DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penentuan kelas jabatan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja jdih.polkam.go.id Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/233/M.SM.04.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu adanya pengaturan kembali kelas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 261); jdih.polkam.go.id
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Menko Polhukam, adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
2.Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang jdih.polkam.go.id pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
4.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan serta menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
8.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi, yang terdiri atas:
  1. 1.jabatan pimpinan tinggi madya; dan
  2. 2.jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.Jabatan Administrasi, yang terdiri atas:
  1. 1.jabatan administrator;
  2. 2.jabatan pengawas; dan jdih.polkam.go.id
  3. 3.jabatan pelaksana;
3. c.Jabatan Fungsional.
(3)Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat jabatan lainnya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam Peta Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Informasi Jabatan dari Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 5

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
(2)Kelas Jabatan untuk Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.

Pasal 7

Nama pejabat pemangku Jabatan yang memiliki Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id

Pasal 8

(1)Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dan/atau alih tugas dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi.
(2)Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional didasarkan pada:
1. a.keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional;
2. b.keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional;
3. c.keputusan terkait penyesuaian/inpassing;
4. d.keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi; atau
5. e.keputusan terkait perpindahan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Selain menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya.

Pasal 10

(1)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…