DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Permenko Polkam ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. Sekretariat Kompolnas merupakan unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu Kompolnas dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Kompolnas. Sekretariat Kompolnas mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kompolnas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;
5.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6.Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya disebut Kompolnas adalah lembaga kepolisian nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepolisian Negara
2.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
3.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat Kompolnas merupakan unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu Kompolnas dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Kompolnas.
(2)Sekretariat Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Kementerian Koordinator yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kompolnas dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
(3)Sekretariat Kompolnas dipimpin oleh Kepala Sekretariat Kompolnas.

Pasal 3

Sekretariat Kompolnas mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kompolnas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Kompolnas menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis dalam pengelolaan saran dan keluhan masyarakat, serta penyiapan bahan penyusunan usulan arah kebijakan Kepolisian Negara
b.penyusunan usulan rancangan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
c.penyusunan rencana, program, dan anggaran Kompolnas;
d.penataan organisasi dan tatalaksana;
e.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, persidangan, arsip, dan dokumentasi Kompolnas; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Kompolnas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat Kompolnas terdiri atas:
1. a.Bagian Dukungan Teknis;
2. b.Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi;
3. c.Bagian Perencanaan dan Organisasi; dan
4. d.Bagian Umum.
(2)Susunan organisasi Sekretariat Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 6

Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dalam pengelolaan saran dan keluhan masyarakat, serta penyiapan bahan penyusunan usulan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi penerimaan dan analisis saran dan keluhan masyarakat;
b.fasilitasi pengelolaan saran dan keluhan masyarakat serta tanggapan klarifikasi atau tindak lanjut mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas hasil pendataan dari saran dan keluhan masyarakat serta tanggapan dari internal Kepolisian Negara
d.penyiapan dan dukungan pelaksanaan tindak lanjut Kompolnas atas hasil evaluasi saran dan keluhan masyarakat; dan
e.penyiapan bahan penyusunan usulan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

a.Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran dan Keluhan Masyarakat;
b.Subbagian Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat;
c.Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Saran dan Keluhan Masyarakat; dan
d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran dan Keluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan saran dan keluhan masyarakat, pengklasifikasian saran dan keluhan masyarakat, serta analisis saran dan keluhan masyarakat yang diterima oleh Kompolnas tentang kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Subbagian Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan klarifikasi saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…