DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Peraturan menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan. Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Jabatan dituangkan dalam peta Jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian terhadap kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Kelas Jabatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);
4.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 45);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 950); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
2.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu Jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
7.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada Jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
8.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
9.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan manajerial, yang terdiri atas:
  1. 1.Jabatan Pimpinan Tinggi utama;
  2. 2.Jabatan Pimpinan Tinggi madya;
  3. 3.Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
  4. 4.Jabatan administrator; dan
  5. 5.Jabatan pengawas; dan
2. b.Jabatan nonmanajerial, yang terdiri atas:
  1. 1.Jabatan Fungsional; dan
  2. 2.Jabatan pelaksana.
(3)Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat Jabatan lainnya di Kementerian Koordinator.
(4)Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Staf Khusus yang diangkat oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam peta Jabatan.
(2)Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan manajerial.
(2)Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
(3)Kelas Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan pelaksana.

Pasal 6

Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat dari penataan organisasi dibayarkan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan masih mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator mengenai Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN Œ DJAMARI CHANIAGO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN KELAS JABATAN

1.Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
1.Sekretaris Kementerian Koordinator 17 2. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama 15
3.Kepala Biro Hukum dan Persidangan 15
4.Kepala Bagian Persidangan 13
5.Kepala Subbagian Pengelolaan Persidangan 10 6. Kepala Subbagian Naskah dan Risalah Persidangan 10
7.Kepala Biro Umum 15
8.Kepala Bagian Adminsitrasi dan Tata Usaha 13
9.Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator 10 10. Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri Koordinator 10 11. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian Koordinator 10
12.Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli 10
13.Kepala Subbagian Layanan Umum 10
14.Kepala Subbagian Dukungan Internal 10
15.Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga 13
16.Kepala Subbagian Rumah Tangga 10
17.Kepala Subbagian Barang Milik Negara 10 18. Kepala Biro Protokol, Pengamanan, dan Penyiapan Materi 15
19.Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan 13
20.Kepala Subbagian Pengamanan 10
21.Kepala Subbagian Penyiapan Materi 10 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 22. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi 15 INSPEKTORAT
23.Inspektur 15
24.Kepala Bagian Tata Usaha 13 DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI
25.Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 17 26. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 15 27. Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 13 28. Kepala Bagian Manajemen Kinerja, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 13 29. Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan 15 30. Kepala Bidang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan 13 31. Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 13 32. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah 15
33.Kepala Bidang Desentralisasi 13
34.Kepala Bidang Otonomi Daerah 13 35. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan 15
36.Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Demokrasi 13
37.Kepala Bidang Kepemiluan 13
38.Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus 15
39.Kepala Bidang Kebijakan Otonomi Khusus 13
40.Kepala Bidang Pengelolaan Otonomi Khusus 13 41. Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan 15
42.Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan 13 DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI
43.Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 17 44. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 15 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 45. Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 13
46.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia 15 47. Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah 13 48. Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Tenggara dan Asia Barat 13 49. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa 15
50.Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika 13
51.Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa 13
52.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN 15 53. Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN 13 54. Kepala Bidang Kerja Sama Keamanan dan Penegakan Hukum ASEAN 13
55.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral 15 56. Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Internasional 13 57. Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional 13 58. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika 15
59.Kepala Bidang Kerja Sama Pasifik dan Oseania 13 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA DAN KESATUAN BANGSA 60. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa 17 61. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa 15 62. Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa 13 63. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan 15
64.Kepala Bidang Doktrin Pertahanan 13
65.Kepala Bidang Strategi Pertahanan 13 66. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional 15
67.Kepala Bidang Intelijen Pertahanan 13 68. Kepala Bidang Ancaman dan Kewaspadaan Nasional 13 69. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 15 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3
70.Kepala Bidang Wilayah Perbatasan 13
71.Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan 13 72. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan 15 73. Kepala Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan 13
74.Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan 13
75.Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa 15
76.Kepala Bidang Bela Negara 13 77. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan 13 DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 78. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 17 79. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15 80. Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 13 81. Kepala Bagian Manajemen Kinerja, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 13 82. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional 15
83.Kepala Bidang Intelijen Keamanan 13 84. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional 13 85. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 15 86. Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional 13 87. Kepala Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara 13 88. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa 15 89. Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional 13
90.Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa 13 91. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi 15
92.Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi 13 93. Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi 13 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3
94.Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum 15 95. Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Penegak Hukum 13 96. Kepala Bidang Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum 13 DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI 97. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi 17 98. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi 15 99. Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi 13 100. Kepala Bagian Manajemen Kinerja, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi 13 101. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 15
102.Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik 13
103.Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik 13 104. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi 15
105.Kepala Bidang Media Massa 13
106.Kepala Bidang Media Sosial dan Komunitas 13 107. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika 15
108.Kepala Bidang Telekomunikasi 13
109.Kepala Bidang Informatika 13 110. Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik 15
111.Kepala Bidang Pelindungan Data 13 112. Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber 15 113. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemantauan Keamanan Siber 13 114. Kepala Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penanganan Insiden Siber 13 STAF AHLI
115.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi 16
116.Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional 16 117. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman 16 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 118. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital 16
2.Kelas Jabatan Fungsional dan Pelaksana No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3
1.Analis Kebijakan Ahli Utama 14
2.Perencana Ahli Utama 14 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama 14
4.Arsiparis Ahli Utama 13
5.Pranata Komputer Ahli Utama 13
6.Auditor Ahli Utama 14
7.Analis Kebijakan Ahli Madya 12
8.Analis Keuangan Negara Ahli Madya 12
9.Perencana Ahli Madya 12
10.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12 11. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12
12.Arsiparis Ahli Madya 11
13.Pranata Komputer Ahli Madya 11
14.Auditor Ahli Madya 12
15.Dokter Ahli Madya 12
16.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12
17.Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11
18.Pustakawan Ahli Madya 11
19.Analis Hukum Ahli Madya 11
20.Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya 12
21.Analis Kebijakan Ahli Muda 10
22.Analis Keuangan Negara Ahli Muda 10
23.Perencana Ahli Muda 10
24.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 25. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3
26.Arsiparis Ahli Muda 9
27.Pranata Komputer Ahli Muda 9
28.Auditor Ahli Muda 10
29.Dokter Ahli Muda 10
30.Perawat Ahli Muda 9
31.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10
32.Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9
33.Pustakawan Ahli Muda 9
34.Analis Hukum Ahli Muda 9
35.Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda 10
36.Penerjemah Ahli Muda 9
37.Apoteker Ahli Muda 9
38.Analis Kebijakan Ahli Pertama 8
39.Analis Keuangan Negara Ahli Pertama 8
40.Perencana Ahli Pertama 8 41. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 42. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8
43.Arsiparis Ahli Pertama 8
44.Pranata Komputer Ahli Pertama 8
45.Auditor Ahli Pertama 8
46.Dokter Ahli Pertama 9
47.Perawat Ahli Pertama 8
48.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8
49.Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8
50.Pustakawan Ahli Pertama 8
51.Analis Hukum Ahli Pertama 8
52.Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama 8
53.Penerjemah Ahli Pertama 8
54.Apoteker Ahli Pertama 8
55.Pengawas Keuangan Negara Penyelia 9 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3
56.Pranata Sumber Daya Manusia Penyelia 8
57.Arsiparis Penyelia 8
58.Pustakawan Penyelia 8
59.Perawat Penyelia 8
60.Perekam Medis Penyelia 8
61.Pengawas Keuangan Negara Mahir 8
62.Pranata Sumber Daya Manusia Mahir 7
63.Arsiparis Mahir 7
64.Pustakawan Mahir 7
65.Perawat Mahir 7
66.Perekam Medis Mahir 7
67.Pengawas Keuangan Negara Terampil 7
68.Pranata Sumber Daya Manusia Terampil 6
69.Arsiparis Terampil 6
70.Pustawakan Terampil 6
71.Perawat Terampil 6
72.Perekam Medis Terampil 6
73.Penelaah Teknis Kebijakan 7
74.Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi 7
75.Penata Layanan Operasional 7
76.Dokumentalis Hukum 6
77.Jurnalis 6
78.Pengolah Data dan Informasi 6
79.Pengelola Layanan Operasional 6
80.Pengelola Layanan Pengadaan 6
81.Pengelola Keprotokolan 6
82.Pengadministrasi Perkantoran 5
83.Operator Layanan Operasional 5
3.Kelas Jabatan Lainnya No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 1. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 16 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN ttd DJAMARI CHANIAGO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…