DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional; jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Sekretariat, yaitu unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu Komisi Kepolisian Nasional dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Komisi Kepolisian Nasional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
(3)Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kepolisian Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis dalam pengelolaan saran dan keluhan masyarakat; jdih.polkam.go.id
b.penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
c.penyusunan rencana, program, dan anggaran Komisi Kepolisian Nasional;
d.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Komisi Kepolisian Nasional; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Kepolisian Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat terdiri atas:

a.Bagian Dukungan Teknis;
b.Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi;
c.Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; dan
d.Bagian Umum.

Pasal 5

Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dalam penerimaan dan analisis saran dan keluhan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi saran dan keluhan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi penerimaan dan analisis saran dan keluhan masyarakat; jdih.polkam.go.id
b.fasilitasi pengelolaan saran dan keluhan masyarakat serta tanggapan klarifikasi/tindak lanjut mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas hasil pendataan dari saran dan keluhan masyarakat serta tanggapan dari internal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
d.penyiapan dan dukungan pelaksanaan tindak lanjut Komisi Kepolisian Nasional atas hasil evaluasi saran dan keluhan masyarakat.

Pasal 7

a.Subbagian Penerimaan dan Analisis Saran dan Keluhan Masyarakat;
b.Subbagian Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat; dan
c.Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Saran dan Keluhan Masyarakat.

Pasal 8

Subbagian Penerimaan dan Analisis Saran dan Keluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan saran dan keluhan masyarakat, pengklasifikasian saran dan keluhan masyarakat, serta analisis saran dan keluhan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kepolisian Nasional tentang kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Subbagian Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan klarifikasi saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. jdih.polkam.go.id

Pasal 10

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Saran dan Keluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi hasil klarifikasi saran dan keluhan masyarakat dari internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Komisi Kepolisian Nasional.

Pasal 11

Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pendokumentasian kegiatan dan produk hukum, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional; jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Sekretariat, yaitu unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu Komisi Kepolisian Nasional dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Komisi Kepolisian Nasional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
(3)Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kepolisian Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis dalam pengelolaan saran dan keluhan masyarakat; jdih.polkam.go.id
b.penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
c.penyusunan rencana, program, dan anggaran Komisi Kepolisian Nasional;
d.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Komisi Kepolisian Nasional; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Kepolisian Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat terdiri atas:

a.Bagian Dukungan Teknis;
b.Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi;
c.Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; dan
d.Bagian Umum.

Pasal 5

Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dalam penerimaan dan analisis saran dan keluhan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi saran dan keluhan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi penerimaan dan analisis saran dan keluhan masyarakat; jdih.polkam.go.id
b.fasilitasi pengelolaan saran dan keluhan masyarakat serta tanggapan klarifikasi/tindak lanjut mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas hasil pendataan dari saran dan keluhan masyarakat serta tanggapan dari internal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
d.penyiapan dan dukungan pelaksanaan tindak lanjut Komisi Kepolisian Nasional atas hasil evaluasi saran dan keluhan masyarakat.