Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
jdih.polkam.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Informasi Jabatan dari Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.
Nama pejabat pemangku Jabatan yang memiliki Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id
Selain menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)