DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Permenko ini mengatur mengenai pedoman Pengarusutamaan Gender di lingkungan Permenko Plohukam. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi prespektif gender ke dalam proses penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. PUG di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan; c. pemantauan dan evaluasi; d. pelaporan; dan e. pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); www.peraturan.go.id 2022, No.1113
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi prespektif gender ke dalam proses penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
2.Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
3.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
4.Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan Gender.
5.Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan dampak proses penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan terhadap perempuan dan laki-laki dari sisi akses, partipasi, kontrol, dan manfaat.
6.Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran kegiatan telah responsif terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya yang telah dialokasikan pada keluaran kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. www.peraturan.go.id 2022, No.1113
7.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8.Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
9.Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

PUG di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi:

a.perencanaan dan penganggaran;
b.pelaksanaan;
c.pemantauan dan evaluasi;
d.pelaporan; dan
e.pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

Perencanaan dan penganggaran atas kebijakan, program, dan kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Responsif Gender.

Pasal 4

(1)Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan analisis atas kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung responsif Gender.
(2)Analisis atas kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Analisis Gender terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran di lingkungan Kementerian Koordinator.
(3)Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.rencana strategis Kementerian Koordinator; dan
2. b.rencana kerja dan anggaran Kementerian Koordinator.
(4)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lainnya yang relevan.
(5)Analisis Gender disusun oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator. www.peraturan.go.id 2022, No.1113
(6)Analisis Gender dapat disusun melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, akademisi, lembaga riset, atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 5

(1)Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada setiap tahapan perencanaan.
(2)Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Hasil dari Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dituangkan dalam Pernyataan Anggaran Gender.
(2)Pernyataan Anggaran Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator untuk menyusun kerangka acuan kerja.
(3)Pernyataan Anggaran Gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(4)Pernyataan Anggaran Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 7

(1)Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dicapai.
(2)Kerangka acuan kerja disusun dengan melakukan identifikasi dan integrasi isu Gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.
(3)Isu Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan Gender.
(4)Kerangka acuan kerja disusun oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

Menteri Koordinator melaksanakan PUG di lingkungan Kementerian Koordinator. www.peraturan.go.id 2022, No.1113

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Koordinator membentuk Pokja PUG.
(2)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.anggota.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Menteri Koordinator.
(4)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
(5)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
(6)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
(7)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pejabat/pegawai perwakilan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a.merumuskan rekomendasi kebijakan PUG kepada Menteri Koordinator;
b.melakukan promosi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi PUG pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
c.menyusun peta jalan, rencana kerja, dan rencana aksi PUG di lingkungan Kementerian Koordinator;
d.menyusun profil Gender;
e.mendorong terwujudnya Perencanaan Responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
f.menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Koordinator;
g.memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing- masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
h.menyusun laporan pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Koordinator.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023