DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Nomor: Per- 02/MENKO/POLHUKAM/7/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan SALINAN jdih.polkam.go.id Keamanan Republik Indonesia belum memuat tata cara pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
3.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR, KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3.Keputusan Menteri Koordinator adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bersifat konkret, individual, dan final.
4.Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bersifat konkret, individual, dan final. jdih.polkam.go.id
5.Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, atau Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
6.Menteri Koordinator adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
7.Sekretaris Kementerian Koordinator adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8.Biro Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

a.tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator;
b.tata cara pembentukan Keputusan Menteri Koordinator dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator;
c.evaluasi Peraturan Menteri Koordinator; dan
d.format Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator. jdih.polkam.go.id

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

Pasal 3

(1)Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.penetapan; dan
4. d.pengundangan, salinan, dan penyebarluasan.
(2)Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
(2)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

(1)Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. jdih.polkam.go.id
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan analisis substantif yang meliputi:
1. a.judul;
2. b.urgensi dan sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.ruang lingkup materi muatan; dan
4. d.perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 6

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan unit kerja terkait yang dilakukan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

Pasal 7

Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

a.judul;
b.ruang lingkup materi muatan;
c.perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan evaluasi; dan
d.pemrakarsa.

Pasal 8

(1)Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. jdih.polkam.go.id
(2)Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang telah disetujui oleh Menteri Koordinator ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dengan Keputusan Menteri Koordinator.
(3)Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan paling lambat bulan Maret pada tahun berjalan.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang belum dapat diselesaikan tahapan penyusunannya pada tahun berjalan, dapat dilanjutkan penyusunannya pada tahun berikutnya dengan ditetapkan kembali dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator berdasarkan izin prakarsa dari Menteri Koordinator.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.berdasarkan kebutuhan organisasi;
3. c.berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
4. d.berdasarkan hasil evaluasi.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…