
4. d.pengundangan.
(2)Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 3

(1)Setiap tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dapat mengikutsertakan pejabat fungsional analis hukum dan/atau pejabat fungsional lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

(1)Perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator disusun dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.berdasarkan kewenangan;
3. c.putusan pengadilan; dan/atau
4. d.berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

(1)Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Pemrakarsa.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan analisis substantif dan analisis teknis.
(4)Analisis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.judul;
2. b.urgensi dan sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.ruang lingkup materi muatan; dan
4. d.perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan hasil evaluasi.
(5)Analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pengajuan tim penyusun; dan
2. b.jangka waktu penyelesaian pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 6

(1)Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun.
(2)Pembahasan daftar rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan pemrakarsa yang dilakukan paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan prioritas rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
(4)Rapat koordinasi dilaksanakan melalui:
1. a.evaluasi program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada tahun sebelumnya;
2. b.penyampaian usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator oleh Pemrakarsa;
3. c.kesepakatan program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator; dan/atau
4. d.jadwal pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 7

Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a.judul;
b.ruang lingkup materi muatan;
c.perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan evaluasi; dan
d.pemrakarsa.

Pasal 8

(1)Kepala Biro Hukum menyampaikan daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang telah disetujui oleh Sekretaris Kementerian Koordinator disusun menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
(3)Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator paling lambat bulan Maret pada tahun berjalan.
(4)Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1)Rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang belum dapat diselesaikan tahapan penyusunannya pada tahun berjalan, dapat dilanjutkan penyusunannya pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
(2)Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator berdasarkan izin prakarsa dari Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.berdasarkan kebutuhan organisasi;
3. c.putusan pengadilan; dan/atau
4. d.berdasarkan hasil evaluasi.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…