DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 352

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3129/M.PANRB/9/2015 tanggal 23 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. SALINAN jdih.polkam.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. jdih.polkam.go.id

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
b.pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

a.Kementerian Dalam Negeri;
b.Kementerian Luar Negeri;
c.Kementerian Pertahanan;
d.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
g.Kejaksaan Agung;
h.Badan Intelijen Negara;
i.Tentara Nasional Indonesia; jdih.polkam.go.id
j.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
k.Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
c.Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
d.Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
f.Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
g.Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
h.Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
i.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
j.Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
k.Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;
l.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
m.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
n.Inspektorat. jdih.polkam.go.id

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 6

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; jdih.polkam.go.id
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Organisasi;
b.Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan; dan
c.Biro Umum.

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan organisasi dan tata laksana.

Isi peraturan

Teks352PDFHirarki

Memuat teks peraturan…