DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Januari 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Jabatan Manajerial, Jabatan Nonmanajerial, Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan Manajerian, Kelas Jabatan Fungsional, Kelas Jabatan Pelaksana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden a quo, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.bahwa hasil evaluasi jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kelas Jabatan; MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SALINAN © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 467); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
2.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
5.Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
6.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada Jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
7.Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
8.Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan manajerial, yang terdiri atas:
  1. 1.Jabatan Pimpinan Tinggi utama;
  2. 2.Jabatan Pimpinan Tinggi madya;
  3. 3.Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
  4. 4.Jabatan administrator; dan
  5. 5.Jabatan pengawas; dan
2. b.Jabatan nonmanajerial, yang terdiri atas:
  1. 1.Jabatan Fungsional; dan
  2. 2.Jabatan pelaksana.
(3)Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat Jabatan lainnya di Kementerian Koordinator.
(4)Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga;
2. b.Staf Khusus Menteri Bidang Sosial dan Budaya;
3. c.Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi; dan
4. d.Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Hukum.

Pasal 3

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam peta Jabatan.
(2)Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator. © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 4

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan manajerial.
(2)Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
(3)Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

Nama Pegawai yang menduduki Jabatan yang memiliki Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 7

Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat dari penataan organisasi dibayarkan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan masih mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator mengenai Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Tahun 2018 Nomor 1240), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TTD MOH. MAHFUD MD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 53 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Nazif © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KELAS JABATAN KELAS JABATAN

1.Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Administrasi No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
1.Sekretaris Kementerian Koordinator 17
2.Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 15
3.Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat 15
4.Kepala Bagian Persidangan 13
5.Kepala Subbagian Pengelolaan Persidangan 10
6.Kepala Subbagian Naskah Persidangan 10
7.Kepala Subbagian Risalah Persidangan 10
8.Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media 13
9.Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat 10
10.Kepala Biro Umum 15
11.Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha 13
12.Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator 10 13. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian Koordinator 10
14.Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli 10
15.Kepala Subbagian Layanan Umum 10
16.Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga 13
17.Kepala Subbagian Rumah Tangga 10
18.Kepala Subbagian Barang Milik Negara 10
19.Kepala Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan 15
20.Inspektur 15
21.Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 10
22.Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 17
23.Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 15 24. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 13 © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 25. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 10 26. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 13 27. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 10 28. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan 15
29.Kepala Bidang Penguatan Demokrasi 13
30.Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 13
31.Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah 15
32.Kepala Bidang Desentralisasi 13
33.Kepala Bidang Otonomi Daerah 13 34. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik 15 35. Kepala Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 13
36.Kepala Bidang Penguatan Partai Politik 13
37.Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus 15 38. Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 13
39.Kepala Bidang Otonomi Khusus Wilayah Papua 13
40.Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 17
41.Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 15 42. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 13 43. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 10
44.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika 15
45.Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik 13
46.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa 15
47.Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika 13
48.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN 15
49.Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN 13 50. Kepala Bidang Kerja Sama Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN 13
51.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral 15 © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 52. Kepala Bidang Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional 13 53. Kepala Bidang Kerja Sama Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional 13
54.Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 17 55. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 15 56. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 13 57. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 10
58.Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum 15
59.Kepala Bidang Hukum Privat 13
60.Kepala Bidang Hukum Publik 13
61.Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum 15
62.Kepala Bidang Aparatur Hukum 13
63.Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum 13
64.Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional 15
65.Kepala Bidang Hukum Internasional Publik 13
66.Kepala Bidang Hukum Internasional Privat 13
67.Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia 15 68. Kepala Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 13
69.Kepala Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia 13
70.Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 17
71.Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 15 72. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 13 73. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 10
74.Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan 15
75.Kepala Bidang Doktrin Pertahanan 13
76.Kepala Bidang Strategi Pertahanan 13
77.Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan 15
78.Kepala Bidang Kontra Intelijen 13
79.Kepala Bidang Ancaman Terhadap Negara 13 © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 80. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 15
81.Kepala Bidang Wilayah Perbatasan 13
82.Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan 13 83. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan 15
84.Kepala Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan 13
85.Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan 13 86. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 17 87. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15 88. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 13 89. Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10 90. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10 91. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 13 92. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10 93. Kepala Subbagian Pelaporan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10 94. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional 15
95.Kepala Bidang Intelijen Keamanan 13 96. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional 13 97. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 15
98.Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional 13 99. Kepala Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara 13 100. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa 15
101.Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional 13
102.Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa 13 103. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi 15 © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
104.Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik 13
105.Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi 13
106.Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 17
107.Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 15 108. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Kesatuan Bangsa 13 109. Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 10 110. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 13 111. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 10
112.Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaaan 15
113.Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an 15
114.Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional 15
115.Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional 13
116.Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara 15 117. Kepala Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Masyarakat 13 118. Kepala Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Pekerjaan dan Pendidikan 13 119. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 17 120. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 15 121. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 13 122. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 10 123. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 13 124. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 10
125.Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa 15
126.Kepala Bidang Media Massa dan Media Sosial 13
127.Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika 15
128.Kepala Bidang Telekomunikasi 13
129.Kepala Bidang Informatika dan Keamanan Siber 13 © 2024 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
130.Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan 15
131.Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik 15
132.Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa 13
133.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi 16
134.Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional 16
135.Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman 16
136.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi 16
2.Kelas Jabatan Fungsional dan Pelaksana No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
1.Analis Kebijakan Ahli Utama 14
2.Perencana Ahli Utama 14
3.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama 14
4.Arsiparis Ahli Utama 13
5.Pranata Komputer Ahli Utama 13
6.Auditor Ahli Utama 14
7.Analis Kebijakan Ahli Madya 12
8.Analis Anggaran Ahli Madya 12
9.Perencana Ahli Madya 12
10.Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12
11.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12
12.Arsiparis Ahli Madya 11
13.Pranata Komputer Ahli Madya 11
14.Auditor Ahli Madya 12
15.Dokter Ahli Madya 12
16.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12
17.Pranata Humas Ahli Madya 11
18.Pustakawan Ahli Madya 11
19.Analis Hukum Ahli Madya 11
20.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 12
21.Analis Kebijakan Ahli Muda 10
22.Analis Anggaran Ahli Muda 10
23.Perencana Ahli Muda 10
24.Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10
25.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10
26.Arsiparis Ahli Muda 9
27.Pranata Komputer Ahli Muda 9
28.Auditor Ahli Muda 10
29.Dokter Ahli Muda 10
30.Perawat Ahli Muda 9
31.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10
33.Pustakawan Ahli Muda 9
34.Analis Hukum Ahli Muda 9
35.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 10
36.Penerjemah Ahli Muda 9
37.Apoteker Ahli Muda 9
38.Analis Kebijakan Ahli Pertama 8
39.Analis Anggaran Ahli Pertama 8
40.Perencana Ahli Pertama 8
41.Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8
42.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8
43.Arsiparis Ahli Pertama 8
44.Pranata Komputer Ahli Pertama 8
45.Auditor Ahli Pertama 8
46.Dokter Ahli Pertama 9
47.Perawat Ahli Pertama 8
48.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8
49.Pranata Humas Ahli Pertama 8
50.Pustakawan Ahli Pertama 8
51.Analis Hukum Ahli Pertama 8
52.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8
53.Penerjemah Ahli Pertama 8
54.Apoteker Ahli Pertama 8
55.Pranata SDM Penyelia 8
56.Arsiparis Penyelia 8
57.Pustakawan Penyelia 8
58.Perawat Penyelia 8
59.Perekam Medis Penyelia 8
60.Pranata SDM Mahir 7
61.Arsiparis Mahir 7
62.Pustakawan Mahir 7
63.Perawat Mahir 7
64.Perekam Medis Mahir 7
65.Pranata SDM Terampil 6
67.Pustawakan Terampil 6
68.Perawat Terampil 6
69.Perekam Medis Terampil 6
70.Penelaah Teknis Kebijakan 7
71.Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 7
72.Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi 7
73.Penata Layanan Operasional 7
74.Dokumentalis Hukum 6
75.Jurnalis 6
76.Pengolah Data dan Informasi 6
77.Pengelola Layanan Operasional 6
78.Pengelola Layanan Pengadaan 6
79.Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban 6
80.Pengelola Keprotokolan 6
81.Pengadministrasi Perkantoran 5
3.Kelas Jabatan Lainnya No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
1.Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga 16
2.Staf Khusus Menteri Bidang Sosial dan Budaya 16
3.Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi 16
4.Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Hukum 16 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TTD MOH. MAHFUD MD Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Nazif

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2023